RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Thursday
Apr 24th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Suplemen Tubuh Perempuan Dalam Kajian: Menimbang Ulang Makna Hijab, Jilbab, dan Aurat : Suplemen 8/Ed.27

Tubuh Perempuan Dalam Kajian: Menimbang Ulang Makna Hijab, Jilbab, dan Aurat : Suplemen 8/Ed.27

E-mail Cetak PDF

Prolog
erlakuan  terhadap  tubuh  perempuan  dalam sejarah bangsa-bangsa memperlihatkan, bahwa selama ini nyaris tidak ada tempat bagi perempuan untuk meletakkan tubuhnya pada posisi terhormat. Peninggalan artifak Yunani Kuno, berupa patung  perempuan  telanjang  mengkonfirmasikan sebuah fenomena tubuh yang kehilangan hak privatnya. Setelah Yunani runtuh dan bermetamorfosa (ber- ubah)  menjadi  Romawi,  nasib  tubuh  perempuan masih belum mendapat tempat yang menguntungkan. Kekaisaran Romawi, yang meliputi Eropa Utara dan Eropa Timur saat ini, memberlakukan undang-undang yang menempatkan perempuan sebagai harta benda milik laki-laki, yang dapat diperlakukan sekehendak hati, dan dikuasai hidup dan matinya. Kuasa atas tubuh perempuan itu dimiliki oleh ayah dan setelah  menikah  berpindah  tangan  kepada  suami. Kekuasaan ini sangat mutlak, termasuk kewenangan untuk  menjual,  mengusir,  menganiaya,  bahkan membunuh. Padahal, kebudayaan Romawi saat itu telah mengenal agama Kristen dan jadi pengikut Isa al-Masih.

Dalam sebuah pertemuan konsili di abad ke-5 Masehi,  gereja  menyatakan  perempuan  tidak  me- miliki ruh yang suci. Lalu, pada pertemuan konsili di abad berikutnya (ke-6 M), kalangan elite Kristen menyimpulkan perempuan hanya manusia yang tercipta untuk melayani kebutuhan laki-laki. Mimpi buruk bagi tubuh perempuan juga terjadi dalam tradisi Hindu Kuno. Pra abad ke-7 Masehi, tubuh perempuan masih dijadikan sesajen bagi para dewa.  Hak  hidup  perempuan  harus  berakhir  saat suaminya  mati.  Caranya,  tubuh  perempuan  harus dibakar hidup-hidup bersama jenazah suaminya.

Dalam tradisi masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah) tubuh perempuan tidak dianggap sebagai sesuatu yang memberikan martabat apa-apa kepada keluarga. Karenanya, dalam tradisi itu kelahiran anak perempuan dianggap sebagai peristiwa memalukan. Atas dasar itu pulalah pembunuhan atas bayi perempuan dianggap benar oleh tradisi saat itu. Alquran melukiskan tradisi itu sebagai berikut:

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:IN; mso-fareast-language:IN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan  (kelahiran)  anak  perempuan,  hitamlah  (merah padamlah)  mukanya,  dan  dia  sangat  marah.  (Dia) Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (QS. Al-Nahl: 58-59)

Sebagai suku nomaden (yang berpindah-pindah) masyarakat Arab umumnya tidak mengenal norma sosial terkait antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat  ini  tidak  memiliki  ketentuan  keluarga  yang tetap, undang-undang pernikahan, perceraian, hak penggunaan tubuh, dan seksualitas. Termasuk soal perbudakan dan pemaksaan pelacuran (QS. Al-Nur: 33),  poligami  tak  terbatas,  dan  zina.  Aturan  yang dianut saat itu hanya mengikuti kecenderungan gaya hidup nomaden (berpindah-pindah) dan hedonistik (kesenangan)  belaka  dalam  naungan  gaya  padang pasir.  Husain  Haekal,  seorang  sejarawan  Muslim, berkesimpulan bahwa hubungan laki-laki dan perem- puan Arab saat itu hanyalah sebatas hubungan jantan dan betina.


Perzinaan, pornoaksi, atau sekadar bercumbu rayu dengan kata-kata adalah hal biasa yang dilakukan  pemuda-pemudi  kala  itu.  Diawali  dengan mempertontonkan tubuh (tabarruj) dan “perhiasan” (dalam arti sesungguhnya maupun konotatif), mereka menggoda atau dipaksa menggoda para “pria hidung belang” di padang pasir. Dalam tingkat yang sangat akut, puisi-puisi erotik bahkan menjadi alat propa- ganda paling mujarab untuk memberikan semangat di medan tempur. Saat perang melawan pasukan Muslim  di  Uhud,  Hindun  isteri  Abu  Sofyan  bersama perempuan  jahiliyah  lainnya  mengumandangkan syair erotik itu dengan penuh semangat.

Majulah, kami akan mendekapmu, Dan menggelar permadani indah,
Tapi kalau engkau berbalik, kami akan meninggalkanmu,
Kami tinggalkan kamu dan tak mau mencintaimu.

Tidak hanya sampai di situ. Suasana kondusif bagi perempuan di padang pasir nyaris tidak ditemukan. Perempuan tidak dapat melakukan perjalanan sendiri tanpa ditemani laki-laki karena suasana ke- amanan yang tidak memungkinkan. Atas dasar situasi sosial seperti inilah di kemudian hari Nabi saw. bersabda, “Janganlah perempuan pergi tanpa didampingi mahramnya”. Konsep toilet yang saat itu belum dikenal, membuat para orang Arab terbiasa membuang hajat mereka di padang pasir. Celakanya, bagi perempuan yang keluar buang hajat akan diikuti dan diganggu oleh lelaki  nakal,  untuk  sekadar  mengintip,  menghina, atau  bermain-main.  Insiden  ini  bahkan  terjadi  di Madinah sehingga Nabi saw. harus mencari solusi agar kebiasaan ini tidak berlanjut.

Salah satu solusi yang ditawarkan Alquran untuk melindungi perempuan dari street crime adalah perlindungan  terhadap  tubuh  perempuan.  Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan bahwa bagian tubuh yang dianggap aib (aurat) tidak boleh dipertontonkan. Penutupan aurat itu dilakukan dengan cara mengenakan kain panjang yang di kemudian hari dikenal dengan jilbab. Pada masanya solusi tersebut ternyata cukup efektif meminimalisir kejahatan.


Efektivitas ajaran jilbab yang digunakan untuk melindungi tubuh perempuan disebabkan karena ma- syarakat Arab saat itu menilai bahwa perempuan yang mengenakan pakaian tertutup merupakan perempuan dari kalangan bangsawan yang terhormat dan dilindungi oleh sukunya. Dan sesungguhnya, model pakaian tertutup bagi perempuan bukan hal yang baru. Jauh sebelum Islam, model jilbab atau sejenisnya telah dikenal di banyak belahan dunia lainnya.


