RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Friday
Aug 22nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Suplemen Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia : Suplemen 12/Ed.31

Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia : Suplemen 12/Ed.31

E-mail Cetak PDF

Pengantar

Assalamu’alaikum wr.wb.
Alhamdulillah, puji syukur senantiasa tercurah ke hadirat Allah swt. Penguasa Semesta. Limpahan rahmat dan karunia-Nya telah membuat kita memiliki kekuatan untuk senantiasa menyemai kebaikan dan berikhtiar mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam relasi di antara sesama manusia.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., atas misi suci yang dijalankannya menjadi penebar rahmat bagi seluruh alam.

Nilai-nilai universal Islam yang merupakan manifestasi dari sifat-sifat Allah yang terangkum dalam asmaul husna-Nya serta semangatnubuwwah yang diantaranya merupakan pesan Islam tentang kesetaraan; adalah manifestasi dari ajaran Islam yang mesti dijalankan oleh umat demi kebaikan umat manusia. Jargon bahwasanya Islam itu adalah agama yang shalih likulli zaman wa makaan (relevan dan senantiasa sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat) tentunya harus dimaknai untuk selalu mengaitkanteks dengan konteksnya.

Salah satu upaya untuk memaknai keterkaitan antara teks dengan konteks, di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Yulianti Muthmainnah dalam Suplemen edisi ke-31 kali ini. Tulisan berjudul Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia berisi elaborasi mendalam atas pandangan-pandangan fiqh munakahat yang saat ini diupayakan untuk dikukuhkan dalam Rencana Undang-undang  tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (atau lebih dikenal RUU HMPA) yang tengah digodog oleh pemerintah. Bagaimana perempuan diposikan dalam draft RUU ini? Isu-isu menarik dan krusial (burning issues) apakah yang patut kita cermati di dalam draft RUU ini? Sungguh pun di luar substansinya yang menjadi bahan perdebatan publik, kita perlu mencermati bagaimana sebenarnya publik  diajak untuk terlibat dalam proses penyusunannya.

Sementara ini, kami masih meyakini bahwa saat ini pelibatan publik dalam perumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya belumlah maksimal dilaksanakan. Termasuk dalam sosialisasi draft versi pemerintah mengenai RUU HMPA ini, masih disampaikan secara sepotong-sepotong. Bahkan acapkali masyarakat hanya digiring pada upaya pembentukan opini yang mereduksi keberadaan RUU HMPA ini sebatas pada pengaturan soal nikah siri,  poligami, dan  pentingnya deposit berupa sejumlah uang untuk perkawinan campuran (dalam arti perkawinan antar pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda).

Belum lagi, informasi yang diberikan oleh para pejabat negara yang masih terkesan seperti permainan bola ping-pong. Salah seorang mengatakan bahwa draft telah ada di DPR, yang lain menyatakan masih ada di Sekretariat Negara, dan yang lain mengatakan bahwa draft ini masih berupa pembahasan di tingkat Departemen Agama. Mana yang benar? Wallahu a’lam? Namun yang jelas, situasi ini menunjukkan bahwa komitmen negara atas keterbukaan informasi dan pelayanan publik masih memprihatinkan.

Tentu saja kami patut merasa berbangga, bahwa inisiatif untuk melahirkan tulisan ini lahir dari tangan dan merupakan buah kreativitas dari salah satu peserta program pendidikan Rahima. Yulianti Muthmainnah, merupakan salah satu alumni dari Program Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) Angkatan I yang kini banyak bergiat dalam berbagai isu HAM, secara lebih spesifik pada isu hak-hak perempuan. Keterlibatannya di masyarakat dalam berbagai forum pengajian, tentu juga merupakan “ikhtiar” yang dilakukan oleh Rahima dalam menciptakan ruang bagi munculnya ulama-ulama perempuan, yang otoritasnya diakui oleh masyarakat dan memiliki gagasan-gagasan progresif bagi umat.

Akhirnya, kami hadirkan tulisan ini untuk pembaca. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi pembaca untuk hadir dengan gagasan-gagasan bernas lainnya. Selamat membaca.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 1 Juni 2010 

Redaksi

********

Memposisikan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Oleh : Yulianti Muthmainnah

Bagi sebagian orang, pernikahan adalah peristiwa penting dalam kehidupannya. Untuk itu, banyak hal yang tidak ingin dilewatkan, mulai dari memesan gaun pengantin, makanan untuk tetamu, dekorasi, dan penampilan indah nan unik lainnya. Pernikahan juga diyakini sebagai masa paling bahagia dan indah bagi mereka yang memilih menjalani hidup bersama pasangannya. Tetapi, mari kita lihat, apakah pernikahan berjalan efektif dan sesuai harapan ketika nyatanya relasi yang dibangun tidak setara? 

Saat ini, Pemerintah telah rampung menyusun Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan). RUU ini bahkan telah masuk dalam Prolegnas 2010 di DPR RI. RUU yang dikomandoi oleh Kementerian Negara Agama RI sejak beberapa tahun ini, terbagi atas 24 Bab dengan 156 Pasal. Meskipun RUU ini merupakan inisiatif pemerintah, namun secara resmi pemerintah tidak pernah menyebutkan Draft mana yang akan dibahas. Akan tetapi draft yang telah beredar di sebagian kalangan aktivis memang diyakini bahwa naskah itulah yang nantinya akan menjadi dasar pembahasan.

Kelahiran RUU tersebut didasarkan atas niatan untuk menaikkan status Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-undang. Niatan tersebut dilatarbelakangi dengan absennya Instruksi Presiden dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan. Absennya Instruksi Presiden tersebut tentu menimbulkan rasa cemas bagi Peradilan Agama. Karena selama hampir 20 tahun, KHI menjadi amunisi para Hakim Pengadilan Agama ketika akan memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang melibatkan umat muslim. Hingga tak heran bila akan banyak Pasal dan Bab dalam RUU HMPA yang sama sebagai usaha penyempurna dari KHI. Pada masa kelahirannya, KHI bertujuan mengkodifikasi berbagai pandangan mazhab fiqh yang berpotensi menimbulkan perbedaan putusan hukum dalam perkara yang sama. Kini, alih-alih penyempurnaan KHI, RUU HMPA justru berpotensi memposisikan perempuan jauh lebih rendah dibanding apa yang telah dikodifikasi dalam KHI.

Jiwa Raga Milik Siapa?
Terlahir sebagai seorang perempuan, ia dibekali seperangkat organ biologis seperti vagina, rahim, payudara, dan kelenjar menyusui (glandula mamae). Perangkat tersebut bisa dipilih untuk diperankan saat reproduksi berlangsung (hamil, melahirkan, dan menyusui) maupun tidak. Tetapi, organ biologis yang sejatinya milik perempuan telah direduksi kepemilikannya ketika perempuan menikah. Perempuan tidak bisa memilih kapan akan hamil, seberapa banyak anak yang akan dilahirkan, alat kontrasepsi yang akan digunakan, serta hak menikmati hubungan seksual.

