RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Saturday
Nov 01st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Category Table Fokus Edisi 22: Perdagangan Manusia “Sebuah Kejahatan Universal”

Fokus Edisi 22: Perdagangan Manusia “Sebuah Kejahatan Universal”

E-mail Cetak PDF

“Sejak kapan kalimat menjadikan manusia sebagai budak? Padahal saat lahir dari rahim para ibunya, mereka ada dalam keadaan merdeka?” (Umar ibn Khattab)

Gedung tua yang terletak di Jalan Kalibesar Timur, Jakarta Utara itu merupakan saksi bisu kelamnya sejarah kemanusiaan bangsa kita. Konon, sekitar tahun 1619, ribuan manusia berstatus budak pernah dilelang di tempat itu. Mereka didatangkan dari berbagai tempat di Tanah Air sebagai tawanan perang. Belanda kemudian menjual para budak itu kepada para bangsawan dari seluruh dunia. Biasanya mereka selain dipekerjakan sebagai pekerja kasar tanpa upah, khusus untuk budak perempuan, juga diperlakukan sebagai pelampiasan seks para majikan mereka. Bisa jadi, dari sini muncul julukan gundik dan nyai. Itu ditujukan kepada para budak perempuan yang menjadi “simpanan” bangsawan Belanda dan saudagar Cina.1

Hampir 400 tahun kemudian, perdagangan manusia telah bermetamorfosa dalam rupa yang lebih canggih dan terorganisir. Kendati sejak 1820, perdagangan manusia sudah resmi dinyatakan terlarang, namun dalam kenyataan praktek itu tetap terus berlangsung. Bedanya jika dahulu melibatkan seratus persen kaum penjajah, maka sekarang para pelakunya sebagian besar adalah bangsa kita sendiri.

Banyak rupa yang diperankan oleh “para penjual manusia” itu. Rata-rata, mereka sering mengatasnamakan agen penyalur kerja ke luar negeri. Dengan janji-janji manis, mereka biasanya bergerak secara sistematis di berbagai kawasan miskin. Biasanya korban terbesar yang bisa mereka jaring adalah para perempuan yang akhirnya jatuh dalam sebuah jurang nasib yang kelam.

Gejala Perdagangan Perempuan di Dunia
Perdagangan perempuan tidak bisa dipisahkan dari sejarah perbudakan yang melanda dunia sejak berabad-abad silam. Dahulu tradisi ini selalu dihubungkan dengan dunia yang penuh peperangan dan penaklukan suatu negeri.

Namun dewasa ini, perdagangan manusia malah menjadi jauh lebih kompleks. Dengan kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi semakin berkembang pula modus kejahatannya. Perdagangan perempuan dilakukan oleh jaringan-jaringan kriminal internasional dan menghasilkan keuntungan berjuta-juta dolar setiap tahunnya. Menurut data Europol, terdapat lebih dari 3000 organisasi perdagangan manusia dan sedikitnya 30.000 orang yang melaksanakan aktifitas perdagangan manusia secara pribadi.2

Sebagai negara yang mengklaim diri sebagai kampiun demokrasi, Amerika Serikat tidak terlepas dari gejala perdagangan perempuan. Beberapa waktu yang lalu, Departemen Kehakiman di Washington D.C. dan Kantor Kejaksaan AS di Florida Selatan berhasil menuntut 15 anggota keluarga Cadena yang memperdagangkan perempuan dari Meksiko ke Amerika Serikat. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) juga mencatat bahwa sekitar 500.000 perempuan diperdagangkan ke Eropa Barat.3

Jepang mengalami hal yang sama seperti AS. Di negeri matahari terbit itu, menurut ILO (International Labour Organization) sekitar 80% imigran perempuan terjerumus dalam sektor prostitusi yang dikamuflase menjadi dunia hiburan dan salah satu negara pemasok segmen itu adalah Indonesia. Omzet perdagangan perempuan di Jepang mencapai 4,4 trilyun rupiah per tahun atau setara dengan anggaran pertahanan Jepang. Jaringan Yakuza (organisasi mafia Jepang) yang menjadi beking bisnis prostitusi di Jepang akan melacak para pekerja yang kabur.4

