RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Friday
Oct 31st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Swara Rahima Opini Opini Edisi 7: Dalam Sejarah Pendidikan Islam Tidak Ada Segregasi Laki-laki dan Perempuan

Opini Edisi 7: Dalam Sejarah Pendidikan Islam Tidak Ada Segregasi Laki-laki dan Perempuan

E-mail Cetak PDF
Pengantar Opini
Pendidikan seharusnya menjadi hak prioritas bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia bukan sekedar hak dan tentang kebutuhan bersekolah. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses dimana di dalamnya terus terjadi proses sosialisasi berbagai pengetahuan dari perkembangan pemikiran manusia itu sendiri. Dan hanya pendidikan yang berkualitaslah yang mampu melahirkan individu-individu berkualitas. Tanpa memisahkan kualifikasi-kualifikasi tertentu, kualifikasi sistem pendidikan, proses atau, materi yang disampaikan, dll.
 
Dalam hal ini mengangkat pendidikan Islam dan keberpihakan bagi perempuan, sesungguhnya lebih banyak dilatarbelakangi oleh persoalan tentang masih adanya tafsiran bahwa Islam membatasi hak pendidikan bagi perempuan. Pun masih ditemui bias-bias gender dalam materi-materi pendidikan.
 
Pada edisi Swara Rahima kali ini, kami mencoba mewawancarai 2 orang yang dikenal sebagai praktisi pendidikan. Pertama, Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, dan kedua Henny Supolo, yang lebih senang mengaku "bekerja" di sekolah umum bernuansa Islam di Pondok Labu yaitu Al Izhar. Berikut cuplikan wawancaranya


Dalam Sejarah pendidikan Islam

tidak ada segregasi laki-laki dan perempuan

Wawancara dengan Azyumardi Azra

Saat kita membicarakan Islam dan Pendidikan(tarbiyah, ta'lim) maka rujukan yang mu'tabar (dianggap tepat) adalah melihat tarikh (sejarah atau riwayat) pada masa awal Islam, saat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Menyampaikannya. Pun demikian, ketika kita akan menengok praktek yang terjadi dengan hak perempuan dan lelaki dalam mencari ilmu, baik ilmu agama atau pengetahuan umum.

Prof. DR. Azyumardi Azra, M.A., sebagai sejarawan dan yang pernah meneliti "jaringan ulama Indonesia dan Timur Tengah" menyatakan, bahwa tidak ada pembedaan antara lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan di zaman Nabi. Selain mengungkap fakta sejarah, ia juga mengomentari seputar masalah gender, pendidikan seks (sex education), pendidikan Islam mutakhir hingga persoalan remaja yang "kebablasan".

Swara Rahima (SR) : Apakah ada persoalan dengan segregasi dalam pendidikan, yakni pemisahan lelaki dan perempuan, misalnya di Pesantren, terkait dengan keadilan gender?
Azyumardi Azra (AA) : Menurut pandangan saya, khususnya dari sudut sejarah, misalnya tradisi sosial sejak masa Nabi kemudian masa Sahabat, sesungguhnya tidak ada segregasi (pemisahan laki-laki dan perempuan) dalam proses menuntut ilmu, dsb. Bahkan mereka terlibat dalam kehidupan sosial. Hanya pada masa aspek-aspek doktrin dari Islam mulai dirumuskan oleh para ulama dalam bentuk pertama, mungkin ilmu Hadis, Tafsir, Kalam, Fiqh, dsb memang ada kecenderungan perempuan tersegregasi. Karena itulah, khususnya pada abad ke-2 Hijriyah, perempuan jika mau menuntut ilmu, pada umumnya belajar dengan sama ayahnya, atau kepada para ulama tertentu secara khusus dan terpisah dari laki-laki.

SR: Artinya, segregasi dalam pendidikan tidak memiliki akar geneologi sejarahnya pada zaman Nabi?
AA: Kalau dilihat akar sejarah Nabi, tidak ada! Misalkan, kita baca riwayat Nabi menyampaikan Islam, tidak ada pembedaan, apakah Nabi ketemu dengan perempuan, atau juga saat Nabi melaksanakan pendidikan di Dar al-Arqam. Tidak ada indikasi yang menyebutkan bahwa ada pemisahan laki-laki dan perempuan.

