RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Thursday
Dec 18th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Swara Rahima Opini Opini Edisi 3 : Pemimpin perempuan, kontroversi dalam ruang politik patriakhi

Opini Edisi 3 : Pemimpin perempuan, kontroversi dalam ruang politik patriakhi

E-mail Cetak PDF

Wawancara dengan DR. Chusnul Mar'iyyah Kepala Jurusan Ilmu Politik Pasca Sarjana UI

Setiap kemunculan pemimpin perempuan dalam dunia Islam hampir dipastikan akan menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian kelompok masyarakat. Mereka melandaskan sikap mereka pada beberapa teks agama yang mereka anggap melarang perempuan menjadi pemimpin. Seandainya suatu saat mereka menerima pemimpin perempuan, itu karena kepentingan politik tertentu. Dan mereka menggunakan alasan darurat atau berbagai dalih agama lainnya untuk pembenaran sikapnya. Jadi, penerimaan perempuan sebagai pemimpin bukan mengindikasikan kemajuan wacana yang lebih pro perempuan, kata DR. Chusnul Mar'iyyah. Wawancara Nefisra Viviani dari Swara Rahima dengan Kepala Jurusan Ilmu Politik Pasca Sarjana UI ini, banyak memunculkan analisis tajam tentang permainan politik seputar kemunculan pemimpin perempuan dalam masyarakat Islam.

Swara Rahima (SR) : Pada Pemilu 1999, PPP dan PBB menyatakan penolakan terhadap pemimpin perempuan dengan menggunakan argumen-argumen keagamaan (Islam). Bisa dipastikan hal itu ditujukan pada Megawati yang menjadi lawan politik mereka saat itu. Menurut anda, apa yang melatar belakangi penolakan itu ?
Chusnul Mar'iyah (CM): Sebenarnya, Amien Rais juga sempat menyampaikan statemen bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin selama sudah tak ada laki-laki. Secara legal formal PAN tak menolak pemimpin perempuan. Meski Amien menyatakan hal itu sebagai pernyataan pribadi, tapi jangan lupa ia adalah simbol PAN. Kembali pada pertanyaan, kenapa PPP dan PBB menolak kepemimpinan perempuan. Itu mungkin ada hubungannya dengan pemahaman keagamaan patriarkis yang dimiliki oleh sekelompok orang di partai tersebut. Tapi mayoritas, yang bermain adalah kepentingan politik. Agama hanya digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tersebut. Jadi, dalam hal ini yang berperan adalah pemahaman agama yang patriarkis berpadu dengan kepentingan politik.

SR :Tapi, mengapa penolakan serupa tak dilakukan partai seperti PKB yang dipimpin para kiyai ?
CM
: Itu sangat tergantung siapa yang berada dalam elit partai tersebut karena budaya politik kita masih sangat patron klien. Kebetulan PKB dipimpin oleh Gus Dur dan kelompok-kelompok yang cukup terbuka dalam wacana keagamaan. Padahal, kalau kita lihat ke dalam, mayoritas pengurus belum tentu bersikap sama. Nah, sementara PPP dan PBB, yang sangat patriarkal itu justru kalangan elitnya. Di PPP, misalnya, cuma ada tiga perempuan dari 60 anggota DPR pusatnya. Dan salah satu dari yang tiga itu adalah Ibu Aisyah Amini yang sangat kawakan dalam berpolitik. Itu memperlihatkan bagaimana political will dari elit politik di PPP masih sangat patriarkal. Orang-orang yang menguasai proses pengambilan keputusan di partai-partai tersebut bukanlah orang terbuka atau luas pandangannya tentang perempuan. Tapi sekali lagi saya katakan, penolakan itu bukan hanya semata-mata tradisi agama. Ada faktor budaya patriakis yang masih sangat kuat. Dan semua itu bersatu. Penolakan terhadap pemimpin perempuan tak hanya terjadi pada partai yang berbasis agama, tapi juga partai non agama. Kenapa, misalnya PDI- P memilih Megawati ? Itu bukan karena PDIP tak punya persoalan dengan pemimpin perempuan. Mereka memilih Megawati karena Megawati punyai hubungan dengan Soekarno. Faktor itu juga harus diperhatikan.

