RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Wednesday
Sep 17th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Swara Rahima Tafsir Tafsir Edisi 10 : Partisipasi Politik Perempuan

Tafsir Edisi 10 : Partisipasi Politik Perempuan

E-mail Cetak PDF

Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi. Tugasnya memakmurkan bumi untuk kesejahteraan manusia.(Q.S. Al Baqarah, 30, Hud, 61). Ini adalah teks-teks suci yang mengisyaratkan keharusan manusia untuk berpolitik.Al Qurthubi menyatakan bahwa ayat dalam surah al Baqarah ini menunjukkan keharusan manusia mengangkat pemimpin pemerintahan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, menegakkan hukum dengan benar dan mewujudkan keadilan serta hal-hal penting lain yang diperlukan bagi kehidupan bersama. Ini semua merupakan urusan-urusan politik.

Dalam wacana Islam, politik (al siyasah) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (tadbir al syu-un al ‘ammah li mashalihihim fi al al ma’asy wa sa’adatihim fi al ma’ad). Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang.

Dalam wacana politik Islam klasik pula mengangkat pemimpin (nashb al Imam) adalah wajib dalam katagori fardh kifayah (kewajiban kolektif) atas dasar argumen agama dan pikiran rasional. Al Ghazali dalam Al I’tiqad fi al Iqtishad menyebut tugas ini sebagai sesuatu yang “dharuri” (keniscayaan) dalam kerangka berjalannya ajaran-ajaran Tuhan. Sementara al Mawardi menegaskan bahwa eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia (Al Ahkam al Sulthaniyah, 3). Sebagai keniscayaan kolektif, maka partisipasi politik dalam soal ini tidak menjadi keharusan setiap warga negara. Akan tetapi semakin banyak warga yang berpartisipasi di dalamnya, legitimasi kekuasaan menjadi semakin kuat dan relatif lebih menjamin stabilitas.

Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama menyangkut persoalan ini. Pertama siapa yang harus dipilih menjadi kepala negara (al Imam) dan siapa yang berhak memilihnya. Para ulama menyebut yang kedua sebagai ahl al halli wa al aqdi atau ahl al ikhtiar. Untuk kedua pertanyaan tersebut wacana politik Islam klasik lebih lanjut menyebutkan sejumlah persyaratan idealistik, dan seperti biasanya, ia muncul dalam pandangan yang beragam.

Partisipasi Politik Perempuan
Perempuan adalah makhluk Tuhan seperti juga laki-laki. Sebagai hamba Tuhan ia juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Perempuan untuk tugas-tugas itu tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan “al ahliyyah” atau kemampuan-kemampuan untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut. Tidak sedikit teks-teks suci menegaskan keharusan kerjasama laki-laki dan perempuan untuk tugas-tugas pengaturan dunia ini. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut al Qur-an saling bekerjasama untuk tugas keagamaan: menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemunkaran (kerusakan sosial). Teks-teks al Qur-an juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan politik tersebut.(Baca antara lain : Q.S. Ali Imran, 195, al Nahl, 97, al Taubah, 71). Beberapa ayat al Qur-an ini dan masih ada ayat yang lain cukup menjadi dasar legitimasi betapa partisipasi politik perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Partisipasi mereka menjangkau seluruh dimensi kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan -juga laki-laki- untuk menjalani peran-peran politik domestik maupun publik, untuk menjadi cerdas dan terampil. Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan yang ikut memainkan peran-peran ini bersama kaum laki-laki. Khadijah, Aisyah, Umm Salamah, dan para isteri nabi yang lain, Fathimah (anak), Zainab (cucu) Sukainah (cicit) adalah perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema-tema sosial dan politik bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejumlah “baiat” (perjanjian, kontrak) untuk kesetiaan dan loyalitas kepada pemerintah. Sejumlah perempuan sahabat nabi seperti Nusaibah bint Ka’b, Ummu Athiyyah al Anshariyyah dan Rabi’ bint al Mu’awwadz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan bersenjata melawan penindasan dan ketidakadilan. Umar bin Khattab juga pernah mengangkat al Syifa, seorang perempuan cerdas dan terpercaya, untuk jabatan manager pasar di Madinah.

