RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Thursday
Apr 02nd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Suplemen

Suplemen

Talak dan Problematikanya di Masyarakat : Suplemen Edisi 38

Mukaddimah
“Jika Tuhan menciptakan alam karena ingin melihat citra dirinya, maka perempuan adalah citra  ideal cinta Tuhan untuk kehidupan. Dan perkawinan adalah sudut  ‘ruang’ dari alam ini yang penuh dengan cinta  untuk perempuan dan laki-laki sama-sama melakukan  pendakian menuju hakekat   kehidupan.” (Penulis)
Indah, penuh suka cita, dan  harapan-harapan yang berbunga, itulah mestinya sebuah perjalanan perkawinan  oleh suami dan istri. Seperti tujuan pernikahan dalam Islam yaitu menciptakan keluargacsakinah, mawaddah, wa rahmah. Tujuan tersebut dapat diartikan sebagai sarat muatan nilai-nilai kemanusiaan, spiritual dan ketuhanan.

Kemanusiaan dalam konteks perkawinan ini bermakna bahwa perkawinan adalah  untuk melanjutkan kekhalifahan manusia di muka bumi, dengan menjamin berlangsungnya  reproduksi manusia beserta nilai-nilai kemanusiaan yang secara terus menerus dijaga dalam sebuah tatanan keluarga untuk membuat sejarah.

Secara spiritual hubungan  suami dan istri tentu saja tidak hanya dinilai secara nilai-nilai material, tetapi lebih tinggi sebagai tujuan  spiritual dalam rangka membangun keluarga dimana  rumah kemudian menjadi “surga” dalam pengertian spiritual (penuh cinta kasih, tentram, bahagia dan  penuh rasa syukur, dan sebagainya sebagai kekayaan hati).

Sedangkan nilai-nilai ketuhanan dalam institusi perkawinan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat hubungan antara manusia dengan manusia tetapi tumbuh subur di dalamnya untuk menegakkan tauhid. Keimanan dan Ketaqwaan hadir dalam setiap ruang  “keluarga” dan  Tuhan sebagai orientasi dalam setiap sisi  kehidupan dalam perkawinan.
Namun seiring dengan perjalanan waktu, dengan seribu satu masalah keluarga, perkawinan sering berakhir dengan perceraian. Rajutan cinta kasih yang dipupuk, perlahan-lahan menjadi pudar dan terkoyak.

Fenomena Perceraian di Indonesia :  Refleksi atas  Kompleksitas Persoalan Keluarga
Terdapat sebuah hadis yang sangat popular mengenai soal talak atau perceraian ini. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud (2/255) dan Ibnu Majah (1/650) dari Abdullah bin ‘Umar. Hadis tersebut berbunyi  :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ

“Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian (thalaq).”

Namun rupanya banyak yang masih tidak menyadari pesan di balik hadis ini. Mengingat,  meskipun “dibenci” tetapi dianggap perkara halal, perceraian seringkali masih dilakukan. Badilag Mahkamah Agung mencatat bahwa selama periode 2005-2010 terjadi peningkatan angka perceraian nasional hingga 70 persen. Dari angka tersebut tiga daerah dengan angka perceraian tertinggi adalah Bandung sejumlah 84.084 perkara naik sebanyak 100 persen dari tahun sebelumnya 37.523, Surabaya sebanyak 68.092 perkara naik 9 persen dari tahun sebelumnya 63.432, dan Semarang sebanyak 54.105 perkara meningkat sebanyak 17 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 47.592 perkara.

Data Yurisdiksi Mahkamah Syar’iyyah Propinsi /Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia pada tahun 2010 diperoleh jumlah angka perceraian sebesar 284.379 kasus.  Dari kasus ini sebanyak 94.099 (29,33%) adalah kasus cerai talak (perceraian yang dilakukan atas  inisiatif suami/laki-laki) dan 190.280 (59, 32%) merupakan kasus cerai gugat (perceraian yang dilakukan atas inisiatif istri/perempuan) .

Begitu banyaknya jumlah cerai gugat menunjukkan bahwa selain perempuan mulai melihat bahwa ranah hukum adalah cara untuk mengakhiri perkawinan; juga dapat dimaknai bahwa banyak perempuan yang selama ini hidup dalam situasi perkawinan yang tidak sehat. Meskipun perempuan harus menanggung resiko kehilangan nafkah pasca perceraian akibat konsekuensi hukum  yang berbeda atas perkara  cerai talak dan cerai gugat.

Alasan terjadinya perceraian itu juga sangat beragam. Di antara  adalah poligami  (1.389 kasus), kawin paksa (2.185 kasus), penelantaran karena alasan ekonomi (67.891 kasus), tidak ada tanggung jawab (78.407 kasus), kawin di bawah umur (550 kasus), menyakiti jasmani (2.191 kasus), menyakiti mental (560 kasus).  Berbagai alasan ini memiliki dimensi yang sangat kuat dalam konteks Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dan kasus perceraian berdimensi KDRT ini akan menjadi lebih tinggi manakala kita memasukkan beberapa alasan lain yang tidak eksplisit seperti adanya gangguan pihak ketiga (20.199 kasus) dan tidak ada keharmonisan (91.841 kasus).   Hal ini senada dengan data Catatan Akhir Tahun 2007 Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus KDRT menjadi kasus tersembunyi dalam perkara gugat cerai.

Sementara itu, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, mencatat jumlah pasangan suami-istri bermasalah yang datang meminta nasihat ke Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perwakinan (BP4) DKI Jakarta yang cukup tinggi. Pada tahun 2008 mencapai 2.519 pasangan, dan yang bisa didamaikan kembali 1.600 pasangan atau berkisar 64 persen. Dan sisanya sekitar 873 pasangan atau sekitar 36 persen tetap ke Pengadilan Agama untuk bercerai.

Perempuan dan anak sesungguhnya adalah korban dari situasi perceraian.  Dari 2.518 kasus perceraian yang dilaporkan kepada Komnas anak pada 2011, sebanyak 2.113 kasus perceraian berpisah dari perkawinan tercatat, 225 dari perkawinan menurut ketentuan agama, 24 dari perkawinan menurut ketentuan adat, dan sebanyak 156 kasus dari perkawinan tidak tercatat. Bahkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat dari 3.896 anak yang terpaksa terpisah dari pengasuhan salah satu orang tuanya karena kasus perceraian, diantaranya terdapat 249 anak yang tidak diakui oleh ayahnya. Secara lebih detail diungkapkan bahwa sebanyak 159 anak bahkan tidak mendapatkan akta lahir.

A.    Latar Belakang Terjadinya Perceraian
Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Dengan ini tujuan pernikahan adalah agar membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sehingga perceraian sebenarnya menjadi solusi yang jauh dari tujuan pernikahan tersebut.Oleh karena itu, dalam penjelasan umum pasal 4 poin a dinyatakan suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.Hal ini merupakan keharusan  fundamental karena dengan saling membantu dan melengkapi akan tercipta keluarga yang harmonis dan penuh kebersamaan, sehingga antara suami dan isteri memiliki persamaan dalam menjalankan fungsinya yang esensial dalam rumah tangga.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan.

1.    Terjadinya nusyuz dari pihak isteri
Dalam menghadapi hal ini, maka ada beberapa petunjuk yang dilakukan

  • Suami menasehati isteri mengenai dampak positif dan negatif dari tindakanya dan jika seandainya terjadi perceraian.
  • Suami memisahkan tempat tidur dengan isteri (Wahjuruhunna fil madoji’i) akan tetapi tetap dalam satu rumah, atau dengan cara memalingkan wajah dan membelakangi mereka.Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dalam kesendirianya itu ia memikirkan dampak dari perbuatannya.
  • Apabila kedua tahap tadi sudah dilakukan akan tetapi isteri tidak berubah untuk nusyuz, maka langkah ketiga adalah memberi pelajaran, yang dalam perintah al-qur’an adalah memukul (wadhribuuhunna) mereka, akan tetapi mufasir mentafsirkan agar tidak memukul dengan menyakitkan dan melukai.

2.    Terjadinya nusyuz dari pihak suami
Dalam Al-qur’an terdapat keterangan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami nusyuz seperti acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya,karenanya taklik talak yang sering dicatat dan dilakukan dalam setiap akad nikah merupakan perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan perkara yang akan terjadi kemudian apabila suami melakukan nusyuz.
Dalam hal taklik talak atau mengadakan perjanjian perkawinan ini ada beberapa pendapat, diantaranya:

  • Menurut Al-Qur’an berupa anjuran dengan kata-kata, yang dalam bahasa al-Qur’an adalah: seyogyanyalah diadakan perjanjian dan perjanjian adalah baik.
  • Menurut hukum fiqh adalah boleh, karena pada prinsipnya segala sesuatu adalah boleh (ibahah) terkecuali ada dalil yang melarangnya.
  • Di Indonesia taklik talak itu selalu dimuat dalam buku atau perjanjian nikah.

Dengan demikian, adanya taklik talak adalah dalam rangka menyelesaikan masalah apabila suami melakukan nusyuz.

3.    Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami dan isteri, yang dalam al-qur’an disebut syiqaq.
Dalam hal ini penunjukan hakam dari kedua belah pihak diharapkan dapat menciptakan perdamaian dan perbaikan diantara keduanya.

4.    Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau fakhisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Li’an sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya, karena akibat li’an adalah terjadinya talak bain kubra.

Sejarah Hukum Talak
Syari’at talak bukan hanya datang ketika masa nabi Muhammad, akan tetapi jauh sebelum itu hukum talak sudah dikenal. Hal ini berdasarkan kisah pada masa nabi Ibrahim a.s, ketika nabi Ibrahim a.s mengunjungi Nabi Ismail a.s dirumahnya (di Makkah) saat itu Isma’il kebetulan tidak ada dirumah, yang ada hanya isterinya.Isteri nabi Isma’il tampaknya tidak begitu senang dengan kedatangan ayah mertuanya (Ibrahim), hal ini di indikasikan dengan sikapnya yang tidak baik kepada nabi Ibrahim.Melihat tingkah menantunya seperti itu Nabi Ibrahim memohon kepada menantunya untuk menyampaikan pesan kepada Isma’il yaitu agar Nabi Isma’il menggantikan tiang pintu rumahnya. Nabi Isma’il yang cerdas faham akan kalimat-kalimat bersayap (majaz), sangat faham maksud dari ayahnya, yaitu agar  Isma’il menceraikan isterinya dan kemudian menikah lagi dengan perempuan lain yang lebih baik akhlaknya.  Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwa talak sudah dikenal sebelum zaman Nabi Muhammad S.A.W. sehingga talak bukanlah disyari’atkan hanya pada kerasulan  Muhammad, melainkan nabi hanya meneruskan dengan melakukan beberapa perbaikan.

Dalam hukum Romawi kuno dan agama nabi Musa dikenal juga talak, meskipun para penganut Kristen mengharamkan talak.Menurut undang-undang Romawi kuno, talak dibolehkan manakala dilakukan atas persetujuan suami istri, atau atas kemauan sepihak dari suami.Dalam agama Yahudi, suami boleh menceraikan istrinya meskipun hanya karena hal yang sepele saja. Istri yang ditalak tidak boleh kembali kepada suaminya, jika istri yang telah diceraikan itu pernah hidup bersama laki-laki lain, suaminya yang pertama tidak boleh lagi menikah dengan mantan istrinya itu meskipun sang mantan istri telah berpisah dari “suami keduanya”.

Pengertian dan Macam-Macam Talak
Talaq menurut bahasa berasal dari kata ithlaqha yang berarti : melepas dan meninggalkan. Sedangkan menurut Istilah, seperti yang diungkapkan Al-jaziri, Talak adalah melepaskan ikatan (Hall Al-Qaid) atau dapat juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.

Adapun pembagian talak, ada dua bagian : Pertama, Talak Raj’i, yaitu talak yang tidak mencabut semua hukum nikah, bahkan hubungan perkawinan masih dipandang ada selama iddah belum berakhir, sehingga suami memiliki hak untuk mengembalikan isteri yang ia ceraikan ke dalam hubungan suami isteri tanpa melalui akad yang baru semasih hal itu berdasarkan kerelaan isteri tersebut. Kedua, Talak Ba’in, talak raj’i akan berbalik menjadi thalak ba’in manakala masa iddahnya sudah selesai, adapun talak  ini ada dua; thalak ba’in sughra dan thalak ba’in kubra. Talak bain sughra ialah talak yang terjadi dari thalak yang pertama, atau thalak yang kedua, yang tidak dilakukanruju’, sehingga si suami setelah talak tersebut tidak dapat mengembalikan isteri yang telah dia talak kecuali dengan akad yang baru dan mahar. Ini adalah talak yang terjadi sebelum persetubuhan, atau talak berdasarkan harta, atau talak dengan sindiran menururt mazhab hanafi.Atau talak yang dijatuhkan oleh qadhi, bukan karena suami tidak memberikan nafkah, atau karena sebab iilaa’.Sedang Talak ba’in kubra ialah talak yang terjadi sesudah talak ketiga. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk kembali kepada isterinya dan tidak boleh nikah kembali, kecuali setelah isteri kawin dengan laki-laki yang lain (muhallil) yang merupakan perkawinan yang sah.

Mengenai batasan talak raj’i dan talak ba’in para fuqaha memiliki pendapat yang berbeda-beda, misalnya mazhab Hanafi berpendapat setiap talak adalah talak raj’i kecuali talak yang dilakukan sebelum persetubuhan dan talak dengan  iwadhi’ harta, serta talak dengan sindiran yang digandengkan dengan lafal yang menunjukan kerasnya, kuatnya, atau ba’inunah, dan pengharaman, serta talak yang melengkapi talak tiga. Suatu talak merupakan talak raj’i jika seperti yang berikut :

  1. Talak yang di ucapkan dengan ucapan yang terang-terangan setelah persetubuhan yang hakiki, dengan lafal yang terdiri dari materi talak atau pentalakan yang tidak digandengkan dengan kompensasi, juga bukan dengan jumlah tiga, juga tidak disifati dengan sifat keras, atau kuat, atau ba’inunah atau yang sejenisnya.
  2. Talak secara sindiran setelah persetubuhan yang tidak memiliki makna keras dan bainunah. Misalnya ucapannya “Jalanilah masa iddah”,”Bebaskanlah rahimmu” atau “Kamu sendirian” maka dengan berbagai lafal ini jatuh talak satu raj’I, jika suami berniat talak.
  3. Talak yang dijatuhkan oleh qadhi akibat suami tidak memberikan nafkah. Akibat illa’ maka talak yang pertama adalah talak raj’I karena kemampuan suami untuk memberikan nafkah dapat diprediksikan kapan saja. Talak yang kedua juga merupakan talak raj’i karena suami dapat kembali menggauli istrinya.


Akan tetapi talak menjadi baa’in pada yang berikut ini :

Pertama, talak baa’in shughra :

  1. Talak yang terjadi sebelum persetubuhan yang bersifat hakiki atau setelah terjadi khalwat yang benar-benar shahih. Talak yang pertama adalah talak baa’in karena talak ini tidak mewajibkan iddah dan juga tidak menerima rujuk, dengan dalil firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.(al-Ahzab:49)
  2. Talak yang bersifat sindiran yang digandengkan dengan sesuatu yang menunjukan kekerasan, kekuatan, atau ba’inunah maksudnya, sesungguhnya setiap talak yang dijatuhkan dengan sindiran jika diniatkan talak, selain ketiga lafal yang tadi telah disebutkan (beriddahlah kamu, bersihkanlah rahimmu, kamu sendirian) merupakan talak satu baa’in, meskipun dia berniat dua. Karena tidak ada tanda-tanda bagi jumlah dua pada lafal, maka ditetapkan yang paling rendah yaitu satu.
  3. Talak berdasarkan ‘iwadh harta. Jika seorang laki-laki dikhulu’ oleh istrinya, atau dia talak istrinya dengan ganti harta; karena khulu’ dengan iwadh harta adalah talak menurut pendapat mereka. Ini adalah talak baa’in karena yang dituju adalah agar istri memiliki perkara talak dirinya, dan mencegah suami untuk merujuknya. Tujuan ini tidak dapat tercapai kecuali dengan talak baa’in.
  4. Talak yang dijatuhkan oleh qadhi bukan karena sebab suami tidak memberikan nafkah atau karena sebab iilaa’. Hanya saja yang menjadi sebab adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau akibat kerenggangan ikatan suami-istri. Atau akibat mudharatnya istri dengan ketidakberadaan suami atau tertawannya suami karena pengaduan istri kepada pengadilan dilakukan hanya untuk menghilangkan kerugian dari dirinya, dan menentukan nasib perkawinan. Dan maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak baa’in.


Kedua, talak ba’in kubra:
1.    Yaitu talak tiga.
2.    Adanya Isyarat yang menunjukan bilangan talak. 

Adapun pembagian talak menurut waktu jatuhnya talak terbagi kepada; munjiz, mudhaf, dan mu’allaq :

Pertama, talak munjiz adalah talak yang yang bersifat langsung, sehingga waktu jatuhnya talak pada saat itu juga.Misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya “kamu tertalak” atau “aku talak kamu” hukumnya jatuh pada saat itu juga. Berbagai dampaknya akan langsung dilaksanakan oleh suami semasih suami dan istri tersebut adalah orang yang mampu dan bisa menjatuhkan atau dijatuhkan talak.

Kedua, talak mudhaf (yang disandarkan) yaitu talak yang terjadinya disandarkan  kepada waktu dimasa yang akan datang. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya “kamu tertalak besok” atau “kamu tertalak pada permulaan tahun ini”. Waktu jatuhnya  talak tersebut adalah ketika datang pada waktu yang disandarkan tersebut, jika istri adalah orang yang dapat dijatuhkan talak pada masa tersebut. Dan si suami merupakan orang yang mampu menjatuhkannya karena dia telah berniat menjatuhkannya sejak beberapa waktu, bukan pada masa sekarang ini.Ketika suami mengucapkan “kamu tertalak besok” maka talak jatuh pada bagian pertama dari waktu besok, yaitu terbitnya fajar.

Ketiga talak mu’allaq yaitu talak yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu yang dimasa akan datang dengan menggunakan ta’lik atau syarat, seperti jika, apabila, seandainya, dan sejenisnya. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya “jika kamu keluar tanpa izinku maka kamu tertalak” atau “Apabila kamu bertemu dengan si fulan tanpa izinku maka kamu akan tertalak”.Ta’liq ini dinamakan sumpah sebagai kiasan karena ta’liq pada hakikatnya adalah syarat dan balasan, maka penyebutannya sebagai sumpah merupakan sebuah kiasan, karena di dalamnya terdapat makna kausalitas (sebab-akibat).Ta’liq ini dapat berupa lafal, yaitu ucapan yang disebutkan alat syarat di dalamnya secara terang-terangan, seperti jika atau apabila. Ta’liq ini dapat juga berupa maknawi yang tidak disebutkan alat syarat di dalamnya secara terang-terangan, akan tetapi alat ini ada pada segi makna. Misalnya suami mengucapkan “ Aku harus menjatuhkan talak jika aku melakukan ini” atau “Aku diharuskan menjatuhkan talak jika aku tidak melakukan hal ini”. Maksud yang dikandung oleh ta’liq semacam ini berdasarkan tradisi adalah kelaziman jatuhnya talak jika perkara yang disumpahkan terjadi, dan atau tidak terjadi.