SR : Artinya kalau Mega bukan anak Soekarno, belum tentu ia bisa memimpin PDIP?
CM :
Ya..... keuntungan Megawati adalah karena ia memiliki kekuasaan laki-laki yaitu kekuasaan bapaknya. Dalam politik, ini juga menentukan.

SR : Kembali pada partai-partai Islam tadi. Ketika Megawati menjadi pesiden menggantikan Gus Dur, beberapa partai Islam yang awalnya menolak, akhirnya menerima kepemimpinan Mega. Bagaimana anda melihat fenomena ini ?
CM : Lagi-lagi, seperti saya katakan tadi, kepentingan politik lebih menonjol dibanding dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Orang bisa merobah wacana keagamaan untuk melegitimasi tingkah laku politiknya. Jadi kita perlu mempertanyakan konsistensi partai-partai Islam tersebut dalam mengaplikasikan atau menjalankan syariat Islam. Kalau perubahan itu kearah yang positif, kita sih senang-senang saja. Tapi saya yakin, yang terjadi bukan perubahan mindset mereka. Mereka mulai berubah karena dalam masyarakat Islam mulai muncul kesadaran bahwa bahwa mendiskriminasikan perempuan itu tidak adil, termasuk dalam soal kepemimpinan perempuan.

SR : Kepentingan politik apa yang membuat partai-partai tersebut 'menerima' kepemimpinan perempuan (Megawati) ?
CM :
Kita lihat, dalam voting di MPR yang lalu. Siapa yang mendukung PPP ? Siapa pendukung Hamzah Haz ? PDIP ! Orang PDI-P selalu bilang merdeka dan itu terjadi ketika suara diberikan untuk Hamzah Haz. Tapi ini juga bagian dari strategi PDI-P. Mengapa mereka memilih PPP, bukan Golkar ? Ini untuk keamanan PDIP sendiri. Golkar dianggap bermasalah karena dianggap mewarisi dosa orde baru. Dengan merangkul PPP, imejnya ia merangkul potensi Islam. Apakah ini intruksi dari Megawati atau elit PDIP ? Saya tidak tahu. Tapi realitas politik menunjukan sebagian besar orang PDIP memilih Hamzah Haz.

SR : Apakah tidak ada kekhawatiran dari Megawati atau PDIP, kalau Hamzah Haz bisa menjadi 'musuh dalam selimut' dengan memainkan kartu agama ? Karena penolakan terhadap kepemimpinan perempuan pernah disuarakan kelompok ini ?
CM :
Kekhawatiran itu mungkin-mungkin saja. Tapi realitas politik berjalan sedemikian. Dan tidak bisa tidak, Mega harus merangkul Islam. Saya yakin PDIP belajar dari pengalaman Soeharto. Dulu, Soeharto menghancurkan politik Islam habis-habisan. Itu terjadi sejak meleburnya partai-partai Islam dalam PPP. Dan itu tidak kondusif. Maka pada akhir 80-an, Soeharto kembali merangkul Islam dengan mendirikan ICMI. Jadi merupakan kerugian besar kalau meminggirkan kelompok Islam. Dan itu realitas politik di Indonesia.

SR : Tapi Soeharto tak mengalami konflik gender, karena ia laki-laki.
CM : Saya pikir justru disitu kekuatan daya tawar Mega. Dengan merangkul kelompok Islam, ia memperoleh dukungan dari mereka. Dan itu adalah legitimasi politik luar biasa untuk ukuran saat ini. Kalau ia tidak memilih Hamzah Haz, berarti ia menafikan kekuatan potensial Islam di Indonesia. Justru di situ letak strategisnya pilihan yang diambil Mega. Bahkan Yusril pun dimasukan ke dalam jajaran kabinetnya. Memang, seperti yang anda katakan, awalnya PPP dan PBB adalah partai yang paling keras menolak kepemimpinan perempuan.Tapi yang bermain di sini adalah kepentingan politik. Dengan merekrut orang-orang yang dulu menentangnya, Megawati memperluas dukungan dan legitimasi untuk posisinya. Dalam politik, yang dibutuhkan kan legitimasi.