Menurut Fatimah Umar Nasif, literatur sejarah pada jaman pra Islam telah membuktikan bahwa pernikahan ditujukan semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dan sarana memperoleh serta memperbanyak keturunan. Pada tindakan ini perempuan diposisikan sebagai objek seks. Sayangnya masa di atas masih dialami hingga kini. Bahkan, ideologi patriarkhi1 yang masih kuat dalam masyarakat kita, tidak hanya sebagai objek seks, perempuan juga diposisikan sebagai ibu yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, pemeliharaan, dan pengasuhan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Hingga tak jarang dalam pernikahan yang mewariskan marga atau suku garis keturunan laki-laki, perempuan diharuskan untuk terus hamil dan melahirkan hingga hadirnya jenis kelamin tertentu.

Adalah Michel Foucault seorang filosof asal Perancis yang telah mengupas tentang nilai kuasa seseorang untuk menguasai orang lain atas tubuhnya. Bagi Foucault, dalam setiap masyarakat tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih, dikoreksi, menjadi patuh, bertanggung jawab, menjadi terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh senantiasa menjadi sasaran’ kuasa’, baik dalam arti anatomi-metafisik seperti dibuat para dokter, maupun dalam arti teknik-politis yang mau mengatur, mengontrol, atau mengkoreksi segala aktivitas tubuh. Kuasa, dari masa ke masa selalu menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran, dan sasaran kontrolnya saja yang senantiasa berubah-ubah2 .

Implementasi atas kuasa tubuh ini hadir saat menikah. Kepemilikan tubuh dan jiwa tidak lagi otonom milik sang perempuan/istri. Ia menjadi milik suami, bahkan untuk menyatakan kata ’tidak’ saja perempuan dibungkam dengan dalih taat, mengabdi, dan hormat. Jika istri menolak, maka label istri durhaka, nusyuz harus ia terima. Lebih dari itu, patriarkhi juga merembet dalam wilayah seksualitas. Galibnya, hubungan seksualitas dalam masyarakat patriarkhi bersifat prokreasi. Sehingga banyak istri yang tidak merasakan hubungan seks sebagai suatu kenikmatan, namun hanya mengikuti keinginan suami atau menggugurkan ’kewajian’3 . Penundukan istri pada suami bahkan diligitimasi melalui sejumlah ayat, hadis, norma, dan hukum.

Hakikat Pernikahan
Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengalami penyempitan makna sebagai perjanjian resmi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Membentuk keluarga bermakna hadirnya anak, karena keluarga sebagai komunitas terkecil dalam negara beranggotakan orang tua dan anak. Secara semantik, nikah berasal dari Bahasa Arab nakaha yankahu, bermakna; lughotan dan istilahan. Menurut bahasa (lughatan) pernikahan sebagai kehalalan farj (vagina) perempuan atas laki-laki dalam hubungan seksual. Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, wa rahmah sebagai sarana ibadah.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 KHI perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari dua pengertian nikah menurut hukum positif di atas, setidaknya ada enam prinsip dalam pernikahan yakni: (a). tujuan nikah adalah membentuk keluarga sehingga suami istri harus saling bantu dan mendukung; (b). perkawinan dilaksanakan sesuai ajaran agama dan harus dicatat; (c). asas perkawinan adalah monogami kecuali hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan serta harus ada persetujuan istri dan pengadilan; (d). calon mempelai telah siap jiwa raga; (e). mempersulit terjadinya perceraian; (f). hak dan kedudukan suami istri seimbang dan sama4 .

Sedangkan dalam Pasal 2 RUU HMPA, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan akad nikah yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan hukum Islam. Jika membandingkan KHI dengan RUU HMPA maka akan dijumpai makna nikah dalam KHI sebagai akad dan ibadah, dan RUU HMPA sebagai heteroseksual dan prokreasi. Ini berarti dalam RUU HMPA tidak ada tujuan rekreasi5 .

Menurut Imam Syafi’i, menikah bukan hanya urusan ibadah tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan biologis6. Senada dengan hal itu, al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memaknai nikah sebagai prokreasi, terpenuhinya ketentraman jiwa, dan rekreasi. Tidak hanya itu, hakikat nikah yang sejati telah dirumuskan Allah swt. melalui firman-Nya bahwa menikah dimaksudkan agar merasa tentram disamping pasangan dari jenismu sendiri (Q.S ar-Rum, 30:21), tidak untuk menyakiti atau berbuat aniaya sehingga berasaskan monogami (Q.S al-Nisa’, 4:3), menggauli istri dengan baik dan patut (Q.S an-Nisa’, 4:19), kedudukan seimbang dan tidak diunggulkan satu dari lainnya (Q.S al-Nisa’, 4:32) kecuali kualitas takwa yang membedakan (Q.S al-Hujurat: 13).

Dimana Hak dan Perlindungan Perempuan dalam RUU HMPA?

Sebagai penyempurna dari KHI, RUU HMPA seharusnya memasukan aturan dan pasal-pasal yang progresif, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, sejumlah pasal dalam RUU HMPA masih saja copy paste dari KHI, bahkan beberapa pasal justru mengalami kemunduran yang cukup signifikan.

Pertama, pembagian peran gender secara baku. Menempatkan suami sebagai kepala keluarga (Pasal 75 ayat (1) RUU HMPA) yang berkewajiban menjadi pembimbing, pelindung, pendidik istri, dan pencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya perawatan anak (Pasal 76 ayat (1 – 4)). Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 75 ayat (1)) yang berkewajiban taat dan patuh lahir batin pada suami serta mengurus dan mengelola rumah tangga (Pasal 80 ayat (1 – 2)). Pembagian peran gender seperti di atas tidak pernah dinilai bermasalah oleh pemerintah7. Karenanya pembagian tersebut masih saja hadir dalam RUU HMPA. Padahal, ketika UU diimplementasikan dalam kebijakan, maka istri dan anaklah yang akan dirugikan. Sebagai contoh, di Aceh ada kebijakan bahwa korban Tsunami akan mendapat bantuan dua ekor sapi setiap kepala keluarga (KK). Sayangnya, kebijakan tersebut tidak dapat diakses oleh para istri yang tidak bersuami lagi, karena istri bukan kepala keluarga dan namanya tidak terdata dalam data kelurahan atau kecamatan. Selain itu, dampak pembakuan peran gender juga menyebabkan diskriminasi upah untuk jenis pekerjaan dan jam kerja yang sama. Perempuan, sekalipun telah menikah tetap dianggap sebagai perempuan lajang atau pencari nafkah tambahan sehingga upahnya 50% atau ½ dari upah buruh laki-laki yang sekalipun belum menikah, karena dianggap pencari nafkah utama. Misalnya pengupahan bagi buruh perkebunan strawberi di Desa Gunung Putri, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur8. Artinya, hal ini bukan karena skill yang tidak dimiliki perempuan.