Jumlah Talak
Jumlah talak adalah satu, dua dan tiga. Jika talak muncul dengan ucapan saja, seperti misalnya seorang suami berkata, “Aku ceraikan kamu”, atau “kamu tertalak”, maka terjadi talak satu sebagai aplikasi dari maksud yang dikandung oleh ucapan menurut mazhab Hanafi dan terjadi apa yang dia niatkan menurut jumhur fuqaha.

Pada masa jahiliyah, talak belum terikat dengan jumlah dan aturannya.Dulunya seorang laki-laki menceraikan istrinya sesuai dengan yang dia kehendaki. Perempuan tersebut menjadi istrinya kembali jika dia merujuknya pada masa iddah, sekallipun dia menceraikannya seratus kali atau lebih, hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah r.a. Akan tetapi dengan apa yang sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an maka talak hanya terbatas pada jumlah tiga saja, sebagamana firman Allah s.w.t :

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (al-baqarah: 229) Ayat ini menunjukan bahwa jumlah talak ada tiga, diberikan hak bagi suami untuk merujuk istrinya setelah talak pertama dan kedua.Dengan ketentuan ini, Islam melindungi perempuan dari kemudharatan yang dapat mengenainya.

Hukum Talak
Mazhab Hanafi berpendapatbahwa penjatuhan talak hukumnya boleh  berdasarkan kemutlakan Al-Qur’an, seperti firmannya “ Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”(At-Thalaq:1)

  1. Haram jika suami ketika mentalak isterinya akan terjerumus kedalam perzinahan karena ketergantungan kepada isterinya. Dan talak bid’i, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dipergauli.
  2. Makruh hukumnya jika ia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan.
  3. Wajib hukumnya ketika ia mengetahui bahwa keberadaan isteri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya.
  4. Sunnah hukumnya ketika istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh kedalam perbuatan yang haram jika terus bersamanya. Talak menjadi sunah ketika istri lalai dalam memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan suami tidak memungkinkan untuk memaksa istrinya melaksanakan hak-hak tersebut. Ketika hubungan suami-istri berada pada kondisi terjadinya perselisihan yang mengakibatkan keretakan rumah tangga, maka demi menghilangkan keburukan talak hukumnya sunah dalam kondisi seperti ini.

Dampak penjatuhan talak memberikan efek hukum. Talak raj’i dan talak ba’in bersatu dalam beberapa hukum, yaitu:
a.    Kewajiban untuk memberikan nafkah bagi isteri yang ditalak pada masa iddah.
b.    Ditetapkannya nasab anak yang dilahirkan oleh isteri yang ditalak kepada suami yang mentalak.
c.    Perkawinan si istri yang kedua dengan suami yang lain menghilangkan jumlah talak yang terjadi antara dia dengan suami pertama, menurut mazhab hanafi dan Abu Yusuf, apakah ini talak tiga ataupun talak selain yang tiga. Sedangkan fuqaha yang lainnya berpendapat, perkawinan ini hanya menghilangkan talak tiga saja tanpa talak yang lainnya.

Adapun mengenai talak raj’i para fuqaha sepakat bahwa talak raj’i memiliki beberapa dampak, yaitu :
1.    Mengurangi jumlah talak. Sehingga ketika suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, berarti ia masih memiliki sisa dua talak, dan jika menjatuhkan talak yang lain, berarti ia masih memiliki satu talak.
2.    Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa iddah. Sehingga ketika suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, dan iddahnya terhenti tapa merujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah.
3.    Kemungkkinan  untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, memilliki hak untuk merujuk kembali istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha.
4.    Istri yang ditalak raj’I dapat terkena talak yang lain, atau zhihar, atau iilaa’, dan laknat si suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha.
5.    Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi’i. Menurut mazhab syafi’i dan maliki diharamkan melakukan persetubuhan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raj’i dan yang lainnya. Bahkan sama halnya hanya memandang dengan tanpa syahwat, karena talak ini adalah perpisahan bagaikan halnya talak baa’in.

Adapun dampak dari talak ba’in sughra adalah :
1.    Hilangnya kepemilikan dengan hanya sekedar terjadinya talak bukannya penghalalan. Diharamkan melakukan persetubuhan secara mutlak dan khlawat setelah terjadi talak. Tidak bisa merujuk istri kecuali dengan akad baru
2.    Berkurangnya talak yang dimiliki oleh suami.
3.    Halal mahar yang ditangguhkan kepada salah satu dari dua masa yaitu kematian dan talak dengan hanya sekedar terjadinya talak.
4.    Terhalangnya hak untuk saling mewarisi diantara suami-istri. Jika salah satu suami-istri meninggal dunia pada masa iddah maka pihak yang lain tidak mewarisinya karena talak baa’in menghentikan ikatan suami istri dengan hanya sekedar jatuhnya ucapan talak. Kecuali jika talak terjadi pada masa sakit parah, dan ada indikasi yang menunjukan bahwa si suami bermaksud menghalangi istrinya dari warisannya. Menurut jumhur yang selain mazhab syafi’i si istri mendapatkan warisan, jika si suami meninggal dunia pada masa iddah.

Hukum  talak bain kubra :
Talak ba’in kubra sama dengan talak ba’in sughra, kecuali :
Pertama, Pada talak bain kubra tidak ada kesempatan setelahnya untuk menjatuhkan talak yang lain.
Kedua, Istri pada talak ba’in kubra tidak dapat kembali kepada suaminya yang pertama sebelum ia menikah kembali dengan suami yang lain.

Rukun Talak
Menurut mazhab Hanafi rukun talak adalah lafal yang menjadi dilalah bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Menurut mazhab maliki rukun talak ada empat; pertama mampu melakukannya, maksudnya orang yang menjatuhkannya yang terdiri dari suami, wakilnya, atau walinya..Kedua maksud, artinya adalah maksud ucapan dengan lafal yang terang-terangan, sindiran yang jelas meskipun sebenarnya tidak memiliki niat untuk memutskan perkawinan.  . Ketiga objek, adalah perkawinan yang ia miliki, karena tidak sah talak jika tidak di awali dengan perkawinan. Keempat lafal, yaitu ucapan secara terang-terangan ataupun sindiran.
Sedangkan Ibnu Juzaa berpendapat bahwa rukun talak ada tiga, diantaranya: suami yang mentalak, Istri yang ditalak, dan ucapan (yang berupa lafal dan perkara yang memiliki makna yang sama). Sedang menurut mazhab Syafi’i dan Hambali rukun talak ada lima,yaitu: Laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud. Sehingga tidak jatuh talak bagi seorang ulama fiqih yang mengungkapkannya secara berulang-ulang, orang yang sedang bercerita meskipun sebenarnya ia menceritakan dirinya sendiri.

Batasan Talak
Batasan untuk menjatuhkan talak ada tiga ;
1.    Talak terjadi karena ada kebutuhan yang dapat diterima
2.    Tengah berada pada masa suci dan tidak pernah disetubuhi pada masa itu.
3.    Talak dijatuhkan secara terpisah dan lebih dari satu kali.

Pertama, talak dilakukan karena ada kebutuhan yang dapat diterima secara syariat dan kebiasaan. Menurut mazhab Hanafi asal daripada talak adalah boleh, berdasarkan kemutlakan firman Allah dalam Al-Qur’an ;

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya” (At-thalaq:1)
Talak sebenarnya terjadi karena adanya suatu kebutuhan, jika talak terjaadi bukan karena suatu kebutuhan maka hal tersebut merupakan bagian dari pengkufuran atas nikmat pernikahan yang telah Allah berikan, bahkan hal tersebut merupakan bentuk kedzaliman terhadap istri, keluarga istri, dan anak-anak istri.

Berbeda halnya dengan jumhur fuqaha selain mazhab hanafi, termasuk diantaranya adalah al-kamal Ibnul Hamman dan Ibnu Abidin mengemukakan bahwa hukum asal talak adalah dilarang, dicegah, dan merupakan perbuatan yang makruh. Ibnu Abidin berkata “pada asalnya talak terlarang “.Dalam pengertian, dia terlarang kecuali akibat sebab yang membuatnya menjadi boleh. Pembolehan ini diberlakukan akibat kebutuhan untuk menghilangkan ikatan perkawinan.

Kedua, talak dilakukan pada masa suci dan si istri tidak pernah digauli pada masa tersebut. Batasan ini disepakati oleh jumhur fuqaha, jika suami menjatuhkan talak pada masa haid atau nifas, atau pada masa suci yang dia gauli istrinya pada masa tersebut, maka menurut jumhur, talak merupakan suatu yang haram secara syari’at dan menurut mazhab Hanafi merupakan sesuatu yang makruh tahrimi, yaitu yang dinamakan dengan talak bid’i. Sedangkan mazhab maliki hanya membatasi pengharaman talak hanya pada masa haid dan nifas, dan memakruhkannya pada yang selain keduanya.

Ketiga, talak terpisah dan tidak lebih dari satu. Para fuqaha telah bersepakat bahwa talak sunni yang disyari’atkan adalah yang jatuh secara berurutan dengan terpisah-pisah, satu demi satu, bukan menjatuhkan talak secara sekaligus dengan menyatakan talak tiga secara satu sebanyak langsung satu kali. Artinya talak harus dijatuhkan secara satu persatu. Jika seorang laki-laki mengumpulkan ketiga talak dengan satu kalimat, atau dengan berbagai lafal terpisah-pisah dalam satu kali masa suci, maka ini adalah talak bid’i yang dilarang menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i dan Hambali dalam beberapa riwayatnya yang rajah talak yang seperti ini tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan.

Pemilik Talak
Talak berada di tangan laki-laki bukan ditangan perempuan karena pertama, perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga jika perempuan memiliki hak untuk menalak maka bisa jadi ia akan jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurnya perkawinan. Kedua, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut’ah.Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki sangat berhati-hati dalam menjatuhkan thalak.Berkaitan dengan ini, hal ini pula yang dimaksudkan Al-Qur’an bahwa laki-laki atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar, biaya hidup untuk istri, dan anak-anak, sehingga cukup masuk akal ketika talak berada ditangan laki-laki.

Meskipun secara jelas bahwa talak berada ditangan dan merupakan hak laki-laki, akan tetapi talak dapat berada pada tangan perempuan ketika terjadi pelimpahan talak dari suami kepada istrinya. Lafal pelimpahan ini ada tiga, yakni: perkara berada di tanganmu, pilihan, dan kehendak. Masing-masing lafal ini memiliki makna kepemilikan talak kepada istri, dan haknya untuk memilih antara dirinya sendiri atau suaminya.Perkara berada di tangan, yaitu suami berkata kepadanya,”perkaramu berada di tanganmu,” maka perkara talak menjadi berada di tangannya.Karena suami menjadikan perkara talak berada di tangan istri, sedangkan yang memilikinya adalah suami, dan objek talak ini dapat diserahkan. Adapun perkara talak dapat berada di tangan istri melalui beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

Pertama, niat suami untuk mentalak karena ini adalah salah satu sindiran talak, maka tidak sah tanpa adanya niat talak.Kedua, istri mengetahui bahwa perkara talak berada di tangannya.Jika istri tidak mendengarnya, maka perkara talak tidak berada di tangan istri.Dan atau berita ini tidak sampai kepadanya, karena makna pelimpahan ini adalah tetapnya pilihan untuk istri antara talak atau suaminya.
Pilihan, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya, “pilihlah” dan ini tidak berbeda dari menjadikan perkara talak berada di tangan istri, kecuali dalam dua perkara: Pertama, sesungguhnya suami jika berniat talak tiga dalam perkataannya, “perkaramu berada di tanganmu,” itu sah. Sedangkan pada perkataannya, “pilihlah” maka tidak sah niat talak tiga.

Kedua, Sesungguhnya pada perkataannya, “pilihlah” meski menyebutkan diri, baik dalam perkataan suami atau dalam jawaban istri, dengan berkata kepadanya, “pilihlah dirimu” maka istri menjawab “Aku pilih diriku”.Atau disebutkan kalimat talak dalam ucapan suami atau ucapan istri dengan berkata kepadanya “pilihlah” maka istri menjawab “Aku memilih talak”.

Kehendak, dengan cara suami berkata “Kamu tertalak jika kamu menghendaki”, dan ini seperti ucapan “pilihlah” karena masing-masing dari kedua ucapan ini merupakan kepemilikan talak. Yang dimaksud dengan talak disini adalah talak raj’i, sedangkan talak dalam pelimpahan adalah talak baa’in karena yang dilimpahkan di sini jelas, sedangkan yang di sana berbentuk sindiran. 

Dalam perundang-undangan di Indonesia Hukum Talak dapat dilihat dalam:
1.    UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 65, 66, dan pasal 78 sebagai berikut:
2.    Pasal 65: perkawinan Putus
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 66:
(1)    Seorang suami yang beragama Islam yang menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepad pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
(2)    Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang aderah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tapa izin permohonan.

Pasal 78 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
•    Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
•    Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
•    Menentukan hal-hal yang tidak perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dijelaskan dalam Bab XVI yaitu maslah putusnya perkawinan,  dimuat dalam pasal 113 sampai dengan 123 sebagai berikut:
Pasal 113:
Perkawinan dapat putus karena
a.    Kematian
b.    Perceraian dan
c.    Atas putusan pengadilan
Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atas berdasarkan gugatan perceraian.
Pasal 115
Perceraian hanya dapat dilakukan dalam Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Pasal 116

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan perceraian adalah:
a.    Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.    Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang diluar kemampuannya;
c.    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.    Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
e.    Antara suami dan sitri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 117
Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.
Pasal 118
Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam iddah.
Pasal 119
(1)    Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;
(2)    Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a.    Talak terjadi qabla al dukhul.
b.    Talak dengan tebusan atau khulu.
c.    Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama
Pasal 120
Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, talak jenis ini dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al dukhul dan habis masa iddahnya.
Pasal 121
Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istrinya yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu tersebut.
Pasal 122
Talak bid”ah adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci terebut.
Hikmah kebolehan Talak
Ibnu Sina mengemukakan dalam kitab Assifaak, antara lain:
1.    Seharusnya talak untuk bercerai itu diberikan, walaupun sedikit dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati sama sekali atau secara tegas itu akan mengakibatkan perceraian secara keseluruhan dan kerusakan
2.    Menurut tabi’at atau alami ada sebagian orang tidak cocok dengan orang lain, setiap diusahakan jalan dengan sesungguhnya agar bersatu padu, nyatanaya menimbulkan keadaan yang lebih buruk, perselisihan makin menjadi dalam kehidupan.
3.    Ada orang tidak kawin sekufu, tidak baik dalam bergaul atau dibenci oleh tabiat, maka yang demikian mendorongnya mencintai orang lain, karena menurut tabiat pula bahwa syahwat ada yang menyukai kerusakan, ada sepasang suami yang tidak saling bergotnong royongf kepada anak mereka, tapi bila telah di ganti dengan jodoh yang lain, malahan wajib diadakan jalan untuk berpisah, tapi jalan itu demikian sulitnya.

Hikmah dibolehkannya talak karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada suatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukkan rumah tangga. Dalam keadaan begitu, walaupun dilanjutkan, rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Daripada terjadi mudharat yang lebih besar, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut, dengan demikian talak dalam Islam hanyalah untuk suatu
tujuan masalah.

Tentang Khulu
Percerian sesungguhnya jalan yang harus dihindari dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, namun seperti masalah talak seperti yang diuraikan diatas, Islam membolehkan seorang wanita melepaskan ikatan perkawinan dengan jalan khulu. Dalam pandangan Yusuf Qardawi diuraikan : Adapun wanita-wanita yang tidak suka kepada suaminya dan merasa khawatir kebenciannya itu akan menyebabkan dia mengabaikan hukum-hukum Allah dalam masalah rumah tangga, maka ia boleh membeli kebebasannya dengan mengembalikan pemberian suaminya baik yang berupa mahar maupun hadiah.

Dasar ketentuan Khulu
Surat al-Baqarah ayat 229:
“...Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada istri-istri kamu (baik yang berupa mahar atau nafkah dan lain-lain)kecuali jika keduanya (suami istri) khawatir akan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya... (al-Baqarah: 229).
Di dalam hadist di riwayatkan oleh Bukhari diceritakan bahwa dari Ibnu Abbas r.a. bahwa  istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW. Lalu ia berkata, “wahai Rasulullah, saya tidak mencela perangainya dan agamanya, tetapi saya takut melakukan kekufuran dalam Islam.”Lalu Rasulullah SAW bertanya, “Apakah mau mengembalikan kebunnya?” Dia menjawab, “ya.” Lalu Rasulullah berkata kepada Tsabit “terimalah kebun itu dan kamu talaklah dia satu kali talak!”

Alasan memutuskan khulu
Khulu dapat dibenarkan dan terjadi apabila ada sebab-sebab yang menghendaki adanya problem yang menyangkut khulu, misalnya karena:
•    Tidak tercipta lagi suasana keluarga yang harmonis, karena suami tidak dapat berbuat secara ma’ruf. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah.
•    Ada sifat atau watak suami yang tidak disukai oleh istri dan baru terlihat setelah berlangsungnya perkawinan;
•    Suami telah mengabaikan perintah Allah dan dihawatirkan rusaknya agama istri.
Khulu harus dilakukan dengan persetujuan suami, apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, seperti suami tidak mau meneria khulu dari istrinya, maka si istri berhak mengadu kepada Pengadilan Agama dan hakim dapat menentapkan kewajiban khulu kepada suami.
dampak cerai  dalam bentuk khulu terhadap mut’ah

Ketika perceraian terjadi maka tidak serta merta putus hubungan, tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum yang lahir karena percerian tersebut, diantarnya adalah pemberian mut’ah atau uang tanggungan nafkah  selama masa iddah untuk perempuan. Namun dalam kasus talak khulu uang mut’ah ini menjadi tidak ada, karena perenpuan yang melakukan khulu dianggap telah siap menanggung resiko (tidak di bayar nafkah masa iddah)  setelah perceraian bahkan seperti di sebutkan  bahwa perempuan membayar iwadh sebagai tebusan atas dirinya, asalkan dalam khulu tersebut terpenuhi syarat dan rukun-rukun khulu secara syar’i.

Kasus Perceraian di Masyarakat
Kata “TALAK” mungkin sebuah kata yang paling ditakuti oleh laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam perkawinan.  Tentu saja talak menjadi jalan terakhir ketika sebuah bangunan perkawinan tidak dapat menemukan sebagian atau sepenuhnya tujuan perkawinan.  Jika perkawinan tidak bisa diselamatkan lagi, perceraian menjadi jalan untuk menemukan kembali kelahiran dari sisi kemanusiaan masing-masing yang  dianggap telah tercabik-cabik  dalam masa perkawinannya. Makanya  kemudian  harus dijamin bahwa perceraian adalah akan  menemukan kembali  kedirian masing-masing, karena kehidupan adalah hak setiap individu dan tidak boleh direduksi dengan mengatasnamakan apapun, termasuk demi citra tentang kepatuhan dalam perkawinan  tetapi hakekatnya telah  mengubur dalam-dalam kemanusian.