SR : Tapi ada beberapa fakta yang perlu kita cermati. Tidak lama setelah Hamzah menjadi wakil presiden, ia menerima pimpinan laskar Jihad. Menurut laskar Jihad, umat Islam telah kecolongan dua kali. Kecolongan pertama , ketika Gus Dur menjadi presiden. Gus Dur dianggap telah mengkhianati umat Islam saat ia menjalin hubungan dengan Israel dan menerapkan kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam. Kecolongan kedua, adalah naiknya perempuan sebagai presiden. Dan saat itu Hamzah kelihatan tak bersikap tegas. Bahkan di salah satu harian ibu kota, Hamzah mengatakan, kepemimpinan Mega bisa diterima karena alasan darurat. Meski kemudian pernyataan itu diralat Ali Marwan Hanan dan mengatakan pendapat Hamzah bukan pendapat partai. Bagaimana anda melihat fenomena ini ?
CM :
Kelompok muslim di Indonesia ini khan banyak. Ada bermacam-macam, dari kiri sampai yang kanan. Pertanyaannya, apakah Laskar Jihad itu satu-satunya stakeholders dan jadi juru bicara kelompok muslim di Indonesia? Tentu tidak. Bagi saya, laskar Jihad itu hanya salah satu dari kelompok muslim yang ada di Indonesia. Mereka sah-sah saja bicara seperti itu. Tapi dalam realitas politik Indonesia, orang bisa bertanya mereka bicara atas nama kelompok mana ? Di sini letak persoalannya. Masyarakat Islam di Indonesia khan sangat heterogen, beda dengan Malaysia yang relatif lebih homogen. Di Indonesia, ada muslim abangan sampai fundamentalis atau fanatik. Anda bisa lihat partai yang menggunakan simbol Islam jumlahnya puluhan. Itukan refleksi bagaimana kelompok-kelompok muslim di Indonesia terpecah-pecah dalam kekuatan politik yang berbeda. Nah, kalau mereka merasa kalah, mereka harus lebih aktif terlibat bermain dalam aturan-aturan hukum dan aturan-aturan politik di negeri ini. Itu kesepakatan bersama di negeri ini. Untuk bisa menjadi presiden, ia harus dipilih oleh MPR. Dan Mega didukung oleh mayoritas anggota MPR dan karenanya ia legitimate. Itu harus kita hormati. Kalau nggak setuju, ubahlah UUD.

SR :Meski kelompok Islam garis keras jumlahnya belum cukup signifikan di Indonesia, tapi cara-cara yang mereka gunakan untuk menyuarakan aspirasi mereka cukup mengkhawatirkan banyak pihak. Dalam isu pelaksanaan syari'at Islam di beberapa daerah, misalnya, mereka melakukan pembakaran tempat-tempat hiburan, men'sweeping' perempuan yang keluar malam dan lain-lain. Dalam beberapa konteks tertentu, mereka sangat bisa memainkan emosi umat Islam. Apalagi sejak peristiwa pemboman WTC dan penyerangan Amerika terhadap Afghanistan, bukan tidak mungkin mereka semakin bisa memainkan emosi massa dan melakukan tekanan pada Mega, apalagi kalau Mega tak pandai-pandai bersikap terhadap mereka.
CM : Saya fikir, hak setiap kelompok mengaspirasikan kepentingannya, tapi kalau mereka mengaspirasikannya melalui tindakan-tidakan kekerasan, itu kriminal namanya. Dan kita punya aturan-aturan main dalam bernegara. Bila mereka punya perspektif atau memiliki pemikiran bahwa rumah bordil itu haram , lalu mereka membakar atau membunuhi WTS; itu kriminal namanya. Saya tidak menuding siapapun, apakah itu kelompok muslim, kelompok kristen, kelompok adat, kelompok perempuan, kelompok mahasiswa atau siapapun. Selama mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan menghancurkan kepentingan orang lain, itu tetap tak bisa diterima. Pertanyaan saya, kalau mereka mau menghilangkan prostitusi, mengapa tidak melihat akar persoalannya; kenapa sampai perempuan masuk ke dunia itu ? Akar persoalan sebenarnya kan ekonomi dan cara untuk mengatasi itu ya dengan membuat kebijakan ekonomi yang mampu mengatasi persoalan mereka. Pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan yang menyebabkang perempuan tidak masuk ke dunia itu. Terus yang kedua, persoalannya adalah kalau ada yang jual itu karena ada beli. Kenapa yang menjadi target hanya PSK (pekerja seks komersil), tapi pria pengguna jasa mereka tidak. Seharusnya yang dipikirkan orang-orang itu adalah bagaimana meminimalkan perempuan yang terjebak ke dalam dunia prostitusi tersebut. Kebanyakan mereka kan awalnya dijanjikan untuk mendapat pekerjaan, tapi tiba-tiba mereka sudah terjaring dalam mafia yang disebut 'women trafficking' (perdagangan perempuan). Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Dulu ada muslimah Bosnia yang diperkosa oleh orang-orang Serbia, kemudian dijual pada tentara Jerman dan menjadi WTS.

