RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Sunday
Nov 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Suplemen Harta Gono Gini, Mencari Formula Yang Adil Bagi Perempuan : Suplemen Edisi 1/Ed.20

Harta Gono Gini, Mencari Formula Yang Adil Bagi Perempuan : Suplemen Edisi 1/Ed.20

E-mail Cetak PDF
Indeks Artikel
Harta Gono Gini, Mencari Formula Yang Adil Bagi Perempuan : Suplemen Edisi 1/Ed.20
Pengantar
abstraksi
Realitas Harta Gono Gini
Lebih Dekat dengan Harta Gono Gini
Islam Memandang Harta Gono Gini
Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan
Penutup
Daftar Pustaka
Semua Halaman

 

Pengantar

Dalam menandai usia Swara Rahima yang telah sampai pada edisi ke-20, Redaksi menghadirkan Suplemen khusus untuk para pembaca yang budiman. Suplemen ini ditulis oleh dua orang alumni Program  Pengkaderan  Ulama  Perempuan  yang
diselenggarakan  Rahima  beberapa  waktu  lalu. Diharapkan, suplemen ini bisa menjadi wahana berkarya bagi pemikir-pemikir muda Islam untuk menuangkan gagasan-gagasan seputar Islam dan Hak-hak Perempuan. Tema suplemen yang kini ada di tangan pembaca membahas seputar harta gono-gini yang seringkali belum banyak dipahami oleh masyarakat umum. Harta gono- gini  sebagai  harta  bersama  (suami-istri)  yang  hanya muncul, jika sebuah pernikahan berakhir, baik karena meninggalnya  salah  satu  pasangan  atau  karena perceraian. Apa sebenarnya yang dimaksud harta gono- gini?  Bagaimana  menyikapi  dan  membaginya,  bila pernikahan harus berakhir tak terelakkan? Bagaimana menurut pandangan para ulama Islam?

Tema-tema  lain  seputar  Islam  dan  Hak-hak Perempuan  juga  akan  hadir  dalam  suplemen  edisi berikutnya.  Mudah-mudahan  suplemen  ini  dapat menjadi teman diskusi yang baik bagi segenap pembaca Swara Rahima. Selamat membaca.


Wassalam, Redaksi

 



Abstraksi

Tak ada sepeserpun yang tersisa untukku setelah perceraian itu terjadi. Sekalipun semasa 12 tahun perkawinan, akulah yang membanting tulang agar dapur ini tetap berasap’’. Demikian Rohyani (bukan nama sebenarnya) mencurahkan isi hatinya, saat Ketua Tim  Penggerak  PKK  Desa  Sindanglaya  Kabupaten Cianjur, bertanya tentang kehidupan ekonominya pasca perceraian. Pernyataan itu muncul dalam pertemuan rutin Posyandu Sindanglaya.

Siapa  pun  yang  mendengar  atau  mungkin menyaksikan kisah di atas akan berkecamuk hati dan jiwanya. Betapa tidak, Rohyani adalah salah satu korban perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Namun, saat ia menggugat cerai di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cianjur,  bukan  keadilan  yang  ia  dapat,  tapi  justru ketidakadilan.  Mantan  suaminya,  menggugat  balik dengan alasan nusyuz (membangkang). Rohyani, yang sudah tidak tahan akan kelakuan suaminya dan ingin segera bercerai, menjadi pasrah saat PA mengabulkan gugatan cerainya. PA menetapkan seluruh harta adalah milik suaminya yang memang sudah mengklaim harta gono-gini (harta hasil bersama setelah menikah) sebagai harta bawaannya.



 

Realitas Harta Gono Gini
Ilustrasi kisah di atas ibarat gunung es. Tampak di permukaan jauh lebih sedikit dari kenyataan yang sesungguhnya  terjadi.  Terlebih  bila  sang  istri  ‘’buta hukum’’  dan  perceraian  dilakukan  bukan  di  depan majelis hakim. Lewat jalur adat misalnya, seperti yang terjadi di salah satu desa di Nusa Tenggara Timur. Jika para suami menjatuhkan cerai pada istrinya, dengan suka rela atau terpaksa pun istri harus meninggalkan rumah dan beserta isinya. Sekali pun rumah dan isinya adalah hasil keringat istri atau keringat bersama. Istri hanya boleh membawa pakaian dan anak-anak.