Pertanyaannya kemudian, benarkah aurat, hijab, dan jilbab, yang saat itu dipraktikkan oleh masyarakat Muslim merupakan kewajiban agama yang mutlak (al-Wajib al-Dharuriy)? Lalu, bagaimanakah latar bela- kang  sesungguhnya  dari  ayat-ayat  terkait  tubuh perempuan? Dan bagaimana memahami ayat tersebut dengan konteks kekinian?

Tubuh Perempuan Aurat?
Secara  etimologis  (kebahasaan),  aurat  berasal dari bahasa Arab: a‘wara yang berarti mencemarkan, membuat  malu,  atau  mengkonotasikan  dengan sesuatu yang jelek. A’wara merupakan derivasi (kata turunan) dari kata ‘awira yang berarti hilang perasaan. Apabila ‘awira ini dikaitkan dengan sifat penglihatan maka,  ia  berarti  mata  yang  buruk,  hilang  cahaya penglihatannya,  dan  lenyap  pandangannya.  Dari akar kata ini, Nabi saw. pernah menceritakan bahwa salah  satu  ciri  Dajjal  adalah  memiliki  mata  yang a’war (buta, rabun, dan buruk pandangannya). Dari akar kata yang sama muncul kata ‘aara yang berarti menimbun atau menutup sesuatu. Dari akar kata ini pulalah ‘uraa (dengan alif layyinah di belakangnya) berasal, ‘uraa berarti menunjukkan semua celah atau telanjang.


Dalam  konteks  tubuh,  ‘aurat  berarti  celah, kekurangan, atau anggota tubuh yang memalukan jika terlihat, karenanya celah yang terbuka itu harus ditutup agar tidak memalukan. Aurat telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata ini berarti bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), kemaluan, atau organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Dalam  Alquran  kata  ‘aurat  disebut  sebanyak empat kali. Dua dalam bentuk tunggal dan disebut sekaligus dalam satu ayat (QS. Al-Ahzab: 13). Semen- tara dua lainnya tersebut dalam bentuk jamak (QS. Al-Nur: 31 dan 58).

Dalam  QS.  Al-Ahzab:  13,  istilah  ‘aurat digunakan  untuk  merujuk  keadaan  rumah  yang ditinggal terbuka tanpa penjagaan. Sementara dalam QS. Al-Nur: 58, ‘auraat (yang tersebut dalam bentuk jamak) berarti celah waktu yang harus ditutup. Sedangkan  makna  ‘aurat  yang  berarti  bagian tubuh perempuan yang harus ditutup dapat dilihat dalam surat Al-Nur ayat 31. Dalam pengertian ini, Allah berfirman:

“Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar  mereka  menjaga  pandangannya,  dan  memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan  perhiasannya,  kecuali  kepada  suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki  mereka,  atau  putra-putra  saudara  perempuan mereka,  atau  perempuan  (sesama  Islam)  mereka,  atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki- laki  (tua)  yang  tidak  mempunyai  keinginan  (terhadap perempuan),  atau  anak  laki-laki  yang  belum  mengerti ‘auraatun/aurat  perempuan.  Dan  janganlah  mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka  sembunyikan.  Dan  bertobatlah  kamu  sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. (QS. Al-Nur: 31)

Dalam ayat 30 dan 31 surat Al-Nur, Alquran memberikan pelajaran terkait etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 30 secara khusus berisi tentang  apa  yang  harus  dilakukan  laki-laki  dalam pergaulan tersebut. Sementara ayat berikutnya (31) merupakan panduan etika pergaulan bagi perempuan. Pada saat berbicara tentang etika pergaulan laki-laki, Alquran hanya berpesan agar laki-laki menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluannya. Sementara saat berbicara tentang etika perempuan dalam bergaul, Alquran berbicara empat kali lebih panjang dibanding saat berbicara dengan laki-laki.

Ada empat pesan terhadap perempuan beriman yang disampaikan dalam ayat tersebut. Pertama, pe- san untuk menundukkan pandangan saat berhadapan dengan lawan jenis; kedua, menjaga kemaluannya dari hal yang dilarang; ketiga, tidak menampakkan ziynataha/perhiasannya, kecuali yang memang biasaterlihat;  keempat;  mengenakan  kain  khimar/kerudung ke depan dada; dan kelima, tidak menghentakkan  kaki  dalam  rangka  memamerkan  ziynatihinna/perhiasannya yang tersembunyi.

Namun, banyaknya pesan bagi perempuan di- banding laki-laki dalam satuan ayat ini tidak berarti ayat ini memberlakukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Sebab, pada dua pesan pertama, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, bersifat umum bagi laki-laki dan perempuan. Sementara, pesan ketiga, keempat, dan kelima, merupakan reaksi budaya atas tradisi jahiliyah. Sehingga, dalam pemahaman penulis, jika tradisi seperti tergambar pada pesan ketiga hingga kelima di atas telah terkikis, maka laki-laki dan perempuan telah memiliki kewajiban yang sama. Implikasi hukumnya, perintah ketiga hingga kelima dinyatakan tidak berlaku lagi, al- hukmu yaduuru ma’a ‘illatihi wujudan wa ‘adaman. Di tengah-tengah perintah yang harus dilakukan dalam ayat di atas, tersebutlah pengecualian menampakkan ziynatahunna/perhiasan mereka (perempuan) di hadapan laki-laki mahram.

Selain mahram, membuka ziynah/perhiasan juga boleh dilakukan di hadapan laki-laki yang menjadi suaminya, pria tua yang tidak lagi punya hasrat terhadap perempuan, dan anak kecil laki-laki yang belum paham tentang aurat  perempuan,  awith-thiflilladziina  lam  yazh- haruu ‘alaa ‘aurotinnisaa’i. Dari penggalan ayat inilah pembahasan kata ‘aurat menjadi perbincangan.

Batasan aurat dalam diskursus tafsir selalu dikaitkan dengan frase ayat illa maa zhohara minha, kecuali bagian tubuh yang biasa terlihat. Para ulama berbeda pendapat terkait hal ini.  Sebagian menafsirkan, bagian tubuh perempuan yang biasa terlihat adalah muka dan kedua telapak tangan, pendapat ini diadopsi oleh mazhab Maliki. Sebagian yang lain mengatakan hingga kedua telapak kaki sampai se- tengah betis. Mazhab Hanafi berpegang pada tafsiran ini. Yang paling ekstrim menganggap bahwa seluruh tubuh  perempuan  aurat  dan  “yang  biasa  terlihat” adalah apabila tersingkap angin. Pendapat terakhir ini masuk dalam mazhab Syafi’i dan Hanbali.