Kedua, peminangan sebagai hak untuk menentukan pilihan dalam perkawinan. Dalam KHI peminangan merupakan proses budaya dan dapat dilakukan oleh siapapun dalam rangka mencari pasangan atau jodoh (Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1)). Sedangkan dalam RUU HMPA secara tegas menyebutkan bahwa peminangan dilakukan secara langsung oleh laki-laki (Pasal 10). Hal ini justru mereduksi kebolehan perempuan untuk meminang.Kisah nyata telah diukir oleh Khadijah al-Kubro, perempuan mulia inilah yang meminang Nabi Muhammad saw sebagai suaminya. Ada pula Maria Kibtiyah yang diberikan sebagai hadiah dari salah satu Suku Arab, A’isyiah sebagai titipan dari Abu Bakar as-Siddiq, serta Zainah seorang janda perang yang meminta dinikahi Rasul. Dari contoh di atas jelas menggambarkan bahwa dalam sejarah Islam, peminangan bukan satu-satunya cara menuju pernikahan. Dan dapat dilakukan dengan siapapun dengan cara apapun. Kaidah ushul fiqh menyebut peminangan atau khitbah sebagai ’urf atau adat kebiasaan. Sehingga, fiqh mengartikan peminangan sebagai salah satu gerbang menuju pernikahan, diantara cara perjodohan, permintaan, atau hadiah yang diberikan. Selain itu, jika perempuan dipinang dan sang perempuan belum memutuskan menerima atau menolak khitbah tersebut, maka ia tidak boleh dikhitbah oleh orang lain. Untuk itu, pernyataan tegas menerima atau menolak dari perempuan yang dipinang harus menjadi perhatian keluarga, agar tiada paksaan dalam pernikahan.

Ketiga, hak menolak untuk tidak dipoligini9. Jika dalam UUP dan KHI persoalan poligini sudah menjadi perhatian penting dengan adanya pembatasan dan mempersulit terjadinya poligini, misalnya dalam Pasal 59 KHI dimana penetapan izin poligini oleh Pengadilan Agama (PA) melalui sidang pengadilan yang mendengarkan langsung kesaksian istri, dan dibolehkan banding jika tidak setuju pada putusan pengadilan. RUU HMPA justru sebaliknya, bila istri tidak mau memberikan izin dan pengadilan telah menyetujui poligini, maka dalam penetapan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi bagi pihak yang menolak (Pasal 55).

Kebolehan berpoligini tetap pada prinsip prokreasi, cacat badan, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta kepatuhan istri atas suaminya (Pasal 53 RUU HMPA). Jika hal-hal itu tidak dapat dipenuhi istri, terbukalah pintu poligini. Hingga istri pada posisi yang sangat inferior. Dilain pihak, putusan PA yang mengizinkan poligini senantiasa menyisahkan masalah yang tidak selesai sampai detik ini. Seperti, (a). Negara, melalui PA tidak pernah memantau implementasi eksekusi poligini, apakah dijalankan oleh pelaku atau tidak; (b). Negara, melalui PA tidak pernah memberikan sanksi pada pelaku poligini yang tidak dapat berlaku adil, menelantarkan istri, dan pelaku KDRT; (c). Panggilan sidang untuk istri yang pasangannya meminta izin atau membatalkan poligini hanya ditempel dipapan pengumuman PA, panggilan tidak sampai pada tujuan dan alamat yang dimaksud; (d). Data/identitas warga negara yang redundante, hingga pemalsuan identitas perjaka/single atau pernah nikah untuk poligini, jamak terjadi; (e). Negara tidak pernah menyediakan konseling bagi psikologi istri yang dipoligini, melulu hanya melihat permohonan suami atau menimpakan kesalahan pada istri yang sakit, cacat, mandul sehingga putusannya selalu mengizinkan poligini. Pada kasus dimana istri dinyatakan sakit, bukan upaya pemulihan sakit pada istri yang dilakukan PA, justru menambah luka dan sakit makin parah; (f). Putusan izin poligini oleh PA tidak pernah memikirkan dan memperhatikan dampak psikologis maupun ekonomi akibat poligini yang akan diterima istri dan anak; (g). PA bahkan tidak secara cermat memeriksa apakah benar istri yang mandul. Salah satu kejadian di daerah Pejaten, Jakarta Selatan justru suami yang nyatanya mandul10.

Keempat, pernikahan anak. Dalam relasi kuasa yang timpang, anak tentu tidak punya pilihan untuk menolak perintah orang tua tatkala akan dijodohkan atau dinikahkan. RUU HMPA tidak merubah batasan usia minimal perempuan untuk menikah. Masih saja berkutat pada usia 16 tahun perempuan dan 19 tahun laki-laki (Pasal 14). RUU HMPA sesungguhnya juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana menyebutkan usia anak adalah di bawah 18 tahun. Artinya usia di bawah 18 tahun, anak belum cakap hukum, jika melakukan hukum maka batal demi hukum, termasuk menikah. Apalagi jika salah satu dari tujuan menikah adalah prokreasi. Idealnya, pernikahan dilakukan saat anak telah mencapai usia siap bereproduksi yakni 20 tahun. Tanpa memperhatikan hal ini, maka Indonesia akan terus menyumbang tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Asia Tenggara11 karena usia hamil, melahirkan yang terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu tua.  Sesat fikir dan mitos justru tidak melindungi perempuan yang sedang hamil dengan asumsi meninggal karena hamil atau melahirkan adalah syahid.

Kelima, nusyuz. Nusyuz secara terminologi berarti pembangkangan. Nusyuz dapat dilakukan oleh suami ataupun istri. Jika suami menunjukkan tanda-tanda nusyuz dan tidak memperlakukan istri dengan baik, maka istri boleh memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya atau mengajukan gugat cerai12 (Pasal 77 RUU HMPA). Tetapi, bila istri yang melakukan nusyuz seperti tidak taat pada suami dan tidak mengatur urusan rumah tangga dengan baik (Pasal 81 ayat (1) RUU HMPA) maka hak istri atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hak nafkah, hak hadhohanah, hak mut’ah, dan mahar menjadi hilang (Pasal 76 ayat (6) RUU HMPA). Bahkan, jika terjadi perceraian dan qobladdukhul lalu istri dinilai nusyuz maka hak mahar  hilang13 (Pasal 29 ayat (1)). Walau ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk membuktikan telah terjadi nusyuz berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 81 ayat (3) RUU HMPA). Pada kenyataannya, ketika istri hendak bekerja tetapi dilarang oleh suami atau istri menolak hubungan seksual dengan mudah dinyatakan nusyuz. Padahal, indikator nusyuz tidak pernah jelas baik dalam RUU HMPA maupun dalam penetapan Hakim PA. Dan, jika dikaitkan dengan tujuan nikah yakni mencapai sakinah, mawaddah, wa rahmah istri sejatinya boleh menolak hubungan seksual. Selain itu, PA tidak pernah memantau eksekusi atas penetapan atau putusan yang dijatuhkan14 . Apakah benar istri yang nusyuz atau hanya tipu muslihat suami untuk kepentingannya?