Harus diakui secara sadar, bahwa perempuanlah, kemudian menjadi janda, yang mengambil alih terhadap pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak-anak  pasca perceraian  terjadi.  Perceraian  ini  bisa  terjadi  karena putusan PA, ditinggal dalam waktu lama, ditelantarkan,atau bahkan tidak diberi nafkah, sekali pun suami ada secara dzahir. Lebih dari dua per tiga penghasilan perem- puan diberikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Perceraian tanpa membagi harta gono-gini secara adil menyebabkan  perempuan  masuk  dalam  jurang kemiskinan yang nyata.


 

Lebih Dekat dengan Harta Gono Gini

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.1   Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (alghele gemeenschap van goederen). Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan  masing-masing.  Keadaan  ini  berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kecuali ada kesepakatan baru antara suami istri. Percam- puran kekayaan ini lebih dikenal dengan harta bersama— bahasa hukum—atau harta gono gini—pandangan atau istilah masyarakat.

Jika  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kita akan menjumpai tiga macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Menurut pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan.2   Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.3

Jadi, sekalipun harta bersama ini diperoleh dari kerja suami saja, bukan berarti istri tidak memiliki hak atas harta bersama. Baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual  atau  memindahkan  harta  bersama.4   Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.5

Sedangkan  yang  tidak  termasuk  harta  bersama yakni harta bawaan dan harta perolehan. Yang dimaksud harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri6 yang  dimiliki  oleh  masing-masing  sebelum terjadinya perkawinan, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini di bawah penguasaan masing-masing atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtangankan.

Dan terakhir, harta perolehan, yakni harta masing- masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada  dalam  hubungan  perkawinan.  Harta  ini diperoleh  bukan  dari  usaha  mereka,  melainkan  dari hibah,  wasiat,  sedekah,  atau  warisan  masing-masing. Penguasaan atas harta ini sama seperti harta bawaan. Dikecualikan  jika  ada  kesepakatan dalam  perjanjian perkawinan  misalnya : suami  istri  menjadikan  harta perolehan ini sebagai harta bersama.7

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa dan passiva. Percampuran ini bisa mencakup harta bawaan dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan8 yang  akhirnya  menjadi  harta  bersama.  Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan “gemeen- schap.”

Sesungguhnya  percampuran  kekayaan  ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri. Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak  mengklaim  atas  harta  bersama  menjadi  harta bawaan atau harta perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ‘’ketidakadilan’’ dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama atau harta gono gini.

Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang dibakukan dalam UUP 1/1974 pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus mempo- sisikan  istri  hanya  sebatas  pengelola  rumah  tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun.

Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi pada saat istri bekerja di luar  rumah  sebagai  pencari  nafkah,  bahkan  pencari nafkah  utama,  juga  dibebani  pekerjaan  domestik. Biasanya  para  suami  menarik  diri  untuk  membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Padahal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan  karena  hal  itu  merupakan  bentukan budaya belaka.

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Dan, yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena  dianggap  tidak  memiliki  kontribusi  apa  pun dalam mengumpulkan harta bersama.


 

Islam Memandang Harta Gono Gini

Sesungguhnya kata gono gini  tidak  ditemukan dalam  kajian  kitab  fiqh  klasik,  sehingga,  sulit menemukan padanan kata yang tepat untuk mewakili harta bersama atau harta gono gini dalam pandangan Islam. Namun, secara dzahir Islam mengajarkan pada umatnya bahwa kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang setara antara suami dan istri. Yang membedakan  di  antara  keduanya  adalah  tingkatan ketakwaannya (Qs. al-Hujurat, 49: 13).

Pernikahan yang didasari cinta, saling kasih dan sayang, sebagai perwujudan perjanjian antara perempuan dan  laki-laki  untuk  membina  kelurga  yang  sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenteram, cinta, dan sayang) sudah  sepantasnya  tidak  dinodai  oleh  perselisihan. Terutama perselisihan yang berkaitan dengan harta gono gini. Sekalipun, misalnya perpisahan terjadi di sebuah rumah tangga.