Pembatasan aurat perempuan juga diklasifikasikan berdasarkan status sosial, budak atau merdeka. Ini karena konteks masyarakat saat itu masih ada sisa-sisa budak. Perempuan budak memiliki batasan aurat lebih longgar dari perempuan merdeka, yaitu sebagaimana aurat laki-laki antara pusar dan lutut.Aurat perempuan dalam shalat dan ihram juga dibedakan dengan aurat di luar shalat. Untuk aurat di luar shalat bagi perempuan merdeka menurut Imam Syafi’i, yang mazhabnya dianut mayoritas Muslim Indonesia,  adalah  seluruh  tubuh.  Sementara  saat shalat dan ihram membuka wajah dan telapak tangannya. Bahkan, aurat perempuan juga dibedakan berdasarkan usia. Anak-anak dan orang tua renta, yang dianggap tidak dapat mendatangkan libido (hasrat seksual) bagi orang lain, memiliki batasan aurat lebih longgar dibanding perempuan “produktif”.

Perbedaan  memahami  batasan  aurat  di  atas dengan demikian membuktikan, betapa teks terkait tidak memberikan batasan yang jelas tentang aurat. Sehingga, terbuka peluang yang sangat luas dalam melakukan penafsiran. Para penafsir dan ahli fiqh menggunakan kerangka paradigmatiknya masing-masing yang terkait “ruang” dan “waktu” saat menjelaskan batasan aurat. Mazhab Hanafi dikenal sebagai mazhab  yang  memiliki  aturan  yang  lebih  longgar soal batasan aurat ini. Barangkali, hal demikian ter- jadi karena mazhab ini hidup di tengah realitas sosial perkotaan. Dan karenanya, pemahaman mazhab Hanafi tentu saja di kemudian hari akan berbeda dengan pemahaman mazhab lain yang hidup di tempat yang berbeda. Kenyataan ini menunjukkan, pemahaman fiqh  dan  penafsiran  terkait  batasan  aurat  bukan sesuatu yang monolitik (satu tafsir).

Hijab: Kewajiban Sahabat Pria Nabi saw
Hijab berasal dari bahasa Arab yang bermakna penutup, hajaba-yahjubu-hijab. Ungkapan hajabahu dalam terma Arab berarti menutup atau melarang masuk. Hajaba sebagai bentuk verb (kata kerja) dari hijab juga berarti memisah antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  hijab  berarti  “dinding  yang  membatasi sesuatu dengan yang lain, dinding yang membatasi hati manusia dengan Allah, dinding yang mengha- langi seseorang dari mendapat harta waris”.


Dalam  Alquran,  hijab  merupakan  salah  satu kosakata yang cukup banyak dijumpai. Penggunaan kata  tersebut  memiliki  konteks  sosial  dan  makna yang beragam. Bagi mereka yang tidak mau men- dengarkan seruan kebaikan yang disampaikan Alqur- an,  mendeklarasikan  diri  hijab/terpisah  dengan orang-orang  yang  mau  mendengarkan  (QS.  Fush- shillat: 5). Hijab juga digunakan dalam rangka men- jelaskan teknis komunikasi antara manusia dengan Tuhan  (QS.  Al-Syuraa:  52).  Hijab  juga  berarti pembatas antara Nabi dan orang-orang Musyrik (QS. Al-Isra’:  45).  Kontemplasi  Maryam  binti  ‘Imran (Ibunda Nabi Isa as.) dalam Alquran sebagai upaya hijab/menjauh antara dirinya dan lingkungan sekitar (QS. Maryam: 17). Penduduk surga dan neraka juga dibatasi oleh hijab (QS. Al-A’raf: 46). Bahkan, kuda yang  hilang  dari  pandangan  diistilahkan  dengan tawarat bil hijab (QS. Shad: 32).

Sementara,  hijab  dalam  pengertian  pemisah antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam QS. Al-Ahzab: 53. Dalam konteks ayat ini, hijab lebih memiliki kedekatan arti dengan satir yang bermakna kain  penutup  yang  digunakan  sebagai  batas  dan penutup saat berkomunikasi. Pada ayat tersebut Allah swt. menyatakan:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk  makan  dengan  tidak  menunggu-nunggu  waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu  (untuk  menyuruh  kamu  keluar),  dan  Allah tidak  malu  (menerangkan)  yang  benar.  apabila  kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi),  maka  mintalah  dari  belakang  tabir.  Cara  yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak  boleh  (pula)  mengawini  isteri-isterinya  selama- lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.

Produk hukum yang lahir dari ayat di atas dapat dicatat, sebagai berikut. Pertama, etika memasuki ru- mah dan menghadiri jamuan makan yang diselengga- rakan Nabi; kedua, etika berbicara dengan isteri Nabi dengan  hijab;  ketiga,  larangan  menikahi  istri-istri Nabi setelah Nabi wafat.


Bagi  sebagian  kalangan,  ayat  hijab  dipahami sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh perempuan untuk melindungi sekujur tubuhnya dari pandangan laki-laki. Kalangan ini meyakini, pakaian niqab atau qina  (kain penutup wajah) merupakan busana pa- ling islami yang dimaksud oleh ayat ini. Lebih jauh ayat ini digunakan sebagai upaya untuk mendomestifikasi (merumahkan) perempuan.

Menurut  penulis  pandangan  tersebut  kurang tepat dan kurang bijak. Sebab, keyword (kata kunci) yang pertama kali harus dilihat secara kritis dalam rangkaian ayat tersebut adalah fi’lu al-amr (kata kerja perintah) dari penggalan ayat, “wa idza sa’altumu hunna mata’an fas’alu hunna min wara’i hijab” (sean- dainya kalian {sahabat pria}memerlukan suatu keper- luan kepada {istri-istri Nabi} maka, mintalah dari balik tabir).

Kata ganti kedua yang digunakan dalam sa’al- tumuu dan fas’aluu merujuk kepada kata ganti laki-laki  (jama’  mudzakkar)  dan  bukan  perempuan (mu’annats). Sebab itu, yang mendapat perintah lang- sung dari etika ini adalah laki-laki. Jadi, tidak pas jika hijab diartikan sebagai kain penutup wajah dan tubuh. Sebab jika demikian, kaum laki-lakilah yang seharusnya menggunakan penutup wajah dan tubuh saat berbicara kepada perempuan.

Ayat tersebut turun terkait tradisi masyarakat muslim saat itu yang menggunakan rumah Nabi seba- gai tempat publik. Mereka masuk ke dalam rumah Nabi dengan cara nyelonong begitu saja, tanpa per- misi,  dan  langsung  duduk-duduk  ngobrol  dengan Nabi dan istri-istrinya. Sikap “kurang ajar” itu merupakan sikap bawaan dari tradisi sebelumnya. Apalagi pengikut Nabi saat itu merupakan putra padang pasir yang masih minim etika dan kurang menjaga kehormatan rumah.

Ayat di atas berbicara tentang etika khusus saat memasuki rumah Nabi. Etika tersebut disebut Alqur- an  dengan  istilah  hijab,  sebuah  upaya  membatasi ketidak-sopanan  yang  selama  ini  terjadi.  Alquran memerintahkan kepada kaum muslim untuk meminta izin terlebih dulu dan menunggu di luar sebelum memasuki rumah Nabi. Dari sini maka, makna hijab sesungguhnya dapat diartikan dengan dinding luar atau  pintu  rumah  Nabi  yang  barangkali  saat  itu hanya terbuat dari tirai sederhana. Seakan perintah itu berbunyi, “jika kalian memerlukan sesuatu entah itu makanan, minuman, bertanya, atau apapun, ma- ka  tunggulah  di  depan  pintu  terlebih  dulu  dan jangan asal masuk”. Begitulah kira-kira.