Dalam sebuah acara presentasi hasil penelitian tentang BP4 tahun 2009, terlontar suatu ungkapan bahwa banyak terjadi cerai gugat di masyarakat pada saat ini, salah satunya adalah akibat gerakan kesetaraan gender yang dianggap semakin membuat istri “melawan” laki-laki. Lontaran tersebut menjadi sensitif dalam forum tersebut, dan mendorong penulis untuk  mencoba  memberikan argumentasi bahwa kenapa semakin banyaknya cerai gugat dalam perceraiaan adalah karena  pertama, bahwa semakain tinggi tingkat pendidikan perempuan membuat perempuan semakin maju dan semakin tahu tentang hak-haknya termasuk dalam keluarga, sehingga ketika terjadi pengabaian terhadap hak-hak tersebut atau bahkan perempuan tidak mendapatkan haknya contoh  hak sebagai seorang istri maka perempaun tidak bisa  bersifat “nerima” saja terhadap apa yang sering di ungkapkan sebagai “nasib”. Kedua, Kehidupan modern bukan hanya menuntut, bahkan mau tiidak mau terbawa arus modenisasi termasuk semakin tinggi nilai kebutuhan material yang mendorong para istri untuk menuntut pemenuhannya terhadap suami, jika kebutuhan material tersebut tidak mampu dipenuhi oleh suami, karena suami tidak mampu secara ekonomi, apalagi   suami tidak  bertangung jawab terhadap pemenuhan  tersebut, maka kondisi sosial  menuntut perempuan harus berpikir ulang tentang hakekat perkawinannya, dan pada akhirnya harus menentukan pilihan untuk meneruskan atau memutuskan ikatan perkawinannya;   ketiga. Gerakan kesetaraan gender bagi perempuan Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai agama, kebudayaan dan norma sosial bukan untuk “melawan” laki-laki, tetapi untuk menciptakan pengetahuan baru, kesadaran baru sebagai jalan keluar dari keterkungkungan dan hegemoni ideologi patriarkhi,  kemudian menuju kehidupan yang  lebih  egaliter, adil, dan syarat dengan penghormataan terhadap harkat dan martabat manusia. bahwa tidak ada satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan  yang boleh menindas kemanusiaan setiap individu. Maka dalam konteks perkawinan  nalar kepatuhan seorang istri harus berada dalam kerangka kehidupan perkawinannya yang setara, adil, dan dalam pergaulan yang ma’ruf (menghormati harkat dan martabat masing-masing pasangannya). Jika dalam rumah tangganya tidak terpenuhi nilai mendasar tersebut, maka  pesan al Qur’anpun  memberikan keleluasaan  pilihan untuk melanjutkan atau berpisah secara baik.

Alasan-alasan perceraian yang terjadi di masyarakat diantaranya:
-    Alasan ekonomi
-    Alasan biologis
-    Krisis akhlak
-    Perbedaan keyakinan

Dalam memperingai Hari Amal Bakti Departemen Agama pada sekitar  tahun 2008, dalam sambutan menteri Agama mengungkapkan bahwa “institusi Keluarga” sekarang ini harus menjadi perhatian serius, karena marak terjadi di masyarakat kita kasus perceraian, broken home, disorientasi nilii-nilai  dan sikap permisif dalam keluarga, disamping gempuran kebudayaan Barat yang sangat meracuni kehidupan anak-anak. Persoalan kehidupan keluarga pada saat ini sangat kompleks dan tanngung jawab kita untuk menyelamatkan hancurnya (nilai-nilai moral)  institusi keluarga.  Kehawatiran ini cukup beralasan, mengingat  secara kasat mata kita bisa melihat berbagai persoalan keluarga  yang nampak dimasyarakat., seperti yang disebutkan hal-hal yang mengakibatkan terjadi putusnya sebuah ikatan perkawinan tersebut di atas.

  1. Suatu penelitian tentang “efektifitas fungsi BP4 di kota Serang”  ditemukan bukti    bahwa alasan eknomi menjadi alasan yang paling tinggi dalam kasus perceraian di pengadilan Kota Serang.  Seribu satu masalah ekonomi  mewarnai dinamika kehidupan keluarga.  Pekerjaan suami tidak jelas, terkena PHK, suami tidak bertanggung jawab masalah ekonomi,  malas bekerja,  tidak transparan masalah keuangan, istri boros, urusan ekonomi diintervensi mertua dll. Menjadi alasan kenapa akhirnya pasangan memilih untuk bercerai, atau istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya. Faktor ekonomi dalam bangunan sebuah keluarga  menjadi pilar utama untuk kehidupan kelurga sakinah. Kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan di tengah gelombang kehidupan material yang berkembang pesat,  dan secara riil barang-barang konsumtif sangat mahal membuat istri tidak dapat lagi hidup sederhana, apa adanya  seperti yang diajarkan dalam moralitas sosial masyarakat tradisional, atau ajaran bersikap qanaah dalam moralitas agama. Hidup bersahaja dengan nalar kepatuhan seorang istri menjadi logika yang sudah tersingkirkan oleh kenyataan hidup yang harus survife ditengah himpitan kebutuhan mendasar ekonomi keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang tidak cukup secara berkepanjangan, membuat frustasi,  menjadikan hubungan keluarga menjadi rentan dan sangat mudah memicu konflik pasangan suami istri yang berujung pada perceraian.
  2. Alasan biologis, dalam sebuah kasus perceraian di masyarakat, alasan biologis ini biasanya tidak transparan. Contoh  dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Serang, bahwa istri sudah merasa “tidak cinta lagi kepada suaminya” padahal umur pernikahannya sudah melewati masa 20 tahun. Atau kasus (di Pengadilan Agama Serang),  seorang istri lebih memilih cerai gugat daripada menghadapi suami pengangguran tetapi selalu meminta dilayani setiap saat dan melewati batas kewajaran. Perceraian juga sering terjadi karena suami impoten atau kelainan seks, atau pasangan (sering kali tertuduh istri)  tidak dapat melahirkan keturunan.
  3. Krisis akhlak dari salah satu pasangan, atau keduanya, ini juga banyak memicu keretakan sebuah rumah tangga. Dari kasus KDRT, suami pemabuk, perselingkuhan, ada TTM, WIL dll.menyebabkan sebuah bangunan perkawinan tidak lagi harmonis. Terjadi pertengkaran yang tersus menerus dan kehidupan rumah tangga menjadi kontra pruduktif dengan tujuan perkawinan yang semestinya di bangun. Perceraian yang terjadi juga seringkali disebabkan karena tidak terbangun komunikasi yang harmonis antara keduanya atau antara lebih besar dalam keluarga, sehingga memicu keretakkan rumah tangga.
  4. Perbedaan agama atau salah satu pasangan menjadi murtad. Terdapat beberapa kasus dalam hal ini. Contoh kasus yang terjadi di masyarakat industri misalnya, tenaga kontrak asing (non muslim)  di Indonesia melakukan pernikahan dengan karyawannya ditempat keduanya bekerja. Untuk dapat mengawini calon istrinya yang beragama Islam, calon laki-laki rela berpindah agama, sehingga perkawinan dilakukan dengan syarat dan rukum perkawinan menurut agama Islam. Namun seirng berjalannya waktu,  sang suami  yang sudah muslim kembali ke agama asalnya.  Perkawinan beda agama juga pada saat ini, banyak terjadi di masyarakat kita. Dalam perkawinan tersebut banyak yang langgeng, tetapi tidak sedikit berakhir dengan perceraian, karena sering terjadi perbedaan dalam hal-hal yang sangat prinsip.


Dampak Perceraian
Diantara dampak dari  perceraian yang terjadi dimasyarakat adalah dampak terhadap anak-anak, dampak terhadap terhadap  perempuan,  keluarga dan lingkungan. (Terhadap keluarga putusnya ikatan persaudaraan bahkan saling membenci, sedangkan dampaknya terhadap lingkungan dalam kasus perceraian seringkali menghantar keluarga kepada broken home yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan sosial).

•    Dampak perceraian bagi anak-anak;
Dalam perceraian bagi pasangan yang sudah memiliki anak, perceraian memberikan dampak bagi anak-anak, terganggunya perkembangan psykologis  anak karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya.  dan juga tidak lagi di beri nafkah oleh bapaknya (penelantaran oleh bapaknya), hingga sampai kepada tidak memiliki harapan masa depan yang cerah.
•    Dampak terhadap perempuan;
Perceraian  sering kali menjadikan perempuan  single perrent dan penanggung jawab nafkah keluarga
Stigmatisasi janda

Bagi perempuan pasca putusnya hubungan perkawinan menjadi kondisi yang berat. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang janda (ulfah) di tangerang bahwa penyebutan “Janda” itu sesungguhnya merupakan pencemoohan dan sekaligus penderitaan bagi saya sebagai janda, karena sesungguhnya siapa perempuan yang mau menjadi janda! Beban sebagai seoarang jandapun menjadi berat karena sering kali menjadi single perrent dalam kondisi tidak memiliki life skills.bahkan terdapat kasus  janda yang memiliki anak perempuan beranjak  gadis, kemudian karena tidak memiliki life skills terpaksa menjadi PSK dan ternyata prilaku ibunya  diikuti oleh anaknya tersebut  yang masih muda belia.
Pengasuhan anakpun menjadi delimatis, seperti yang diungkapkan (masih oleh Ulfah) bahwa ketika seseorang menjadi janda dan memiliki anak yang masih dalam asuhan, anak seringkali ikut menanggung beban stigmatisasi terhadap ibunya, padahal sebaliknya tidak terjadi kepada anak yang diasuh sama bapaknya.

Sistem peradilan saat ini
Sementara itu sistem Peradilan Agama  di Indonesia masih belum sepenuhnya memiliki responsif gender, seperti kasus  perceraian Bambang Triatmojo dengan Halimah . Halimah mengambil langkah hukum dengan  mengajukan Yudisial Review, karena Halimah merasa dirugikan oleh keputusan hakim yang mengacu kepada  pasal 116 huruf (e) KHI, sementara hakim tidak mengindahkan kesaksian dari pihak Halimah yang menyebutkan dalam pernikahannya telah masuk orang ketiga sehingga menyebabkan terjadi perselisihan  yang terus menerus.  Pasal 116 huruf (e) Kompilasi hukum Islam menyebutkan:  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam kasus perceraian juga, seringkali perempuan tidak memiliki posisi tawar dengan suaminya, perempuan yang dicerai dengan sekehendak hati laki-laki tanpa mendapatkan perlakuan yang adil dalam mendapatkan hak-haknya seperti harta gono gini, uang mut’ah dan jaminan nafkah untuk anak-anaknya pasca peerceraian. Bahkan satu fenomena dikalangan masyarakat yang tidak mampu dan rendah pendidikkannya, ketika terjadi perceraian anak diabaikan begitu saja hak-haknya oleh ayahnya, atau bahkan kedua-duanya. Anak kemudian diserahkan kepada neneknya, atau saudaranya yang mau mengasuhnya.

Perceraian juga sering terjadi karena lemahnya pandangan keagamaan  yang belum mampu dipahami secara komprehensif dan dilakukan pembaruan untuk memberikan rasa keadilan  kepada perempuan. Kasus  perceraian dimasyarakat  yang tidak melalui keputusan pengadilan agama, berdampak kepada semena-menanya seorang lali-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Sementara istri dengan kasus perceraian seperti ini, sangat dirugikan baik secara materi maupun non materi. Perempuan tidak memilki power dan posisi tawar akibat dari perceraian tersebut. Kondisi ini akibat dari pemahaman dan kesadaran  hukum yang sangat rendah terutama bagi perempuan, sistem peradilan agamapun belum mampu melakukan reformasi yang seharusnya keberadaannya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya sifatnya menunggu pengajuan, karena yang terjadi dimasyarakat kasus perceraian masih  banyak tidak melalui peradilan agama, asal dianyatkan “ jatuh talak” berdasarkan pandangan ulama setempat.

Nash yang dijadikan dasar hukum talak
Membaca surat ath-thalaaq (Qs: 65 ayat 1-12)  bahwa seruan kepada Nabi (sebagai rasul) apabila hendak menceraikan istri-istrinya maka ceraikanlah dalam keadaan baik. Mengandung pegertian bahwa perceraian adalah “pilihan” ketika sebuah perkawinan tidak bisa diselamatkan lagi, diulang-ulangnya kalimat bahwa Allah akan melapangkan segala kesempitan akibat dari perceraian itu  menunjukkan bahwa apabila segalanya dikembalikan kepada Allah dan apabila kita senantiasa beriman kepada Allah, terurama   perempuan yang paling merasa memiliki kekhawatiran setelah perceraian, maka Allah akan membukakan segala kemudahan ( kemandirian seorang perempuan), kita dapat membuktikan perempuan yang bercerai dengan suaminya, sering berbalik menjadi sangat kuat. Menjadi single perrent dan menjadi kepala keluarga dan perempuan menjadi perkasa dalam menopang ekonomi keluarganya terutama untuk membesarkan anak-anaknya secara mandiri.

Surat al-Baqarah (Qs: 2 ayat 34)
Ayat ini tidak langsung terkait dengan masalah talak, tetapi ayat ini berkaitan dengan cara-cara  menyelesaikan masalah dalam keluarga yakni bagaimana memperlakukan istri yang melakukan nusuz. Bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara suami dan istri sampai mengakibatkan perempuan melakukan ‘nusuz’ maka al-Qur’an memberikan metode “tazrid” dalam mengambil langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama-tama di berikan nasihat, lalu kemudian jika dengan  nasihat tidak  berubah, maka dengan cara memisahkan tempat tidurnya, dan apabila belum mau berubah maka boleh dipukul, namun dalam hal boleh dipukul ini, disebutkan bahwa dalam kitab-kitab salafi (pendapat para ulama),  tidak ada satupun yang boleh memukul yang menimbulkan kesakitan, Imam Syafi’i misalnya memukulnya dengan sudut sapu tangan yang lembut.

Sedangkan Asma Barlas menyebutkan bahwa terdapa banyak penafsiran atas ayat tersebut, dan ini menunjukkan bahwa ayat tersebut mengandung ambiguitas, oleh karena itu kita harus besedia memikirkan ulang tentang komitmen kita terhadap arti penting ayat itu bagi pemahaman tentang ajaran-ajaran al-Qur’an. Dalam konteks ini, sekalipun tidak dapat menyepakati bentuk pembacaan yang paling cocok, kita harus mengakui bahwa membaca ayat ini sebagai pemberian izin untuk memukul istri, atrau untuk memaksa istri tunduk pada suami, tidaklah bis diterima, karena hal itu bukanlah makna terbaik yang dapat kita tarik dari al-Qur’an, lebih jauh, pemahaman semacam itu bertolak belakang dengan pandangan al-Qur’an tentang kesetaraan gender dan ajarannya bahwa pernikahan harus didasarkan pada cinta, kasih sayang, keharmonisan dan sukun. (327)

Tentang  hadist talak yang  diriwayatkan: Dari Ibnu Umar RA telah berkata: Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak” (ibnu Hajar, tt: 21)disebutkan oleh (Utang Ranuwijaya, ahli hadist) bahwa dari sisi sanad periwayatan tersebut dinilai  sebagai hasan, sedangkan dari sisi matan, hadist ini dinilai bertentangan dengan al-Qur’an yang memberikan pilihan terbaik untuk keduanya  untuk memperbaiki hubungan perkawinannya atau mengakhirinya secara baik-baik. Atau juga dalam pemahaman lain bahwa hadist tersebut ditujukan bagi perceraian yang termasuk dalam katagi “talak bid’i”. Dalam ayat tentang khulu misalnya  khulu boleh dilakukan oleh seorang istri apabila keduanya dirasakan tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah (dalam konteks hubungan suami istri).Dalam wahbah Zuhaili (h. 419) disebutkan bahwa seorang istri bisa saja membenci suaminya, dan membenci hidup bersamanya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan atau perkara lain yang sejenis. Si istri takut jika dia tidak melaksanakan hak Allah, karena itu Islam menetapkan jalan untuknya dalamupaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan.

Tentang “khulu”
Kalau kita membaca ayat tentang khulu (Al-baqarah ayat 229), memberikan penjelasan bahwa  apabila seorang istri menghendaki perceraian dengan alasan Syara (diantaranya dalam pandangan yusuf Qardowi) melalui jalan “khulu” , tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada halangan bagi seorang istri untuk mengajukan “khulu. Adapun khulu tersebut bukan berarti al-Qur’an bersifat patriarkhis, tetapi ini sesungguhnya merupakan logika dari mengembalikan  “pemberian” oleh sang suami ketika menikahi istrinya. Bahwa syarat pernikahan adalah pemberian mahar, maka ketika terjadi perceraian yang dikehendaki istri, maka istri mengembalikan atau memutus ikatan dengan penandanya pengembalian sejumlah “mahar”.pemberian tebusan dalam “khulu” tersebut oleh seorang istri, berarti sesungguhnya istri memiki hak  untuk memutuskan perceraian. Ketetapan khulu menunjukkan bahwa “pengalaman perempuan”  secara sah dapat dijadikan dasar untuk menentukan keputusan hukum (bercerai) menurut penilaian objektif  perempuan atas (hak-hak) dirinya. Islam juga tidak menjadikan talak ditangan laki-laki secara mutlak dan bebes dari segala ikatan dan ketentuan, tetapi Syari’at telah memberikan ketentuan tehadap kapan waktu dibolehkannya seorang suami mentalak istrinya. (Yusuf Qardawi: 505).

Nash al-Qur’an dan hadist tentang  talak tersebut diatas, sebagiannya sering ditafsirkan secara tidak adil bagi perempuan, padahal jika dibaca secara universal seperti dalam pembacaan Asma Barlas (2003) dengan metode kritis,menggali kembali Egalitariansme Al-Qur’an;  Bahwa Al-Qur’an bukan saja tidak menghubungkan hak ayah dan hak suami dengan cara patriarkhis, tapi juga al-Qur’an tidak menunjuk mereka sebagai penguasa, maupun sebagai pelindung istri(dan anak-anaknya) atau bahkan sebagai kepala rumah tangga. Al-Qur’an juga tidak menjadikan istri dan anak-anak sebagai harta milik suami, atau menuntut mereka untuk tunduk kepadanya. (sebuah pembacaan yang bertolak belakang dengan pandangan yang selama berabad-abad berkembang dalam masyarakat muslim.

Selanjutnya,  kita dapat memahami tutur Barlasbahwa dalam prinsip keadilan yang menjadi visi universal al-Qur’an cukup memberikan petunjuk bahwa kita tidak dapat membacaal-Qur’an dengan model patriarkhis atau model yang menindas  (mendhalimi)  perempuan.  Bentuk-bentuk pembacaan semacam itu menurut Barlas muncul akibat beberapa hal yaitu:
•    Pembacaan semacam itu muncul dari pembacaan teks yang dilakukan secara sepotong-sepotong dan keluar dari konteks. Misalnya dengan mengistimewakan sebuah kata, frase, kalimat atau ayat daripada ajarannya yang menyeluruh;
•    Dengan berfokus pada ayat-ayat yang samar sambil mengorbankan ayat-ayat yang fundamental maknanya;
•    Kegagalan melakukan historisasi ajaran al-Qur’an dan kegagalan membaca al-Qur’an sebagai sebuah “keseluruhan”, sebuah totalitas.