SR : Saya hanya kuatir dengan 'sosial cost', jika Islam garis keras tetap menggunakan cara-cara kekerasan. Apalagi mereka merasa mendapat pembenaran dari penafsiran agama yang mereka yakini. Apakah cara yang sama akan digunakan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Mega ?
CM : Ini persoalan klasik. Sejak dulu perempuan selalu di pinggirkan dalam proses politik dan agama selalu digunakan untuk pembenaran. Persoalannya, siapa yang menginterpretasikan agama ? Waktu diskusi di Grand Hyat beberapa waktu lalu, Musda Mulia dari Departemen Agama mempresentasikan penelitiannya tentang jumlah ulama perempuan di Indonesia.Ternyata sedikit sekali ulama perempuan, malah bisa dikatakan nihil. Dan itu artinya terminologi Islam sangat didominasi laki-laki. Tidak heran kalau penterjemahan Islam ke dalam realitas sosial sangat berbau patriakis Ini juga yang awalnya luput dari gerakan perempuan di Indonesia. Dulu mereka menganggap agama itu sumber subordinasi. Dan mereka menghindar untuk ngomong agama. Nah, baru pada awal 92-an terjadi perubahan. Banyak aktivis perempuan mulai mempelajari agama dan kemudian mereka mencoba membuat tafsir baru tentang agama yang lebih pro perempuan. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh diskursus baru agama tentang perempuan yang tak lagi patriakis.

SR : Tapi banyak orang melihat perkembangan baru ini masih berputar di kalangan elit perempuan seperti kalangan kampus, LSM atau para intelektual.
CM :
Tidak apa-apa, sejak dulu seluruh gerakan revolusioner di dunia ini, awalnya elitis. Artinya, semua itu berasal dari pemikiran kelompok elit yang memang mempunyai waktu untuk berfikir. Rasulullah sendiri apakah dia orang biasa ? Khan tidak ! Dia dari suku Quraisy, suku yang terpilih, walaupun itu sebetulnya juga pilihan dari Tuhan. Jadi seluruh gerakan sosial itu elitis awalnya. Bukan hanya gerakan perempuan, gerakan mahasiswa juga elitis, gerakan buruh....anda jangan berpikir buruhnya, pikir elitnya ! Siapa itu Mukhtar Pakpahan, siapa itu Dita Indah Sari ?

SR : Tapi mereka kan punya massa....
CM : Anda bicara gerakan perempuan yang mana dulu ? Banyak gerakan perempuan yang berbasis massa seperti Muslimat, Fatayat, Aisiyah , dan lain-lain.