Selain  itu,  turunnya  surat  ini  juga  disinyalir untuk merespon desas-desus yang menyatakan, bebe- rapa sahabat ingin menikahi istri-istri Nabi Muhammad saw. setelah kewafatan Nabi. Sebab itu, segera saja ayat ini mencegah niat mereka dengan melarang praktik  pernikahan  itu.  Larangan  menikahi  janda secara khusus hanya berlaku bagi janda Nabi saw. dan tidak pada janda yang lainnya. Dan karena la- rangan  menikahi  janda  Nabi  terdapat  dalam  satu rangkaian ayat dengan perintah ber-hijab, maka dapat dipahami, kewajiban ber-hijab juga bersifat khusus dan bukan kewajiban semua muslim.

Jilbab: Tubuh Perempuan, Pakaian, dan Status Sosial
Jilbab  merupakan  kosakata  asli  bahasa  Arab. Dalam bahasa Arab jilbab  adalah bentuk tunggal, sedang bentuk jamaknya, jalabib. Jilbab berasal dari akar kata jalaba yang berarti menghimpun dan membawa. Jilbab merujuk pada pakaian yang dikenakan perempuan pada masyarakat Arab jauh sebelum Islam.  Bahkan,  jilbab  dikenakan  juga  oleh  bangsa selain Arab.  Di Indonesia jilbab telah diserap menjadi  kosa  kata  bahasa  Indonesia  dengan  arti,  baju kurung yang longgar, dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka, dan dada.


Sampai di sini para ulama bersepakat. Namun, terkait bagaimana bentuk jilbab, para ulama berselisih soal itu. Dalam  Alquran  kata  jilbab  dengan  bentuk mufrad (tunggal) tidak ditemukan. Sementara dalam bentuk  jama’  (plural),  jalabib,  terlihat  jelas  dalam firman Allah swt. berikut:

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak- anak  perempuanmu  dan  isteri-isteri  orang  mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penya- yang”. (QS. Al-Ahzab: 59)

Al-Shobuniy  mendefinisikan,  jilbab  adalah jubah yang membungkus seluruh tubuh perempuan tanpa kecuali.  Sedikit lebih lunak, dalam tafsir al- Jalalain,  jilbab  dimaknai  sebagai  pakaian  yang menutupi seluruh tubuh kecuali satu mata.19 Pendapat tentang jilbab yang menyisakan satu mata ini juga dianut oleh Abidah al-Sam’ani. Suatu ketika, Ibnu Jarir al-Thabariy menanyakan tentang maksud ayat
“yudniyna ‘alaihinna min jalabiybihinna” (hendak- nya perempuan mengulurkan jilbab mereka), kepada
al-Sam’ani.  Kemudian  dijawab  dengan  isyarat menutup  kepala  dan  wajah  kecuali  mata  kirinya. Sementara pada kesempatan berbeda, Ibnu ‘Abbas dan Qatadah berpendapat, bahwa yang terbuka dari jilbab adalah kedua mata.

Dalam diskursus fiqh batasan jilbab terkait erat dengan batasan aurat tubuh perempuan. Bagi para ulama yang menyatakan, aurat perempuan seluruh tubuh, maka jilbab yang digunakan harus menutup
seluruh tubuh tanpa terkecuali. Demikian juga bila batasan aurat yang dikecualikan adalah satu mata atau dua mata maka, jilbab-pun menyesuaikan. Juga jika batasan aurat terkecuali wajah dan kedua telapak tangan maka, wajah dan telapak tangan dibiarkan terbuka.

Sementara dalam diskursus tafsir, pemaknaan jilbab  terkait  dengan  istilah  teknis  lain  yang  juga digunakan Alquran. Khimar misalnya, yang tersebut dalam QS. Al-Nur: 31 dengan bentuk plural (khu- mur), diartikan dengan pakaian yang menutup bagi- an  kepala,  bahu,  hingga  dada.21   Tampaknya,  tafsir al-Jalalain berubah-ubah soal batasan aurat yang harus dijilbabi. Dalam tafsir QS. Al-Nur:  31  dikesankan bahwa khumur memiliki arti pakaian yang menutup selain muka dan dua tapak tangan (tafsir terkait kata ziynatahunna).  Sebab  itu,  busana  muslimah  harus menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.  Sementara  saat  berbicara  ayat  jalabib,  QS. Al-Ahzab:  59,  ia  mengesankan  bahwa  yang  harus dijilbabi adalah seluruh tubuh kecuali satu mata.


Sementara  Al-Shobuniy  “bersikeras”  dengan pemahamannya tentang kewajiban menutup seluruh tubuh perempuan. Baik pada QS. Al-Nur: 31 atau QS. Al-Ahzab: 59. Alasannya, lagi-lagi karena perem- puan  dapat  menimbulkan  “fitnah”. Bahkan,  dia menafsirkan khumur dengan al-Maqoni’ yang memi- liki kesamaan kata dengan Qina’ (selendang penutup muka).  Sementara  jalabib  ditafsirkan  dengan  al- Miyla’ah (jubah panjang) yang juga menutup wajah. Sehingga jika dua tafsiran Al-Shobuniy itu digabung- kan maka perempuan wajib menggunakan busana double tertutup. Pertama, berupa baju panjang, dan kedua selendang panjang. Kedua-duanya harus menutup wajah.


Namun, Al-Shobuniy sama sekali tidak menjelas- kan korelasi seputar khumur dan jalabib dan istilah teknis Arab lainnya, sehingga pemahaman atas key- word  (kata-kata  kunci)  di  atas  menjadi  kabur.  Al- Shobuniy juga tidak merinci korelasi asbabun nuzul kedua ayat sehingga waktu turunnya tidak diketahui, apakah QS. Al-Nur: 31 lebih dahulu turun dibanding QS. Al-Ahzab: 59, atau sebaliknya?!
Berdasarkan  fakta-fakta  historis  yang  penulis kutip dari Husein Haekal, QS. Al-Ahzab: 59 lebih dulu turun daripada QS. Al-Nur: 31. Kedua ayat ini berikut ayat-ayat lain yang berbicara tentang al-adab al-ijtima’iyyah (sopan santun bermasyarakat) khususnya yang berkaitan dengan relasi sosial laki-laki perempuan yang turun dalam suasana antara perang Badar dan Khandaq (tahun 2-5 H).