Padahal al-Qur’an harus dibaca secara holistik sambil tetap berusaha membedakan maksud yang tersurat dengan hasil yang tidak dikehendaki dari (kesalahan pembacaan terhadap) beberapa ayat.  Semestinya juga berupaya membedakan ajaran-ajaran yang diyakini ditujukan secara khusus untuk bangsa Arab dengan prinsip-prinsip universal yang hendak dikemukakan dalam ajaran-ajarannya. Dalam hal relasi suami dan istri misalnya harus dipahami bahwa kesetaraan suami dan istri menurut al-Qur’an bukanlah buah dari (identik dengan) pemberian atau hak, tetapi buah dari ontologimasnusia  (kesamaan gender secara ontologis), dan karena al-Qur’an mengajarkan prinsip-prinsip keetaraan jender sebagai suatu kenyataan ontologis, ia secara logis tidak mungkin mengajarkan prinsip-prinsip ketidak setaraan antara suami dan istri. Jadi kita perlu memahami perbedaan hak yang dinikmati oleh tiap-tiap pihak dalam keseluruhan konteks ajaran al-Qur’an tentang kesetaraan gender (316 Asma Barlas).

Sekilas tentang perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia
Hukum Islam merupakan doktrin Islam yang paling inti dari keseluruhan ajaran-ajaran Islam lainnya.  Karena bukan saja hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang hendak membimbing manusia untuk berkehidupan sesuai dengan tuntunan Allah s.w.t, akan tetapi lebih dari itu hukum Islam dipandang sebagai penjelmaan kehendak Allah yang mutlak. Karena hanya kehendak Allah lah yang mutlak, sedangkan kehendak manusia dan dunianya adalah relatif, sehingga hukum Islam tumbuh dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi, ruang dan waktu sebagai ciri utama kerelatifan tersebut.Alhasil, hukum Islam melakukan pertemuan dengan realitas sosial yang pastinya sangat mempengaruhi perkembangannya kemudian.Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan politik, yang pada gilirannya mempengaruhi tatanan hukum di Indonesia.

Ada beberapa teori hukum Islam yang dikenal dalam perkembangan berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu:
1 . Teori Kredo
Teori ini berlaku di Indonesia ketika dibawah kekuasaan para sultan.Dengan demikian hukum Islam pada masa itu berlaku sesuai dengan teori otoritas hukum Islam. Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum atas dirinya.
2.    Teori reception In Complex
Teori ini lahir sebagai produk sesuai dengan kehendak politik Hindia Belanda.Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.Teori ini berlaku di Indonesia ketika diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewij Willem Christian Van Den Berg (1845-1927).
3.    Teori receptive
Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam itu berlaku bagi rakyat pribumi jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgronye yang kemudian dikembangkan oleh Van Vallen hoven dan Ter Haar.
4.    Teori Receptie Exit
Teori ini lahir ketika bangsa Indonesia telah memegang kendali politik di dalam negerinya. Bapak teori ini Prof. Dr. Hazairin SH. Menurutnya ; Setelah Indonesia merdeka, dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori receptie tidak berlaku lagi. 
5.    Teori Receptie A Contrario
Teori receptie yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib SH. Teori ini menyatakan bahwa adat berlaku bagi orang Islam jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia lebih pada pengaturan tentang hukum keluarga atau aspek hukum privat, dan belum menyentuh aspek hukum public/pidana. UU pertama tentang perkawinan dan perceraian, dan sekaligus dikelompokan sebagai usaha pembaharuan pertama, adalah dengan diperkenalkan UU No. 22/1946. Pertama UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau jawa, yang kemudian UU pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32/1954, yakni undang-undang tentang pencatatan Nikah, Thalaq dan Rujuk.

Bachtiar Efendi mengemukakan teori akomodasi, dengan pernyataan bahwa ada empat bentuk rangkulan Negara terhadap Islam.Pertama, akomodasi struktural yang ditandai dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam ke dalam birokrasi, baik di eksekutif maupun legislatif.Kedua, Akomodasilegislatif yaitu disahkannya beberapa peraturan dan undang-undang yang secara spesifik mengatur kehidupan keagamaan umat islam, seperti diterbitkannya UU No. 2/1989 tentang system pendidikan nasional; diberlakukannya UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, dan Inpres No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam (KHI) sendiri; diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991; dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (Bazis) tahun 1991; dan dihapuskannya SDSB tahun 1993. Ketiga, Akomodasi Kultural yaitu banyak digunakannya simbol-simbol keislaman sering digunakannya “bahasa agama” dan idiom-idiom Islam lainnya dalam perbendaharaan kosa kata instrument-instrumen politik dan idiologi Negara. Seperti pengucapan Assalamualaikum dalam pidato-pidato kenegaraan dan diselenggarakannya festival Istiqlal.Keempat, Akomodasi Infrastruktural seperti dibangunkannya mesjid di Istana Negara. Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang menunjuk pada karakteristik dan sifat masing-masing hukum tersebut. Adapun yang sering kita kenal mengenai istilah atau nama Hukum Islam diantaranya adalah; syari’ah, fikih, hukum syara’, dan kanun. Syari’ah dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, syari’ah dapat diartikan sebagai himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu Allah untuk mengatur manusia dalam menjalankan kehidupannya baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun dengan perilaku sosialnya dalam masyarakat. Dengan demikian, syariah meliputi dua aspek dalam agama Islam, yaitu akidah dan amaliah. Aspek amaliah dari syari’ah dalam arti luas sering disebut syari’ah juga, yakni syari’ah dalam arti sempit yang menunjuk kepada himpunan norma yang bersumber kepada wahyu Ilahi yang mengatur aktifitas manusia dalam berbagai dimensi hubungannya. Dengan demikian, syari’ah dalam arti sempit merupakan bagian dari syari’ah dalam arti luas.

Untuk menyebut Hukum Islam, terkadang orang menggunakan Istilah Fiqih.Istilah ini biasanya diapakai dalam dua arti, pertama dalam arti ilmu hukum dan kedua dalam arti hukum itu sendiri. Sehingga fiqih merupakan sekumpulan norma atau petunjuk yang mengatur aktifitas manusia yang berasal dari Al-Qur’an, Hadist Nabi Muhammad s.a.w ataupun dari ijtihad para ahli hukum Islam.

Hukum syara’ merujuk kepada satuan norma atau kaidah. Himpunan norma atau hukum syara’ ini membentuk syari’ah atau fikih. Norma atau hukum syara’ yang membentuk syari’ah atau fikih ini meliputi norma taklifi, seperti wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram, maupun meliputi norma-norma wadh’i seperti “sebab”(akad merupakan sebab terjadinya perpindahan milik atas suatu barang yang diperjualbelikan), syarat (milik sendiri adalah syarat untuk sahnya wakaf), dan penghalang (pembunuhan menjadi penghalang bagi pelakunya untuk mendapatkan warisan atau wasiat).

Sedangkan kanun menggambarkan bagian dari syari’ah yang telah dipositivisasi dan di integrasikan oleh pemerintah menjadi hukum Negara, seperti hukum perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004), dan lain-lain.

Dari teori akomodasi yang disampaikan oleh Bachtiar Efendi sebelumnya jika kita gabungkan dengan pembagian beberapa Istilah hukum Islam, memberikan gambaran bahwa hukum Islam mulai melakukan integrasi dalam kancah hukum nasional meskipun masih hanya sebatas hukum privat.UU No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan (sekarang sudah lahir UU tentang P KDRT, UU Perlindungan anak) merupakan contoh dari syariah yang telah di integrasikan tersebut.

Contoh dalam konteks pembahasan tulisan ini, yaitu tentang sighat talak ta’lik yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dalam rangkaian akad nikah, yakni sesaat setalah diucapkannya ijab dan qabul. Dan tertera dalam buku Nikah yang menjadiperaturan bahwa setiap perkawinan harus tercatat dan bukti tercatat adalah seorang yang sudah menikah secara sah menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah yang harus  dibuktikan dengan  memiliki buku akte nikah, sebagai tandapernikahannya terdaftar dan  tercatat dalam Kantor Urusan Agama.

Adapun  Lafadz talak ta’lik sendiri dapat disimpulkan:
Bahwa seorang suami  akan menepati kewajibannya sebagai suami untuk mempergauli istri dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam.
Sewaktu-waktu seorang suami: (1) Meninggalkan istri  dua tahun berturut-turut, (2) Atautidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya; (3) Atau  menyakiti badan/jasmani istri (4) Atau membiarkan (tidak mempedulikan) istri  enam bulan lamanya, kemudian  seorng istri  tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan agama, maka dengan membayar uang iwadh (pengganti) dengan jumlah yang telah ditentukan, maka atas penilaian hakim Pengadilan Agama dapat menjadi jatuh talak satu.
Ketentuan  sighat talik ini, walaupun dibacanya tergantung pada kerelaan seorang suami (bisa tidak dibaca), tetapi upaya ini demi untuk melindungi hak-hak istri.  Juga menunjukkan bahwa peraturan  ini, telah diterima sebagai ketentuan yang berlaku untuk masyarakatyang beragama Islam.

Perkembangan terakhir pada masyarakat di Indonesia, walaupun masih sedikit, ada trend baru pasangan yang mau melakukan perkawinan mengadakan  perjanjian pra nikah, perjanjian ini dibolehkan selagi isi perjanjian tersebut tidak membolehkan hal-hal yang dilarang atau sebaliknya melarang hal-hal yang dibolehkan. Perjanjian pra nkah ini juga ada kecenderungan  lebih melindugi perempuan dan menunjukkan kepada adanya  posisi tawar perempuan terhadap calon suaminya.

Kesimpulan
Dalam prinsip-prinsip pembentukkan hukum Islam disebutkan tentang Maqashid asy-Syar’iah atau tujuan hukum yakni  dibentuknya suatu ketetapan hukum bertujuan  untuk melindungi hak-hak kemanusiaan yang meliputi perlindungan terhadap lima kepentingan: 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan dan martabat, dan 5. Menjaga harta. Untuk itu ketetapan talak baik dalam bentuk talak atau dalam bentuk khulu, kalaupun perceraian dianggap sebagai putusnya sebuah perkawinan yang semestinya tetap dijaga keutuhannya, namun ketepan ini sebagai menolak mafsada (kerusakan)  yang lebih besar untuk menjaga hak-hak kemanusiaan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, termasuk untuk melindungi keturunan dan keluarga.

Pernikahan dalam Islam mengandung nilai ibadah dan mu’amalah, kedua nilai ini yang sesungguhnya menjadi landasan bagi pasangan suami istri membangun sebuah keluarga, nilai mu’amalah mengandung prinsip-prinsip saling mengasihi, komunikasi yang harmonis (mu’asaroh bil ma’ruf) sedangkan mengandung nilai ibadah pernikahan membentuk kehidupan yang harmonis dengan kekuatan nilai-nilai tauhid dan landasan agama. Mu’amalah saja yang dikedepankan akan melahirkan relasi suami istri penuh perhitungan matematis dan ukurannya hak-hak individual, sedangkan ibadah saja, dalam kondisi budaya patriarkhi menimbulkan perempuan tidak punya power (relasi yang seimbang dan adil), karena sikap‘menerima’ dan ‘ikhlas’ terhadap perkawinan sering kali diciptakan oleh suami sebagai bentuk kepatuhan istri secara mutlak.Wallahu ‘alam bishshawab!

______________

Daftar Pustaka
Azis, Asmaeny. 2007. Feminisme Profetik. Yogyakarta : Kreasi Wacana
Barlas, Asma. 2005. Cara Quran Membebaskan Perempuan. Jakarta : Serambi
Muhammad, Husein dkk. 2007.Modul Kursus Islam dan Gender : Darah Fiqh Perempuan.Cirebon : Fahmina Institute
Penelitian tentang Rekonfigurasi Hukum Islam di Indonesia oleh Mohamad Hudaeri tahun 2009.
Penelitian tentang Teori Perubahan Fatwa dan Penerapannya di Indonesia oleh Tohari tahun 2009.
Qardhawi, Yusuf. 1995. Fatwa-fatwa Kontemporer. Terjemah,  Jilid 2. Jakarta : Gema Insani Press
Shihab, Quraish. 2000. Tafsir Al-Misbah. Volume 2. Jakarta : Penerbit Lentera Hati
Juhaili, Wahbah. Fiqih Islam. Terjemah  Jilid 9.

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 27 September 2012 09:05 )

 

Tradisi Mahar: ‘Pemberian’ ataukah ‘Pembelian’? : Suplemen Edisi 37

Pendahuluan

Di dalam masyarakat Indonesia, perni-kahan adalah sebuah proses yang agung, yang diimpikan oleh banyak orang, dan bahkan terkesan sakral. Pestanya menjadi harapan bagi semua orang, baik dari keluarga kurang mampu, sampai mereka yang konglomerat. “Saya paling senang datang ke pesta pernikahan, melihat banyak orang bahagia, berdoa untuk sebuah kelangsungan generasi, oh bahagianya!” tutur Maria Ulfah, seorang alumnus IAIN Semarang.

Pernikahan adalah pintu masuk bagi kedua mempelai untuk membangun rumah tangga. Darmanto Yt, dalam sajaknya, seperti dikutip oleh Kris Budiman, bertutur:

Rumah itu, omah,
Omah itu dari Om dan Mah,
Om artinya O, maknanya langit, mak-sudnya ruang bersifat jantan
Mah artinya menghadap ke atas, makna-nya bumi, maksudnya tanah bersifat betina,
jadi rumah adalah ruang pertemuan anta-ra laki dan rabinya.

Sajak tersebut, menurut analisis Kris, menggambarkan bahwa di dalam rumah terdapat komponen-komponen semantis (makna yang lebih luas dari rumah tangga) yang saling beroposisi (berhadap-hadapan), bahkan bersifat hirarkhis (tangga), yaitu atas (pemimpin/pengatur) bawah (yang dipimpin/yang diatur); luar (publik) dalam (domestik); jantan (maskulin) betina (feminin). Pasangan laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan selanjutnya akan menempati posisi-posisi tersebut, yaitu siapa di atas dan siapa di bawah; siapa yang mengatur dan siapa yang di atur; siapa yang bertanggung jawab urusan luar (publik) dan siapa yang bertanggung jawab atas urusan domestik. Berdasarkan pembagian tersebut, secara sosiologis, laki-laki dikontruksi untuk menempati posisi yang pertama, lebih tinggi dan perempuan di posisi yang kedua. Penempatan ruang-ruang tersebut, di sebagian masyarakat bersifat absolut, namun pada sebagian masyarakat lain bersifat relatif.

Untuk mengukuhkan posisi-posisi tersebut, secara turun-temurun, disosialisasikanlah tentang peran dan status laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, dimana laki-laki ditempatkan sebagai the firts class (kelas sosial yang pertama) dan perempuan sebagai the second class (kelas sosial yang kedua). Semakin kuat laki-laki menempatkan diri di posisi yang pertama, maka dalam struktur sosial ia akan semakin menyingkirkan peran perempuan. Dampaknya, laki-laki memiliki banyak priviledge;  akan selalu dianggap sebagai penanggung jawab, keputusannya akan selalu didengar, pendapatannya dianggap sebagai nafkah, selalu mengatur, boleh memukul kalau istrinya membantah, dapat menjatuhkan talak kapan pun dia mau, menjadi wali yang menikahkan perempuan, menjadi imam, menjadi saksi penuh atas dirinya, dan seterusnya.

Namun, kontruksi sosiologis ini berdampak sebaliknya bagi perempuan;  perempuan dianggap sebagai mahluk yang lemah, perempuan bukan yang utama, perempuan boleh dipoligami, perempuan boleh dipukul, perempuan akan dianggap nusyuz ketika tidak taat pada suaminya,  pendapat perempuan tidak penting (tidak mengandung kekuatan hukum), perempuan tidak dapat menjadi saksi (kecuali dua orang), bagian hak waris perempuan separoh dari laki-laki, pendapatan perempuan hanya sebagai pelengkap saja, perempuan tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki, perempuan tidak bisa menjadi wali, perempuan harus selalu dijaga (oleh muhrimnya), perempuan baru bisa menikah jika mendapat persetujuan walinya, dan seterusnya.

Relasi gender yang timpang ini menimbulkan beban psikologis baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh, ketika seseorang karena suatu hambatan tidak dapat memenuhi konstruksi gender di atas, maka ia seringkali mendapatkan stigma atau pelabelan tidak baik. Misalnya, seorang laki-laki yang terkena korban PHK kemudian memilih di rumah dan melakukan beberapa pekerjaan rumah, oleh masyarakat dipandang sebelah mata, menjadi sumber gosip, direndahkan, dan sebagainya. Demikian juga jika ada seorang perempuan yang bekerja di luar rumah dan sukses, gajinya tinggi, sedangkan suaminya di rumah, maka ia sering digosipkan sebagai perempuan yang “menguasai’ laki-laki.

Padahal, peran-peran gender bukanlah sesuatu yang absolut. “Hidup adalah kompromi-kompromi,” begitulah ungkap seorang sahabat. Baginya, tidak ada kekuasaan yang absolut, semua adalah relatif, semua bisa didiskusikan, bisa dikomunikasikan dan bisa didialogkan. Sayangnya, ketika sebagian orang menganggap tak ada kompromi, karena konstruksi gender dianggap berasal dari teks agama, maka hal tersebut tak dapat dibantah ataupun digugat (dikritisi), dan tak ada dialog ataupun diskusi. Dalam hal ini, penempatan relasi laki-laki dan perempuan dibangun berdasarkan oposisi binner (saling berhadap-hadapan).

Berkaitan dengan kontruksi relasi gender yang timpang di dalam masyarakat, dimanakah posisi mahar dalam kaitannya dengan urusan rumah tangga. Apa dampak mahar terhadap posisi, peran dan status perempuan di dalam rumah tangga? Apakah mahar memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun sosio-psikologis pasangan dalam memasuki rumah tangga? Lalu, bagaimana teks-teks Islam (Alquran dan Hadis) berbicara tentang mahar ini? Tulisan ini akan mengeksplorasi beberapa pertanyaan tersebut di atas.

Pernikahan dan Mahar
Memasuki pernikahan adalah memasuki dunia yang masih abu-abu, belum jelas. Ketidak-jelasan ini disebabkan apakah perempuan atau laki-laki akan memperoleh kebahagiaan ataukah sebaliknya mendapat kesengsaraan di dalam ru-mah tangganya. Apakah perempuan atau laki-laki memiliki kedudukan yang setara di dalam rumah tangganya ataukah justru mendapatkan relasi yang timpang akibat budaya patriarkhis? Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kebebasan yang sama secara proporsional dan seimbang? Semua pertanyaan tersebut kembali kepada masing-masing individu di dalam memahami status dan perannya di dalam rumah tangga. Pemahaman ini merujuk kepada keyakinan atau idiologi yang dibangun, perspektif yang dibentuk, dan tentu saja yang tak kalah penting adalah pengalaman hidup sehari-hari di lingkungan masing-masing.