SR: Lalu, sejak kapan munculnya kesan ada segregasi dalam Islam?
AA: Saya kira, secara historis, munculnya segregasi dalam Islam pada masa belakangan. Kalau kita lihat sumbernya, doktrin-doktrin fiqhiyah, mengenai laki-laki dan perempuan mulai terumuskan secara lebih mapan oleh para fuqaha. Maka pada masa itulah batas-batas tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu terumuskan. Kemudian yang menjadi bahagian dari masyarakat muslim. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam lembaga-lembaga pendidikan di Timur Tengah, khususnya setelah bangkitnya ortodoksi sunni, dalam pengertian; Fiqh Madzhab empat, Kalam Asy'ari, Tasawuf al-Ghazali, yang lalu direpresentasikan dalam lembaga pendidikan oleh Nizhamiyah. Madrasah Nizhamiyah di Baghdad itu memang hanya disediakan khusus untuk lelaki, perempuan tidak ada (dilarang, red.). Jadi, kalau ada perempuan yang ingin menuntut ilmu, ingin menjadi ulama', harus belajar private kepada guru atau para ulama tertentu yang dipercayai oleh orang tuanya. Dan dari situlah muncul ulama'-ulama' perempuan, tapi tidak melalui co-ed (ko-edukasi, bergabung, atau bersama-sama, red.) dengan lelaki di Madrasah. Dalam sejarah ada lembaga yang disebut kuttab; lembaga dasar. Yaitu pendidikan dasar untuk belajar mengaji, belajar tata bahasa Arab, baca-tulis al-Qur'an, pokoknya tentang dasar-dasar Islam, seperti juga, aqidah, ibadah, dan tentang yang pokok-pokok itu. Dan dalam prosesnya dalam kuttab ini juga tidak ada pemisahan antara lelaki dan perempuan.

SR: Sekedar perbandingan, dalam mencetak kader-kader agama, misalnya, apakah dalam tradisi Kristen (baca: agama lain) juga ada segregasi?
AA: Oh iya, jelas. Segregasi itu dalam sistem pendidikan masyarakat Eropa dan Barat sangat kuat. Bahwa perempuan itu mendapatkan pendidikan yang universal, sistem pendidikan yang dikenal dalam pendidikan Barat disebut dengan co-ed, laki-laki dan perempuan itu belajar dalam satu kelas, itu juga fenomena yang relatif baru. Yakni, secara universal, baru terjadi pada awal abad ke-20. Nah, sekarang juga masih terjadi, perguruan tinggi yang disebut dengan college, memang masih segregated. Seperti tempat belajar saya di Coloumbia, itu ada college khusus untuk perempuan, namanya "Barnard College", laki-laki tidak boleh belajar di situ. Di Harvard juga ada. Terlepas dari itu, memang kemudian, pendidikan yang co-ed, mulai meluas baru pada awal abad ke-20 ini.

SR: Mengapa hanya pada sekolah-sekolah keagamaan saja diterapkan sistem segregasi? sementara pada pendidikan umum itu tidak ada?
AA: Hal ini bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif tradisional, baik di dalam masyarakat muslim maupun Eropa. Dalam masyarakat Eropa, kenapa perempuan di-pisahkan. Karena memang citra, pandangan terhadap perempuan masih dianggap menyesatkan, masih ada yang seperti itu. Hal ini sesuai dengan mitos-mitos atau legenda-legenda mengenai perempuan sebagai iblis, sebagai makhluk yang menyesatkan laki-laki. Demikian pandangan baku tradisi Barat. Kalau dalam pandangan masyarakat muslim tradisional, saya kira, terdapat dalam Fiqh tradisional. Memang, perempuan itu mungkin tidak disebut the second class, tapi tidak termasuk prioritas. Dan pertimbangan fiqhiyah juga, bahwa ada pandangan kemungkinan mudlarât yang lebih besar, kalau perempuan itu belajar bersama-sama laki-laki (co-ed, red). Jadi, dasar dari pandangan fiqhiyah semacam itu, lebih cenderung pada su'udhan (buruk sangka) terhadap perempuan. Saya kira, di negara-negara Barat sekalipun, masih banyak pandangan bahwa memang diperlukan sekolah-sekolah khusus bagi perempuan. Karena, kalau langsung bersama lelaki, misalnya, maka pertarungannya mereka anggap tidak seimbang. Perempuan dianggap sebagai kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan, mendapatkan kerugian kalau berkompetisi dengan laki-laki. Jadi, itulah kenapa masih ada college khusus untuk perempuan. Tapi, dalam masyarakat muslim sekarang ini, kalaupun masih ada sekolah-sekolah, atau lembaga pendidikan yang memisahkan perempuan, saya kira, tidak jauh berbeda dengan alasan di atas. Nah tentu saja, anggapan-anggapan ini, saya kira juga keliru. Karena, kalau kita lihat di berbagai survey, sekalipun dalam sistem co-ed, justru perempuan yang menduduki ranking teratas di dalam berbagai bidang ilmu.