Kemenangan kaum muslim di Badar merupakan pukulan telak bagi koloni Yahudi dan orang-orang munafik yang status sosialnya merasa terancam oleh umat Islam. Rasa phobia (takut) yang begitu besar terhadap Nabi saw. membuat mereka mencari sasaran  lain,  dan  mereka  memilih  “mengganggu” perempuan Islam. Targetnya, membuat instabilitas Madinah. Terkait persoalan ini, sempat terjadi beberapa insiden kecil hingga pertumpahan darah. Demi menjaga stabilitas keamanan, Alquran memberikan solusi  agar  perempuan  muslimah  menggunakan jilbab sebagai tanda bahwa perempuan jilbab tidak boleh diganggu. Perempuan berjilbab berarti perem- puan merdeka yang haknya dilindungi oleh Islam dan tatanan sosial masyarakat Arab. Jadi, ayat jilbab (QS. Al-Ahzab: 59) merupakan reaksi atas kondisi sosial-politik saat itu.

Sedangkan ayat khumur (QS. Al-Nur: 31), turun terkait kondisi internal umat. Alquran ingin menje- laskan bahwa kelakuan masyarakat jahiliyyah dahulu tidak perlu dilakukan di Madinah. Yang diinginkan Alquran dalam ayat ini adalah diferensiasi (pembedaan) terkait etika berbusana. Lalu, hubungan laki- laki perempuan dalam ayat ini mulai ditata. Caranya, laki-laki-perempuan  harus  mampu  mengendalikan diri mereka dan tetap menjaga sopan santun.

Perempuan jahiliyah biasa berjalan di hadapan laki-laki  dengan  bertelanjang  dada  tanpa  penutup sambil memamerkan perhiasan di leher mereka. Me- reka memakai jilbab namun, jilbab itu hanya dililit- kan di belakang leher sehingga bagian sensual dada mereka tetap terlihat. Demikian Ibnu Katsir meng- gambarkan  erotisme  perempuan  jahiliyah  dalam tafsirnya. Karenanya, Alquran mengecam tindakan tidak etis itu, sekaligus menyodorkan contoh jilbab gaya  baru  yang  lebih  sopan  dari  jilbab  jahiliyah. Mengapa  jilbab?  Karena  mode  itulah  yang  paling dimengerti dan dikenal dalam budaya Arab saat itu.

Buktinya, Alquran juga menyebut istilah jalabib dan khumur untuk menjelaskan pakaian jahiliyyah.
Para ulama tafsir sepakat mengatakan, busana jilbab (khumur dan jalabib) pada saat itu juga menjadi busana  pembeda  antara  perempuan  merdeka  dan budak.  Pakaian  yang  membedakan  status  sosial perempuan.  Jika  pemahaman  ayat  jilbab  hanya sebatas pada pembedaan status sosial saja maka akan ada kesan ambiguitas. Satu sisi ingin menghilangkan perbudakan dan di sisi lain mempertahankan perbu- dakan melalui cara berpakaian. Karenanya, menurut penulis titik tekan ayat di atas bukan saja pada mode berbusana saja namun pada tuntutan moral untuk menggunakan pakaian yang sopan. Sebab kesopanan bersifat relatif maka standarnya sendiri tidak kaku. Sehingga, apapun model pakaiannya, jika telah memenuhi standar kesopanan maka ia adalah jilbab. Pada titik ini jilbab tidak lagi dipahami sebagai pakaian tertutup  namun  pada  pakaian  budaya  berstandar kesopanan.


Istilah jilbab sendiri dalam arti penutup busana muslimah penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah, seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan, milayat di Libya, abaya di Irak, charshaf di Turki, hijab di beberapa negara  Arab-Afrika  seperti  di  Mesir,  Sudan,  dan Yaman. Untuk istilah hijab, sebagaimana telah di- urai sebelumnya, tampaknya telah terjadi pergeseran makna dari sekadar kain pembatas komunikasi antara  laki-laki  muslim  dengan  para  istri  Nabi  saw. menjadi istilah busana muslimah.

Berdasarkan  penelitiannya,  Fadwa  El  Guindi memaparkan,  jilbab  atau  yang  serupa  dengannya, bukanlah monopoli Islam. Dalam banyak kebudaya- an dunia, fakta pakaian tertutup pada perempuan sudah ada berabad-abad jauh sebelum Islam. Bahkan, agama-agama  besar  seperti  Yahudi  dan  Kristen memiliki tradisi “jilbab” bagi golongan perempuan tertentu.

Guindi  pun  menambahkan,  “jilbab”  dalam perspektif  agama-agama  maupun  budaya  dunia memiliki  persepsi  dan  makna  simbol  yang  saling berbeda. Katholik dengan Bizantium sebagai basis tradisinya mempersepsikan “jilbab” sebagai lambang ke-perempuan-an sejati dan kesalehan. Demikian pula Yahudi, kurang lebih memberlakukan pemahaman yang sama atas konsep “jilbab” dan harem perem- puan.  Hanya  saja  konsep  pemahaman  atas harem dan “jilbab”, sebagaimana menstruasi dan melahirkan, memiliki keterkaitan dengan kutukan terhadap perempuan akibat dosa Eva (Hawa) yang menggoda Adam hingga terusir dari Surga.  Berbeda dengan itu, Islam tidak pernah mengkaitkan dosa kutukan perempuan dengan menstruasi, kehamilan, melahir- kan, atau pemingitan (jilbab). Dalam Islam masing-masing  memiliki  konteksnya  sendiri  yang  tidak saling terkait.

Sementara itu, jilbab dalam konteks masyarakat Islam Timur Tengah kontemporer memiliki makna perlawanan  sendiri.  Di  Mesir  sejak  1973  timbul istilah  ziyyul  islamiy  yang  dipelopori  para  anak muda.  Bagi  para  perempuan-nya,  ziyyul  islami merupakan identitas diri dan simbol kemenangan dan rasa percaya diri Mesir atas Israel, yang sebelumnya di tahun 1967 Mesir kalah. Pengalaman Aljazair berbeda, maraknya jilbab di sana adalah upaya pembangkangan dan penolakan atas kolonialisasi Perancis di negara itu. Sebelumnya, Perancis  saat  menjajah  Aljazair  memberlakukan kontrol  dan  pelepasan  jilbab  muslimah  dengan berbagai cara, salah satunya dengan menghormati perempuan  yang  tidak  mengenakan  jilbab  dan menghina pemakainya. Targetnya, menghancurkan kebudayaan  nasional  Aljazair.  Namun,  rupanya Perancis salah hitung karena ternyata jilbab justru membangkitkan  semangat  perlawanan  kultural perempuan  Aljazair,  dengan  menjadikan  jilbab sebagai simbol nasionalisme. Demikian pula di Iran saat Revolusi Islam, pun tidak jauh berbeda.


Indonesia  memiliki  konteks  sendiri  terhadap jilbab. Istilah jilbab baru populer digunakan di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya istilah yang  digunakan  adalah  kerudung.  Kemunculan jilbab  dan  popularitasnya  bersamaan  dengan maraknya pelarangan menggunakan simbol-simbol Islam di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah. Penerimaan jilbab secara luas semakin terjadi saat Soeharto (Presiden RI kala itu) merubah kebijakan politiknya dari kesan anti Islam menjadi “ijo royo royo”,  sebuah  istilah  yang  digunakan  untuk  kebijakan pro Islam, pada sekitar tahun 1990-an.