Keenam, impunitas pelaku; revictimisasi korban. Jika korban bukan pelaku mengapa ia yang disalahkan. Pertanyaan ini harusnya digaris tebal untuk dijawab pemerintah, khususnya Kementrian Agama sebagai inisiator RUU HMPA. Pada Bab VIII tentang perkawinan perempuan hamil karena zina membahas tentang: (a). Perempuan hamil karena zina dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menzinahinya tanpa menunggu kelahiran anaknya (Pasal 47 ayat (1 dan 2)); (b). Perempuan hamil karena perkosaan dapat dikawinkan dengan laki-laki lain (Pasal 48); (c). Bila laki-laki yang menzinahi perempuan menolak mengawininya maka diajukan ke Pengadilan (Pasal 49), dikenakan pidana penjara paling lama tiga bulan (Pasal 147) dan termasuk tindak pidana kejahatan (Pasal 151). Hukuman ini jauh lebih rendah bahkan bila dibandingkan dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang tidak berhak menjadi wali (ancaman hukuman tiga tahun, Pasal 150). Dalam menjalankan ketentuan pidana, RUU HMPA akan tunduk pada Hukum Acara Pidana yang berlaku pada Peradilan Umum (Pasal 155).

Hadirnya pasal-pasal tentang perkawinan perempuan hamil di atas, makin menegaskan bahwa Negara melalui RUU HMPA dengan sengaja telah melakukan: (a). Pembiaran terjadinya perkosaan dan tidak ada upaya perlindungan dan penegakan atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban; (b). Mengartikan perkosaan sama dengan perzinahan sebagai relasi suka sama suka, sehingga bila terjadi kehamilan, maka perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang menzinahinya (Pasal 47 ayat (1)); (c). Pembiaran terjadinya penyalahkan korban berlipat kali dengan cara pertama, korban perkosaan dan hamil tetap diharuskan mengandung anaknya; kedua, korban perkosaan tetap harus dinikahkan dengan pelaku perkosaan15 , jika pelaku menolak maka dinikahkan dengan lelaki manapun yang bersedia (Pasal 48). Faktanya, perempuan hamil korban perkosaan mengalami trauma psikis dan fisik yang luar biasa. Bagaimana mungkin ia dapat mempertahankan kehamilannya dan menjalankan pernikahan dengan pelaku pemerkosa secara normal jika yang direnggut dari jiwa raganya adalah kehormatan diri.

Selain itu, pasal-pasal di atas telah membuktikan sesat fikir Negara bahwa terjadinya perkosaan disebabkan karena tubuh perempuan. Sesat fikir ini bahkan diperparah dengan upaya yang dilakukan Negara untuk memaafkan pelaku (impunitas) dengan cara menikahkan pelaku dengan korban dan menjatuhkan pidana penjara sangat rendah yakni paling lama tiga bulan (Pasal 147) dan tentunya tanpa penahanan. Padahal dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku perkosaan dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun. Adapun ketentuan dalam Pasal 21 ayat 4 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan jika ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih. Pasal-pasal RUU HMPA di atas tentu bertentangan dengan Hak Asasi Perempuan dan Konstitusi Negara RI yakni hak bebas dari perlakukan diskriminatif (Pasal 28 I ayat (2)), hak atas pengakuan, jaminan,  perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D ayat (1)), serta hak atas rasa aman (Pasal 28 G ayat (1)). Selain melanggar hak konstitusional dan hak asasi perempuan, pada saat yang sama Negara juga telah melanggar hak-hak korban dalam Pasal (5 dan 10) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 75 ayat (2 dan 3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang membolehkan aborsi berbasis konseling bagi korban perkosaan.

Islam sebagai agama yang mendedikasikan pembelaan terhadap perempuan sudah tentu menolak segala perlakukan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan. Syari’at Islam mengenal tiga jenis kejahatan yakni qishash, hudud, dan ta’zir. Qishas merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan. Hudud adalah kejahatan yang jenis dan hukumannya ditentukan langsung oleh firman Allah, misalnya perzinahan, menuduh zinah, mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Ta’zir merupakan hukuman terhadap kejahatan yang ditentukan pada pertimbangan hakim. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh bahwa perempuan yang dipaksa berzinah ataupun korban perkosaan tidak dapat dihukum. Sedangkan pelaku perkosaan dikenakan hukuman ganda, pertama, hukuman atas perzinahan yakni cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan khalayak, dan kedua, hukuman atas penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan pada korban sehingga menyebabkan luka dengan qishah yakni sebanding antara hukuman dengan yang ia lakukan. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya ta’zir yakni keputusan hakimlah yang menentukan16 . Untuk itu, jika RUU HMPA bersendikan pada hukum Islam, maka sudah barang tentu rumusan pidananya mengacu pada hal di atas bukan justru sebaliknya.

Adakah Hal Baru yang Dibahas?
Mencermati pemberitaan media dewasa ini tentang RUU HMPA, maka sekurang-kurangnya ada tiga isu besar yang dianggap baru dalam RUU ini, yakni (1). Isu pemidanaan yang dikenakan pada (a). Pernikahan yang tidak dicatatkan, termasuk karena pernikahan sirri (Pasal 143) atau pernikahan poligini (Pasal 145); (b). Pejabat pencatat pernikahan yang lalai (Pasal 158); (c). Pezina yang menolak menikahi perempuan yang dizinahinya (Pasal 147); (d). Pernikahan mut’ah (Pasal 144); (e). Menceraikan istri tidak dihadapan pengadilan (Pasal 146); (2). Pernikahan harus satu majelis vs teleconference; (3). Deposit 500 juta bagi pernikahan campuran.

Benarkah hal di atas sebagai isu baru? Sesungguhnya pencatatan pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dimana pencatatan pernikahan dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sehingga tanpa adanya pencatatan maka, pernikahan tidak mempunyai ketentuan hukum. Artinya ini bukanlah hal baru. Tetapi, menjadi baru karena potensi kriminalisasi terhadap perempuan. Yakni, pertama, Pasal 145 RUU HMPA menyebutkan setiap orang yang sengaja menikah tanpa pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan. Lalu kedua, pelaku nikah mut’ah, dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun (Pasal 144). Kata ‘setiap orang’ yang berarti bisa perempuan dan/atau laki-laki dalam rumusan RUU HMPA bermaksud netral hukum dan netral gender. Artinya hukum tidak memandang jenis kelamin sebagai pelaku kejahatan. Jika ada kejahatan maka ada hukuman.

Pertama, pada kasus dimana perempuan yang sudah terkungkung dalam budaya patriarkhi senantiasa menjadi objek dari transaksi antara laki-laki (mempelai suami), laki-laki (ayah / paman / kakek mempelai perempuan /wali), dan laki-laki (saksi). Hingga bukanlah tidak mungkin  pernikahan terjadi karena perjodohan, nikah dengan batasan waktu tertentu/mut’ah, atau karena poligini yang dipaksakan pada sang perempuan sebagai nilai tukar utang keluarga. Sehingga, pernikahan dilangsungkan tidak dihadapan PPN atau dikenal dengan nikah sirri (nikah sembunyi). Akan tetapi, bisa jadi pernikahan yang dilangsungkan bukan karena hal di atas, sesungguhnya pernikahan ingin dicatatkan tetapi terkendala biaya dan transportasi yang mahal guna mendatangkan PPN sehingga menjadi pernikahan yang tidak dicatatkan.