Sebuah tulisan yang diposting di internet oleh Irma Suzanti pada 21 April 2009 mengilustrasikan bahwa memasuki pernikahan bagi perempuan adalah sama dengan menjebloskan diri ke dalam sangkar keterkungkungan, tidak memiliki kebebasan dan menyebabkan hidup bagai dipenjara. Sumber petaka ini, disebutkan Irma adalah disebabkan oleh adanya maskawin (mahar) yang dianggap sebagai alat tukar (exchange). Kebebasan perempuan telah dijual kepada pasangan dengan menerima maskawin, seperti kutipan berikut ini:

“Penguasaan laki-laki terhadap perempuan dalam perkawinan tak terlepas dari adanya budaya maskawin yang dipandang sebagai alat pembelian laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Ketika seorang laki-laki dalam proses ijab kabul menyerahkan mas kawin kepada perempuan seringkali dimaknai perempuan terbeli dengan maskawin tersebut. Dan pemilik berhak melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Adanya konsep bahwa istri adalah hak milik suami sama artinya menjebloskan perempuan adalam sangkar keterkukungan. Hidupnya tidak bebas, bagai dipenjara.

Setelah menikah perempuan dan hak-haknya terlupakan. Perempuan sebagai seorang istri seolah-olah hanya mempunyai kewajiban yaitu kewajiban untuk suami dan keluarganya. Untuk pergi keluar rumah atau mengikuti kegiatan sosial haruslah seijin suami. Jika suami tidak merestui atau mengijinkan maka perempuan tidak dapat berbuat apa-apa.

Terjadi penguasaan atau dominasi laki-laki kepada perempuan. Perempuan tidak mempunyai kebebasan, kemerdekaan bagi dirinya sendiri. Terlebih adanya pemahaman agama yang mengatakan bahwa ijin atau restu suami adalah restu Tuhan. Murkanya suami merupakan murkanya Tuhan. Pandangan atau asumsi ini seringkali dipakai untuk menguasai dan menghilangkan kemerdekaan perempuan.”

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah. Hal ini diteguhkan pula oleh pendapat mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Prof Dr Meutia Hatta. Sebagaimana disebutkan dalam Suara Karya online, Meutia Hatta berpendapat bahwa pembatasan suami kepada istrinya adalah disebabkan oleh budaya maskawin dalam perkawinan. Budaya ini melahirkan pandangan bahwa perempuan telah dibelinya. Berikut ini adalah kutipannya;

"Dengan pemilikan itu, laki-laki merasa berhak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Lalu terjadilah penguasaan atau dominasi laki-laki terhadap perempuan. Jadi selama ini, yang kerap terjadi pada perkawinan di Indonesia, suami sebagai penguasa penuh berhak atas semuanya. Baik itu menentukan aturan, standar moral, serta kehidupan istri dan anak-anaknya. Sementara, istri dan anak diposisikan sebagai pihak yang menerima aturan dan sekadar pendukung suami.”

Maskawin adalah tradisi yang ada di banyak kebudayaan. Tak terkecuali dalam kebudayaan Islam, sebutannya dikenal dengan istilah mahar. Semua mazhab fiqh sepakat memandang mahar sebagai wajib. Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menyebutnya sebagai wajib, meski tanpa menyebut adanya sanksi bagi pihak yang menolak memberi mahar.  Namun, UU Pernikahan menyebutkan kalau mahar ini tidak termasuk syarat maupun rukun perni-kahan. Tetapi, pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa kehadiran sebuah mahar.  Pertanyaannya adalah apakah benar teks Alquran melihat mahar sebagai wajib? Kenapa? Tidakkah ia terjebak dengan konsep alat tukar? Sebagai alat jual beli? Sebagai “exchange”, seperti yang disebutkan oleh Irma Suzanti di atas?

Jawaban sementara atas pertanyaan tersebut menurut saya adalah tidak benar. Pertama, tidak benar teks Alquran menjadikan mahar sebagai wajib. Kedua, tidak benar Islam memandang mahar sebagai exchange. Dan ketiga, tidak benar juga bahwa sumber petaka dari sistem relasi yang timpang adalah karena maskawin. Pada bagian selanjutnya akan dibahas tentang mahar dalam perspektif Islam.

Pengertian dan Hukum Mahar
Kata mahar  (مهر) di dalam Alquran da-pat ditemukan dengan menggunakan kata-kata, shoduqah (صدقة)pemberian, ujuurun ( أجور) upah, nihlah (نحلة) pemberian yang tulus, dan faridah (فريضة) kewajiban/ketentuan). Sedangkan Al-Fauzan mengidentifikasi adanya 9 istilah yang sama dalam pengertian mahar, empat lainnya adalah shodaq (صداق, ‘uqr, aliqah (barang yang berharga dan indah) dan hiba. 
Pertama, dalam Q.S. An-Nisaa ayat 4, menggunakan kata shoduqah dan nihlah. Berbunyi: وأتوا النّساء صدقاتهنّ نحلة (النساء : ٤) ; Artinya: “Beri-kanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh keikh-lasan.” Kedua, Q.S. An-Nisaa ayat 24, menggu-nakan kata ujurun dan faridhah. 

فما استمتعتم به منهنّ فأتواهنّ أجورهنّ فريضة  ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة) النساء : ٢٤(

Artinya: “maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan tidaklah menjadi dosa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah kamu menentukan mahar itu.” Ketiga, begitu juga Q.S. An-Nisa ayat 25 menggunakan kata ujuurun. وأتواهنّ أجورهنّ بالمعروف  (النساء : ٢٥); Artinya: “dan berikanlah maskawin mereka menurut yang patut.” Keempat, Q.S Al-Baqarah ayat 236 & 237, masing-masing menyebut kata faridhah untuk menyebut mahar. Dalam bahasa Arab, kata faridhah artinya adalah kewajiban.

Sedangkan dalam Hadis, yang paling banyak dijadikan landasan tentang wajibnya ma-har adalah hadis dari Sahl bin Sa’d yang berbunyi sebagai berikut:

“Sahl berkata: telah datang (menjumpai) seorang perempuan kepada Nabi dan berkata: “Saya datang untuk menyerahkan diriku”, kemudian dia berdiri lama, dan Nabi memandang sekujur tubuhnya, lalu berkatalah seorang laki-laki: “Nikahkanlah untukku, jika Rasul tidak berhajat padanya”. Nabi menjawab: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk disedekahkan padanya?” Ia menjawab: “Tidak ada”. Nabi berkata: “Carilah”. Lalu pergilah laki-laki tersebut, kemudian kembali, dan berkata: “Demi Allah, Saya tidak menemukan sesuatu pun”. Nabi berkata: “Pergilah dan carilah sekalipun sebuah cincin besi”. Maka, pergilah lelaki tersebut dan kembali, lalu berkata: “Tidak ada, demi Allah, tidak ada walau pun sebuah cincin besi”. Dan dia memiliki sebuah sarung yang dipakainya. Maka dia berkata: “Saya mensedekahkan sarungku padanya”. Maka Nabi berkata: “Jika wanita itu memakai sarungmu, maka kamu tidak memiliki pakaian, dan jika kamu memakainya maka tidak ada pakaian padanya. Maka lelaki itu pergi lalu duduk. Maka Nabi melihatnya sambil berpaling, tak lama lalu Nabi memerintahkan untuk memanggilnya kembali, dan berkata: “Apakah kamu memiliki (hafalan) Alquran? Ia menjawab: “Surat ini dan surat ini sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Sungguh engkau telah memilikinya dengan (hafalan) Alquran yang ada padamu”. (HR. Sembilan Ahli Hadis, antara lain Imam Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa mahar itu adalah wajib, sedangkan ukuran mahar adalah apa pun yang dianggap mengandung nilai, bisa  berupa uang, barang berharga, hafalan Alquran, bahkan juga bisa berupa “mengerjakan sesuatu” dan maharnya adalah upahnya .

Mahar bisa dibayar kontan (cash), bisa di-cicil, bisa juga ditangguhkan dibayar pada saat tertentu. Pasangan laki-laki wajib membayar mahar yang dihutangkan, meskipun kemudian bercerai. Tetapi wajibnya mahar di sini adalah dalam konteks membayar hutang ketika pasangan laki-laki melakukan pembayaran maharnya dengan cara menghutang atau mencicil.

Kata mahar, menurut ulama fiqh diartikan sebagai ‘iwadh (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai konsekuensi dari menikahinya dan menyetubuhinya baik secara syubhat maupun tidak.  Pengertian lain disebutkan Suparta, bahwa mahar adalah sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan disebabkan terjadinya pernikahan. Jadi mahar dianggap sebagai cara laki-laki untuk menghalalkan hubungan intim (aktivitas seks) dengan pasangannya.

Hal ini dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa fiqh atau Islam secara lebih luas melihat aktivitas seks bukan sesuatu yang gratis, tetapi sesuatu yang harus dibayar, yakni dengan cara memberikan mahar kepada perempuan. Hal ini juga berlaku bagi kasus salah jima’ (salah/keliru pasangan), maka laki-laki diwajibkan membayar mahar mitsl (mahar yang senilai).

Perspektif fiqh di atas, menurut Faqih adalah mengandung bias gender. Betapa sebuah aktivitas seks yang mensyaratkan adanya relasi timbal-balik, dimana masing-masing pihak saling berbagi, saling mencintai dan saling membahagiakan harus dihargai dengan materi. Hal inilah yang kemudian menjadi asal-muasal ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga.

Di banyak masyarakat, mahar atau maskawin adalah keharusan yang harus dibayarkan oleh pasangan laki-laki kepada pihak perempuan. Bahkan, di samping maskawin dikenal juga uang dapur atau uang hilang. Jika yang pertama diberikan khusus pada perempuan saat akad pernikahan berlangsung, sedangkan yang kedua diberikan kepada keluarga perempuan menjelang pernikahan berlangsung. Biasanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pesta (walimah).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa teks-teks Alquran dan hadis tentang mahar masih dianggap mengandung hukum wajib. Padahal wajibnya mahar tidak menggugurkan atau membatalkan pernikahan ketika dalam prosesi tidak menyebutkan jenis mahar. Mahar hanyalah konsekuensi (atsar) dari adanya pernikahan. Jadi, wajibnya mahar ini, menurut penulis, hanyalah wajib menurut pandangan kebiasaan atau kepatutan, bukan kewajiban yang absolut dari Tuhan.

Kebiasan dan kepatutan adalah hukum yang bersifat relatif dan tentatif, yakni mengandung kesementaraan dan keterbatasan waktu.   Wajibnya mahar akan menjadi gugur ketika kebiasaan dan kepatutan berubah. Sekalipun salah satu pihak (bisa laki-laki dan terbuka peluang juga bagi perempuan) akan memberikan mahar kepada pasangannya, maka sejatinya haruslah dimaknai sebagai pemberian yang penuh ketulusan (nihlah). Adalah mengandung pengertian yang ambigu (membingungkan) ketika aktivitas “memberi” atau shodaqoh yang penuh keikhlasan tapi kemudian hukumnya menjadi wajib. Sedangkan dalam khazanah Islam yang penulis temui, aktivitas memberi yang diwajibkan dalam Islam hanyalah ada pada zakat. Pengingkaran terhadap zakat mengandung konsekuensi dosa (baik dosa personal maupun dosa sosial), bahkan termasuk memerangi agama itu sendiri.  Sedangkan pengingkaran terhadap mahar tidak mengandung konsekuensi yang sama.

Dengan demikian hukum wajibnya mahar ini bisa jadi berubah menjadi makruh, haram, sunah atau mubah. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqhiyah: “taghayyuril fatwa wa ikhtilafaha bihasbi taghayyuri al azminah wa al amkinah wa al ahwal wa niyyaah wa al ‘awaid”. Artinya, “berubahnya hukum itu mengikuti perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.”

Menurut saya, hukum mahar bisa diasosiasikan kepada hukum nikah sendiri yang juga berhukumkan sunah, mubah, wajib, makruh dan haram. Saya mencoba menjelaskannya satu persatu. Pertama, kapan hukum mahar menjadi sunnah? Yaitu ketika pihak pemberi (bisa laki-laki, bisa juga perempuan) tidak menuntut apa pun dari pemberiannya kepada pihak yang diberi. Artinya ia memberi dengan penuh ketulusan (nihlah) sebagaimana semangat yang terkandung dalam kata shodaqoh itu sendiri. “memberi kok maksa”, tentu tidak dong. Memberi sebagai ekspresi kasih sayang. Dan inilah menurut saya hukum dasar memberi mahar sebagaimana hukum dasar nikah itu sendiri.

Dalam filsafat cinta, seorang kekasih akan memberikan sekuntum mawar merah kepada kekasih yang dicintainya sebagai tanda cinta. Demikian juga seorang ibu akan memberikan ASI (Air Susu Ibu) untuk si buah hati sebagai tanda kasih. Rasa cinta, sesuatu yang bersifat non-materil kemudian dihadirkan dalam bentuk yang materi. Hal yang tak terbatas diwujudkan dalam hal yang terbatas.

Rasa cinta yang bersumber dari emosi yang terdalam, menurut teori emosi – motivasi, adalah berkecenderungan untuk bertindak. Sebab, dalam hal ini emosi merupakan energi bagi dorongan-dorongan (drives) yang muncul bersama. Jadi emosi cinta dan senang menjadi energi bagi lahirnya dorongan-dorongan untuk bertindak, termasuk untuk memberi.

Emosi senang, bahagia dan cinta adalah salah satu emosi dasar manusia. Rasa senang, cinta, puas, gembira dan bahagia adalah rasa yang diharapkan dan dicita-citakan semua orang. Segala upaya akan dilakukannya. Termasuk sang pasangan. Semua tuntutan tradisi maupun agama akan diikutinya demi mencapai kebahagiaan, yaitu hidup bersama pasangan yang dicintainya untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.  Salah satu ekspresi rasa senang ini adalah dengan memberi sesuatu atau hal-hal yang disenanginya semata hanya mengharap keridhoan Allah, artinya tanpa pamrih, tanpa ada tuntutan apa pun.

Kedua, kapan hukum mahar menjadi mubah? Yaitu ketika tidak ada faktor-faktor pendorong yang menjadi alasan pentingnya memberi atau diberi. Kedua belah pihak memandang tidak penting memberi atau diberi, yang penting adalah prosesi ijab qobul-nya, misalnya. Bisa jadi kedua pasangan tidak punya apa-apa secara materi dan juga tidak mau menjanjikan apa-apa. Atau bisa jadi karena kedua pasangan merasa berkecukupan secara materi dan dianggap mengandung konsekuensi egalitarian tanpa harus menuntut dan merasa dituntut sehingga memandang tidak penting ada mahar. Bahkan, kalau dilihat dari pohon hukumnya, dimana pemberian mahar sebagai transaksi mu’amalah (transaksi menyangkut hubungan antar sesama manusia), maka ia sejatinya berhukumkan mubah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: al-ashlu fil mu’amalah al-ibaahah illa an-yadulla daliilun ala tahriimihaa, bahwa hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Ketiga, kapan pemberian mahar ini menjadi wajib? Pemberian mahar menjadi wajib pada saat terdapat faktor-faktor yang mendorong pentingnya memberi mahar. Pada kondisi seperti apa seseorang dianggap penting memberi sesuatu? Yaitu pada saat orang yang diberi adalah sedang betul-betul membutuhkan. Misalnya, pada saat tidak mempunyai anggaran sama sekali untuk melangsungkan prosesi pernikahan dan atau pasangan berada dalam kondisi yang tidak sekufu (setara) secara materi. Misalnya yang satu lebih kaya dari pada pasangannya. Dalam hal ini, bisa laki-laki, dapat juga perempuan.

Keempat, kapan mahar ini menjadi makruh (dibenci)? Menjadi makruh hukum memberi mahar ini pada dua kondisi. Pertama, yakni ketika perempuan menentukan jenis dan kadarnya secara memaksa kepada pasangan, dan pasangan atau keluarga pasangan merasa berkeberatan. Biasanya, penentuan mahar seperti ini dikaitkan dengan status atau kedudukan sosial seseorang. Misalnya di Pariaman, Sumatera Barat, terdapat tradisi bajapuik, atau maskawin yang diberikan pihak perempuan kepada laki-laki. Semula bajapuik ini adalah semacam uang jemputan dan jika terjadi pembatalan pernikahan maka uang ini akan dikembalikan. Japuik pada awalnya berupa emas, seekor kuda dan atau barang-barang bernilai. Dalam perkembangannya sekarang uang japuik bertambah dengan uang dapur yang bentuknya berubah menjadi berupa barang-barang mewah, yaitu bisa berupa mobil, sepeda motor, rumah, dan uang jutaan rupiah yang jumlahnya lebih besar dari uang japuik itu sendiri.
Kedua, menjadi makruh ketika pihak yang memberi bertujuan menuntut pamrih kepada pihak yang diberi, termasuk dalam hal layanan. Misalnya, setelah menikah pada umumnya laki-laki selalu minta dilayani oleh perempuan, dari urusan pakai dasi hingga urusan pakai kaos kaki; dari urusan nyuci baju hingga masak nasi; dari urusan rapi-rapi sampai bikin kopi. Semua harus dikerjakan oleh perempuan. Dan ini adalah tradisi umum yang dianggap lumrah dan sulit untuk dirubah.

Kelima, kapan pemberian mahar ini menjadi haram? Menjadi haram dalam hal memberi mahar adalah sebagaimana menjadi haram dalam hal menikah itu sendiri, yaitu ketika seseorang bertujuan eksploitatif dan menyakiti. Misalnya, pasangannya dijadikan alat komoditi, diperdagangkan untuk memperoleh keuntungan materi. Contoh, berkedok pernikahan, seorang perempuan dijual kepada warga asing oleh keluarganya, dengan harga pembelian yang mahal atau lumayan. Disebut menjual atau dijual adalah karena, setelah pernikahan (transaksi melalui pembayaran maskawin), pihak perempuan tidak dapat kembali begitu saja kepada keluarganya, meskipun si perempuan sudah tak rela menjadi istrinya. Keadaan ini biasanya dipicu oleh kenyataan si perempuan harus melacur, harus bekerja 24 jam tanpa upah yang sesuai, dan atau hidup dalam perkawinan yang penuh dengan kekerasan. 

Pesan Dibalik Mahar
Dengan tetap menghormati para ulama madzhab, ada baiknya kita menelusuri apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh teks-teks Islam tentang wajibnya mahar? Teks dalam pandangan A. Teew mengandung tiga sistem kode, yaitu kode bahasa, kode sastra dan kode budaya.  Tentu, yang terkait dengan pembahasan tentang tradisi maskawin ini adalah menyangkut kode budaya. Teks yang dihadirkan tidak pernah lepas dari kode budaya baik oleh si penulis maupun pembacanya. Dalam konteks Alqur’an tentunya yang dimaksud adalah konteks budaya bangsa Arab dan lebih khusus adalah budaya suku Quraisy sebagai masyarakat terdekat dengan teks saat itu.

Secara historis, terungkap bahwa suku Quraisy atau bangsa Arab pada saat Alquran diturunkan adalah bangsa yang kurang beradab yang kemudian kondisi tersebut dikenal dengan sebutan jahiliyah. Sebutan jahiliyah (tidak beradab) ini antara lain ditunjukkan oleh antara lain; karena sikap keberagamaannya yang polytheis, kecurangan-kecurangan dalam setiap transaksi ekonomi¸ dan karena perlakuannya terhadap perempuan yang dianggap tidak memberikan nilai kehormatan secara sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perempuan tidak memiliki hak-hak secara bermartabat. Dalam Alquran dikisahkan, sebagian masyarakat memperlakukan bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena malu dan dianggap menambah beban ekonomi keluarga saja. Allah swt berfirman:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.     