Apabila suami istri kembali pada prinsip dasar perkawinan yang berdiri di atas sendi-sendi persamaan beban  dan  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  baik  dengan  melakukan  kerja-kerja positif secara bersama-sama (Qs. al-Nahl, 16: 97), menye- lesaikan perselisihan dan kesalahfahaman dengan jalan musyawarah (Qs. al-Baqarah, 2: 233), dan saling berbuat dan memperlakukan dengan baik (Qs. al-Nisa’, 4: 19), seyogyanya jika terjadi perselisihan hingga pada tahap perceraian,  maka  pembagian  harta  gono  gini  dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Munawir Sjadzali memberikan solusi pembagian harta waris antara anak laki-laki  dan  perempuan  dapat  menjadi  bagian  yang sama, jika dilihat dari konteks Indonesia saat ini. Di mana perempuan juga mengambil peran untuk bekerja dan mencari nafkah. Dalam konteks harta gono gini, sudah seyogyanya pula istri mendapat bagian harta yang adil, jika perpisahan terjadi.



Mencari Formula Hukum yang Adil untuk Perempuan

Untuk  itu,  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk memberikan  keadilan  bagi  perempuan?  Terutama perempuan  korban  perceraian,  perselingkuhan,  atau ditinggal  dalam  waktu  lama  tanpa  informasi  dan konfirmasi yang jelas. Yang harus disadari mula-mula adalah  bahwa  hidup  harus  terus  berjalan.  Sekalipun perceraian telah terjadi. Kemudian, sesungguhnya istri adalah  orang  pertama  yang  berhak  atas  kepemilikan harta, terutama harta bersama.

Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah pertama, mulailah  perkawinan  dengan  melakukan  perjanjian perkawinan  (sebagai  langkah  preventif).  Perjanjian perkawinan  (huwelijksvoorwaarden)9      ini dinyatakan sah selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum,  kesusilaan,  dan  agama.10   Perjanjian ini bisa termasuk pemisahan kepemilikan harta masing-masing/ pribadi,  harta  bawaan,  harta  perolehan,  dan  harta bersama. Atau juga pemisahan harta pencarian masing- masing. Sekalipun terjadi pemisahan harta pencarian masing-masing, namun  ini  tidak  menghilangkan kewajiban suami memunuhi kebutuhan rumah tangga.11

Perjanjian perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut,  menghindari  perselisihan  harta  di  masa mendatang,  dan  mencegah  ketidakadilan  dalam pembagian harta bersama. Perjanjian ini dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama selain Islam. Bahkan, ada baiknya jika perjanjian ini juga disahkan oleh notaris.

Kedua, jika terjadi perceraian. Sedangkan di sisi lain, perkawinan sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan  harta  benda.  Maka,  istri  berhak  mengajukan gugatan  pembagian  harta  bersama.  Gugatan  ini  bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian di PA. Atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai.

Yang perlu diperhatikan adalah jika suami setuju bercerai namun, tidak setuju pembagian harta bersama, maka ini dapat menghambat proses perceraian. Sehingga, ada  baiknya  gugatan  harta  bersama  diajukan  setelah putusan cerai selesai. Namun, jika ingin menghemat biaya peradilan sebaiknya sudah ada kesepakatan antara suami istri mengenai pembagian harta bersama. Sehingga, gugatan dapat diajukan bersamaan.

Namun, kadangkala di sisi lain, istri berhadapan dengan suami yang mengatasnamakan harta bersama yang dibeli selama perkawinan berlangsung. Untuk itu, istri harus membuat foto copy setiap dokumen yang berkaitan  dengan  harta  bersama.  Seperti  sertifikat kepemilikan  tanah,  rumah,  mobil,  dan  kekayaan keluarga lainnya. Hal ini akan sangat membantu dalam proses peradilan. Atau jika istri belum juga memiliki dokumen  tersebut,  maka  hal  yang  dapat  dilakukan adalah menguasai secara fisik harta benda tersebut. Ini merupakan  strategi  agar  suami  yang  mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak suami.12

Selain beberapa hal di atas, para hakim juga harus melakukan  rekonstruksi  dan  dekonstruksi  terhadap pembaharuan hukum yang berkembang dewasa ini. Jika perceraian putus antara suami istri, maka hakim harus tegas memberikan putusan perceraian yang memberikan keadilan bagi istri. Terlebih bila istri yang mengambil alih pemeliharan anak, istri tidak bekerja, istri tidak berpenghasilan tetap dan harus mencukupi kebutuhan keluraga,  atau  istri  berperan  ganda domestik  dan publik selama  perkawinan  berlangsung,  maka pembagian harta bersama bukan lagi sama rata, tetapi sama adil. Boleh jadi istri mendapat dua per tiga dari harta bersama dan suami satu per empat. Hal ini demi kemaslahatan,  kesejahteraan,  dan  penghidupan  yang layak bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh suami.