SR: apakah menurut anda pewajiban jilbab di kemudian hari merupakan pengganti sistem pemisahan kelas laki-laki dan perempuan?
AA: Saya kira untuk jilbab hal ini terkait dengan ciri atau karakter dari lembaga pendidikan tertentu yang juga karena bersifat historis, atau pertimbangan nilai-nilai yang dipandang sebagai karakter dari pendidikan itu. Seperti IAIN atau sekarang UIN, secara historis, jilbab sebagai sesuatu yang sudah dirumuskan menjadi keharusan dan sekaligus melekat dengan ciri identitas dari lembaga itu sendiri. Jadi, kaitannya mungkin ke sana.

Mungkin dalam soal itu, jilbab tidak ada hubungannya dengan soal mengurangi hak atau tidak sensitif pada gender. Karena, kita lihat juga misalnya, lembaga-lembaga lain atau institusi lain mempunyai ketentuan-ketentuan, misalnya cara berpakaian, apakah lembaga pemerintah atau swasta, itu ada ketentuan- ketentuan seperti itu. Jadi, berhadapan dengan ketentuan-ketentuan yang ada tersebut, masyarakat berhadapan dengan pilihan-pilihan, ketika, dia mau masuk di lembaga tersebut. Jadi, kalau ada ketentuannya, kemudian tidak suka dengan hal itu, jangan masuk. Tapi, kalau anda ke DKI (Daerah Khusus Ibukota, red.) misalnya, harus pakai seragam orang DKI, atau jika menjadi Satpam, ya seragamnya seperti itu. Kalau keberatan jangan jadi Satpam. Saya melihat hal itu tidak mengurangi hak-hak orang.

SR: Bagaimana dengan beberapa lembaga pendidikan modern yang belakangan muncul dengan berlabel Islam ?apakah ada yang menarik dari itu ?
AA: Ini menunjukkan dari berbagai gejala, sesungguhnya. Dari sudut pendidikan, ini adalah gejala dari kebutuhan masyarakat muslim sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang menurut mereka berkualitas. Jadi, semakin ada segmen di masyarakat kita yang menginginkan seperti itu. Dan kemudian, mereka mempunyai kemampuan keuangan untuk mendapatkan pendidikan tersebut. Jadi, dari sudut itu bisa kita lihat juga, adalah gejala dari mobilitas sosial ekonomi di kalangan masyarakat muslim kota. Tapi, gejala pendidikan ini hanya satu gejala saja. Gejala yang lain, misalnya pesantren yang sekarang juga sudah mulai menyebar di daerah perkotaan. Jadi, muncul pesantren-pesantren urban dsb ini juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan orang terhadap pesantren yang dipandang mampu mengatasi atau mengurangi akibat-akibat yang terjadi dalam masyarakat akibat berbagai hal; globalisasi, tayangan TV, penyebaran Narkoba dsb. Tapi, hemat saya, kemunculan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan secara keseluruhan cukup menggembirakan, karena gejala-gejala seperti itu. Meskipun, saya kira memang harus dibedakan karena sekalipun sekolah-sekolah Islam seperti al-Azhar, al-Izhar, dan Madania itu sudah bagus, tapi mereka belum bisa bersaing, bila dibandingkan sekolah-sekolah Kristen, misalnya. Ada kelemahan-kelemahan tertentu, kalau kita lihat dari mereka yang lulus, dsb, ternyata masih kalah gitu. Tapi, saya kira ini adalah awal dari pendidikan yang lebih berkualitas.