Dalam ayat lain diceritakan bahwa sebagian masyarakat yang lain menempatkan perempuan sebagai barang (harta benda) yang dapat diwariskan. Kondisi rendahnya martabat perempuan sebelum Islam datang ini diceritakan oleh Ummar bin Khattab yang berkata:

“Kami semula sama sekali tidak menganggap (terhormat, penting) kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadarai bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak-nya secara otonom dimana kami tidak bisa lagi mengintervensi.”

Kondisi ini membuat tidak mudah bagi Islam untuk menarik perempuan keluar dari posisi sosial yang tidak menguntungkan ke posisi sosial yang setara dan berkeadilan. Meninggalkan adat dan kebiasaan tidaklah semudah meninggalkan rumah atau tempat lainnya yang tinggal hengkang begitu saja. Tetapi ia memerlukan proses yang yang lama. Alquran dengan semangat perubahannya mencoba melakukan perbaikan-perbaikan secara bertahap (gradual), sebagaimana proses turunnya yang berangsur-angsur semata untuk merespon persoalan sosial yang semakin dinamis.

Termasuk dalam hal pernikahan. Karena perempuan dianggap sebagai barang, maka ketika seseorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan, maka dipersepsikan sebagai membeli. Seorang laki-laki akan membeli perempuan tersebut kepada kabilah/suku/klan dimana perempuan berasal, dengan harga yang sesuai dengan tingkat kehormatan kabilah tersebut dalam bentuk mahar. Karena itu, Islam dalam konteks menghormati perempuan, maka meluruskan bahwa hendaknya pemberian itu diberikan kepada perempuan yang bersangkutan selaku pemangku hak.

Menurut Adang Djumhur, Islam hadir untuk membatasi kerakusan dan keserakahan manusia (“laki-laki”) terhadap penguasaan alam dan lingkungannya, termasuk dominasinya pada perempuan. Misalnya, yang semula masyarakat terbiasa menikahi perempuan dalam jumlah yang tidak terbatas kemudian dibatasi menjadi hanya 4, itu pun dengan syarat yang sangat ketat, dan 1 adalah lebih baik; semula masyarakat tidak memberikan hak waris pada perempuan bahkan menjadi objek dari harta waris itu sendiri kemudian Islam memberikan perempuan martabat (tidak menjadikannya harta waris) bahkan diberi hak waris meski pada saat itu baru separuhnya dari laki-laki. Begitu juga dalam hal mahar, yang semula diberikan pada keluarga kabilah maka Islam menghendaki langsung diberikan kepada perempuan.

Pertanyaannya, kenapa Alquran tidak meniadakan tradisi pemberian maskawin pada perempuan saat itu? Kenapa laki-laki masih diberi ruang untuk “membeli” perempuan melalui tradisi mahar saat itu? Menurut hemat penulis, terdapat sedikitnya dua alasan; pertama, sekali lagi, tidak mudah untuk menghilangkan suatu tradisi sekaligus. Kedua, perempuan adalah pihak yang secara langsung menerima resiko akibat dari pernikahannya. Pernikahan bagi perempuan saat itu, secara sosial, masih ditempatkan sebagai orang yang beresiko menjadi “korban kekerasan” baik dari pasangannya, maupun keluarga atau kabilahnya.

Dari uraian tersebut dapat diambil sedikitnya tiga kesimpulan. Pertama, bahwa perintah memberi mahar kepada perempuan adalah dalam konteks mendudukkan perkara bahwa yang berhak diberi mahar adalah perempuan yang bersangkutan sebagai penerima hak. Kedua, memberi makna bahwa perintah tersebut dalam konteks melindungi perempuan sebagai orang yang menerima resiko secara langsung dari akibat pernikahan, terutama menyangkut kegiatan reproduksi (hamil, melahirkan dan menyusui, atau keguguran). Ketiga, perintah memberi mahar bukanlah perintah yang bersifat absolut sebagaimana perintah dalam hal beribadat yang berkonsekuensi dosa bagi para pelanggarnya, tetapi perintah yang bersifat relatif dan tentatif dalam konteks sosial-budaya yang terus berubah.

Mungkinkah Merubah Tradisi Mahar?
Manusia lahir dalam ruang dan konteks sosial yang membentuknya. Ia lahir di lingkungan keluarga dimana ia tumbuh dan berkembang. Di situlah ia mendapat sosialisasi nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian membentuk persepsi-persepsi tentang fakta-fakta dan realitas-realitas yang ditemuinya. Nilai-nilai dan norma-norma yang disosialisasikan adalah seperangkat cara untuk mewujudkan harapan masyarakat tentang peran-peran dan status seseorang.

Dalam masyarakat “tertutup” yang ditandai dengan agama yang “statis”, menurut Karlina Supelli, nilai-nilai dan norma-norma sosial disosialisasikan tidak lain sebagai cara “memaksa” masyarakat kepada anggotanya supaya memiliki rasa berkewajiban dan menaatinya.  Rasa berkewajiban ini dipelihara agar anggota selalu merasa bagian dari kesatuan masyarakatnya. Moralitas dasarnya adalah moralitas perintah yang tidak mengijinkan siapa pun untuk mempertanyakan kode-kode sosial yang berlaku. Maka dengan demikian, unsur yang paling pokok dalam masyarakat tertutup adalah kebutuhan mempertahankan tradisi dan konvensi, dan sekaligus mereka akan bersiaga untuk menyerang apa pun yang dianggap akan meruntuhkan kesatuan (sosial)-nya.  Termasuk masyarakat Arab atau Suku Quraisy saat itu dimana ego kabilah sangat diusung, akan sangat sulit meninggalkan praktik kehidupan yang secara sosial-budaya sudah mapan.

Karena itu, jika kita menengok kepada tradisi memberi maskawin dalam seluruh kebudayaan manusia adalah tidak lain sebagai cara individu untuk memperoleh pengakuan sebagai bagian dari komunitasnya, sekaligus cara masyarakat untuk mempertahankan apa yang menjadi tradisi. Mahar hanyalah sebagai tanda (sign) bagaimana masyarakat melanggengkan sistem patriarkhi. Begitu pentingnya mempertahankan tradisi ini, hukum Islam (fiqh) pun mengangkatnya sebagai cara yang “arif” dalam beradaptasi dengan keadaan lingkungannya. Karena itu, fiqh berusaha untuk tetap mengakomodasi dan terbuka kepada tradisi yang berkembang di masyarakat dengan menggunakan konsep “al-‘adatu mahk-kamatun”. العادة محكّمة , maksudnya, tradisi yang berkembang di masyarakat menjadi landasan dan sumber penetapan hukum. Tetapi, konsep ini, bukanlah konsep yang statis. Justru konsep ini pada awalnya adalah konsep yang dinamis dimana fiqh berkemungkinan berubah ketika kondisi sosialnya juga berubah.  Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqhiyah yaitu bahwa perubahan hukum sesuai dengan perubahan tempat, waktu, keadaan, niat dan adat kebiasaan sebagaimana telah disinggung di atas.

Untuk itu, dalam melihat tradisi mahar dalam konteks masyarakat terbuka saat ini, adalah memungkinkan adanya peluang untuk dikritisi, melihat tradisi mahar keluar dari persoalan dogma agama (dalam hal ini adalah fiqh), keluar dari dominasi kultur yang mengusung kepentingan laki-laki (patriarkhi) dan keluar dari paham finalisme.  Maka, dalam konteks egalitarianisme (kesetaraan dan keadilan gender) dan sebagai upaya keluar dari hegemoni laki-laki, tradisi mahar dapat saja ditinggalkan tanpa harus merasa berdosa atau tanpa harus merasa takut akan dikucilkan secara sosial. Atau yang lebih “arif” adalah kembali pada relativitas hukumnya itu sendiri seperti diuraikan di atas yang memungkinkan pemberian mahar bisa berhukum mubah, sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram. Yang pasti, janganlah sekali-kali mempersulit diri ketika Tuhan sendiri menghendaki kemudahan. “yuriidullahu bikumul-yusro, walaa yuriidu bukumul ‘usro”, artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.  Bukankah begitu? Wallahu a’lam bi ash-showwaab!


_____________________

Tentang Penulis

Perempuan yang memiliki nama lengkap Ipah Jahrotunasipah, S.Pd. ini, dilahirkan di  Majalengka, 12 Januari  1970. Alumnus  Strata 1  Bahasa Arab IKIP Bandung ini sekarang sedang menempuh S-2 pd PPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon Program Studi / Konsentrasi Ekonomi Syari’ah. Aktivitas sehari-harinya kini adalah sebagai Guru Bahasa Arab di MAN 2 Cirebon, Dosen di Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), Cirebon, maupun pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)  periode 2011-2012.
Perjalanan aktivitas Ipah sendiri cukup panjang. Yakni sebagai guru pada MTs Subulussalam (1995 – 1999), Jurnalis Tabloid Gerage Pos (1999 – 2001), Jurnalis pada Koran Harian Bintang Pantura (2001 – 2002), dan pernah menjadi staf pada Fahmina Institute selama 4 tahun (2002 – 2006), yakni  sebagai Staf pada Program Penguatan Masyarakat Sipil (2002 – 2003), program mandiri. Sebagai  PO untuk Kegiatan Publikasi pada Program RMKD (Reformasi Manajemen Keuangan Daerah) (2003 – 2004), Program kerjasama dengan Partnership, Manajer Program pada Program Monitoring HAM untuk Pendidikan dan Kesehatan di Kab. Indramayu (2004 – 2006), Program kerjasama Fahmina-Institute dengan LP3ES dan NZAD, dan Manajer Program pada Program Islam dan Gender (Maret – Mei 2006), program kerjasama dengan The Asia Foundation.  Ia juga pernah menjabat sebagai Sekjen Forum Tata Kelola Pemerintahan Kota Cirebon (2004 – 2006) untuk isu Gender, pendidikan dan anti korupsi.
Beberapa karya yang ditulisnya pernah dipublikasikan di berbagai koran lokal, buletin, dan jurnal. Di antaranya adalah Dampak Radikalisme pada Perempuan (dimuat pada buletin Lintas Agama (2011) dan Kontekstualisasi Ayat: Upaya Membongkar Budaya Patriarkhi (dimuat pada jurnal Equalita edisi Desember 2011).
Setelah menikah dengan Moh. Rondon Syarifuddin  yang menjadi teman hidup, termasuk berbagi peran dalam berbagai tugas rumah tangga, pasangan ini kini dikaruniai  dua orang putera. Yaitu  Satria Tegar Faiz Ramadhan (7 tahun) dan  Teguh Farih Ramadhan (5 tahun).  Bersama keluarganya, sehari-hari Ipah tinggal di Desa Kumbung Blok Ahad RT 01/1, no 33 Kec Rajagaluh Kab Majalengka.{}

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 20 Maret 2012 05:46 )

Produk-produk Rahima

Produk-produk Rahima

Produk Rahima

 

 

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 27 Februari 2012 07:54 )

Pandangan Islam Tentang Pencari Nafkah Keluarga : Suplemen Edisi 36

PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji  Syukur ke hadirat Allah swt.,  Tu-han alam semesta yang senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Apapun tugas yang kita lakukan di dunia ini tak lain hanyalah untuk mencari keridhaan-Nya.

Shalawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah mengangkat derajat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan kebaikan. Berkat tuntunan Nabi Muhammadlah, kaum perempuan  eksistensinya menjadi diakui dan dihormati di muka bumi ini.  

Pembaca yang budiman,
Suplemen Edisi  36 Swara Rahima ini berjudul  “Pandangan Islam tentang Pencari Naf-kah Keluarga”, hasil kolaborasi antara Hafid  Usman Qurnaen dan Khariroh Ali. Tema ini sangat penting untuk dibahas mengingat buda-ya di masyarakat selalu menobatkan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga (breadwinner).  Konsekwensi dari “jabatan”  sebagai pencari nafkah keluarga ini, kemudian berimbas pada pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, wilayah kepemimpinan seolah-oleh menjadi  hak prerogatif laki-laki, dan perempuan adalah mahluk yang  layak untuk dipimpin. Praktik budaya ini semakin mapan, sebab ada ayat Alqur’an  yaitu surat an-Nisa’: 34 yang secara tekstual seolah-olah mendukung pandangan tentang superioritas laki-laki terhadap perem-puan. Namun, perlu dingat bahwa memahami sebuah teks tidak bisa dilepaskan dari konteks-nya. Artinya, konteks Arab pada zaman turunnya Alqur’an memang sangat patriarkhis, sehingga bahasa Alquran pun mencerminkan sebuah pandangan dunia waktu itu.

Lalu, bagaimana ayat-ayat Alqur’an dan hadis Nabi dipahami dalam konteks modern sekarang ini? Bagaimana pula dengan realitas yang menunjukkan bahwa pencari nafkah keluarga ternyata tidak sepenuhnya menjadi tugas laki-laki? Berdasarkan data-data yang ada, jumlah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga semakin hari semakin meningkat.  Ada bermacam-macam  penyebab perem-puan menjadi pencari nafkah utama keluarga dan menjadi kepala keluarga, antara lain; ditinggal suami tanpa kabar, suami sakit, suami kena PHK dan sebagainya.

Disinilah arti penting dari suplemen ini. Para penulis melihat bagaimana  sesungguhnya ajaran agama Islam tentang pencari nafkah keluarga ini. Pandangan ulama fikih menjadi penting untuk dikaji, mengingat masyarakat khususnya di Indonesia masih menjadikan fikih sebagai sumber utama untuk memahami ajaran Islam. Padahal, fikih adalah hasil interpretasi manusia terhadap ayat-ayat Alqur’an dan hadis Nabi, sehingga produknya sebenarnya bisa dipertanyakan dan dikritisi.

Tujuan penulisan suplemen tentang nafkah keluarga ini adalah berdasarkan realitas sosial yang terus mengalami perkembangan dan perubahan terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan. Saat ini, dunia nafkah tidak lagi identik dengan dunia laki-laki, sebab semakin banyak perempuan yang mengambil peran penting di dalam ekonomi keluarga.  Agar ajaran Islam tetap relevan dengan situasi dan kondisi kontemporer, maka upaya-upaya reinterpretasi  keagamaan menjadi sebuah keniscayaan.

Dengan membaca tulisan ini, kami harapkan dapat menjadi sebuah refleksi bagi para pembaca terkait dengan persoalan nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Mudah-mu-dahan banyak manfaat yang bisa anda petik dari suplemen Swara Rahima edisi 36 ini.
Akhirnya, Selamat membaca!

Jakarta, September 2011

Redaksi
__________________________________

Pendahuluan
Sebuah reklame yang cukup besar di sebuah perempatan kota Jakarta bertuliskan ”Pencari Nafkah Itu Laki-Laki”. Reklame berwarna kuning mencolok tersebut adalah sebuah iklan tentang minuman berenergi dari sebuah merek terkenal, yang menggambarkan seorang laki-laki bertubuh kekar dan berotot sedang memegang gelas berisi minuman tersebut. Reklame ini cukup menarik perhatian, tidak hanya karena model yang dipakai adalah seorang atlet binaragawan kenamaan, tetapi juga karena materi iklan yang dipilih mengandung sebuah pandangan dunia tertentu terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Indonesia. Tentu saja, tujuan utama iklan ini tak lain adalah mempromosikan kepada para laki-laki untuk mengkonsumsi minuman berenergi dari merek tersebut agar tubuh menjadi lebih segar dan semakin kuat sehingga tidak lelah di dalam mencari nafkah bagi keluarga. Namun, pada sisi lain, secara sosiologis iklan tersebut sesungguhnya mengukuhkan praktik-praktik budaya di masyarakat bahwa pencari nafkah keluarga itu adalah tugas laki-laki, bukan dunia perempuan.

Dalam sebuah rumah tangga, biasanya ada peran-peran yang dilekatkan pada para anggotanya. Seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas di antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga oleh karena ia mendapat tugas mencari nafkah untuk seluruh anggota rumah tangga. Di samping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya. Karena dua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka masyarakat menganggap bahwa laki-laki memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Pembagian peran antara suami dan istri di dalam rumah tangga ini juga diperjelas di dalam Undang-Undang perkawinan Nomer 1 tahun 1974, yang dalam pasalnya, antara lain pasal 31 dan 34 disebutkan; Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Problemnya adalah ketika dalam realitasnya laki-laki tidak mampu mencari nafkah buat keluarganya, apakah ia masih disebut sebagai kepala rumah tangga? Atau ketika seorang suami mampu memberi nafkah dan berpenghasilan cukup, tetapi kikir dan tega menelantarkan istri dan anaknya dengan berfoya-foya untuk kesenangan dirinya pribadi, apakah ”jabatan” kepala keluarga masih pantas untuk disandangnya? Bagaimanakah pandangan Islam tentang seorang suami yang menelantarkan nafkah untuk keluarga? Dan bagaimana sebenarnya realitas dari para perempuan yang terpaksa menjadi pencari nafkah utama karena berbagai macam sebab? Tulisan ini berupaya mengeksplorasi beberapa pertanyaan tersebut dilihat dari perspektif Islam.

Dalam hukum Islam, seseorang bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan madharat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari lima kaidah pokok fikih dikatakan: ”Kemadharatan itu wajib disingkirkan”. Maksudnya, setiap hal yang menimbulkan kemadharatan baik terhadap diri sendiri atau terhadap diri orang lain wajib diantisipasi agar jangan sampai terjadi.

Di antara upaya mengantisipasinya adalah dengan adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi, dan ancaman hukuman ta’zir (denda) karena telah membuat orang lain menderita dari segi fisik atau kejiwaan. Sanksi hukuman ta’zir, adalah sanksi hukuman yang kadar dan bentuk hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya madharat yang ditimbulkan suatu perbuatan. Seorang ayah yang telah menelantarkan anak kandungnya dengan tidak memberinya nafkah, dan atas perbuatannya tersebut, anak kandungannya menjadi tersiksa fisik atau jiwanya, maka ayahnya itu di samping dituntut untuk mengganti rugi nafkah anak, juga diancam dengan hukuman ta’zir.

Untuk mengatur sanksi hukuman ta’zir seperti dikemukakan di atas, pihak penguasa perlu memfungsikan bidang ilmu siyasah syar’iyah. Siyasah syar’iyah ialah seperangkat kebijaksanaan dan peraturan yang dirumuskan oleh penguasa dalam rangka menunjang berlakunya ajaran Alqur’an dan Sunnah Rasulullah. Kebijaksanaan dan peraturan itu dapat dirumuskan oleh penguasa sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Alqur’an dan Sunnah Rasulullah saw., meskipun tidak terdapat rumusannya dalam buku-buku fikih klasik. Demikian juga dalam konteks hukum positif, seorang penguasa berkewajiban membuat peraturan atau undang-undang yang dapat menjerat mereka yang melakukan penganiayaan kepada pihak lain, termasuk di dalam lingkup yang paling kecil yaitu rumah tangga.