Di India, pelaku perdagangan dapat berpura-pura sebagai pedagang yang sukses, membujuk orang tua sang gadis dengan mengatakan bahwa dia adalah pasangan yang cocok. Setelah menikah, gadis tersebut disiksa secara seksual dan dijual sebagai pekerja seks. Di Asia Timur, para pelaku perdagangan manusia mengunjungi kota-kota seperti Bangkok atau Phnom Penh dan menawarkan pada calon korban untuk ikut “liburan” ke negara lain. Begitu tiba, paspor perempuan korban tersebut diambil dan dibawa ke rumah bordil. 5

Menurut PBB, perdagangan manusia sudah menjadi sebuah perusahaan kriminal terbesar ketiga di dunia setelah perdagangan senjata dan narkoba. Dari bisnis hitam itu, para pelaku bisa meraup laba sekitar USD 7 miliar tiap tahunnya. Keuntungan itu dihitung dari hasil penjualan sekitar 40.000 hingga 70.000 anak dan perempuan yang dijual daerah dan negara.6 Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) setidaknya satu sampai dua juta manusia diperkirakan telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia. Sebagian besar penjualan orang tersebut berasal dari negara miskin, 150.000 dari negara Asia Barat dan 225.000 dari negara Asia Tenggara.7

Perdagangan Perempuan di Indonesia
Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat angka perdagangan perempuan sampai tahun 2003 meningkat drastis. Jika pada tahun 2002 tercatat 320 kasus perdagangan perempuan, maka pada tahun 2003 jumlahnya membengkak menjadi 800 kasus. Termasuk diantaranya kasus yang ditemukan di daerah Batam sebanyak 166 kasus.8 Organisasi Migrasi Internasional (IOM) Jakarta mendata sekitar 1.022 korban perdagangan manusia ditangani di Indonesia antara Maret 2005 hingga April 2006 88,6% adalah perempuan. Sekitar 52% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga dan 17,1 persen dipaksa melacur.9 Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak mengemukakan, sepanjang tahun 2005 sebanyak 700 gadis Indonesia dijadikan pelacur.10 Kasus trafficking di Indonesia ibarat fenomena gunung es, berapa jumlah korban sebenarnya sulit dipastikan. Diperkirakan jumlah yang tidak dilaporkan jauh lebih besar.

Tingginya angka kasus perdagangan manusia tidak saja menjadi keprihatinan bangsa ini, tapi juga keprihatinan dunia. Tak heran jika Indonesia sempat masuk dalam kategori tier III kongres Amerika berkaitan dengan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam sebuah dokumen Trafficking in Person Report yang diterbitkan oleh Deplu AS dan ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) pada tahun 2002, bersama dengan 18 negara lainnya seperti (Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon, Turki, Saudi dll), Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah yang besar dan pemerintahnya belum sepenuhnya menerapkan standar-standar pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan.11 Daerah yang memiliki kasus trafficking tertinggi di Indonesia menurut catatan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Daerah lain yang juga berpotensi; Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Jakarta, Riau, Batam, Bali, Balikpapan, dan Papua dikenal sebagai daerah tujuan perdagangan orang, khususnya untuk keperluan eksploitasi seksual.12

Siapa yang umumnya terjebak praktek perdagangan perempuan? Menurut Anis Hidayah, masalah perdagangan perempuan tidak bisa dilepaskan dari dunia buruh migran. “Rata-rata mereka adalah korban perdagangan perempuan, di mana penempatan, pekerjaan dan kontrak kerjanya tidak jelas,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care itu.13 Selain buruh migran, pihak yang rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah bayi, anak-anak jalanan, anak muda dan perempuan yang sedang mencari pekerjaan, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, perempuan korban pemerkosaan, perempuan miskin di kota atau pedesaan, perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang.