Gelombang kedua jilbabisasi di Indonesia muncul sesaat setelah Era Reformasi dicanangkan. Salah satu isu reformasi yang diperjuangkan adalah Otonomi Daerah. Di saat inilah, entah atas dasar pemahaman keagamaan murni atau soal kepentingan politik lain, isu jilbab menjadi trend dan dibakukan menjadi Peraturan Daerah. Pada era inilah ideologisasi jilbab mulai bertaburan seiring dengan isu pemberlakuan atau formalisasi syariat Islam. Di beberapa daerah terkesan, indikator utama berlakunya syariat Islam  di  daerah  tersebut  adalah  jilbab.  Lihat  saja konsideran Peraturan-peraturan Daerah (Perda) yang memuat aturan jilbab, misalnya Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No. 2 Tahun 2003, Peraturan  Daerah  Kabupaten  Indramayu  No.  7 Tahun 1999, atau bandingkan dengan Qanun Nangroe Aceh Darussalam.

Sebab itu, dari berbagai pandangan panjang soal jilbab di atas, jilbab pada tataran praktisnya tidak terbatas pada selembar kain yang menutup tubuh perempuan. Jilbab memiliki makna beragam sesuai dengan pengalaman historis perempuan yang berbeda. Selembar kain beragam makna.

Tubuh Perempuan, Jilbab, dan HAM
Jika  diamati  secara  kritis,  isu  terkait  perlindungan  atas  tubuh  perempuan  biasanya  selalu muncul  beserta  ide  penerapan  syariat  Islam.  Di berbagai daerah di Indonesia, misalnya, pemunculan “Perda Syariat” selalu diiringi dominasi perempuan sebagai  obyek  hukum.  Seakan  indikator  utama keberhasilan penerapan “syariat Islam” di satu daerah adalah aturan terkait tubuh perempuan.

Sebut saja Perda Anti Pelacuran Kota Tangerang yang mengklaim, perempuan yang keluar di atas jam
21.00 (sembilan malam) adalah pelacur. Karenanya, demi  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  kota, Pemerintah setempat “membina” mereka dengan cara ditangkap. Begitu juga Indramayu, salah satu Kabu- paten di utara pulau Jawa Barat pada 1999 pernah menelurkan perda tentang Prostitusi dan Pelacuran. Anehnya, dalam perda ini, orang (perempuan) yang diduga pelacur dilarang berjalan-jalan di tempat publik.

Pada tahun 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Sawahlunto mengeluarkan perda tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, yang dihukumi wajib. Perda ini berlaku bagi masyarakat muslim secara umum yang berdomisili di daerah tersebut, mulai dari pelajar,  mahasiswa,  karyawan,  dan  masyarakat  secara luas. Jika persoalan “syariatisasi” tubuh perempuan di atas timbul akibat dari persepsi terhadap sensualitas  tubuh  perempuan  yang  dianggap  “membahayakan” publik maka, di sisi lain perempuan yang ingin melindungi tubuhnya dengan jilbab juga mendapat “tantangan” yang cukup memberatkan. Sebut saja kasus yang terjadi pada Winie Dwi Mandella, seorang  petugas  medis  Rumah  Sakit  (RS)  Mitra Keluarga Bekasi yang dipecat lantaran mengenakan “jilbab ninja” saat menjalankan tugas pada medio November 2008 lalu. Winie dianggap oleh manajemen rumah sakit telah mengenakan pakaian yang bisa menghalangi tugasnya sebagai perawat. Peristiwa yang dialami Winie bukan peristiwa pertama yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, di tahun 2007 panitia seleksi calon anggota Paskibraka di Kabupaten Kediri Jawa Timur melarang peserta seleksi  mengenakan  jilbab.  Demikian  pula  RS. Kebonjati  Bandung  juga  mengeluarkan  instruksi melarang  pegawai  medisnya  mengenakan  jilbab. Masih  di  tahun  yang  sama,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Statistik (STIS) Jakarta juga memperketat larangan mengenakan jilbab bagi para mahasiswinya.

Sementara  pada  tahun  2003,  dua  mahasiswi AKPER  (Akademi  Perawat)  Banjarmasin  bernama Hadis  dan  Dewi  juga  dilarang  dan  dipecat  dari institusi  belajarnya  lantaran  mengenakan  jilbab. Bahkan, sekitar dua dekade lalu peristiwa serupa juga pernah terjadi. Di tahun 1983 seorang siswi SMAN 68 Jakarta Pusat dilarang mengikuti pelajaran sekolah lantaran mengenakan jilbab.

Peristiwa di atas mengingatkan penulis pada saat bersekolah  dulu,  di  mana  setiap  siswi  yang mengenakan jilbab diharuskan melipat jilbab mereka ke  belakang  telinga  dan  menunjukan  telinga  saat difoto untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Fenomena  yang  dianggap  oleh  sebagian kelompok  Islam  sebagai  “islamopobia”  ini  tidak hanya terjadi di Indonesia. Di belahan dunia lain gerakan pelarangan jilbab dan menutup aurat juga terjadi di banyak tempat. Sebut saja Turki, sekalipun negara  ini  berpenduduk  mayoritas  muslim  dan sempat  menjadi  ibukota  monarki  Islam  terbesar selama berabad-abad namun, di tahun 2007 mengeluarkan  aturan  yang  melarang  mahasiswi  mengenakan jilbab di kampus.

Sementara di belahan Eropa lain, delapan dari enam belas Negara Bagian di Jerman menetapkan larangan mengenakan jilbab di tempat-tempat publik. Di Perancis, Presiden Jacques Chirac mengeluarkan larangan jilbab bagi perempuan muslimah.  Pada 2006 di Belanda, Geert Wilders, seorang anggota parlemen sayap kanan Belanda melontarkan gagasan agar jilbab juga dilarang di Belanda. Gagasan Wilders mendapat  respon  sehingga  di  tahun  yang  sama larangan  tersebut  berwujud  pada  undang-undang yang  melarang  penggunaan  Burqa  secara  nasional di Belanda.

Bahkan di negara Timur Tengah seperti Tunisia terjadi hal yang sama. Di tahun 1981 Presiden Tuni- sia, Habib Bourguiba, meratifikasi UU nomor 108 yang  melarang  perempuan  muslimah  di  Tunisia mengenakan  jilbab  di  lembaga-lembaga  pemerintahan. Puncaknya, pemerintah Tunisia bahkan ‘mengharamkan’ perempuan berjilbab ‘masuk’ dan dirawat di rumah sakit negara. Bahkan, pada September 2006, pemerintah Tunisia menggelar sebuah operasi peng- amanan dengan merazia toko-toko yang di dalamnya menjual boneka berjilbab, Fulla.

