Beberapa waktu yang lalu, parlemen Perancis menyetujui sebuah undang-undang kontroversial tentang pelarangan untuk memakai penutup muka di tempat-tempat umum dan sekolah. Larangan ini termasuk didalamnya adalah pemakaian burqa (pakaian yang menutup seluruh badan dan wajah, terkecuali mata), yang dipakai oleh sebagian perempuan Muslim di Perancis. Undang-undang pelarangan burqa ini mendapat sambutan yang positif dari sebagian besar warga negara Perancis, dan juga didukung oleh beberapa negara di Eropa, seperti Jerman, Inggris, dan Spanyol.
Meskipun para aktivis hak asasi manusia menentang pelarangan burqa ini, karena dianggap melanggar hak-hak dasar individu untuk berekspresi, namun pemerintah Perancis tetap kukuh untuk menerapkan aturan tersebut. Beberapa alasan dikemukan oleh para politisi Perancis, salah satunya adalah untuk membebaskan perempuan Muslim dari kungkungan tradisi dan keluarga mereka. Dalam konteks ini, burqa dianggap sebagai simbol penindasan yang dialami oleh banyak kaum perempuan Muslim. Presiden Sarkozy di dalam pidatonya menegaskan bahwa; “kita tidak bisa menerima kaum perempuan terpenjara di balik cadar karena bertentangan dengan prinsip dasar negara Republik Perancis yang menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan” (Times, 14 September, 2010).
Larangan untuk memakai burqa diatas bukanlah sesuatu yang terjadi di ruang kosong (vacuum). Gagasan-gagasan Orientalisme masih terus direproduksi sampai sekarang di dunia Barat, salah satunya adalah stereotype bahwa selama ini perempuan Muslim hidup di dalam penindasan baik oleh tradisi lokal ataupun tradisi agama di bawah rezim Islam fundamentalis. Di tambah lagi, media Barat seringkali menyajikan berita-berita yang sensasional dan distortif tentang kondisi perempuan Muslim. Sebagai contoh, gambar-gambar tentang perempuan yang memakai burqa di bawah ancaman senapan tentara laki-laki, praktik khitan perempuan (female genital mutilation), dan pembunuhan atas nama kehormatan keluarga (honor killings) selalu menghiasi media Barat ketika memberitakan kondisi perempuan di dunia Islam. Pembebasan perempuan (women’s liberation) juga dijadikan salah satu dalih untuk melegitimasi invasi Amerika ke Irak dan Afghanistan, yang ironisnya didukung oleh sebagian aktivis perempuan di Barat.
Anggapan bahwa perempuan Muslim hidup tertindas tidak hanya direproduksi lewat media dan kebijakan politik di Barat, tetapi juga dikuatkan di dalam tradisi feminisme. Chandra T. Mohanty (Feminism Without Borders, 2003), seorang feminis dari India yang saat ini mengajar di universitas Amerika, mengkritik dengan keras pandangan beberapa feminis di Barat yang selalu melihat perempuan Muslim sebagai korban yang pasif (passive victims) dan tak berdaya (hopeless), atau perempuan yang sama sekali tidak punya agensi dan suara.
Perspektif dominan di Barat yang mengaggap bahwa perempuan Muslim itu tertindas, sejatinya gagal di dalam melihat disparitas antara sumber-sumber primer Islam, perkembangan intelektual dan politik, serta praktek budaya di dalam masyarakat Muslim. Adalah benar bahwa banyak perempuan Muslim yang tertindas di bawah rezim-rezim Islam yang fundamentalis dan patriarkhis. Contoh yang paling populer dan mengenaskan adalah penderitaan kaum perempuan di bawah rezim Taliban di Afghanistan pada tahun 1990-an. Akan tetapi, penindasan yang dialami kaum perempuan Muslim di Afghanistan tersebut tidak bisa merepresentasikan kondisi kaum perempuan Muslim secara umum yang hidup di negara-negara Muslim.
Alih-alih menjadi korban yang pasif, banyak perempuan Muslim yang tanpa kenal lelah menentang kebijakan-kebijakan patriarkhis yang dikeluarkan oleh rezim Islam fundamentalis, dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender baik di ranah privat ataupun publik. Sebagai contoh, di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potret gerakan perempuan Islam yang terus berkembang dan maju. Ini ditandai dengan aktifnya organisasi-organisasi perempuan Islam seperti Fatayat NU dan Aisyiyah, dan juga munculnya LSM perempuan seperti Rahima dan Puan Amal Hayati, yang terus melakukan upaya pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput (grassroots). Para aktivis dari berbagai organisasi tersebut berjuang melawan penindasan yang berbasis ketidakadilan gender dengan menggunakan perspektif Islam.
Menariknya, gerakan kesetaraan gender berbasis Islam ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan, tetapi juga melibatkan kaum laki-laki. Beberapa tokoh penting dalam gerakan ini adalah KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir, Syafiq Hasyim, Marzuki Wahid dan lainnya. Para aktivis Islam baik perempuan dan laki-laki bersama-sama menempatkan perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender melalui apa yang disebut dengan “faith based-feminism” (feminisme berbasis keimanan). Satu hal penting yang meraka lakukan adalah upaya penafsiran ulang terhadap teks-teks Islam yang bias gender, dan kemudian merekonstruksi teks-teks tersebut menuju interpretasi yang lebih kontekstual dan adil.
Ada banyak kritik terhadap gerakan “faith-based feminism” ini, tidak hanya datang dari feminisme Barat tetapi juga dari dunia Islam. Contohnya adalah Haideh Moghissi (Feminism and Islamic Fundamentalism,1999), seorang feminis dari Iran yang melihat bahwa ide-ide feminisme tidak dapat disatukan atau didamaikan (irreconcilable) dengan Islam. Dia berasumsi bahwa teks-teks agama memang pada dasarnya androsentris (laki-laki sebagai pusat kesadaran) dan misoginis (tidak berpihak kepada perempuan), tidak terkecuali teks Al-qur’an.
Sebaliknya, bagi para aktivis perempuan Muslim di Indonesia, identitas keagamaan mereka dan keyakinan bahwa keadilan sosial dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah mandat dari Alqur’an itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa perjuangan kesetaraan gender justru berasal dari nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Kitab Suci Alqur’an. Dengan mengembangkan kritik terhadap tradisi patriarkhi yang melingkupi dunia tafsir selama ini, maka para aktivis perempuan Muslim di Indonesia melakukan perubahan dari dalam, berakar dari tradisi Islam, dan juga tidak melakukan imitasi terhadap ide-ide feminisme sekuler.
Dengan demikian, perjuangan kesetaraan gender yang berbasis pada kerangka Islam ini merupakan sebuah kemajuan di dalam konteks gerakan perempuan secara umum. Banyak perempuan Muslim di Indonesia dan juga di negara Muslim lainnya, yang menganggap bahwa Islam bukanlah penghalang untuk mencapai kesetaraan, bahkan melihatnya sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan keadilan gender. Meskipun di satu sisi tidak bisa dipungkiri bahwa ajaran-ajaran Islam banyak yang disalahgunakan untuk melegitimasi praktik-praktik ketidakadilan dan kekerasan terhadap kaum perempuan. Tetapi, sungguh sangat simplistis dan reduksionis untuk menuduh ajaran-ajaran Islam tersebut sebagai sumber ketertindasan kaum perempuan, tanpa terlebih dahulu melakukan studi kritis terhadap kondisi riil perempuan di negara-negara Muslim. Wallahu’alam.[] (written by Riri)