SR: Paling tidak, dalam konteks sekarang, sistem pendidikan Islam, apakah kurikulumnya sudah mengarah ke keadilan gender?
AA: Saya kira, masih diperlukan Affirmative action, kebijakan-kebijakan khusus agar perempuan-perempuan bisa mendapatkan hak-haknya secara lebih adil di dalam lembaga-lembaga pendidikan. Sebab memang secara umum, boleh kita katakan misalnya saja, kurikulum pendidikan Islam itu belum sensitif gender. Kalaupun ada, sangat sedikit sekali. Jadi, misalnya pandangan-pandangan keagamaan yang diajarkan dalam kurikulum, apakah Fiqh dsb, masih belum memiliki perspektif gender yang mempertimbangkan keadilan bagi pendidikan perempuan. Tapi, di lingkungan kita (UIN, red.) saya kira, sejak 10 tahun terakhir, atau lebih intensif lagi 5 tahun terakhir, perspektif gender menjadi penting dalam kurikulum. Oleh karena itulah dalam mata kuliah-mata kuliah diberikan perspektif gender, dimana kemudian kesetaraan, keadilan, di antara lelaki perempuan itu baik dalam konteks doktrinal atau yang lainnya itu bisa dipahami oleh mahasiswa. Nah, dalam konteks itulah mensosialisasikan perspektif gender, kurikulum yang memiliki perspektif gender, dilakukan training (pelatihan-pelatihan) baik untuk para pejabat, sejak dari tingkat Rektor, Universitas, hingga Dekan, Pembantu Dekan, dsb mengenai pengembangan pendidikan dan kurikulum dalam perspektif gender. Saya kira, setiap waktu, saya tidak tahu persisnya, tapi mungkin apakah enam bulan ada juga pelatihan-pelatihan (training), sosialisasi bagi dosen-dosen.

SR: Apakah hal itu termasuk di dalamnya sex education juga?
AA: Tidak, ini hanya ditekankan pada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Termasuk juga dalam mata kuliah-mata kuliah, selama ini dianggap secara tradisional, kurang menguntungkan bagi perempuan. Atau penafsirannya itu cenderung kurang menguntungkan bagi perempuan, katakanlah misalnya dalam Fiqh atau Tafsir. Nah itu kemudian disosialisasikan kepada para dosen di bidang-bidang itu.

SR: Apakah hal itu ada kaitannya dengan pengarusutamaan gender yang dikembangkan oleh pemerintah, atau karena sudah menjadi issue global maka harus masuk pada kurikulum?
AA: Sebetulnya, pengembangan kurikulum yang memiliki perspektif gender itu sudah diterapkan lebih dari sejak 5 tahun terakhir, khususnya kerja sama dengan Mc Gill University, dan juga dengan program-program yang lain. Karena itu sampai dengan tingkat policy (kebijakan). Misalnya, kita akan mengangkat dosen atau mengirim dosen-dosen kita ke luar negeri, maka kemudian representasi gender juga harus ada. Jadi, kalau misalnya, katakanlah mengirim 10 orang calon MA ataupun Doktor ke luar negeri, maka kita harus usahakan 50% di antaranya perempuan. Ini selalu diusahakan seperti ini, meskipun kadang-kadang dosen perempuan lebih sedikit dibanding laki-laki, maka tidak terpenuhi. Tapi, paling tidak, dengan melakukan kebijakan seperti itu, maka kebijakannya sudah memiliki perspektif gender.

SR: Menurut data statistik, perempuan yang berpendidikan selalu sedikit jumlahnya, mulai dari SD hingga ke Perguruan Tinggi. Nah, kesannya, pendidikan itu dilihat hanya secara formal semata, padahal ada juga pendidikan non formal dan informal. Melihat hal demikian, kenapa perempuan seringkali dipojokkan dan adakah ruang keadilan pendidikan alternatif bagi perempuan?