Kembali ke Indonesia, puncak dari perdebatan tubuh  perempuan  ditandai  dengan  kelahiran  UU tentang Pornografi pada 30 Oktober 2008 lalu. UU ini  menuai  banyak  pro-kontra.  Bagi  mereka  yang pro, UU ini merupakan senjata dan alat perlindungan bagi segenap komponen bangsa. Bagi para pendukungnya pula UU ini dianggap sebuah mantra yang dapat  melumpuhkan  aksi  eksploitasi  perempuan. Sebab, perempuan dianggap obyek paling dominan dari  sebuah  karya  pornografi.  Menurut  mereka perempuan yang diberi karunia dengan sensualitas tubuh merupakan lahan garapan paling subur industri pornografi.

Bagi para penentangnya, UU Pornografi ini dianggap semakin membenarkan stereotype (pelabelan negatif)  bahwa  sensualitas  perempuan  merupakan sumber  masalah  moral.  Alih-alih  menyelamatkan eksploitasi tubuh perempuan, UU ini justru dianggap malah menjadikan perempuan sebagai obyek hukum. Subyektivitas penilaian atas tubuh perempuan melalui UU ini dapat dibenarkan. Belum lagi soal lain terkait dengan aspek budaya dan tudingan otoritarian negara yang ingin menyeragamkan kebhinekaan bangsa menambah  daftar  argumen  penolakan  UU  ini  di hadapan publik.


Sikap anti atas jilbab maupun pemaksaan atas jilbab yang ditunjukkan beberapa kasus di atas jelas sama-sama tidak arif. Harusnya, pelaksanaan yang berkaitan dengan pilihan hidup perempuan dapat diselesaikan oleh perempuan bersangkutan tanpa harus menggunakan negara yang memiliki daya paksa. Dalam kasus yang terjadi di Eropa, sebagaimana disampaikan Yusuf Qaradhawi, peristiwa pelarangan hak individu dalam menggunakan jilbab merupakan pelanggaran  atas  dasar  konstitusi  mereka  sendiri: fraternity (persaudaraan), liberty (kebebasan), egality(persamaan).  Sementara  dalam  kasus  di  Indonesia yang menggunakan daya paksa negara untuk men- jilbab-kan perempuan,  justru  melanggar  UUD  ’45 Pasal  29.  Dalam  pasal  ini,  warga  negara  (laki-laki dan  perempuan)  memiliki  hak  yang  sama  untuk menganut  dan  menjalankan  keyakinan  agamanya, karenanya itu adalah hak bukan kewajiban. Dalam skala  internasional,  sikap  pemaksaan  terhadap perempuan  merupakan  pelanggaran  kesepakatan internasional yang pernah dibahas dalam Konvensi tentang  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi terhadap  Perempuan  (CEDAW).  Dan  karenanya, pelanggaran  atas  hak  tersebut  merupakan  pelang- garan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Penutup
Persoalan aurat, hijab, maupun jilbab semestinya dilihat dalam perspektif budaya. Perspektif budaya itu tidak lepas dari latar belakang turunnya sebuah ayat. Penglihatan secara seksama atas aspek di atas akan  melahirkan  pemahaman  yang  up  to  date (terkini)  sekaligus  memberikan  solusi  sosial  yang lebih arif. Apalagi Alquran tidak turun dalam ruang hampa. Alquran bersentuhan langsung dengan praktik  sosial  dan  kemasyarakatan  saat  itu.  Sebab  itu, gagasan  keagamaan  yang  disampaikan  Alquran merupakan gagasan perlawanan atau gagasan yang meluruskan  budaya  masyarakat  yang  ada  saat  itu. Dalam konteks jilbab dan hijab misalnya, ayat ini tidak  ujug-ujug  (mendadak)  turun  memberikan perintah,  tetapi  merupakan  bagian  dari  dinamika kultural dan kritik terhadap budaya jahiliyah.

Kesalahan  penafsiran  terhadap  ayat  di  atas biasanya terjadi akibat pemukulrataan (generalisasi) atas realitas dan konteks turunnya ayat, tanpa mendudukkan terlebih dulu problem dan alasan turunnya secara  proporsional.  Generalisasi  ini  terlihat misalnya dalam penafsiran ayat hijab yang kemudian serta merta dipahami sebagai kewajiban bagi seluruh perempuan. Padahal, khitab (lawan bicara) dari ayat bukan perempuan, dan realitas yang membuat ayat itu turun terkait erat dengan peristiwa khusus dan eksklusif.


Jika  latar  belakang  sosial-historis  ayat  itu dipahami secara utuh, maka konsep perlindungan tubuh perempuan yang terungkap dalam ayat aurat, hijab, dan jilbab, tidak semestinya dipahami sebagai alat untuk membungkam atau memenjarakan perempuan.  Sebab  ternyata,  konteks  penjara  bagi  tubuh perempuan tidak relevan dengan semangat umum Alquran, khususnya saat ayat tersebut turun. Untuk itu, setiap upaya formulasi hukum mau tak mau harus mempertimbangkan tradisi. Aneka pertimbangan ahli fiqh dalam penentuan batas aurat, seperti  ungkapan  “menghindari  kesulitan”,  atau “demi kebutuhan”, atau “khawatir akan fitnah”, tidak terlepas dari situasi keseharian dan karena itu sangat relatif, berbeda antar tempat dan waktu. Mengingat determinasinya dalam setiap penafsiran teks menyangkut aurat, maka aurat sejatinya tak terma- suk dalam nomenklatur (bahasa) agama, tetapi sosial- budaya.

Akhirnya, ayat-ayat itu seakan berbicara pada kita,  sebagai  berikut,  “Wahai  semua  laki-laki  dan perempuan, kalian harus pandai menjaga pandangan kalian  agar  tidak  saling  mengganggu  dan  kalian semua harus menghindari perbuatan tercela. Kare- nanya, kalian harus mengenakan pakaian sopan yang menutupi sebagian tubuh kalian. Batasan tubuh kali- an yang harus ditutup itu disesuaikan dengan kon- disi di mana kalian tinggal. Jangan berlebihan dan jangan pula mengikuti jahiliyah yang eksploitatif terhadap perempuan”. Wallahu a’lam bi al-shawab. []