Pernikahan yang ditujukan sebagai nikah sirri tentu akan berbeda dengan kasus nikah yang tidak dicatatkan. Menurut fiqh, nikah sirri berarti nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad17 . Adapun pendapat Imam Syafi’i & Imam Abu Hanifah menyatakan nikah sirri hukumnya sah tetapi makruh dilakukan18 karena berdasarkan Hadis Rasul yang menyatakan bahwa pernikahan sebaiknya dirayakan dengan rebana (HR.Ahmad), umumkanlah pernikahan (HR. Ahmad). Sehingga berbeda makna pada kasus pernikahan tidak dicatatkan karena faktor kemiskinan, akses terhadap KUA/KCS yang terlalu jauh dan mahal transportasinya. Walau terdapat perbedaan nyata, tetap saja ada kesamaan pada dua kasus di atas, yakni sama-sama memposisikan perempuan sebagai pelaku yang seharusnya menjadi korban. Korban dari budaya patriarkhi yang selalu menempatkan perempuan pada posisi second sex atau warga negara kelas dua. Hukum yang netral justru mengkriminalkan perempuan karena posisi, status, relasi kuasa, dan hak yang dimiliki perempuan berbeda dengan laki-laki. Untuk itu, menempatkan perempuan sebagai pelaku yang harus dihukum jelas pelanggaran terhadap Konstitusi Negara RI.

Pentingnya pencatatan dalam setiap peristiwa kehidupan manusia, telah diingatkan Allah melalui firmanNya dalam Q.S al-Baqorah, 2:282 yang menjelaskan tentang pencatatan dalam setiap transaksi jual beli. Untuk itu, Imam Hanafi mengatakan pencatatan penjadi penting, karena tidak mungkin saksi dibawa kemanapun pengantin pergi, jadi yang dibawa adalah buku nikah atau catatan pernikahan. Hingga pada akhirnya fiqh mengqiyaskan atau menganalogkan pentingnya pencatatan pernikahan pada hal ini. Berpijak pada hal itu, pertama, seharusnya pencatatan pernikahan sebagai rukun dan syarat nikah yang harus dipenuhi Negara. Dan kedua, PPN dan KUA/KCA sebagai alat Negara sudah semestinya memposisikan diri sebagai pemegang kewajiban pelaksana tertib administrasi kependudukan. Sehingga yang seharusnya diatur adalah mendatangkan PPN pada setiap peristiwa penting warga negara, mendekatkan akses hukum atau KUA/KCA yang hadir disetiap desa. Apalagi jika menganggap pentingnya pencatatan pernikahan sebagai hak warga negara.

Adapun pemidanaan yang dikenakan pada pejabat pencatat pernikahan yang lalai (Pasal 158), menceraikan istri tidak dihadapan pengadilan (Pasal 146), serta laki-laki yang melakukan dan/atau mengupayakan pernikahan mut’ah (Pasal 144) serta pernikahan poligini (Pasal 145) yang memang seharusnya dihukum, tanpa adanya pidana alternatif19 . Jika masih menggunakan pidana alternatif, maka orang akan berduyun-duyun memilih denda yang relatif ringan bagi kalangan menegah ke atas daripada menginap dibelakang terali besi. Dan, pada akhirnya hukum tidak menciptakaan ketaatan tetapi justru menciptakan bias kelas sosial baru dalam implementasi hukum.

Kedua, pernikahan harus satu majelis vs teleconference. Pasal 25 RUU HMPA menyebutkan bahwa ijab dan kabul harus dilaksanakan secara jelas dan dilangsungkan dalam satu majelis akad nikah yang beruntun dan tidak berselang waktu. Makna satu majelis menurut golongan Syafi’iyah, Hambaliyah, Malikiyah yakni berkumpulnya para pihak secara fisik dalam satu waktu, satu tempat tanpa ada penghalang (misalnya gelap) maka nikah batal. Adapun makna satu majelis menurut golongan Hanafiyah yakni dimana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung, melaksanakan akad pada waktu yang bersamaan, jadi media apapun dapat digunakan asalkan dapat menghubungkan dua belah pihak20. Ini berarti pernikahan dengan menggunakan kecanggihan alat tehnologi atau teleconference dilarang. Lalu, bagaimana mungkin UU yang sejatinya menjawab segala kebuntuan masalah justru berfikir mundur dan tidak berevolusi pada zaman?

Ketiga, deposit 500 juta. KHI tidak mengatur hal ini, maka ini adalah isu baru yang sesungguhnya pembedaan perlakuan. Dalam Pasal 142 ayat (3) menyebutkan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran antara laki-laki asing dengan perempuan Indonesia adalah dengan membayarkan deposit sebesar 500 juta rupiah yang dititipkan pada bank syari’ah sebagai jaminan yang akan diberikan pada istri jika suami menelantarkan istri dan anak, dan uang dapat ditarik kembali setelah 10 tahun bila tidak terbukti.

Asumsi dasar perempuan harus dilindungi dan tidak bisa otonom telah menempatkan Negara ibarat bapak bagi anak perempuannya. Jika dilihat dari kacamata ‘negara kekeluargaan’ (familial state) dan nasionalisme berbasis ‘politik tubuh’21 , Negara berupaya menahan laju pernikahan antara perempuan warga negara Indonesia dengan laki-laki warga negara asing (WNA). Dalam situasi ini, negara menempatkan diri sebagai ayah dan rakyat sebagai anak-anaknya. Sehingga upaya perlindungan yang diberikan justru bersifat pembatasan dan merendahkan harkat martabat perempuan. Pertanyaan kritis selanjutnya adalah benarkah perempuan tidak dapat melindungi dirinya? Bagaimana jika para calon suami WNA lantas berasumsi 500 juta sebagai harga beli perempuan Indonesia yang difasilitasi Negara atau mail-order bride?. Pernahkah terbayangkan bagaimana dengan pekerja migran yang kebetulan berbeda kewarganegaraan tetapi saling cinta dan ingin menikah? Apakah memungkinkan pasangannya memiliki uang sebanyak 500 juta? Bagaimana jaminan yang diberikan Negara jika setelah 10 tahun ternyata suami menelantarakan keluarga atau melakukan KDRT? Atau sesungguhnya, Negara sedang mempersiapkan praktek baru pencucian uang (money laundering) atau trafiking (perbudakan modern) berkedok perkawinan, dimana angka 500 juta cukup murah untuk ukuran mata uang dollar dan real?

Apapun tujuan dari pasal di atas, yang pasti pasal ini melanggar Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Konvensi ini mengatur larangan menerapkan diskriminasi rasial yang diwujudkan dengan pembedaan, pengucilan, pembatasan, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis, kepada siapa pun dengan dalih apa pun, baik terhadap warga negara maupun bukan warga negara. Negara Pihak juga wajib melaksanakan kebijakan anti diskriminasi rasial ini, seperti peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Selain itu, pasal di atas juga bertentangan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang melarang diskriminasi karena status perkawinannya.