SR : Gerakan perempuan sering menggunakan pendekatan dialogis dalam mensosialisasikan wacana gender. Dan itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Sementara kekuatan kelompok Islam garis keras yang tidak pro perempuan semakin menguat.
CM :
Karena mereka membodohi rakyat. Gerakan fundamentalis itu bukan mencerdaskan umatnya. Anda bicara GAM, misalnya, lihat cara mereka melakukan aktivitasnya. Apakah itu dalam rangka mencerdaskan rakyat Aceh ? Tidak ! Yang mereka lakukan adalah culture of fear, budaya ketakutan. Mereka mengkampanyekan; kalau kita tidak merdeka seperti apa, atau, kalau kita merdeka, setiap orang di Aceh mendapatkan uang dua juta setiap bulan bahkan mendapatkan mobil kijang selama tujuh tahun dengan tidak kerja. Nah gerakan perempuan tidak seperti itu. Mereka bicara pada tingkat yang dialogis. Misalnya, kenapa selama ini hak-hak kita diperkosa ? Karena kita tak punya hak politik. Kenapa sih kita berbicara sedikitnya jumlah perempuan anggota DPR dari DPRD- II sampai dengan DPR pusat ? Kenapa sih perempuan buruh di ekploitasi ? Kenapa sih TKW-TKW di luar negeri di ekpoitasi dan diperkosa ? Itu kita bicarakan dengan cara yang dialogis. Kita tidak bilang, ayo bakar ini ! Ayo perang ! Dan semua itu dalam kerangka pendidikan dan proses penyadaran, dan itu butuh waktu Proses penyadaran itu membutuhkan mindset atau otak yang dirubah. Dan itu bisa satu generasi. Apalagi bicara soal kepercayaan yang sulit untuk diubah. Tetapi saya lihat sekarang, pengembangan wacana gender pada tingkat politik Islam atau fiqih nisa (fikih perempuan) lebih agresif.

SR : Tapi masih kalah cepat dibanding gerakan Islam garis keras.
CM :
Menurut saya sih, sesuatu yang cepat dengan violence (kekerasan) itu enggak tahan lama. Anda lihat saja, tiga puluh negara ini dibesarkan dengan cara militeristik akhirnya hancur juga. Tapi kita memang harus terus menerus speak up, menyusun strategi, bukan hanya pada tingkat practical neednya tapi juga strategical need . Dan jika dua-duanya dilakukan itu akan sangat mencerdaskan sekali. Jadi, menurut saya, aktivis perempuan itu jangan menghabiskan energinya untuk saling menjatuhkan. Kalau kita fighting each other itu melemahkan posisi kita dalam menghadapi subordinasi koordinasi patriaki. Kita membutuhkan kecerdasan leadership dari kelompok perempuan untuk berbicara lebih terarah apa sebetulnya goalnya kita..Nah ini agak sulit. Sejak kecil perempuan, pada semua level, tidak diajarkan win lose, tidak diajarkan fair game. Jadi bukan social capital kita yang lemah, tapi kitanya yang lemah. Social capital itu trust atau saling percaya. Dari kelompok-kelompok yang ada, yang dibangun adalah princess sindrom, sayalah ratunya. Padahal yang kita butuhkan adalah banyak princess. Kalau social capital, atau saling percaya kita tingkatkan, kita akhirnya bisa mencapai tujuan bersama. Tujuan kita bersama kan keadilan gender, karena seluruh persoalan yang kita perjuangkan itu bermula dari injustice (ketidak adilan). Persoalan ketidak adilan berawal dari aturan main. Kenapa kita termarjinalkan dalam aturan main, karena perempuan jarang terlibat dalam aturan main. Untuk bisa membangun masyarakat yang adil perempuan harus pandai-pandai membuat aturan main. Dan semua itu butuh stategi, taktik, sumber daya dan kerja sama. Kenapa ? Karena selama ini anda selalu dianggap tidak mampu. Meski anda sudah Phd, anda tetap dianggap tak mampu. Saya pernah ditulis media menjelang kompetisi anggota KPU (Komite Pemilihan Umum). Mereka bilang, rumah besar Chusnul di Menteng tak terurus. Saya membaca between the lines; ngurus rumah aja nggak mampu, apalagi ngurus KPU.