Penyelewengan Partisipasi politik perempuan
Sayang dalam perjalanan sejarah politik kaum muslimin partisipasi politik perempuan mengalami proses degradasi dan reduksi secara besar-besaran. Ruang aktifitas perempuan dibatasi hanya pada wilayah domestik dan diposisikan secara subordinat. Pembatasan-pembatasan ini bukan hanya terbaca dalam buku-buku pelajaran, tetapi juga muncul dalam realitas sosial. Sejarah politik Islam sejak wafatnya nabi Muhammad dan masa khulafa al rasyidun sampai awal abad 20 tidak banyak menampilkan tokoh perempuan untuk peran-peran publik. Secara umum alasan yang digunakan bagi peminggiran sekaligus pemingitan perempuan ini adalah bahwa pada umumnya kaum perempuan dipandang sebagai pemicu hubungan seksual yang terlarang dan kehadiran mereka di tempat umum dipandang sebagai sumber godaan (dalam bahasa Arab sering disebut “fitnah”) dan memotivasi atau menstimulasi konflik sosial. Karena itu pemingitan perempuan merupakan suatu keharusan sebagai cara menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Persepsi-persepsi yang bersifat tendensius ini sebagian merujuk pada sumber-sumber otoritatif Islam yakni al Qur-an dan hadits nabi Saw yang dibaca secara harfiyah dan stagnan. Untuk kurun waktu yang panjang pandangan-pandangan interpretatif yang diskriminatif ini diterima secara luas bahkan oleh sebagian kaum muslimin hari ini (abad 20). Universitas Al Azhar, pernah mengeluarkan fatwa haram atas dasar syari’ah Islam bagi perempuan untuk memangku jabatan-jabatan publik (al wilayah al ‘ammah al mulzimah).(baca : Hukm al Syari’ah al Islamiyyah fi Isytirak al Mar’ah fi al Intikhab li al Barlaman dalam Al Harakat al Nisaiyyah wa Shilatuha bi al Isti’mar, hlm. 101). Said al Afghani dalam “Aisyah wa al Siyasah”, mengatakan : “al siyasah ‘ala al mar’ah haram shiyanah li al mujtama’ min al takhabbuth wa su-u al munqalab”(politik bagi perempuan adalah haram guna melindungi masyarakat dari kekacauan).(Hibbah Rauf Izzat, Al Mar’ah wa al ‘Amal al Siyasi Rukyah Islamiyah, 97). Al Maududi dari Pakistan dan Musthafa al Siba’i dari Siria dan sejumlah sarjana lain menyetujui pandangan ini. Al Siba’i mengatakan bahwa “Peran politik perempuan dalam pandangan Islam sangat dijauhi bahkan saya katakan diharamkan. Ini bukan karena ia tidak memiliki keahlian melainkan karena kerugian-kerugian sosialnya lebih besar, melanggar etika Islam dan merugikan kepentingan keluarga”. (Baca : Husein Muhammad dalam “Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi”, hlm 66-67).

Argumen mereka yang lain adalah bahwa tugas-tugas politik adalah sangat berat dan perempuan tidak akan mampu menanggungnya karena akal dan tenaganya dari “sono” nya memang lemah

Maka tidak aneh jika kita merasa kesulitan besar untuk mendapatkan pandangan Islam klasik yang memberikan kepada perempuan hak-hak politiknya, baik untuk jabatan anggota legislatif (parlemen) maupun eksekutif (khalifah, presiden, perdana menteri dan menteri). Untuk jabatan yudikatif, mayoritas ulama fiqh memberikan fatwa terlarang dipegang perempuan dan sebagian lagi memberikan batasan-batasan. Kesulitan yang sama juga berlaku bagi keabsahan perempuan untuk posisi peran penentu dalam wilayah domestik. Hampir tidak ditemukan sebuah pandangan keagamaan klasik dan kebudayaan lama yang memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Partisipasi perempuan dalam ruang ini juga dibatasi oleh kebaikan laki-laki. Budaya patriarkhis masih tetap saja dimapankan.