AA: Ya, seharusnya, perempuan berhak mendapatkan pendidikan alternatif. Tapi gejala seperti itu, memang gejala sosiologis yang muncul sebagai akibat dari masih dominannya perspektif di dalam masyarakat. Misalnya saja, untuk terus melanjutkan ke perguruan tinggi. Memang, kecenderungan budaya di masyarakat, perempuan supaya cepat bersuami, dsb. Model seperti itulah. Atau misalnya, laki-laki lebih diprioritaskan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, karena ini berangkat dari sikap budaya seperti itu, maka sikap demikian yang harus diperbaharui, atau diganti dan dirombak. Tetapi, saya melihat di berbagai lembaga, sesungguhnya, jumlah perempuan itu tetap dominan, seperti di UIN ini, saya kira, secara keseluruhan, perempuannya lebih dari 50%, sekitar 52% atau 53%, dari jumlah mahasiswa. Tapi memang, tradisi, praktek dalam masyarakat kurang kondusif terhadap perempuan. Jadi, kalau ada perempuan yang terus kuliah misalnya, katakanlah kalau dia telah sampai semester akhir, belum punya calon, maka kemudian cenderung dipojokkan, cenderung disindir, dsb. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri. Ada persoalan psikologis bagi perempuan itu. ?

Pendidikan Islam
dan keberpihakan bagi Perempuan

 

Wawancara dengan Henny Supolo

Swara Rahima (SR) : Selama meneliti persoalan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pada tingkat metodologis, bagaimana bentuk riil pendidikan berpihak pada perempuan?
Henni Supolo (HS) : Ketika saya kuliah dan mengambil program master di Michigan State University, teman-teman kuliah saya menanyakan hal-hal yang saya pandang menggambarkan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga pendidikan Islam atau pendidikan umum bernuansa Islam. Antara lain pertanyaan yang saya dapatkan adalah "Apakah murid perempuan di sekolahmu mengikuti pelajaran olahraga? Bagaimana di kelas, apakah mereka dipisah menurut jenis kelaminya? Apakah dalam pelajaran diperbolehkan interaksi antara siswa perempuan dan laki-laki? Sampai tingkatan apakah perempuan di negaramu boleh meneruskan pendidikan?" Itulah beberapa pertanyaan yang diajukan, sementara pada saat yang sama mereka juga mengetahui dari keterangan saya bahwa sekolah tempat saya bekerja adalah dengan sistem "co-ed", di mana murid perempuan dan laki bersama-sama berada di kelas. Pada saat itu saya pikir betapa terbatasnya memang pengetahuan mengenai pendidikan dan khususnya dalam sekolah-sekolah yang membawa label "Islam". Kesan yang ditangkap oleh teman-teman, sebagian besar berkebangsaan Amerika, saat itu adalah adanya keterbatasan dan lebih jauh lagi bukan hanya dalam kesempatan tetapi juga dalam kemerdekaan berpikir. Padahal, kita semua tahu bagaimana 'Iqra' sangat bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari suatu lembaga pendidikan. Dengan memahami dan membaca lingkungan maka tentunya proses pendidikan yang dinamis akan senantiasa terjadi. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini memiliki peran untuk senantiasa menjaga dan bahkan mengembangkan setiap anugerah Sang Pencipta sehingga dari dua prinsip penting yang kita temukan dalam Qur'an ini saja kita bisa memasuki penyadaran bias gender. Yaitu, pertama-tama apakah sikap bias bisa disebut mengikuti perkembangan kebutuhan masa kini dan sudah merupakan penterjemahan dari anjuran untuk membaca atau mengembangkan diri? Dan ke dua, apakah sebagai khalifah masing-masing dari kita sudah berperan untuk menjaga dan mengembangkan segenap karunia Sang Pencipta, baik di diri sendiri maupun di lingkungan secara maksimal? Dari dua pertanyaan itu saja sesungguhnya tidak sulit untuk melihat benang merah mengapa sesuatu yang bias tidak perlu dikembangkan. Termasuk di dalamnya bias gender.

