RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Tuesday
Sep 02nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Swara Rahima Info Soal Status Anak di Luar Nikah, Jika Bisa Memilih dari Siapa Kita Lahir : Info Edisi 38

Soal Status Anak di Luar Nikah, Jika Bisa Memilih dari Siapa Kita Lahir : Info Edisi 38

E-mail Cetak PDF

Pada tanggal  12 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan tentang status  anak di luar nikah. Putusan ini mengubah pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya tidak mengakui anak di luar nikah. MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Sebelum MK mengeluarkan putusan, anak di luar nikah hanya bisa terkait dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah sirri atau pun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir hingga warisan.

Dalam pertimbangannya, MK menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Itu juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal dia tidak bersalah atas kelahirannya. Setiap bayi memang dilahirkan dalam keadaan suci.

Jika ditilik lebih lanjut, konsekuensi putusan ini meliputi empat hal. Pertama, status nasab (bin/binti) anak tersebut beralih kepada ayahnya. Kedua, hubungan mahram  dalam hal dimana anak tersebut berjenis kelamin perempuan. Ketiga, status perwalian ketika kelak anak perempuan di luar nikah melangsungkan perkawinan, maka ayahnya yang berhak dan berkewajiban menjadi wali. Keempat, perolehan harta warisan layaknya anak sah.
Sebenarnya apa yang diputuskan oleh MA tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hanifah dalam memaknai surat Annisa’ ayat 23.  Sebagaimana yang difirmankan oleh  Allah swt.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ.....................dst.
Artinya :
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,…..dst. “

Ayat tersebut menjadi dasar untuk mengharamkan menikahi beberapa perempuan yang termasuk di dalamnya adalah ‘bintu’. Dalam penjelasannya Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa Bintu dalam ayat tersebut termasuk juga anak yang terlahir dari hubungan yang belum sah menurut agama, anak itu tetap mendapatkan hak-haknya. Hal ini pastinya berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i bahwa kata makna bintu yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak yang terlahir dari hubungan yang sah menurut syara’.

Mengapa terjadi perbedaan maksud antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i?  Akar permasalahannya adalah bahwa siapakah yang disebut oleh ‘anak’. Setidaknya ada dua pengertian yang pertama: makna bahasa yaitu seseorang yang terlahir (terbuat) dari sperma laki-laki secara mutlak. Kedua: makna hakiki syar’i yang mana hanya khusus pada seseorang yang terlahir dari hasil pernikahan yang sah secara syar’i. Imam Syafi’i sendiri memilih yang kedua dalam pemaknaan seorang anak dan oleh Imam Abu Hanifah mengikuti makna yang pertama yakni makna bahasa.

Putusan itu keluar setelah adanya pengajuan judicial review oleh Machica Mukhtar, Machica adalah perempuan yang dinikahi secara siri  oleh Moerdiono seorang mantan menteri pada era presiden Soeharto. Terlahir dari pernikahan keduanya seorang anak bernama M. Iqbal Ramadhan, tapi tidak diakui Moerdiono.

Terlepas dari semuanya, kita patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh MK melalui putusannya. Karena tidak ada satupun bayi yang lahir di dunia ini dapat memilih terlahir ibu yang menikah secara sah, siri, atau dari orang tua yang tanpa hubungan pernikahan. Anak-anak yang lahir dari sebuah hubungan dari sepasang lelaki dan perempuan,  punya hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Ini bukan lagi membicarakan ‘boleh dan tidak’ atau ‘halal dan haram’-nya sebuah ikatan, akan tetapi hal yang lebih manusiawi, yakni tetang kehidupan layak bagi semua anak tak berdosa  yang lahir di bumi ini.{} Nurkhayati Aidah ; diolah dari berbagai sumber.



 

Perpustakaan

Perpustakan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

28-31 Agustus 2014 Tadarus 7 Pengkaderan Ulama Perempuan di Klaten - Jawa Tengah

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini315
mod_vvisit_counterKemarin963
mod_vvisit_counterMinggu ini1278
mod_vvisit_counterBulan Ini1278
mod_vvisit_counterSemua1188939

Yang Online

Kami memiliki 23 Tamu online

Flag Contries

free counters