Daftar Bacaan

Alquran al-Karim
Ahmadi, Wahid, (ed), Keakhwatan 2: Bersama Tarbiyah Mempersiapkan  Akhawat  Menjadi  Da’iyah,  Jakarta:  Inter Media,  2003
Alatas, Alwi, dan Desliyanti, Fifrida, Revolusi Jilbab: Kasus Pelanggaran JIlbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991, Jakarta: al-I’tishom, 2001, Cet. ke-1
Ali,  Muhammad  Ibn  Muhammad,  Hijab:  Risalah Tentang Aurat, Yogjakarta: Pustaka Sufi, 2002, Cet. ke-1
Arani, Amiruddin, dan Qodir, Faqihuddin Abdul, (ed), Tubuh,  Seksualitas,  dan  Kedaulatan  Perempuan:  Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Jakarta: Rahima, 2005
Al-Asymawi, Muhammad Sa’id, Kritik Atas JIlbab, tr. Novrianto Kahar dan Oppie Tj, Jakarta: JIL, 2003, Cet. ke-2
Baidowi,  Ahmad,  Tafsir  Feminis:  Kajian  Perempuan dalam Alquran dan Para Mufassir Kontemporer, Bandung: Nuansa, 2005, Cet. ke-1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Cet. ke-10
Ad-Dieb,  Ahmad  Mahmud,  Wanita  Itu  Aurat,  terj. Media Eka Putra, Jakarta: Cendikia, 2002, Cet. ke-1
Al-Dimyathiy, Muhammad Abu Bakar Syatho’, I’anah al-Thalibin ‘ala Hilli Alfadzi Fathil Mu’in, Beirut: Dar al-Fikr,1993
El Guindi, Fadwa, Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan, terj. Mujiburrahman, Jakarta: Serambi, 2003, Cet.  ke-1
Fachruddin,  Fuad  Mohd,  Aurat  dan  Jilbab  Dalam Pandangan Mata Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991, Cet.  ke-2
Ghanim, Muhammad Salman, Kritik Ortodoksi: Tafsir Ayat  Ibadah,  Politik,  dan  Feminisme,  terj.  Kamran  Asad Irsyadi, Yogjakarta: LKIS, 2004, Cet. ke-1
Al-Ghifari, Abu, Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang, Bandung: Mujahid Press, 2005, Cet. ke-16
Haekal, Muhammad Hussein, Sejarah Hidup Muham- mad, terj. Ali Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, cet. ke-5
Hassan,  A,  Wanita  Islam,  Bangil:  Percetakan  “Persa- tuan”,  1989
Al-Jalalain,  Jalaluddin  al-Mahalliy  dan  Jalaluddin  al- Suyuthiy, Tafsir Alquran al-‘Adzim, Semarang: Toha Putera, tth
Al-Jaziriy, Abdurrahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Fikr, tth
Kartika, Sandra, (ed), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan: Panduan Bagi Jurnalis, Jakarta: LSPP, 1999
Lings,  Martin,  Muhammad:  Kisah  Hidup  Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, Jakarta: Serambi, 2008, Cet. ke-7
Maududi, Abul A’la, Al-Hijab, terj. Achmad Noer Z,Bandung: Gema Risalah Press, 1995, Cet. ke-8
Mustaqim, Abdul, Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarki: Telaah  Kritis  Penafsiran  Dekonstruksi  Riffat  Hassan, Yogjakarta: Sabda Persada, 2003, Cet. ke-1
Al-Qaradhawi, Yusuf, Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Perancis, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet. ke-1
Al-Qashir, Fada Abdul Razak, Wanita Muslimah: Antara Syariat Islam dan Budaya Barat, terj. Mir’atul Makkiyyah, Yogjakarta: Darus Salam, 2004, Cet. ke-1
Sabiq, Al-Syeikh al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
Shihab, Muhammad Quraish, Membumikan Alquran: Fungsi  dan  Peran  Wahyu  Dalam  Kehidupan  Masyarakat, Bandung: Mizan, 1998, Cet. ke-18
Shihab, Muhammad Quraish, Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan,1998,  cet.  ke-7
Al-Shobuniy, Muhammad ‘Ali, Rawai’u al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran, Mekah: Kulliyyat al-Syari’at wa al-Dirasat al-Islamiyyat, tth
Syariati, Ali, Rasulullah SAW Sejak Hijrah Hingga Wafat, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006, Cet. ke-1
Wadud, Amina, Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tafsir, terj. Abdullah Ali, Jakarta, Serambi: 2001, Cet. ke-1
Wahid, Abdurrahman, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Jakarta: The Wahid Institute, 2006, Cet. ke-2


Biografi  Penulis

Ahmad Dicky Sofyan, S.Th.I., lahir diJakarta  6  Mei  1982.  Ia  memulai pendidikan agamanya secara otodidak dengan membaca buku-buku keagamaan milik engkong-nya. Secara formal, pendidikan keagamaannya ditempuh di Pondok Pesantren (PP) dan Madrasah  Tsanawiyah  (Mts)  Al-Hamidiyah  Depok  pada 1994-1997. Saat jadi santri di Al-Hamidiyah, dia sem- pat merasakan asuhan dari pendiri sekaligus pengasuh pertama Pesantren, Almarhum KH. Achmad Syaichu. Dengan  bekal  pengalaman  dan  ilmu  yang didapat  di  Al-Hamidiyah,  pada  tahun  1997-2000, Dicky,  demikian  panggilan  akrabnya,  kembali melanjutkan pendidikan di PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo,  Jawa-Timur.  Saat  mondok,  pria jangkung yang ramah senyum ini mengaji kepada Almarhum KH. Abdul Wahid Zaini, salah seorang tokoh nasional dari kalangan nahdliyyin saat itu. Pada tahun 2000-2007, dia meneruskan pendidikan tinggi strata 1 (S1) di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir-Hadis IAIN Syarif Hidayatullah, Jakar- ta (kini UIN atau Universitas Islam Negeri). Rentang waktu tujuh tahun inilah, selain kuliah ia juga mewa- kafkan sebagian waktunya untuk berbagai aktifitas kemahasiswaan, sosial, dan kemasyarakatan.


Dia tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pemuda Masjid dan beberapa kali menjadi Sekertaris dan Tim Ahli BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh) di Masjid Jami’ Nurul Islam Bekasi (2001-2004). Setelah malang-melintang di dunia mahasiswa, pada  tahun  2005  terpilih  sebagai  Ketua  Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ca- bang Ciputat. Dia juga pernah menjadi peserta Mad- rasah Rahima untuk aktifis Mahasiswa 2006-2007. Pada 2008 ia sempat menjadi jurnalis di salah satu tabloid di Jakarta. Di tahun yang sama, ia menjadi peneliti program Indonesia Democracy Index (IDI) yang  dilakukan  oleh  UNDP,  Bappenas,  dan  JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). Kini, suami dari Yulis Setia Tri Wahyuni (staff program di Indonesian Parliamentary Center), dan ayah dari Muhammad Alfath Cakra Malaka ini, dapat di    hubungi    di    08111875815    atau
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya [ ]




Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 20 Agustus 2010 22:06 )  

Perpustakaan

Perpustakan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

Talks Show Radio Setiap hari Kamis di Rasika 100.1 fm Semarang jam 11.00-12.00 wib, Mulai tgl 3 April - 19 Juni 2014

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini203
mod_vvisit_counterKemarin776
mod_vvisit_counterMinggu ini2544
mod_vvisit_counterBulan Ini19718
mod_vvisit_counterSemua1057298

Yang Online

Kami memiliki 27 Tamu online

Flag Contries

free counters