Kewajiban Nafkah untuk Istri
Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antar suami-istri. Di antaranya, pihak istri berhak mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Banyak ayat dan hadits Rasulullah saw. yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya seperti surat al-Baqarah ayat 233. Allah swt. Berfir-man:



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pa-kaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran me-nurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Syeikh Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengatakan bahwa diwajibkan kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit. Demikian pula dikatakan oleh seorang penyair Arab dalam syairnya berikut ini :

“Janganlah kalian menghina seorang pemuda karena ibunya bangsa Romawi atau berkulit hitam. Karena sesungguhnya para ibu itu bagaikan gudang atau tempat menyimpan. Yang menjadi kebanggaan anak-anak adalah ayah mereka”. Dengan demikian, maka seorang ibu mengandung demi seorang (suami) dan menyusui bayi demi seorang ayah. Oleh karena itu maka wajib bagi seorang suami memberi nafkah secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara bayinya. Dan hen-daknya nafkah yang diberikan diukur sesuai dengan keadaan istrinya dan sesuai pula dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat dimana ia hidup. Jangan sekali-kali memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dirasakan berat oleh istrinya dalam melaksanakan kewajibannya, karena tidak mencukupi. Namun demikian sese-orang tidak-lah dibebani melainkan hanya sebatas kemampuan-nya, sehingga tidak merasa tertekan dan kesulitan.  

Syair Arab di atas juga sejalan dengan ayat Alqur’an, surat an-Nisa ayat 34:

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pelin-dung bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas seba-hagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa : 43)

Pada ayat 233 surat al-Baqarah di atas, dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jamin-an nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu: (1) makanan, (2) pakaian, dan (3) tempat tinggal .
Sementara itu Imam an-Nawawi da-lam kitab “Kifayatul Akhyar” menjelaskan ma-salah nafkah ini sebagai berikut:
1.    Makanan yang sesuai dengan kondisi daerah, baik istrinya muslimah atau dzimmi, baik hamba sahaya maupun merdeka.


Artinya :    
“Hendaklah orang yang mampu memberi
nafkah menurut kemampuannya. Dan
orang yang disempitkan rizqinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul-kan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepada-nya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq: 7)

2.    Pakaian dan tempat tinggal.
3.    Ibadah. Nafkah ibadah adalah seperti diizinkan pergi haji, puasa wajib dan lain-lain.

Apabila suami mengalami kesulitan se-hingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka seorang istri boleh memilih apakah tetap mempertahankan perkawinannya atau meminta cerai. Dalam soal ini, Nabi saw. pernah ditanya oleh sahabat tentang suami-istri yang mengalami kesulitan nafkah, kemu-dian beliau menceraikan mereka.   
Imam Asy-Syaukani menyebutkan bah-wa telah menjadi ‘ijma (kesepakatan) atas wa-jibnya memberi nafkah kepada istri, kemudian jika ada kelebihan dari keperluan untuk nafkah istri maka urutan berikutnya adalah kerabat yang lain kemudian jika masih ada juga kele-bihan maka disunnahkan untuk bersedekah dari kelebihannya itu. Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Tai-miyah menyatakan bahwa nafkah suami terha-dap istrinya itu diukur menurut keadaan dan kemampuan suami.
Suami diwajibkan memberi nafkah ke-pada istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut kemampuan suami. Banyaknya naf-kah adalah menurut kebutuhan dan kebia-saan yang berlaku di tempat masing-masing, dise-suaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi pendapat yang paling kuat adalah tidak ditentukan, melainkan hanya se-kedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami. Firman Allah swt.:

Artinya :    
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seim-bang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mem-punyai satu tingkatan lebih daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228)

Sedangkan di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena se-sungguhnya kamu mengambil mereka dengan keper-cayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)”. (HR. Muslim)

Ayat dan hadis di atas tidak membe-rikan ketentuan tertentu seberapa besar kadar nafkah yang harus diberikan kepada seorang istri oleh suami, akan tetapi hanya mengung-kapkan kata ma’ruf (pantas). Dengan demikian maka memberi nafkah itu adalah menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan serta kedudukan suami dalam masyarakat.
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

”Takutlah kalian kepada Allah dalam urus-an perempuan (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan dihalalkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak diri kamu makanan dan pakaian dengan ma’ruf”. (HR. Muslim dan Abu Daud)

Hadis tersebut disamping menjelaskan bahwa istri adalah amanah Allah di tangan suami, juga menjelaskan kewajiban suami un-tuk memelihara amanah itu dengan cara mem-berikan nafkah kepada istri dalam bentuk ma-kanan, tempat tinggal dan pakaiannya.
Dalam hadis lain riwayat Tirmizi dari ’Amru bin al-Ahwash bahwa Rasulullah saw. bersabda:

”Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas diri para istri kalian. Dan sebaliknya begitu pula para istri kalian atas diri para istri kalian ada-lah, bahwa tidak dibenarkan para istri membiarkan dirinya dijamah oleh orang lain, dan tidak pula dibenarkan untuk mengizinkan orang lain bertamu ke rumahmu dari orang-orang yang kamu curigai. Sedangkan hak para istri atas diri kalian (para suami), adalah agar kalian secara baik memberikan jaminan pakaian dan makanan kepada mereka.” (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan hak suami pada istri dan sebaliknya hak istri pada suami. Hak suami pada istri agar istri memelihara diri dari godaan orang lain agar tidak menerima ta-mu laki-laki yang bukan mahramnya di bela-kang suami. Sedangkan hak istri adalah men-dapatkan jaminan nafkah yaitu pakaian, tem-pat tinggal dan makanan.
Untuk melengkapi dan memperkuat ar-gumen tentang kewajiban suami untuk mem-berikan nafkah kepada istri, kami mengutip beberapa hadis berikut:
1.    Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu naf-kahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu nafkah-kan kepada keluargamu, maka yang pa-ling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluar-gamu”. (HR. Muslim)

2.    Dari Abu Abdillah (Abu Ab-durrahman) Tsauban bin Bujdud, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluar-ganya, dinar yang dinafkahkan untuk ken-daraan di jalan Allah dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah”. (HR. Muslim)

3.     Dari Ummu Salamah ra. ia berkata: Saya bertanya kepada Ra-sulullah saw.: “Apakah saya mendapat pahala apabila saya memberikan nafkah kepada putra-putra Abu Salamah, karena saya tidak akan membiarkan mereka ber-keliaran mencari makan kesana-kemari. Sesungguhnya merekapun adalah anak-anak saya?” Rasulullah saw. menjawab: “Ya, kamu mendapat pahala terhadap apa yang kamu nafkahkan kepada mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim)

4.     Dari Sa’ad bin Abi Waqqash ra., dalam hadis yang panjang yang kami tulis pada bab niat, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepadanya: “Sesungguhnya apa saja yang kamu naf-kahkan dengan maksud mencari ridha Allah, niscaya kamu diberi pahala sampai apa saja yang kamu sediakan untuk is-trimu”. (HR. Bukhari dan Muslim)

5.     Dari Abu Mas’ud Al-Badry ra., dari Nabi saw., beliau bersab-da:”Apabila seseorang menafkahkan harta untuk keperluan keluarganya dan hanya berharap dapat memperoleh pahala, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah bagi-nya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

6.     Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Seseorang cukup dianggap ber-dosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi belanja”. (HR. Bukhari dan Muslim)
7.     Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: “Setiap pagi ada dua malaikat yang datang kepada seseorang, yang satu berdoa: Ya Allah, beri-kanlah ganti kepada orang yang menaf-kahkan hartanya, dan yang lain berdoa: Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir”. (HR. Bukhari dan Muslim)

8.     Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: “Tangan yang di atas (pemberi) itu lebih baik dari-pada tangan yang di bawah (yang meminta) dan dahulukanlah orang yang menjadi tang-gunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah se-dekah yang diberikan oleh orang yang mem-punyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan siapa saja yang merasa dirinya cukup, maka Allah akan mencukupkannya”. (HR. Bukha-ri)
9.     Dari ‘Aisyah ra., ia berkata: Hindun bin ‘Utbah, istri Abu Sufyan, telah datang menemui Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya Abu Sufyan (adalah) seorang yang bakhil, ia tidak memberi kepada saya nafkah yang mencukupi saya dan anak-anak saya, ke-cuali apa-apa yang saya ambil dari harta-nya dengan tidak diketahui olehnya. Ada-kah dosa atas saya tentang itu? Rasulullah saw. bersabda: “Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut”. (HR. Bukhari dan Muslim)

10.    Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: “Hamba wajib mendapat makanannya dan pakaiannya, dan tidak boleh diberatkan dia dengan pekerjaan melainkan sekedar yang ia kuat memikulnya (mampu untuk melakukannya)”. (HR. Muslim)

11.     Dari Hakim bin Muawiy-yah, dari bapaknya., ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw.: Ya Ra-sulallah, apa kewajiban seseorang dari kami terhadap isterinya?” Rasulullah saw. menjawab: “Engkau beri makan dia apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau ber-pakaian, dan jangan engkau pukul muka-nya dan jangan engkau jelekkan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melain-kan di dalam rumah”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah)

12.     Dari Jabir, pada hadis haji yang panjang, Nabi saw. bersabda: “Wajib atas kamu memberi kepada mere-ka nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara yang pantas”. (HR. Mus-lim)

13.     Dari Abdullah bin Umar ra., ia berkata: Bersabda Rasulullah saw.: ”Cukup bagi seseorang sebagai dosa bahwa ia sia-siakan (nafkah) orang yang (wajib) ia memberi makan”. (HR. An-Nasai)
14.     Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. Ber-sabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, tetapi (hendaklah) seseorang dari kamu mulai (pendermaannya) kepada orang yang ia tanggung nafkahnya, (karena) istrinya ber-kata: Beri aku makan atau ceraikan aku”. (HR. Daruquthni)

15.     Dari Sa’id bin al-Musayyab, tentang laki-laki yang tidak mampu membelanjai istrinya, ia berkata: “Di-pisah antara keduanya”. (HR. Sa’id bin Manshur dari Sufyan, dari Abiz Zinad, ia berkata: “Saya bertanya kepada Sa’id bin al-Musayyab): Yang demikian itu sunnah? Sa’id al-Musayyab menjawab: “Ya, sunnah”.    

Banyaknya ayat Alqur’an dan hadis Ra-sulullah saw. tersebut di atas dianggap cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demi-kian, sesuai dengan sifatnya, ayat dan hadis tersebut tidak merinci landasan filosofis me-ngapa timbul kewajiban tersebut.
Dalam hal-hal yang tidak dirinci dalam Alqur’an dan sunnah Rasulullah saw., akal pikiran mempunyai peranan untuk meneliti-nya. Hasil dari akal pikiran manusia ini sangat relatif, dalam artian terbuka untuk adanya perbedaan pendapat di dalam melihat dan memaknai latar-belakang sosiologis dan antro-pologis terhadap ayat- ayat Alqur’an dan hadis Nabi tentang kewajiban suami untuk membe-rikan nafkah keluarga. Maka dalam hal ini, se-perti dikemukakan Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, para ulama fikih masa silam telah berbeda pendapat dalam soal ini. Dan adapun rinciannya adalah sebagai berikut:  
1.     Kalangan Hanafiyah berpenda-pat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istri-nya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad ni-kah diucapkan secara sah kebebasan se-orang istri menjadi terbatas oleh bebe-rapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas ber-pergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami.
Disamping itu, istri berkewajiban untuk memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam. Ke-wenangan suami untuk membatasi kele-luasaan dan untuk mendapatkan loyalitas dari istri diperolehnya dari adanya akad nikah yang sah. Hak suami untuk memba-tasi kewenangan istri, merupakan kon-sekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar itu pihak istri ber-hak mendapatkan nafkah dari istrinya. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh as-sunnah menyebutkan sebuah kaidah yang menga-takan bahwa: ’’Setiap orang yang dibatasi ke-wenangannya dan diambil manfaat-nya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu.”
Oleh karena yang menjadi penye-bab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istri dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibe-bankan atas diri suami untuk istri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimi-likinya. Atas dasar itu, suami wajib menaf-kahi istri yang masih dalam masa iddah, baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talak raj’i maupun talak ba’in, baik dalam keadaan hamil atau tidak, dan baik perceraian disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari istri, selain perceraian yang disebabkan langkah se-rong (perzinaan) yang dilakukan oleh istri. Kecuali yang disebut terakhir ini, maka perempuan yang sedang dalam masa id-dah wajib dinafkahi oleh suami yang men-jatuhkan talaknya, dengan alasan karena pihak suami dalam hal tersebut masih te-tap mempunyai hak membatasi kewe-nangan perempuan yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah, dan pe-rempuan selama masih dalam masa id-dah masih terikat dengan ketentuan-ke-tentuan suami yang menalaknya.
Istri yang dalam masa iddah tidak dibenarkan be-pergian ke tempat-tempat jauh tanpa ada-nya izin suami yang telah menalaknya, na-mun perempuan yang dalam keadaan id-dah tidak dibenarkan menyerahkan dirinya untuk digauli suami yang telah mence-raikannya. Konsekwensi dari keterangan di atas, perempuan yang dalam iddah ti-dak wajib dinafkahi apabila ia tidak mau terikat dengan ketentuan-ketentuan suami sejauh dalam kewajaran. Bagi aliran Hana-fiyah, kewajiban memberikan nafkah atas diri suami adalah sebagai imbalan dari ke-wajiban istri untuk mematuhi ketentuan-ketentuan suaminya.
Oleh karena yang menjadi sebab kewajiban nafkah adalah suami berhak membatasi gerak–gerik istri dan istri wajib memberikan loyalitasnya kepada suami, maka hak nafkah menjadi gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ke-taatan) merupakan salah satu gugurnya hak nafkah bagi istri.
2.     Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya ada-lah karena adanya hubungan timbal-balik antara suami-istri (al-’ alaqat az-zawjiyah). Atau dengan kata lain bahwa yang men-jadi sebabnya adalah posisi suami sebagai suami, dan istri sebagai istri, termasuk ke-wajiban istri untuk menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela. Hubungan suami-istri yang telah diikat dengan tali perkawinan sah disamping mempunyai konsekuensi dimana istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istri, juga mempu-nyai konsekuensi dimana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Perbedaannya dengan pemaham-an aliran Hanafiyah di atas adalah, pada aliran Hanafiyah tersebut tekanan kewa-jiban nafkah adalah pada hak suami untuk membatasi kewenangan istri, sedangkan pada aliran mayoritas ulama ini tekanan adanya kewajiban nafkah adalah pada adanya kerjasama antara suami dan istri yang diikat dengan tali perkawinan. Maka apabila istri berkewajiban memberikan rasa gembira kepada suami, mengurus ru-mah tangga, mengandung anak sembilan bulan, dan mengasuhnya maka suami ber-kewajiban untuk mencari nafkah. Dalam hal ini, yang penting adalah adanya pem-bagian tugas antara suami dan istri. Sela-ma hubungan kerjasama suami-istri itu masih ada, maka selama itu pula kewa-jiban nafkah terpikul di pundak seorang suami.
Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami-istri, maka perempuan yang sudah ditalak dengan talak raj’i, masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun perempuan yang ditalak ba’in, tidak wajib dinafkahi karena sudah di anggap putus sama sekali hubungan suami-istri. Menu-rut aliran ini, perempuan yang di talak ba’in dan sedang dalam keadaan hamil, tidak wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikannya, meskipun menurut ka-langan Malikiyah dan Syafi’iyah, perem-puan seperti itu wajib disediakan tempat tinggalnya berdasarkan ayat 6 surah At-Talaq: ”Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut ke-mampuanmu.”
Menurut kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah perintah dalam ayat tersebut mencakup memberikan tempat tinggal ba-gi perempuan yang di talak ba’in yang se-dang dalam keadaan hamil. Berbeda dengan itu, kalangan Hanabilah berpen-dapat perempuan yang ditalak ba’in dan sedang dalam keadaan hamil tidak wajib dinafkahi dan tidak pula wajib disediakan tempat tinggalnya. Alasan mereka adalah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. tidak mewajibkan nafkah dan tempat tinggal untuk Fatimah binti Qais yang ditalak suaminya dengan talak ba’in. Hadis tersebut menurut mereka tidak mencakup perempuan yang sudah ditalak ba’in.
Sementara itu, Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA mengatakan bahwa pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang ditalak ba’in dan sedang hamil tidak wajib dinafkahi oleh sua-minya yang sudah mentalaknya, kurang rele-van bila dikaitkan dengan kondisi perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil. Sebab, mes-kipun hubungan suami-istri telah putus sama sekali, namun kondisi perempuan yang se-dang hamil sebagai hasil dari hubungan suami-istri, membuat hubungan tanggung jawab ma-sih melekat pada diri kedua belah pihak. Pihak istri berkewajiban memelihara anak yang ma-sih ada dalam kandungannya, dan sebagai im-balannya pihak suami wajib memberikan ja-minan nafkah terhadap diri perempuan, ter-utama tentang ongkos-ongkos kehamilan se-perti ongkos dokter dan rumah bersalin.
Dalam pada itu, Sayyid Sabiq men-jelaskan beberapa syarat-syarat yang harus ter-penuhi untuk wajibnya nafkah atas diri suami, yaitu: (1) terjadi akad nikah yang sah. (2) istri secara sukarela menyerahkan dirinya untuk pa-tuh kepada suami. (3) istri memberi kesem-patan kepada suami untuk menggauli dirinya. (4) istri setuju untuk dibawa pindah tempat yang dikehendaki suami. (5) Masing-masing suami-istri sanggup bercumbu dan melakukan hubungan badan.
Beberapa persyaratan tersebut harus di-lengkapi sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Jika kurang satu syarat dari syarat-syarat tersebut, istri tidak lagi ber-hak mendapat nafkah dari suaminya. Oleh se-bab itu, nikah yang tidak sah tidak meng-akibatkan kewajiban nafkah atas diri laki-laki yang melakukan nikah seperti itu. Demikian pula dengan perempuan yang tidak mau me-nyerahkan diri kepada suaminya, atau tidak bersedia diajak pindah ke tempat layak yang dikehendaki suaminya, tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Dalam gambaran ini nafkah belum diwajibkan atas suami sebelum istrinya benar-benar menyerahkan diri kepada suaminya. Rasulullah saw. mengakadkan nikah dengan Aisyah dan baru bergaul setelah dua tahun setelah akad nikah itu. Dalam rentang dua tahun tersebut, Rasulullah saw. tidak memberi nafkah kepada istrinya tersebut.
Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi istri dalam pandangan para ulama fikih. Satu hal bisa disimpulkan di sini bahwa menu-rut mayoritas ulama fikih kewajiban nafkah te-tap dibebankan di atas pundak suami selama sebabnya masih ada. Dan oleh karena ke-wajiban nafkah itu bukan disebabkan pihak is-tri dalam keadaan miskin, maka nafkah tetap saja wajib atas diri suami meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan/kaya.
Namun, pandangan ulama fikih terkait dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah keluarga sebagaimana dijelaskan pan-jang lebar di atas, hendaknya dibaca dalam konteks dimana dan kapan kitab-kitab fikih tersebut disusun. Masih kentalnya bias gender di dalam pemikiran sebagian besar para ulama fikih di dalam melihat relasi suami dan istri sangat terkait dengan konteks Arabia (lima be-las abad yang lampau) yang sangat patriarkhis, dimana laki-laki selalu diposisikan sebagai pi-hak yang lebih unggul daripada perempuan. Oleh sebab itu, persoalan nafkah di dalam rumah tangga ini tidak cukup dilihat dari bunyi tekstual dari teks-teks Alqur’an dan hadis, te-tapi perlu juga dilihat dari konteks sosialnya ketika teks-teks tersebut muncul. Konteks-tualisasi dari ayat-ayat Alqur’an dan Hadis Nabi tentang nafkah ini akan dibahas pada bagian terakhir tulisan ini.      