Persolaan nyata yang harusnya dijawab oleh Negara adalah upaya pencegahan dan perlindungan hukum bagi warga negara, utamanya perempuan. Upaya ini dapat dilakukan Negara dengan cara pertama, memperluas cangkupan dan jangkauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Negara dapat mengajukan prasyarat dan perjanjian antar negara guna mencegah KDRT yang harus diketahui oleh pemerintah Negara asal calon mempelai bila terjadi perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia. Kedua, membekali perempuan dengan pengetahuan tentang hak-haknya dalam perkawinan campuran dan dengan dokumen lengkap yang terdaftar di dua negara. Ketiga, Negara perlu meninjau ulang peraturan yang diskriminatif terhadap perkawinan campuran, utamanya menyangkut kepemilikan properti, kemudahan izin tinggal, dan status kewarganegaraan yang tidak hilang jika perkawinan campuan terjadi. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan bekerjasama (Q.S al-Mujadilah: 11), tanpa ada larangan perkawinan hanya boleh satu warga negara saja.

Akar Masalah
Peran kepala keluarga diberikan bagi seorang dalam keluarga yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Peran itu diberikan pada suami. Walaupun ada 115,01% dari delapan22 provinsi di Indonesia dikepalai oleh perempuan dan 55% perempuan kepala keluarga hidup di bawah garis kemiskinan Nasional (US $ 25 per bulan), tetap saja peran kepala keluarga yang tertulis dalam kartu keluarga (KK) adalah suami. Pada saat yang bersamaan, pemerintah menyerahkan peran kepala keluarga pada siapapun yang bersedia; suami atau istri untuk data pajak. Inilah ambigu hukum yang dilakukan Negara. Jika berorientasi pada mengumpulkan uang, maka peran bisa diberikan pada siapa saja. Tetapi jika upaya penundukkan hukum bagi warga negaranya maka negara tidak akan mau memberikan peran ini pada istri.

Pesatnya pencapaian hukum keluarga yang dilakukan negara-negara seperti Maroko, Tunisia, Mesir, dan lainnya mau tidak mau mengajak kita untuk melakukan instropeksi hukum pernikahan di Indonesia. Adalah Maroko yang membolehkan perempuan menjadi wali. Tentu saja ini logika fikir yang masuk akal. Dalam Pasal 196 RUU HMPA menyebutkan bahwa jika anak tidak memiliki bapak, maka ibulah yang memiliki hubungan perdata pada sang anak. Hingga tak jarang dengan berbagai usaha ibu berupaya memenuhi segala kebutuhan anak. Lantas, mengapa jika anak dewasa ia harus bersusah payah mencari bapaknya hanya untuk menikahkan dirinya. Ibu, jangankan menjadi wali nikah, menjadi saksipun terlarang baginya.

Ada dua pendapat dalam fiqh mengenai hak mengawinkan. Pendapat pertama, yang diwakili Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, al-Auza’i, dan Malik bin Anas. Pandangan ini mengatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuan, janda maupun gadis dewasa. Mereka berlandaskan pada Q.S al-Baqarah: 230 dan Q.S al-Baqarah: 234. Serta Hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan bahwa perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diam. Pendapat kedua, yang diwakili Imam Syafi’i dan Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa akad nikah yang ijabnya diucapkan janda atau gadis tidak sah berdasarkan pada Q.S al-Baqarah 2:221, Q.S an-Nur:32, dan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud.

Saksi dalam Bahasa Arab yakni syahadah. Kesaksian perempuan menurut para tokoh yakni Imam Abu Hanifah bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam nikah, thalaq, iddah, hawalah, waqaf, shulh, wakalah, wasiat, hibah, iqrar, persalinan, dan nasab. Syaikh Muhammad al-Ghazali mengatakan bahwa perempuan juga boleh menjadi saksi dalam qishash dan tindak pidana. Bahkan Imam al-Ghazali menggarisbawahi kesaksian perempuan penting sekalipun hanya seorang terutama bila dalam satu kasus pidana yang terjadi di dalam rumah dan hanya ada perempuan seorang yang melihat kejadian itu.

Adapun ayat-ayat dalam Al-qur’an yang membahas tentang kesaksian adalah pertama, kesaksian dalam pencatatan utang piutang (QS. 2:282), kedua, kesaksian mengenai perzinahan (QS. 4:15, QS. 24: 4), ketiga, kesaksian dalam wasiat (QS. 5:106), dan terakhir keempat, kesaksian dalam ruju’ (QS. 65:2). Jika dicermati, kelima ayat di atas hanya ada satu ayat yang menyebutkan perbedaan kesaksian perempuan dan laki-laki yakni ayat yang menganjurkan (bukan mewajibkan) pencatatan utang piutang (Q.S al-Baqarah, 2: 282) selain itu tidak ada perbedaan untuk perzinahan, wasiat dan ruju’. Bahkan ketika menolak tuduhan zina yang dilontarkan suami (li’an) kesaksian perempuan sama nilainya dengan laki-laki. Dimana dalam kasus li’an yakni empat kali kesaksian istri (QS. 24: 8-9) yang bersumpah atas nama Allah sama jumlahnya dengan tuduhan berzinah tanpa empat orang saksi (QS. 24: 6) sehingga kesaksian istri bisa langsung diterima dan hukuman zinah bisa gugur (QS. 24:8). Dari keterangan ini jelas membuktikan bahwa sungguhpun tidak ada pembedaan seks dalam kesaksian. Kecuali Q.S. 2:282 tentang pencatatan utang piutang yang pada akhirnya menjadi hujjah dalam fiqh ditambah hadis nabi saat hari raya Id tentang akal dan agama perempuan yang kurang, walaupun hadis ini dimaksudkan untuk mengingatkan kaum Anshar agar tidak sombong dan ria’23 .

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembentukan hukum dalam fiqh sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang pengarangnya, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Untuk itu, fiqh yang memposisikan perempuan tidak bernilai kesaksian, tidak bisa menjadi wali, dan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dalam pernikahan harus dikaji ulang. Apalagi peradaban membuktikan bahwa banyak perempuan yang berhasil memimpin kerajaan, negara, dan bangsa. Jadi mustahil ia tidak mampu berbuat dan bertanggungjawab untuk dirinya sendiri bila sebagai pemimpin ia telah berhasil.

Subordinat, streotype, multiple burden, diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi, dan kekerasan yang dialami perempuan berangkat dari paradigma, ideologi, dan budaya patriarkhi. Untuk itu, hukum tidak bisa menilainya dengan salah atau benar; hitam atau putih. Hukum harus menggunakan persepektif dan analisa gender dalam memberikan pertimbangan dan rumusan hukum.