SR : Ini menarik. Pada diskusi kepemimpinan perempuan yang diadakan Rahima, Ita F. Nadia dari Komnas Perempuan bilang kalau Megawati itu bukan representasi gerakan perempuan. Kemenangan Megawati sebagai presiden perempuan bukan otomatis kemenangan gerakan perempuan.
CM :
Saya juga suka bilang kalau Megawati bisa menduduki kursi kepresidenan karena hubungannya dengan kekuasaan laki-laki. Tapi dia juga menjadi simbol dari ketidak adilan yang selama ini di terima oleh banyak rakyat kecil atas rezim Soeharto. Megawati memang tidak bebas dari sosialisasi di dalam masyarakat patriarki, jadi tak mungkin tiba-tiba dia punya sensitive gender. Megawati adalah produk dari masyarakat patriarki sehingga ketika ia berkuasa tidak mungkin dong otomatis ia punya perspektif gender. Persoalannya, apakah kemudian kita merasa memiliki identifikasi pada Megawati ? Kalau saya, ada ! Setidaknya sebagai simbol karena Mega perempuan, meski belum tentu dia akan memperhatikan apa yang kita perjuangkan. Makanya kita perlu mendorong cukup banyak perempuan di DPR. Tahap berikutnya, jangan biarkan Megawati sendiri. Seluruh kelompok gerakan perempuan harus mem'push' Megawati. Kalau tidak, dia akan merasa apa yang dilakukannya sudah benar.

SR : Bagaimana anda memprediksikan sikap Megawati terhadap gerakan perempuan di masa-masa yang akan datang ?
CM : Saya pernah mengkritisi pidato pertama Megawati sebagai presiden, tak satupun kata yang menyinggung tentang perempuan. Dia tak pernah bicara tentang TKW, perkosaan terhadap perempuan, kekerasan domestik dan lain-lain. Kita tak pernah mendengar atau baca, dia pernah menghadiri kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan itu. Nah, karena dia presiden, mau tak mau gerakan perempuan harus mem'pressure' dia ke arah itu. Kita harus menekan dia terus. Gerakan perempuan harus menjadi pressure group (kelompok penekan) terhadap Megawati. Ini memang tak bisa diramalkan sampai kapan akan berhasil. Gerakan mahasiswa sudah menekan Soeharto sejak tahun 1974 tapi baru berhasil pada tahun 1998.

SR : Tadi ada mengatakan bahwa PDIP menerima kepemimpinan Megawati lebih karena dia anak Soekarno, bukan karena berkembangnya wacana yang lebih pro perempuan di sana. Bagaimana anda melihat di partai-partai Islam, PKB misalnya ? Apakah ada peluang Khofifah menjadi Ketua Umum PKB ?
CM :
Ketua umum mungkin agak sulit. Ini menarik di kalangan NU. Mereka bisa sangat terbuka dalam wacana, tapi pada tingkat praktis sangat sulit. Kehidupan kiyai NU itu khan sangat hirarkis dan sangat sulit ditembus, apalagi oleh perempuan. Sebagai salah satu ketua, mungkin bisa (Khofifah salah satu ketua DPP PKB-red). Tapi itu juga karena kepentingan politis. Kalau seandainya PKB menjegal semuanya, mereka tak akan mendapat dukungan dari perempuan. Hal ini juga terjadi Di PPP , PBB dan lain-lain.

SR : Bagaimana kalau Gus Dur yang minta Khofifah jadi ketua umum ?
CM :
Kita pernah dialog dengan Gus Dur dan saya tanya; bisa nggak perempuan jadi ketua umum PBNU. Gus Dur bilang, ah nggak !.

SR : Maksud saya PKB...
CM :
Makanya, kalau PKB bisa dibedakan dengan NU, jawabnya, mungkin bisa ! Tapi kenyataannya PKB dan NU itu kan tak bisa dibedakan. Entitas NU itukan sama dan sebangun dengan PKB. Tapi saya berbicara hipotesis, bukan teori. Dalam ilmu sosial kan tak ada yang pasti. Mungkin suatu saat nanti akan ada perubahan, tapi saya tak tahu kapan.