Mungkin anda pernah mendengar kisah tentang kawin kontrak yang menimpa perempuan-perempuan di sekitar kawasan Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur) yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya karena ingin mendapatkan imbalan uang. Begitu pula dengan gadis-gadis di daerah Indramayu yang terpaksa kawin-cerai berulang kali dan terkondisikan untuk bekerja di lokalisasi pelacuran. Deretan kisah ini merupakan contoh nyata dimana kasus-kasus trafficking berlangsung di daerah asal korban dan terjadi atas andil sanak keluarga sendiri. Selain itu kini semakin banyak fakta ditemukan bahwa di wilayah-wilayah konflik seperti Aceh, Maluku dan wilayah bencana alam (Yogyakarta, Porong Sidoarjo) banyak perempuan yang terjebak dalam kekejaman lingkaran perdagangan perempuan.

Modus Operandi
Minimnya informasi kepada masyarakat desa dan terpencil tentang bahaya dan modus perdagangan perempuan dan anak, penegakan hukum yang lemah, kemiskinan, lilitan utang, lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur patriarki (budaya yang mengobyekkan anak perempuan, seperti menganggap anak adalah ”milik” orangtua, anak perempuan adalah obyek seksual yang bernilai ekonomis, budaya menjual anak perempuan sebagai komoditas keluarga), rendahnya tingkat pendidikan, carut marutnya pelaksanaan dan tata aturan bagi agen tenaga kerja ke luar negeri menjadi faktor pendorong tingginya jumlah perdagangan perempuan di Indonesia.

Fenomena perdagangan orang di Indonesia semakin mengerikan terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Modus yang dipakai pun semakin “kreatif”, antara lain dilakukan dengan menjadi; pembantu rumah tangga domestik maupun migran yang undocumented, adopsi anak, penjualan bayi, pengemis yang diorganisir, pengedar narkoba, pekerja di tempat hiburan, target pengidap pedofilia, prostitusi, pengantin pesanan, penjualan organ tubuh, umroh dan pengiriman delegasi kebudayaan.14

Modus yang terakhir ini biasanya dilakukan oleh para calo yang mencari perempuan miskin, muda, bisa menari dan tertarik di bidang kesenian. Calo menjanjikan kepada calon korban tampil di beberapa negara sebagai duta kesenian dengan gaji yang amat menggiurkan, sekitar 50 ribu yen (4 juta rupiah) per bulan plus tips. Calo juga mengatakan, pekerjaannya tidak berat-berat amat, tampil tiga kali sehari dan setiap tampil cuma 15 menit .15 Dan biasanya sesampai di negara tujuan mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks di berbagai bar dan diskotik.

Minimnya informasi tentang dunia kerja di luar negeri dan di dalam negeri, membuat korban seolah tidak lagi merasa perlu memeriksa ulang deskripsi pekerjaan dan kontrak kerja. Biasanya para korban memiliki asumsi bahwa teman, kerabat, tetangga, pacar bahkan suami tidak akan menjerumuskan mereka. Padahal, pelaku perdagangan orang tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas, bisa saja melibatkan lembaga, perseorangan, dan bahkan tokoh masyarakat/agama yang sering tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen atau calo di daerahnya adalah trafficker apabila mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor secara ilegal, menyekap calon pekerja migran di penampungan dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda.16

Aparat pemerintah adalah trafficker ketika terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal. Majikan adalah trafficker ketika menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif. Orang tua dan sanak keluarga adalah trafficker manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. 17 Perdagangan perempuan memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi kemanusiaan. Sejak proses awal perekrutan, pemberangkatkan, perpindahan, dan sesampai di tempat bekerja hingga kembali ke daerah asal, korban mengalami berbagai kekerasan baik fisik, psikologis, sosial dan ekonomi.

Apa yang Sudah Dilakukan Dunia dan Indonesia?
Harus kita akui, informasi tentang apa itu perdagangan manusia masih sangat terbatas. Banyak masyarakat terlebih yang tinggal di pelosok-pelosok belum paham soal ini. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh dunia dan Indonesia untuk menghapuskan penderitaan itu?

Masyarakat internasional sebenarnya telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan praktek perdagangan manusia melalui instrumen internasional, diantaranya; Persetujuan Internasional untuk Penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih tahun 1904, Konvensi Internasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak pada tahun 1921, dan Konvensi Internasional Memberantas Perdagangan Perempuan Dewasa pada tahun 1933.18

Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir beserta protokolnya yakni Protokol Menentang Penyeludupan Migran melalui Jalur Darat, Laut dan Udara dan Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku trafficking terhadap Manusia, khususnya Perempuan dan Anak. Berdasarkan pasal 3 ayat (a) dalam Protokol tersebut, istilah perdagangan manusia diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh.