PENUTUP

Kini,  sudah  saatnya  kita  menilik  hukum  yang berkeadilan bagi perempuan. Apalagi pasca perpisahan itu, anak-anak hidup bersama istri. Alangkah tidak adil dan  tidak  berkemanusiaan,  jika  suami  menguasai seluruh harta sedangkan istri dan anak dibiarkan miskin dan kelaparan.

Dalam al-Qurán (al-Nisa’, 4: 9) disebutkan: “Wal yakhsya  al-ladzina  lau  tarakuu  min  khalfihim dzurriyyatan dhi’afan khaafuu ‘alaihim fal yattaqullaha wal yaquuluu qaulan sadida” (Dan hendaklah orang- orang itu merasa khawatir, jika meninggalkan keturunan yang lemah (zurriyyatan di’afan) di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik”.  Di  sisi  lain,  Nabi  Muhammad  SAW  pernah bersabda:  “khiyarukum  khiyarukum  li  ahlihi”  (Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya” (HR. Ibnu Majah). Wallahu á’lam bi al-shawab.[]



Daftar Pustaka

1  Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 86 ayat 1
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1/1974), pasal 35 ayat 1 dan KHI psl 85
3   UUP  1/1974  pasal  36  ayat  1.  Lihat  juga,  Lembar  Info  Seri  45,‘’Pemisahan Harta dalam Perkawinan’’, LBH APIK Jakarta
4  KHI pasal 92
5  KHI pasal   91 ayat 1, 2, dan 3. Lihat juga, Lembar Info Seri 61,"Masalah Harta Bersama (Harta Gono Gini) dalam Hukum’’, LBH APIK Jakarta
6  UUP 1/1974 pasal 35 ayat 2
7  KHI pasal 87 ayat 2. Lihat juga, Lembar Info Seri 45, op.cit
8  KHI pasal 49
9 Subekti, ‘’Pokok-pokok Hukum Perdata’’, (Jakarta: Intermasa, 1985).
10  UUP pasal 29 dan KHI pasal 47 dan 50. Lihat juga, Lembar Info Seri 15, ‘’Perjanjian Perkawinan’’, LBH APIK Jakarta
11  KHI pasal 47 dan 48 ayat 1
12 Lembar Info Seri 61, op.cit.


Biodata Penulis

Fatimah, mojang Cianjur kelahiran 11 Januari 1983 ini  baru saja menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Tarbiyah UNISBA Bandung. Keterli- batannya dengan isu perempuan dimulai ketika diundang  menjadi  peserta  Program  Peng- kaderan Ulama Perempuan Wilayah Jawa Barat yang  diselenggarakan  Rahima.  Sebagai  putri  Kyai  yang memiliki sebuah pesantren di Cianjur, ia merasa mendapatkan secercah pencerahan ketika memperoleh tugas meneliti dan menulis topik tentang harta gono-gini di sebuah pengadilan agama di Cianjur.

Yulianti Muthmainnah,  lahir 17 Mei 1984. Lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN  Syarif  Hidayatullah  tahun  2005  ini banyak terlibat dalam pelatihan, penyusunan modul, dan aktif menulis artikel di jurnal dan media  massa  berkaitan  dengan  perempuan. Pengalamannya di bidang advokasi dibidang hukum  yang  memperjuangkan  hak  perempuan  ketika bergabung di LBH APIK Jakarta, PEKKA, Rahima dan Kapal Perempuan  saat  ini,  menjadikan  anak  Lampung  ini  tidak diragukan  lagi  sepak  terjangnya  di  bidang  hukum  dan perempuan.

 

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 20 Agustus 2010 22:17 )  

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

6-8 Nopember 2014 Evaluasi Guru Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas wilayah Jombang, Kediri dan Lamongan

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini31
mod_vvisit_counterKemarin1491
mod_vvisit_counterMinggu ini10149
mod_vvisit_counterBulan Ini28031
mod_vvisit_counterSemua1284666

Yang Online

Kami memiliki 27 Tamu online

Flag Contries

free counters