Reformasi Hukum
Kelahiran RUU HMPA patut dicermati bersama agar tidak tergesa mensahkan menjadi undang-undang. Apalagi sudah menjadi pengetahuan jamak di masyarakat bahwa UU Perkawinan dan KHI perlu direformasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab persoalan hukum yang kian dinamis. Namun, impian itu tetap tidak hadir dalam RUU HMPA. Mengutip pendapat Paulo Freire, seorang tokoh yang memperjuangkan terwujudnya pendidikan yang membebaskan, menulis tentang kesadaran semu. Jika dikaitkan dengan persoalan perempuan yang sejak kecil sudah tertanam budaya patriarkhi tentu ia akan selalu setia dan sedia terhadap apa yang ia terima dari lingkungan dan keluarga untuk dilakukan saat dewasa dan berkeluarga. Tanpa mempertanyakan atau berniat menggugatnya. Pada fase inilah perempuan ada dalam titik kesadaran semu. Itulah gunanya mengapa hukum harus bergerak, ia harus mendorong munculnya sikap kritis seperti dalam UU PKDRT yang mendorong semua orang untuk berani bicara kebenaran. Bukan justru sebaliknya.

Beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam penyempurnaan KHI adalah pertama, membangun logika berfikir yang adil dan sensitif gender, sehingga peran-peran subordinat harus hilang. Kedua, isi undang-undang tidak membenarkan terjadinya diskriminatif terhadap golongan tertentu, termasuk dalam hal peminangan, wali, saksi, pernikahan campuran, dan poligini. Ketiga, pentingnya definisi hukum yang jelas dan terukur dalam tiap pasal. Dalam hal nusyuz misalnya Keempat, batas usia perkawinan harus mengadopsi standar kesiapan dan kesehatan reproduksi perempuan. Kelima, pentingnya memasukan pencatatan perkawinan dalam definisi dan syarat serta rukun perkawinan. Keenam, pemidanaan yang berpotensi pada kriminalisasi perempuan mutlak dikaji, termasuk dengan perundangan yang telah ada. Dan terakhir ketujuh, perundangan seharusnya memberikan upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan terhadap kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Tanpa memperhatikan hal tersebut, maka sebuah RUU mutlak dikaji ulang.

Terakhir, Nawal el Sadawi seorang feminis asal Mesir pernah berucap, ” Saya tidak membenci laki-laki, tetapi membenci budaya lai-laki ”. Budaya ini tentulah budaya patriarkhi. Budaya yang senantiasa menempatkan laki-laki sebagai raja kecil dalam keluarga yang hanya tahu makan dan minum dengan meminta pelayanan sepenuhnya pada istri. Tentu, besar harapan RUU HMPA tidak menciptakan raja-raja kecil baru dalam masyarakat kita. Amin. Semoga.

********

Catatan Kaki

1Ideologi patriarkhi menurut Muhadjir Darwin dengan mengutip pendapat Karen D. Pyke dalam Class Based Masculinities; the Interdependence of Gender, Class and Interpersonal Power, Gender and Society, adalah budaya yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang superior dan inferior terhadap perempuan dibelbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik. Hegemoni laki-laki atas perempuan memperoleh legitimasi dalam nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ideologi patriakhi merupakan salah satu varian dari ideology hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi kekuasaan seperti ini dapat terjadi antar kelompok berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, etnis, atau kelas ekonomi. Muhadjir Darwin, ‘Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Budaya Patriarkhi’, sebuah prolog dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed), ‘Menggugat Budaya Patriarkhi’, (Yogyakarta: PPK UGM dan TFF, 2001), Cet. Ke-1, h. 24.

2 Michel Foucault, ‘Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern’, disadur oleh Petrus Sunu Hardiyanta, (Yogyakarta; LKiS, 1997), Cet ke-1, h. 75. 

3 Seks tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh keturunan tetapi, juga sebagai sarana kenikmatan dan kepuasan seksual.  Kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga, selain ekonomi dan lain sebagainya. Muhadjir Darwin, Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah’, Populasi 7, (Jakarta: 1996), h. 2.

4 Ahmad Rofiq, ‘Hukum Islam di Indonesia’, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), Cet ke-3, h. 56 – 57.

5 Heteroseksual berarti ketertarikan pada jenis kelamin berbeda, misalnya perempuan dengan laki-laki. Prokreasi berarti hubungan seksual yang ditujukan untuk menghasilkan keturunan atau anak. Rekreasi berarti hubungan seksual berorientasi pada kenikmatan seksual.

6Wahbah az-Zuhaili, ‘al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu’, Juz VII, h.350.

7Lebih lanjut mengenai pengabaian negara terhadap hak-hak perempuan tercermin dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi landasan dan acuan umum semua kebijakan negara. Sepanjang tahun 1978 – 1999, GBHN senantiasa menggunakan kata ‘kodrat’ ketika menggambarkan peran-peran reproduksi sosial gender yang terjadi dalam masyarakat patriarkhat. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung, negara telah turut serta melegalkan pembakuan peran gender yang tidak adil tersebut. Liza Hadiz dan Sri Wiyanti, ‘Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia’, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2005), Cet ke-1.

8Yulianti Muthmainnah, ‘Menyoal Upah Buruh Perempuan di Cianjur’, makalah disusun sebagai hasil penelitian selama tujuh bulan di Cianjur pada tahun 2005 – 2006, makalah tidak diterbitkan.

9Poligami berarti mempunyai pasangan lebih dari satu orang. Poligini berarti laki-laki beristeri lebih dari seorang. Poliandri berarti perempuan bersuami lebih dari seorang.

10Yulianti Muthmainnah, ‘Eksistensi Pengadilan Agama dalam Masyarakat di DKI Jakarta’, makalah dalam rangka penelitian untuk kepentingan akademik, (UIN Jakarta; 2003), makalah tidak diterbitkan

11AKI Indonesia senantiasa menduduki peringkat wahid dalam data AKI di Asia Tenggara. AKI Indonesia pada tahun 2003 adalah 307/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan Singapura hanya 6/100.000 kelahiran hidup.

12Perhatikan pasal ini dengan pasal poligini sebelumnya. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya, maka isteri punya dua pilihan; lanjut berumah tangga atau mengajukan gugat cerai. Perlakukan ini berbeda jika isteri yang tidak menjalankan kewajibannya, maka suami hanya punya satu pilihan, poligini.

13Jika terjadi cerai dan qabladukhul tetapi isteri tidak dinilai nusyuz maka ½ dari jumlah mahar yang telah ditetapkan tetap harus dibayarkan pada isteri (Pasal 29 ayat (1) dan jika mahar belum ditentukan maka digantikan mut’ah (Pasal 29 ayat (3) RUU HMPA).

14Lihat kembali dalam Yulianti Muthmainnah, ‘Eksistensi Pengadilan Agama dalam Masyarakat di DKI Jakarta’.