SR : Dalam sejarah Islam, beberapa pemimpin perempuan mengalami pendelegitimasian dari para ulama meski mereka membuktikan kemampuan memimpin negara. Para ulama mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin.
CM :
200 tahun pertama sejarah Islam, posisi perempuan sangat dihargai. Setelah itu wacana Islam yang egaliter dihancurkan oleh dinasti Mua-wiyyah dan Abassiyah, yang bisa disebut sebagai masa otoriter dalam sejarah Islam. Dan dalam masa itu, ratu Syafiatuddin memimpin Aceh dan menjadikan negeri itu sebagai pusat intelekrual dan budaya Islam. Ia juga membentuk badan kemusyawaratan rakyat Aceh, yang 23 dari 72 anggotanya adalah perempuan. Itu betul-betul prestasi yang luar biasa ! Lalu, kenapa ratu keempat di Aceh mendapat fatwa pemakzulan dari Mekah ? Itu khan akibat pengaruh warisan dinasti Muawiyyah dan Abasiyyah tadi. Pada saat itu perempuan hanya dikenal sebagai penari istana, budak, menjadi bagian dari rampasan perang atau paling tinggi menjadi harem-harem di istana-istana.Selama berabad-abad yang kita kenal hanya cerita 1001 malam, dan bukan cerita tentang keberanian Aisyah atau Rabi'ah al-Adawiyyah yang menjadi pemimpin ulama-ulama besar pada zamannya. Hanya menjadi imam mesjid saja khan yang tak dilakukan Rabi'ah ? Nah, mindset seperti itu yang dikenal para ulama Islam setelah itu. Jadi, tak mengherankan jika mereka mengeluarkan fatwa yang tak adil tersebut.

SR : Apakah hal yang sama bisa dialami Megawati ?
CM :
Itu harus difahami dalam konteks sosialnya. Zaman itu bisa disebut sebagai zaman otoriter dan kekuatan fatwa ulama sangat besar pengaruhnya. Di Indonesia, hal itu hanya bisa terjadi kalau ada kelompok seperti Thaliban yang berkuasa atau sistem politik mengarah pada sistem yang dibentuk Thaliban. Atau seperti negara Saudi Arabia.

SR : Ada informasi menarik seputar ratu Syafiatuddin yang dipaparkan seorang teman dalam thesis yang ditulisnya di Belanda. Semasa pemerintahan Syafiatuddin, wilayah taklukan Aceh semakin berkurang, seiring menguatnya friksi-friksi di kalangan militer. Pemerintahan Syafiatuddin yang dianggap lemah, ternyata sangat dimamfaatkan kelompok militer tertentu untuk memperkuat posisi mereka dalam kerajaaan. Amannya posisi Syafiatuddin di puncak kekuasaan lebih karena ia dianggap paling bisa dimamfaatkan kelompok tersebut. Menurut anda, apakah kekuatan militer juga bermain di seputar kekuasaan Mega ?
CM :
Itu kan biasa saja dalam politik. Jangankan Mega, Soeharto juga dikelilingi tentara di sekitarnya. Persoalannya, tergantung siapa yang memamfaatkan siapa ? Bahkan Abdurrahman Wahid juga dikelilingi kelompok tertentu yang punya kepentingan, yaitu kelompok bisnis. Kelompok ini lah pada akhirnya yang menyebabkan kejatuhan Gus Dur sendiri. Kembali pada analisis tentang pemerintahan Syafiatuddin. Persoalannya, menurut saya, juga tergantung pada referensi mana yang dibaca ? Kalau menurut saya, semasa Syafiatuddin yang dilakukan itu khan bukan perang. Ia memerintah di masa damai. Makanya, ia mendirikan musyawarat rakyat Aceh yang dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi. Jadi yang menonjol dari Syafiatuddin memang bukan kekuatan perang seperti yang dimiliki Cut Nya' Dhien atau ratu Mahalayati. Tapi tentu saja ada perang, ada kekuatan militer di seputarnya. Anda baca saja sejarah-sejarah kerajaan di dunia. Kerajaan mana yang tak berhubungan dengan perang atau bantuan kelompok militer ? Nah, sekarang anda bertanya tentang kekuatan militer di seputar Megawati. Kemungkinan untuk itu selalu ada saja ! Bedanya, sekarang semua itu sangat tergantung pada kekuatan civil society . Dulu rakyat khan dimamfaatkan saja. Sekarang tak mudah lagi melakukan itu !. Civil society tak mudah dibohongi begitu saja. Dengan pengalaman 40 tahun selama pemerintahan otoriter, Soekarno dan Soeharto, rakyat akan belajar dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan masa lalu. Kalau kita mau tahu apakah Megawati di mamfaatkan militer, lihat saja kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Terus terang saya kecewa ketika Megawati memasukan 4 militer dan hanya 2 perempuan dalam pemerintahannya. Tapi mau bagaimana lagi? Mindsetnya Mega memang begitu ! Tapi saya yakin kekuatan civil society akan tetap menentukan di masa-masa yang akan datang.