Menurut definisi di atas, suatu kegiatan dapat dikategorikan kasus trafficking bila memenuhi tiga unsur penting, pertama mulai dari Proses – pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya yang meliputi kegiatan (perekrutan, pengiriman, pengangkutan, pemindahan, penampungan, penerimaan), kedua, Jalan/cara (ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan), ketiga Tujuan (prostitusi, pornografi, kekerasan/eksploitasi seksual, pedofilia, kerja paksa, kerja dengan upah yang tidak layak, pengedaran obat terlarang, pengemis, pengantin perempuan dalam perkawinan transnasional, perbudakan/praktek-praktek lain sejenisnya). Protokol menambahkan bahwa persetujuan dari korban perdagangan manusia tidak lagi relevan bila salah satu dari tiga unsur yang tercantum dalam kategori tersebut digunakan. Tak lain maka kegiatan tersebut dapat dikatakan perdagangan manusia.

Di Indonesia sendiri berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh sejumlah organisasi non-pemerintah, mulai dari kampanye, advokasi korban, advokasi kebijakan, membangun aliansi bersama untuk pencegahan, maupun melakukan pendidikan penyadaran akan bahaya perdagangan manusia dan sebagainya. Pada tanggal 12 Desember 2000, Indonesia ikut menandatangani Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak. Disamping itu, Pemerintah RI telah menyiapkan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang rencananya akan menggantikan KUHP saat ini, dimana salah satu bagian dari RUU KUHP tersebut juga mengatur mengenai kejahatan perdagangan manusia.

Pada tahun 2002, berdasarkan Keputusan Presiden No. 88 tahun 2002, Pemerintah RI mengeluarkan Pencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A) serta pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk implementasinya. Lanjutan dari program aksi tersebut ialah pembuatan sebuah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pindana Perdagangan Orang (RUU PTPPO). Dan telah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2007. Jauh sebelum munculnya berbagai kebijakan di atas, Indonesia sebetulnya memiliki Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Against Women) atau CEDAW yang diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, Indonesia terikat dengan Konvensi CEDAW dan bertanggung jawab penuh melaksanakan segala amanat yang tertuang di dalam pasal-pasal CEDAW tersebut tanpa kompromi. Dari ke-24 pasal CEDAW, pasal 6 membahas soal Perdagangan Perempuan.

Diharapkan UU PTPPO menjadi senjata yang ampuh dalam upaya menuntut dan menjatuhkan hukuman penjara dan denda yang berat kepada para pelaku perdagangan manusia. Selain itu juga dapat memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang selama ini hak-haknya selalu diabaikan dan dapat memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum, pemerintah, parlemen dan masyarakat luas. Keberhasilan UU ini tergantung pada kebulatan tekad penegak hukum untuk mengimplementasikan UU tersebut ke seluruh daerah dan menyusun aturan pelaksanaannya sesegera mungkin. Kelebihan dari UU ini adalah mencantumkan semua unsur penting yang diusulkan masyarakat sipil dan komunitas internasional, termasuk definisi kerja ijon, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, serta perdagangan manusia lintas negara dan dalam negeri. 19

Sosialisasi UU PTPPO menjadi hal yang mutlak sebab jika kita belajar dari nasib UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), fakta di lapangan menunjukkan sebagian aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim masih belum menggunakan UU PKDRT tersebut. Sebagian besar penegak hukum bersikukuh tetap menggunakan KUHP yang berakibat pelaku hanya dijatuhi hukuman kurang dari setahun.20

Islam dan Isu Perdagangan Manusia
Dalam Alquran, juga dituturkan kisah tentang perdagangan manusia yang menimpa seorang Nabi yaitu Yusuf as. Rasa iri saudara-saudaranya, telah menyebabkan Yusuf kecil diperdaya dan dikabarkan kepada ayahnya Nabi Syua’aib bahwa ia telah dimakan serigala. Kenyataannya ia diceburkan dalam sebuah sumur tua hingga ditemukan oleh seorang saudagar yang menjualnya pada seorang pembesar di tanah Mesir.