15Kate Millet menjelaskan bahwa keperawanan adalah contoh dua sifat yang saling bertentangan dalam masyarakat patriarkhi. Pada satu sisi keperawanan sesuatu yang baik karena dianggap suci, tetapi misterius sebab suatu tanda hak milik perempuan yang harus diberikan pada laki-laki dengan ‘tetap utuh’. Pada sisi lainnya menghadirkan kejahatan/malapetaka yang tak dikenal karena dihubungkan ada atau tidaknya pendarahan pada saat terjadinya hubungan seksual untuk pertama kali. Jurnal Perempuan 41, ‘Seksualitas’, (Jakarta: YJP, 2005), Cet ke-1,  h. 111-112. Pada kasus ini, dimana hukum dan budaya patriarkhi saling melengkapi justru memposisikan perempuan korban perkosaan yang dianggap sudah tidak suci lagi tetap harus dinikahkan dengan laki-laki yang memperkosanya karena laki-laki pelaku tersebutlah yang telah mengambil keperawanan sang perempuan serta adanya anggapan laki-laki lain tidak akan mau/tidak berhak menikah dengan perempuan yang sudah tidak perawan (suci).

16Sebagaimana pendapat al-Kasani dan Wahbah az-Zuhaili yang dikutip KH. Husein Muhammad, ‘Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender’, (Jakarta: Rahima dan ff, 2001), Cet ke-1, h. 159 – 160.

17Wahbah al-Zuhaili, ‘al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu’, Juz VII h. 81
18Bidayatul Mujtahid, jus 2 h.15

19Kata ‘atau’ dalam rumusan UU berarti pidana alternative yang dapat dipilih salah satu untuk dieksekusi. Sedangkan kata ‘dan’ berarti pidana komulatif yang harus dijalankan terpidana paska eksekusi atau putusan pengadilan.

20Nur Achmad dan Leli Nurohmah (ed), ‘Umat Bertanya Ulama Menjawab’, (Jakarta: Rahima, 2008), Cet ke-1, h.55 – 58.

21Sebagaimana pendapat McClintock yang dikutip Nuning Hallett, ‘RUU Hukum Peradilan Agama; Melindungi Perempuan atau Menjaga Kedaulatan?’, Kompas, 25 Februari 2010.

22Delapan provinsi tersebut adalah NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara,  dan Maluku.

23Badriyah Fayumi, ‘Kesaksian Perempuan’ dalam Abdul Muqsid et all, ‘Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan’, (Jakarta: Rahima, LKiS, 2002), Cet ke-1, h. 69 – 94.


*****

Daftar Pustaka

 

Abdul Moqsith Ghazali, et all, ‘Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan’, (Jakarta: Rahima, LKiS, 2002), Cet ke-1.

Ahmad Rofiq, ‘Hukum Islam di Indonesia’, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke-3.

Ibnu Rusyd,  Bidayatul Mujtahid, Juz 2, Dar el Fikr .

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal Perempuan 41, ‘Seksualitas’, (Jakarta: YJP, 2005), Cet ke-1.

KH. Husein Muhammad, ‘Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender’, (Jakarta: Rahima dan ff, 2001), Cet ke-1.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kompas, ‘Nikah Kontrak Dapat Dipenjara’, 12 Februari 2010.

Kompas, ‘RUU Perkawinan Benarkah Melindungi Perempuan’, 19 Februari 2010.

Kompas, ‘RUU Peradilan Agama, Menelaah Persoalan yang Tidak Hitam-Putih, 19 Februari 2010.

Liza Hadiz dan Sri Wiyanti, ‘Pembakuan Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia’, (Jakarta: LBH APIK Jakarta, 2005), Cet ke-1.

Michel Foucault, ‘Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern’, disadur oleh Petrus Sunu Hardiyanta, (Yogyakarta; LKiS, 1997), Cet ke-1.

Muhadjir Darwin, ‘Maskulinitas: Posisi Laki-laki dalam Budaya Patriarkhi’, sebuah prolog dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed), ‘Menggugat Budaya Patriarkhi’, (Yogyakarta: PPK UGM dan TFF, 2001), Cet. Ke-1.

Muhadjir Darwin, Kesehatan Reproduksi: Ruang Lingkup dan Kompleksitas Masalah’, Populasi 7, (Jakarta: 1996).

Muhammad Sodik (ed), ‘Telaah Ulang Wacara Seksualitas’, (Yogyakarta: PWS IAIN Yogya, 2004), Cet ke-1.

Nur Achmad dan Leli Nurohmah (ed), ‘Umat Bertanya Ulama Menjawab’, (Jakarta: Rahima, 2008), Cet ke-1.

Nuning Hallett, ‘RUU Hukum Peradilan Agama; Melindungi Perempuan atau Menjaga Kedaulatan?’, Kompas, 25 Februari 2010.

Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial1965
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Wahbah al-Zuhaili, ’al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu’, Juz VII.

Yulianti Muthmainnah, ‘Menyoal Upah Buruh Perempuan di Cianjur’, makalah disusun sebagai hasil penelitian selama tujuh bulan di Cianjur pada tahun 2005 – 2006, makalah tidak diterbitkan.

---------------------------, ‘Eksistensi Pengadilan Agama dalam Masyarakat di DKI Jakarta’, makalah dalam rangka penelitian untuk kepentingan akademik, (UIN Jakarta; 2003), makalah tidak diterbitkan



******
Yulianti Muthmainnah, demikian nama perempuan ini. Kelahiran Bandar Lampung, 17 Mei 1984. Kegemarannya membaca membuatnya jadi mengenal isu perempuan dari novel-novel karya Nawal el Sadawi.  Yuli, demikian ia sering dipanggil adalah Alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai wisudawati terbaik tahun  2005 dengan IPK 3, 84. 
Menikah dengan Ilham Mundzir, pasangan ini telah dikaruniai seorang putri bernama Clarissa Luthfia Anjani. Semenjak mahasiswa, Yuli telah bergelut sebagai aktivis organisasi mahasiswa ekstra kampus di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IMM) Cabang Ciputat. Naluri aktivisnya semakin terasah dengan keterlibatannya sebagai relawan di LBH APIK Jakarta. Setelah lulus, ia sempat bergiat  sebagai pendamping dan staff  lapangan di PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga); kemudian di  Kapal Perempuan. Kini,  kesibukan sehari-harinya  adalah sebagai  salah seorang badan pekerja di Komnas Perempuan, sekaligus mengelola pengajian ibu-ibu di komunitas tempat tinggalnya.
Ia juga merupakan alumnus program Pengkaderan Ulama Perempuan (PUP) Angkatan I yang diselenggarakan oleh Rahima. Sejak tahun 2003 - sekarang bekerja untuk isu penegakan hukum dan hak asasi perempuan. Menulis dan mengedit sejumlah jurnal, artikel, opini media, bulletin, majalah, modul pelatihan, dan buku. Aktif sebagai nara sumber dan fasilitator untuk menumbuhkan sensitivitas gender dan hak asasi perempuan, serta penguatan kepemimpinan perempuan. Email: Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya .

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 03 September 2010 16:31 )  

Perpustakaan

Perpustakan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

28-31 Agustus 2014 Tadarus 7 Pengkaderan Ulama Perempuan di Klaten - Jawa Tengah

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini39
mod_vvisit_counterKemarin1077
mod_vvisit_counterMinggu ini4190
mod_vvisit_counterBulan Ini23577
mod_vvisit_counterSemua1176588

Yang Online

Kami memiliki 11 Tamu online

Flag Contries

free counters