Pandangan yang berubah
Pandangan-pandangan keagamaan klasik di atas kini berhadapan dengan ruas-ruas modernitas yang terbuka lebar. Keterbukaan ruang bagi perempuan untuk mengikuti pendidikan sampai setinggi-tingginya telah melahirkan kemampuan-kemampuan (al ahliyah) mereka dalam segala urusan yang sebelumnya diklaim hanya menjadi milik laki-laki. Persepsi tendensius bahwa kaum perempuan kurang rasional, lebih emosional dan kurang kompeten menangani urusan domestik dan publik dibanding kaum laki-laki kini telah gugur dan tidak lagi populer. Kaum perempuan kini tengah bergerak merengkuh masa depannya dan mengubur masa lalu yang suram dan penuh nestapa.

Sejak awal abad 20 sejumlah negara Islam menggeliat menggugat otoritas patriarkhis. Pemingitan dan peminggiran perempuan dari ruang publik/politik disadari telah merugikan semua orang. Status perempuan dalam hukum pada akhirnya harus mengalami perubahan setahap demi setahap dan dari waktu ke waktu. Di mulai dari Kesultanan Turki Usmaniah (1917), Mesir (1920, 1927, 1979 dan 1985), Turki modern (1924), Irak (1959, 1963 dan 1986), Iran (1967, 1975 dan 1979), Yordania (1951 dan 1976), Sudan (1915, 1927, 1932, 1933, 1935, 1960 dan 1969), Tunisia (1956, 1957, 1964, 1966, 1981) dan Suriah (1953 dan 1975). Melalui amandemen dan revisi demi revisi atas UU di negara-negara tersebut, hak-hak perempuan mengalami kemajuan demi kemajuan. Perempuan-perempuan muncul dalam ruang-ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya berdampingan secara sinergis dengan kaum laki-laki. Meski masih belum cukup proporsional (adil) tetapi cita-cita perempuan untuk membangun masa depannya semakin terbuka lebar.

Perempuan Indonesia membangun masa depan
Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, status yang setara bagi perempuan dan peluang mereka dalam aktifitas-aktifitas politik sesungguhnya telah mendapat dasar yuridis dalam UUD 1945. Terlepas masih ada sejuta persoalan diskriminasi terhadap perempuan, sejumlah kemajuan atas status perempuan telah dicapai. Proses kemajuan bagi perempuan akan terus berlanjut.

Hal yang menarik dalam perhelatan politik akbar tersebut adalah bahwa keputusan politik di atas mendapat respon positif dari partai-partai politik peserta pemilu termasuk partai politik yang pada tahun 1999 pernah menolak presiden perempuan. Sungguh menakjubkan bahwa kebijakan affirmative action 30 % quota perempuan ini juga diterima tanpa resistensi dan tanpa perdebatan yang berarti bahkan oleh para ulama dan organisasi-organisasi keagamaan garis keras. Realitas ini sungguh berbeda dengan tradisi dan pikiran keagamaan yang selama ini mereka anut. Responsi dan akseptabilitas terhadap partisipasi politik perempuan tersebut diharapkan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat demi menarik dukungan kaum perempuan untuk sebuah kemenangan dalam perebutan kekuasaan, tetapi karena agama memang mengabsahkan ruang politik yang luas bagi perempuan.

Lagi-lagi kita tengah menyaksikan gerak kaum perempuan Indonesia membangun masa depannya untuk sebuah masa depan bangsa yang lebih adil. Kehadiran perempuan secara lebih massif dalam panggung politik struktural diharapkan akan mampu merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang dapat memberdayakan berjuta-juta kaum sejenisnya, menghapus kultur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap mereka yang masih terus berlangsung secara eskalatif baik di ruang keluarga maupun sosial. Kemampuan perempuan dalam kerja-kerja politik tersebut tentu akan diuji oleh sejarah. Dan bangsa Indonesia pasti berharap dengan optimis bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam porsi yang lebih besar pada wilayah ini akan memberi manfaat besar bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Kaum perempuan Indonesia dan kita semua harus mampu menjawab tantangan ini. Amin.]

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 11 Juni 2009 05:21 )  

Perpustakaan

Perpustakan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

28-31 Agustus 2014 Tadarus 7 Pengkaderan Ulama Perempuan di Klaten - Jawa Tengah

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini871
mod_vvisit_counterKemarin1362
mod_vvisit_counterMinggu ini3435
mod_vvisit_counterBulan Ini19000
mod_vvisit_counterSemua1206660

Yang Online

Kami memiliki 76 Tamu online

Flag Contries

free counters