RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Sunday
Oct 26th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Swara Rahima Khasanah Khazanah Edisi 36 : Polemik Tentang Kepemimpinan Perempuan

Khazanah Edisi 36 : Polemik Tentang Kepemimpinan Perempuan

E-mail Cetak PDF

Judul Buku      :  Fiqih Perempuan; Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer
Penulis            :  H. Moh. Romzi al-Amiri Mannan
Penerbit          :  Pustaka Ilmu Yogyakarta
Tahun Terbit    :  2011
Jumlah Halaman    :  251 halaman

Perempuan merupakan bagian dari kehidupan ini, yang selalu menjadi wacana yang  menarik untuk diperbincangkan. Diantaranya, adalah perbincangan seputar persoalan  kepemimpinan (imamah) perempuan.

Berbicara tentang kepemimpinan perempuan, mengingatkan kembali memori kita akan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-3 yang diprakarsai oleh MUI pada tanggal 3-7 Nopember 1998 di asrama haji Pondok Gede Jakarta. Kongres ini merekomendasikan bahwa kepala negara dan wakil kepala negara Republik Indonesia haruslah seorang laki-laki. Lalu timbullah pro kontra pendapat para kyai atau ulama’ tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin.

Kehadiran buku ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan pro- kontra kepemimpinan perempuan dalam wacana Islam, baik klasik maupun kontemporer. Buku ini ditulis oleh H. Moh. Romzi al-Amiri Mannan yang juga dikenal dengan sapaan akrabnya, Ramzi. Sebagai salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang juga berprofesi sebagai dosen di IAI Nurul Jadid, Kyai Romzi sangatlah mahir dalam kajian kitab kuning khususnya kitab fikih, karena beliau alumni hasil didikan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Buku fikih perempuan ini ditulis sebagai salah satu tugas akhirnya di Pendidikan Pascasarjana Universitas Darul Ulum Jombang di bidang konsentrasi Hukum Islam.

Kepemimpinan dalam istilah fikih siyasah dikenal dengan term al-khilafah dan al-imamah (h.1), pemimpin yakni imam. Pemimpin yang dimaksud oleh penulis disini adalah ”orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.” Dari definisi pemimpin ini, seakan-akan tidak ada perbedaan jenis kelamin untuk seorang pemimpin. Namun penulis  dalam buku ini hendak mengupas pro kontra kepemimpinan perempuan dalam bingkai fikih klasik dan kontemporer.

Tesis dari buku ini menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi kepala negara atau pemegang kebijakan tunggal, tapi perempuan boleh menjadi pemimpin dalam lingkup yang lebih kecil seperti menjadi anggota DPR, MPR, ataupun kepala madrasah.  Argumen yang dikemukakan Ramzi  mengacu pada al-Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 34, yang menurut Muhammad Rasyid Ridha ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Oleh karena laki-laki lebih baik dan lebih utama dari perempuan makanya kenabian dikhususkan bagi kaum laki-laki.  Dalam buku ini, penulis mementahkan tafsir yang dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang kepemimpinan.

Dilihat dari isinya, buku ini terbagi kedalam empat bagian. Bagian pertama, buku ini akan mengupas tentang isu-isu imamah dalam fikih klasik dan kontemporer. Di dalamnya dibahas tentang makna imamah versus khilafah. Dan bagaimana dalil pro kontra tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hukum kepemimpinan perempuan tersebut.

Bagian kedua dari buku ini yakni kepemimpinan dalam konteks global. Berawal dari makna kepemimpinan kemudian jenis-jenis kepemimpinan baik parlementer maupun presidensil dan dilanjutkan dengan syarat-syarat kepemimpinan, perempuan dan kepemimpinan (kedudukan perempuan pra Islam), persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan dan kepemimpinan negara dalam tinjauan ushul fiqh.

Bagian ketiga dari buku yaitu prasyarat keabsahan perempuan menjadi kepala negara, dalam bagian ini sangatlah menarik tema-tema yang dibahas didalamnya. Karena terkait dengan dalil yang membolehkan dan melarang perempuan menjadi kepala negara, dan pernyataan hadis Nabi bahwa suatu kaum yang dipimpin perempuan tidak akan bahagia. Selain itu, dalam bagian ini juga diungkap tentang fakta sejarah keterlibatan perempuan dalam dunia politik seperti berkuasanya ratu bernama Shajarah al-Durr dari Dinasti Mamalik, kepemimpinan Ratu Balqis di negeri Saba’ dan beberapa kepala negara perempuan di sejumlah negeri muslim yakni Benazir Bhuto di Pakistan dan Begum Khalida Zia di Bangladesh. Namun menurut penulis buku ini,  kenyataan di atas harus dipandang sebagai penyimpangan, karena sebuah kenyataan bukanlah hukum, apalagi bila kenyataan itu bertentangan dengan hukum  itu sendiri.

Bagian keempat merupakan bagian penutup, bagian ini dapat ditarik kesimpulan terkait dengan wacana pro kontra perempuan menjadi kepala negara dalam wacana Islam klasik dan kontemporer. Menurut kelompok pesimistis dari kalangan ulama’ klasik seperti Ali al-Shabuni, Ibn Kathir, Musthafa al-Shiba’i, Ibn Hazm al-Juwaini, mereka menagatakan bahwa wajib bagi laki-laki sebagai pemimpin baik dalam bidang domestik maupun publik. Hal ini memunculkan perdebatan yang sangat panjang mengenai perempuan menjadi kepala negara. Sementara ulama’ kontemporer berbeda pandangan, di antaranya Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili, Abu al-A’la al-Maududi, mereka membolehkan perempuan menjadi pemimpin tetapi hanya dalam lingkup legislatif seperti DPR, MPR, Hakim, mufti dan juga mujtahid perempuan. Namun pemahaman kelompok optimistis lebih didominasi dengan pemahaman takwil (hermeneutik) bukan pemahaman zhahir (teks) sebagaimana dianut ulama’ klasik.

Penulis disini mencoba mengkomparasikan antara dua pendapat di atas. Namun kecenderungan penulis terletak pada pendapat ulama’ kontemporer, sehingga penulis masih mengkotak-kotakan antar wilayah laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan yang bisa diambil ketika membaca buku ini adalah bahwa buku ini memberikan khazanah keilmuan kepada kita semua, sehingga kita tahu akan pemikiran ulama’ klasik dan modern tentang kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara. Namun penulis masih belum menanggalkan baju “laki-laki”nya sehingga penulis berpendapat bahwa ranah domestik itu merupakan milik perempuan dan wilayah publik adalah milik laki-laki. Begitu juga dengan masalah kepemimpinan perempuan, penulis terlalu kaku dalam memaparkan pendapatnya, padahal konteks saat ini sudah berbeda dengan konteks zaman dulu. Perempuan bisa saja menjadi pemimpin asalkan dia memiliki kemampuan dan keahlian untuk memimpin. Bukankah sejarah telah membuktikan bahwa banyak pemimpin perempuan yang adil dan berhasil mensejahterakan warganya? Wallahu a’lam bi al-shawab. [](Raudlatun Miftah)




Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 Oktober 2011 05:09 )  

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

28-31 Agustus 2014 Tadarus 7 Pengkaderan Ulama Perempuan di Klaten - Jawa Tengah

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini46
mod_vvisit_counterKemarin1209
mod_vvisit_counterMinggu ini7765
mod_vvisit_counterBulan Ini28167
mod_vvisit_counterSemua1249526

Yang Online

Kami memiliki 37 Tamu online

Flag Contries

free counters