SR : Adakah ideologi pendidikan sadar gender yang perlu dikembangkan?
HS : Kembali pada penggunaan pikiran dan kesempatan secara maksimal (Iqra) dan mengambil peran untuk menjaga dan mengembangkan ciptaanNya dengan sebaik-baiknya, sebagai khalifah di muka bumi ini.

SR : Pada tingkat kurikulum, apa sebenarnya yang perlu diisi dalam kurikulum pendidikan yang sadar gender? (Buku wajib dan sebagainya)
HS : Setiap proses penyadaran sebetulnya mensyaratkan pemahaman terlebih dulu pada guru. Apabila guru tidak merasa bahwa issue ini penting maka tidak bisa diharapkan akan dibicarakan sebagai suatu proses pemahaman. Malahan, bisa jadi dipandang sebagai suatu pengetahuan yang perlu diketahui hanya pada saat materi tersebut direncanakan untuk diberikan saja. Proses penyadaran sangat membutuhkan keterlibatan dan perasaan terlibat siswa sejak awal. Artinya, pendekatan yang dilakukan guru perlu mengikutsertakan siswa sejak awal. Berbagai cara dan pendekatan yang bisa dipilih dalam hal ini adalah di antaranya melakukan diskusi dengan berbagai materi sehari-hari, melakukan penelitian kecil di lingkungan masing-masing dan melaporkannya, mencari berbagai issue yang dipandang bias gender dan seterusnya. Semua hal ini, kesadaran dan pemahaman guru, keterlibatan siswa, pemakaian lingkungan terdekat dan kegiatan sehari-hari merupakan hal penting yang memang perlu direncanakan secara strategis. Dan sekali lagi, proses penyadaran bukan sekedar memberikan pengetahuan tetapi melalui suatu proses pemahaman yang seakan-akan telah mengalir di segenap pembuluh darah guru dan siswa.

SR : Terlepas dari kontroversi jilbab (wajib atau tidak), apakah relevansi jilbab dalam pendidikan Islam. Apakah hanya sekedar meneguhkan identitas atau punya arti tersendiri? Menurut Ibu bagaimana?
HS : Saya kira banyak sekali pandangan yang berbeda-beda mengenai hal ini. Tetapi secara pribadi, saya kira setiap orang berhak memilih untuk menentukan prioritasnya masing-masing. Sekaligus dalam hal ini, juga memilih bagaimana menyatakan dirinya (yang Anda sebut sebagai meneguhkan identitas itu). Akan tetapi, dalam pemahaman yang terbatas, saya kira pilihan apapun yang dijatuhkan (memakai atau tidak memakai jilbab) tidak berarti bahwa yang satu lebih baik dari lainnya. Selama pemahaman hanya terbatas di sana saya kira tidak jadi soal pilihan memakai atau tidak memakai jilbab ini. Diskusi akan berubah menjadi perdebatan bilamana keputusan segera dikaitkan dengan penilaian. Dan justru di sana, saya kira yang perlu dihindari.

SR : Apakah materi pendidikan seks termasuk dalam paket pendidikan Islam sadar gender?

HS : Secara pribadi saya melihat bahwa penyadaran adanya bias gender sangat berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Termasuk di dalamnya kesadaran bahwa sebagai manusia, kita secara pribadi, merupakan pemimpin bagi diri masing-masing. Karenanya, sejak dini pula, mestinya anak-anak kita diajak untuk memahami peran mereka dalam menentukan kehidupan yang sehat. Artinya, tentu di dalamnya termasuk pemahaman fungsi dan alat reproduksi dan bagaimana menjaga dengan sebaik-baiknya. Inilah yang saya maksudkan sebagai pendidikan sex dalam penyadaran gender.?

 

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

28-31 Agustus 2014 Tadarus 7 Pengkaderan Ulama Perempuan di Klaten - Jawa Tengah

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini940
mod_vvisit_counterKemarin1116
mod_vvisit_counterMinggu ini5768
mod_vvisit_counterBulan Ini35090
mod_vvisit_counterSemua1256449

Yang Online

Kami memiliki 24 Tamu online

Flag Contries

free counters