Namun sesungguhnya sebagai sebuah agama, Islam telah memiliki sebuah pijakan bagi pembebasan dan penghapusan perbudakan. Mengapa? Karena secara esensi berlawanan dengan prinsip tauhid yang mengajarkan makna kebebasan, kesetaraan dan penghargaan di antara sesama manusia. Secara langsung, prinsip tersebut menjadikan Islam mengharamkan segala bentuk perdagangan manusia.

Alquran dan hadis menyatakan sangat menjunjung tinggi penghormatan manusia kepada manusia lainnya. Bahkan bukan hanya sekedar pada ranah teoritis semata, Alquran pun memutlakan manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiannya. Itu penting, mengingat Allah sendiri sebagai Sang Pencipta sangat apresiatif terhadap manusia.

Dan bisa jadi bukan sebuah kebetulan jika saat kelahirannya di Mekah, Islam menyertakan ajarannya dengan nila-nilai kemerdekaan. Secara aplikasi, itu ditandai dengan pembebasan para budak (fakku raqabah). Melalui mekanisme penerapan sanksi atas pelanggaran ajaran agama (kafarat), Islam mengakhiri praktik perbudakan itu. Caranya adalah setiap pelanggar ajaran agama harus dibayar, diantara pilihannya, adalah harus memerdekakan budak. Dalam pandangan Islam, seseorang tidak bisa dibiarkan selamanya sebagai budak.21

Secara tegas, Islam pun telah sejak lama mengharamkan praktek eksploitasi terhadap perempuan, termasuk eksploitasi seksual. Itu ditunjukan oleh sebuah ayat Alquran yang diantaranya menyebutkan: “…Dan janganlah kamu paksa para perempuan untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian, hanya karena kamu menginginkan harta duniawi”. (QS:Annur: 33).

Berangkat dari spirit tersebut, berbagai ormas Islam pun telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi perdagangan perempuan. Meskipun, seperti Ketua umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyadari bahwa trafficking merupakan kejahatan transnasional yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu mereka akan berusaha untuk mengeliminasinya dengan cara menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan jaringan untuk melakukan pendampingan. Kegiatan bertajuk Training of Trainer (TOT) Advokasi Trafficking dan Sosialisasi UU 21/2007 tentang Trafficking yang diselenggarakan di Hotel Garden Palace Surabaya Juli 2007 yang lalu adalah salah satu ikhtiar itu. 22 Selain itu, Musyawarah Nasional Ulama yang digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya pada 28-31 Juli 2006 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Agustus 2006 menghasilkan sebuah fatwa mengenai trafficking yang layak dicatat dalam sejarah  gerakan perempuan di Indonesia. Fatwa NU tersebut tidak hanya berisi dukungan moral, tetapi juga disertai langkah kongkrit dengan merekomendasikan PBNU beserta seluruh badan otonom dan lembaganya dari pusat hingga daerah untuk melakukan gerakan bersama pencegahan dan perlindungan kepada korban trafficking.23
Sementara itu dari kalangan Muhammadiyah, terdapat sekelompok perempuan yang tergabung di dalam organisasi perempuan Aisyiah juga gigih menangani persoalan trafficking ini. Pimpinan Wilayah Aisyiah (PWA) Kalimantan Barat misalnya, memilih penanganan trafficking ini dengan cara pemulihan psikis dan psikososial akibat trauma mendalam yang dialami korban trafficking. Dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan korban trafficking itu, mereka menggunakan perhitungan yang matang, yaitu dengan menerapkan Standart Operating Procedure (SOP) berupa rehabilitasi dan reintegrasi.24 Selain Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah sebagaimana penuturan salah seorang aktivisnya Tristanti menyatakan bahwa mereka mempunyai program untuk membangun penyadaran dan mendidik perempuan dan anak-anak perempuan untuk melindungi diri mereka dari jebakan trafficking. Salah satunya dengan melakukan pendampingan hukum maupun penyadaran akan hak-hak mereka sebagai korban maupun sebagai perempuan.25