SR : Bagaimana pendapat anda tentang anggapan yang mengatakan bahwa pemimpin perempuan lebih bisa dimamfaatkan oleh militer di banding pemimpin laki-laki ?
CM : Tergantung konteks politiknya !. Pada negara kerajaan, civil societynya memang lemah. Jadi mungkin saja seorang ratu bisa dimamfaatkan militer. Tapi pada negara republik, civil societynya lebih kuat. Jadi agak sulit itu terjadi.

SR : Ada isu, bahwa Rahmawati mau diangkat jadi ketua PKB. Apakah itu bagian dari mamfaat memamfaatkan juga ?
CM
: Ya, political interest khan ? Malah saya bilang sama orang-orang PKB; angkat aja Rahmawati jadi ketua umum PKB, kalau mau menang melawan Megawati !.

SR : Sebagai perempuan, bagaimana anda melihat fenomena mamfaat memamfaatkan itu ?
CM :
Ya, dalam politik anda harus pintar- pintar ! Anda mau memanfaatkan atau dimanfaat-kan ? Kalau saya dalam posisi itu, saya akan memanfaatkan. Saya tak mau jadi boneka saja. Saya akan gunakan kekuasaan itu kepentingan yang saya perjuangkan ! Itu bukan hal yang aneh dalam politik. Apakah anda tak melihat bahwa Megawati juga di manfaatkan kelompok nasionalis di PDI itu ? Anda lihat saja ! Setelah Megawati siapa yang bisa di jual di PDI ? Tak ada khan ? Makanya dalam kongres tetap nama Megawati yang dipakai. Karena kalau bukan Megawati, siapa another leader yang bisa di jual ? Siapa yang bisa memamfaatkan dukungan emosional rakyat selain Megawati ? Tapi itu biasa saja dalam proses negara yang belum sampai seratus tahun usianya.

SR : Pertanyaan terakhir, bagaimana anda melihat prospek kepemimpinan perempuan dalam dunia Islam di masa-masa yang akan datang ?
CM :
Up and Down ! Kita bisa melihat dalam sejarah islam sendiri. Pada masa Rasulullah saw, up, tapi 200 tahun kemudian sampai saat ini down. Mungkin nanti up lagi, kemudian down lagi. Fluktuatif tapi bukan pengulangan sejarah. Sejarah itu khan bukan linear. Kadang otoriter, kadang demokratis. Saya tak bisa meramal karena semua itu tergantung bagaimana kekuatan civil society berperan, bagaimana ulama saat itu dan bagaimana pendidikannya. Saya melihatnya demikian ! ? []

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 17 Juni 2009 23:05 )  

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

13-14 Desember 2014. Monitoring PUP IV di PP Mambaul Huda, Salaman Magelang

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1017
mod_vvisit_counterKemarin1279
mod_vvisit_counterMinggu ini4885
mod_vvisit_counterBulan Ini25826
mod_vvisit_counterSemua1321357

Yang Online

Kami memiliki 19 Tamu online

Flag Contries

free counters