Ikhtiar lain juga digagas oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat  yang banyak melakukan pendampingan di akar rumput komunitas muslim seperti Fahmina Institute di Cirebon. Beberapa orang ulama muda seperti  Faqihuddin Abdul Kodir, Abdul Moqsith Ghazali, Imam Nakha’i, KH.Husein Muhammad dan Marzuki Wahid menuangkan buah pikiran hasil ijtihad mereka dalam sebuah buku berjudul Fiqh Anti Trafficking.21 Rahima sebagai lembaga yang memiliki concern pada isu Islam dan hak-hak Perempuan juga merasa perlu untuk membekali para mitranya mengenai persoalan ini. Halaqah mengenai persoalan trafficking digelar untuk membekali para  kader ulama perempuan  dalam mendampingi masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan. Menuntaskan persoalan trafficking memang butuh kerja keras dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Konsistensi atau sikap istiqamah dari kita semualah yang dapat membuat persoalan mahaberat ini dapat teratasi, bahkan dihapuskan dari muka bumi.Insyaallah!]

Catatan:
1 Alwi Shahab, Lelang Budak di Batavia, dalam Republika, 3 September 2000.
2 www.kajianeropa.org, 08 Oktober 2006, Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) di Eropa.
3 Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan : Penyebab dan Akibatnya, Februari tahun 2000.
4 Don’t Buy Don’t Sell, Jurnal Perempuan, Oktober 2004.
5 www.usembassyjakarta.org, 14 Juni 2004), Laporan Departemen Luar Negeri AS, mengenai Perdagangan Manusia (Bagian II).
6 Koran Tempo, 3 Desember 2004, Sindikat Perdagangan Anak Indonesia Untung Besar,
7 Don’t Buy Don’t Sell, Jurnal Perempuan, Oktober 2004.
8www.tempointerkatif.com, 19 Januari 2004, Perdagangan Perempuan Meningkat.
9 www.kompas.com, Senin, 11 September 2006, Feminisasi Migrasi dalam Migrasi Internasional.
10 www.kompas.com, Senin, 11 September 2006, Feminisasi Migrasi dalam Migrasi Internasional.
11 Jurnal ELSAM seri # 6, September 2005, Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP.
12 www.kompas.com, 27 Juni 2005, Mendesak, UU Anti Trafficking.
13 Majalah Nebula, Edisi 9 Juli 2007, Penyambung Lidah Pahlawan Devisa.
14 Ringkasan Laporan Indepeden Organisasi Non Pemerintah tentang Implementasi Konvensi CEDAW di Indonesia, CWGI, Juli 2007
15 Majalah Tempo, edisi 11-17 Agustus 2003, “Ayam Bersepatu” di Negeri Sakura,
16 www.pikiran-rakyat.com, Senin, 09 Januari 2006, Perdagangan Perempuan Sulit Dijerat,
17 Ibid
18 Jurnal ELSAM seri # 6, September 2005). Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP, Position Paper Advokasi RUU KUHP.
19www.detiknews.com, 13 Juni 2007, AS:Indonesia Masuk Peringkat Tier 2 Trafficking,
20 www.esdm.go.od, 4 Januari 2006, Undang-undang “Anti Trafficking” Segera Diundangkan.
21 Fiqh Anti Trafiking, Fahmina Institute, 2006
22 www.nu.or.id, edisi 29 Juli 2007 Muslimat NU Garap Program Pendampingan Bagi TKW,
23 www.kompas.com, Senin 04 September 2006, NU Menyikapi “Trafficking”.
24 www.aisyiyah-pusat.or.id, Gerak Konkret ‘Aisyiyah dalam Menghadapi Trafficking, Warnai Kongres IMWU di Malaysia.
25 Lihat www.vitalvoices.or

 

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

28-31 Agustus 2014 Tadarus 7 Pengkaderan Ulama Perempuan di Klaten - Jawa Tengah

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini16
mod_vvisit_counterKemarin1126
mod_vvisit_counterMinggu ini5970
mod_vvisit_counterBulan Ini16
mod_vvisit_counterSemua1256651

Yang Online

Kami memiliki 22 Tamu online

Flag Contries

free counters