Kewajiban Nafkah Untuk Anak Kandung
Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perka-winan sah tersebut. Seorang ayah berkewajib-an untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak dilahirkan ber-hak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya ba-ik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-ke-butuhan lainnya. Alasanya antara lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan an-Nasai yang men-ceritakan bahwa seorang perempuan, Hindun istri Abu Sufyan datang mengadu kepada Ra-sulullah tentang keengganan suaminya untuk memberikan nafkah yang mencukupi kebu-tuhan anaknya. Rasulullah saw. menasihatkan dengan mengatakan:”Ambil saja harta secukup-nya untuk kebutuhan engkau dan anakmu.”
Hadis tersebut secara tegas membenar-kan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menun-jukkan bahwa pada harta seorang ayah terda-pat hak belanja anak kandungnya. Dalam ha-dis lain riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang me-minta nasihat kepada Rasulullah saw. tentang kemana harus dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan: ”Ya Ra-sulallah, saya memiliki uang satu dinar. Rasulullah menjawab: ”Belanjakanlah uang itu untuk diri-mu,” kemudian laki-laki itu berkata lagi:” Saya punya satu dinar lagi ,” Rasulullah menjawab, ”Belanjakanlah untuk istrimu, ”Saya masih punya satu dinar lagi yang lain,” kata laki-laki itu, dinasihati oleh ”Rasulullah saw.: ”Belanjakanlah untuk anakmu.” kemudian laki-laki itu berkata lagi:” Masih ada sama saya dinar yang lain:” Ra-sulullah berkata: ”Nafkahkanlah untuk pemban-tumu,”  pada akhirnya laki-laki itu menjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasihatkan Rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya. (HR. Abu Daud)
Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Pertanyaan yang muncul kemu-dian adalah apa yang menjadi landasan filo-sofis bagi wajibnya nafkah atas diri seorang ayah untuk anaknya?
Dalam literatur fikih, antara lain dalam buku al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah az-Zuhaili, dijelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban se-orang ayah untuk menafkahi anak, selain dise-babkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergan-tung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Da-lam hal ini, orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga maka sang ayah bertang-gung jawab untuk mencarikan nafkah anak-nya.
Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk membe-rikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membu-tuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang kecukupan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak itu masih di bawah umur. Contoh, anak kecil di bawah umur yang mempunyai harta dari harta wasiat tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Se-orang ayah yang tetap memberikan nafkah kepada anaknya yang mempunyai harta bukan-lah berdasarkan suatu kewajiban, tetapi berupa sebuah pemberian sukarela dari seorang ayah kepada anaknya.
Dari keterangan di atas, jelaslah perbe-daan landasan filosofis antara nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak kandung. Kewa-jiban nafkah untuk istri seperti telah dikemu-kakan di atas, disebabkan adanya hak suami untuk membatasi kewenangan istrinya. Atau disebabkan adanya hubungan suami-istri an-tara keduanya. Oleh karena itu selama hu-bungan itu masih ada maka kewajiban mem-berikan nafkah tetap terdapat di pundak sua-mi. Lain halnya dengan sebab kewajiban naf-kah untuk anak kandung, seperti dikemukakan di atas, yang menjadi sebab kewajiban tersebut adalah kondisi anak yang sedang membutuh-kan pertolongan. Sebagai pengaruh dari ada-nya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istri selama haknya untuk membatasi kewe-nangan istri atau selama hubungan suami-istri masih ada, meskipun pihak istri sedang berada dalam keadaan berkecukupan untuk membia-yai dirinya. Sebaliknya, pihak ayah hanya ber-kewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuh-kan nafkah. Seorang ayah tidak wajib menaf-kahi anak kandungnya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya.

Kedaluwarsa (taqadum) Nafkah
Selanjutnya apakah berlaku kedaluwarsa (taqadum) bagi nafkah istri dan anak kandung? Permasalahannya adalah, apabila seorang sua-mi menunggak memberikan nafkah kepada is-trinya, apakah kemudian si istri berhak me-nuntut suami agar membayar nafkah pada bulan-bulan sebelumnya? Demikian pula dengan seorang ayah yang sekian bulan tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya. Setelah beberapa bulan kemudian baru anak-nya mengajukan tuntutan terhadap ayahnya tersebut. Apakah tuntutan seperti itu bisa di-pertimbangkan di pengadilan, atau telah diang-gap kedaluwarsa? Oleh karena dua bentuk kewajiban pemberian nafkah mempunyai lan-dasan yang berbeda, maka selanjutnya per-soalan akan dibahas secara tersendiri.

1.    Nafkah istri
Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu dari dua ke-mungkinan, yaitu :
a.      Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulit-an.
Ulama sepakat, tidak boleh memen-jarakan suami dalam keadaan sempit yang ti-dak mampu memberikan nafkah kepada istri-nya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan Alqur’an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah nafkah menjadi gu-gur disebabkan suami dalam kesulitan?
1)    Menurut mayoritas ulama dari ka-langan Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gu-gur disebabkan suami da-lam keada-an tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberi-kan nafkah, suami diang-gap berutang kepada istri-nya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hana-fiyah, hakim di negeri itu memberi izin kepada istri untuk berutang kepada o-rang lain untuk memenuhi pembelanjaannya meski-pun suami tidak mengizin-kannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang ter-sebut setelah ia dalam ke-adaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.
2)    Menurut kalangan Maliki-yah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin)  membayarnya dan tidak pula diang-gap sebagai hutang yang harus diba-yar kemudian. Alasannya, firman Allah swt. Se-bagaimana tersurat da-lam surat Al-Baqarah ayat 286:”Allah tidak membebani diri seseorang kecuali dalam batas kemampuannnya.”

b.    Suami enggan memberikan naf-kah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi eko-nomi.

Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami se-cara paksa dan harganya dise-rahkan un-tuk pembiayaan istri. Jika ia me-nyembunyikan kekayaannya, Ha-kim berhak menghukumnya dengan penjara bila di-kehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewaji-bannya. Alasannya adalah hadis Nabi saw. riwayat Abu Hu-rairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah saw bahwa kengganan seseorang yang mampu untuk me-nunaikan kewajibannya adalah me-rupakan suatu kezaliman. Oleh ka-rena itu boleh dikenakan hukuman dan dipen-jarakan sampai ia ber-sedia me-nunaikan kewajibannya.

Pertanyaan selanjutnya adalah, da-lam hal suami memiliki harta, jika ia enggan membayarkan nafkah istri-nya, apakah hal itu menjadi hutang yang harus diba-yarnya kemudian? Menurut ka-langan Hanafiyah, istri yang ti-dak mendapat nafkah dari sua-minya, hendaklah segera men-desak suami atau menuntutnya le-wat penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelainan suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan ti-dak pula menun-tutnya dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap sebagai utang yang harus dibayar suami kemu-dian, jika istri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari suami-nya untuk memenuhi kebutuhan suaminya) telah menafkahkan harta-nya sendiri atas dasar ke-putusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, suami tidak diang-gap berhutang jika si istri memenuhi kebu-tuhan dirinya telah membe-lanjakan uangnya sendiri atau harus berutang, akan tetapi tan-pa berda-sarkan keputusan ha-kim atau tanpa ada izin suami. Menurut pendapat seperti dise-butkan di atas, nafkah istri men-jadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak diterima tanpa ada tuntunan dan desakan dari istri.

Berbeda dengan itu, kalangan ma-yoritas berpendapat, suami diang-gap berutang nafkah istri yang be-lum dibayarkannya baik atas kepu-tusan hakim atau tidak. Sebagai-mana halnya setiap hutang, maka hutang nafkah seperti itu tidak men-jadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang se-perti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kedaluwarsa. Istri sah-sah saja menuntut suami atas nafkah yang belum dibayar-nya meskipun setelah sekian waktu la-manya.

2.     Nafkah Anak Kandung
Di atas telah dikemukakan, bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya adalah karena anak dalam keadaan butuh bantuan ayahnya. Kewajiban seorang ayah menafkahi anaknya selama anaknya itu membutuhkan pembelan-jaan, sehingga di saat anak tidak sedang mem-butuhkan bantuan belanja, maka ayah tidak wajib menafkahinya. Persoalannya adalah apa-kah nafkah yang belum dibayarkan oleh ayah yang dalam keadaan yang berkelapangan di-anggap sebagai hutang yang harus dibayarnya kemudian hari? Dalam kajian fikih dijelaskan bahwa seorang ayah yang mampu, akan tetapi tidak memberikan nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, maka harus dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Bagaimana jika seorang ayah yang mampu sempat menunggak pembayaran nafkah, apa-kah dianggap sebagai hutangnya atau menjadi gugur disebabkan kadaluwarsa?
Menurut kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, nafkah anak menjadi gugur disebabkan kadaluwarsa apabila ternyata si anak sedang tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, maka apabila telah berlalu waktu sebulan atau lebih, sedangkan nafkah sebagai kewajiban ayah belum juga diterima oleh anak dan ternyata anak tersebut untuk pembelan-jaannya tidak harus berhutang untuk masa ter-sebut, dalam arti ia mampu membiayai dirinya sendiri, maka itu menjadi gugur menurut ma-yoritas ulama, dan ayahnya tidak dianggap ber-hutang. Alasannya karena dalam hal tersebut ternyata si anak tidak membutuhkan nafkah dari ayahnya, sedangkan kewajiban nafkah atas diri ayah, berdasarkan adanya kebutuhan anak pada nafkah. Lain halnya jika anak itu tidak punya dana sendiri sehingga hakim mengizin-kannya untuk berhutang, maka dalam hal ini si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkannya.

Nafkah Keluarga dan Ikhtiar Membangun Kesetaraan
Menurut pandangan para ulama fikih (klasik) sebagaimana dijelaskan di atas, per-soalan nafkah di dalam rumah tangga dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.    Memberi nafkah kepada istri meru-pakan suatu kewajiban bagi se-orang suami. Demikian ini adalah merupakan ketetapan syari’at Is-lam berdasarkan Alqur’an dan Ha-dis, juga kesepakatan atau ijma’ ulama berdasarkan fatwa-fatwa mereka dalam masing-masing kitab karangannya.
2.    Adapun mengenai kadar atau be-sarnya nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mem-fatwakan bahwa kadar nafkah itu tidak ada ketentuannya dari Al-qur’an maupun al-Hadis. Oleh ka-rena itu disesuaikan dengan ke-mampuan dan keadaan atau kedu-dukan suami di masyarakat tempat suami atau istri tinggal.
3.    Bagi suami yang tidak mem-berikan nafkah kepada istrinya atau menelantarkan nafkah keluarganya, maka sanksi hukuman bagi suami dalam Islam adalah dianggap ber-dosa, dan bagi pihak istri boleh memilih apakah mengajukan gugat cerai atau tetap mempertahankan rumah tangganya.
4.    Tuntutan istri atas suami menge-nai nafkah dirinya yang tidak dite-rima sekian tahun sebelumnya, ba-ru dianggap sah apabila berpegang pada pendapat mayoritas ulama. Adapun menurut pendapat Hana-fiyah, hak nafkah istri menjadi gu-gur dengan sebab kadaluwarsa apa-bila tidak dituntut dalam masa satu bulan. Berdasarkan pendapat ini, maka istri tidak berhak menuntut suaminya untuk mendapat ganti rugi nafkah yang tidak diterimanya selama beberapa bulan/tahun se-belumnya. Dan berdasarkan pen-dapat ini pula, istri baru berhak menuntut nafkah yang belum dite-rimanya, jika dengan keputusan hakim atau atas izin suaminya ia telah menggunakan uangnya sen-diri atau berhutang untuk membia-yai dirinya selama tidak mendapat nafkah dari suaminya. Dalam hal ini istri dibenarkan menuntut sua-mi untuk menutupi hutang terse-but.
5.    Nafkah anak menjadi gugur dengan kadaluwarsa jika ternyata selama anak tidak mendapat naf-kah dari ayahnya dan ia mampu membiayai diri dengan hartanya sendiri. Namun, nafkah tidak men-jadi gugur disebabkan kadaluwarsa jika ternyata selama ia tidak men-dapat nafkah dari ayahnya, si anak harus berhutang untuk pembiayaan dirinya. Dalam hal ini si anak ber-hak menuntut ganti rugi atas naf-kah masa lampau yang belum dite-rima dari ayahnya. Berdasarkan hal itu maka hak nafkah anak tersebut dalam perkara ini menjadi gugur jika ternyata untuk pembiayaan mereka tidak mesti berhutang ke-pada pihak lain karena punya dana sendiri. Jika tidak punya dana sen-diri, sehingga mesti berhutang ke-pada pihak lain, maka hak nafkah-nya tidak menjadi gugur setelah beberapa bulan/tahun dari mulai dilalaikannya nafkah.

Dari kesimpulan di atas menggam-barkan bahwa mayoritas ulama fikih mem-bebankan nafkah keluarga di pundak suami. Hal ini didasarkan pada adanya ayat-ayat Al-qur’an dan hadis Nabi yang secara eksplisit menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Namun, be-ban nafkah ini tidak ditentukan kadarnya tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah swt.; ”Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” (QS. Ath-Thalaq:7). Persoalannya adalah bagaimana ayat-ayat Al-qur’an dan hadis Nabi tentang per-soalan nafkah keluarga dibaca dan dipa-hami dalam konteks modern sekarang ini? Apakah pembacaan yang tekstual masih relevan dengan situasi  kontemporer? Apa makna sesungguhnya dibalik ajaran ten-tang kewajiban suami untuk menafkahi is-tri dan anak-anaknya?
Hari ini konteks sosial sudah jauh berbeda dari konteks sosial lima belas abad yang lampau ketika Alqur’an ditu-runkan. Peran laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan telah mengalami pergeseran di dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Kalau zaman dahulu, mobilitas perempuan masih terbatas di ruang-ruang domestik, seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga maka realitas empiris saat ini berbicara lain. Perempuan dalam banyak fakta sosial telah menunjukkan dirinya sebagai entitas yang tidak lagi lebih rendah secara intelektual maupun moral dan tidak lagi lemah secara ekonomi. Apa yang pada masa lampau diyakini tidak bisa dilakukan oleh perempuan, hari ini semua hal yang dikerjakan dan dipikirkan oleh laki-laki, terbukti dapat dan mampu dikerjakan dan dipikirkan oleh perempuan. Perempuan tidak berbeda dengan laki-laki dalam selu-ruh kapasitas kemanu-siaannya.      
Dalam masyarakat modern saat ini, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga bukanlah pekerjaan yang semata-mata dipikul oleh suami. Saat ini banyak kaum perempuan yang juga bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yang memang tidak cukup jika hanya mengandalkan penghasilan suami. Beban ekonomi yang semakin berat dan mahalnya biaya pendi-dikan menuntut suami-istri bersama-sama mencari nafkah. Fenomena ini tidak hanya dialami oleh para perempuan di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga dialami oleh mereka yang tinggal di desa-desa. Banyak perempuan desa yang terpaksa menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Para TKW ini menjadi satu-satunya tulang-pung-gung perekonomian keluarga, sebab suami mereka hanyalah petani atau buruh kecil yang penghasilannya tidak menentu.
Dengan begitu, apakah argumen teo-logis tentang superioritas laki-laki (karena ia yang mencari nafkah) dan inferioritas perem-puan merupakan pemberian Tuhan yang tidak berubah, sebagaimana diyakini secara mains-tream selama ini? Bagaimana dengan realitas kongkrit dimana istri adalah pencari nafkah utama keluarga? Menurut pandangan Kyai Husein Muhammad bahwa  keputusan apapun yang didasarkan atas teks-teks Islam harus merefleksikan tujuan-tujuan  moralnya. Makna dan konotasi dari nilai-nilai moral ini harus dieksplorasi dengan nalar, intuisi dan obser-vasi-observasi atas hukum alam yang bersifat sosial. Mengenai ini, Ibnu al Qayyim mene-gaskan bahwa hukum Islam selalu mengan-dung kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu setiap kepu-tusan agama yang telah menyimpang dari nilai-nilai moral ini meskipun merujuk pada teks-teks agama tidak bisa dibenarkan dan harus diperbaiki.  
Dalam kaitannya dengan nafkah, kerja-kerja untuk mencari nafkah dan menafkahi tidaklah khas laki-laki. Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun bahwa perempuan juga bisa mencari nafkah dan menafkahi. Di pasar-pasar tradisional kita menjumpai lebih banyak pe-rempuan daripada laki-laki yang berjualan. Muhammad Abduh, seperti dielaborasi oleh Rasyid Ridha, menegaskan bahwa faktor ini bersifat ”kasbi”, perolehan, diusahakan. Untuk itu, ayat Alqur’an yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena ia penanggungjawab atas nafkah istri dan keluarganya harus dipahami dalam kon-teks sosialnya dalam masyarakat Arabia zaman itu. Pembagian kerja laki-laki/suami dan pe-rempuan/istri tak lain merupakan sebuah pilihan sosial sebuah masyarakat, bukan se-suatu yang permanen dan given dari Tuhan. Sebagai contoh, kalau di dalam sebuah rumah tangga karir istri lebih baik dari suami, maka sang istri tidak boleh merendahkan dan mendominasi suaminya. Be-gitu pula sebaliknya, seorang suami tidak di-perbolehkan berlaku sewenang-wenang kepa-da istrinya dengan alasan sebagai pemim-pin rumah tangga dan pencari nafkah. Hal yang paling fundamental yang ditegaskan di dalam Islam adalah bahwa kepe-mimpinan dalam rumah tangga, juga dalam wilayah publik, siapapun yang memegangnya, tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan eksploitatif, mendominasi dan melakukan ke-kerasan da-lam bentuk apapun.
Walhasil, Islam mengajarkan bahwa re-lasi suami-istri hendaknya dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yaitu; saling menghargai kekurangan dan kelebihan, saling mencintai, saling berkomunikasi dengan baik dan ber-tindak adil dan bermusyawarah dalam meng-atasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Bu-kankah tujuan menikah disamping untuk men-cari ridha Allah swt., adalah juga untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan da-mai (sakinah) yang dilandasi oleh cinta (mawad-dah) dan kasih-sayang (rahmah)? Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai kese-taraan dan keadilan dibangun dengan baik oleh pasangan suami-istri. Wallahu a’lam.{}   

REFERENSI
Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Bulugh Al-Maram, Penerjemah: A. Hassan, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Syekh., Tafsir Al-Maraghi, Juz 2, Penerjemah: Drs. Hery Noer Aly, dkk., Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Alu Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz, Syekh, Bustan Al-Ahbar Mukhtashar Nailu Al-Authar / Him-punan Hadits-hadits Hukum, Jilid 5, Penerjemah: Mu’ammal Hamidy, dkk., Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

An-Nawawi, Imam., Kifayat Al-Akhyar, Penerjemah: Drs. Moh. Rifa’i, dkk., Semarang: CV. Toha Putra,.

_______________., Riyadush Shalihin, Jilid I, Penerjemah: Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Husein, Muhammad, Ijtihad Kyai Husein, Jakarta: Rahima, 2011.

Kisyik, Abdul Hamid, Bina Al-Usrah Al-Muslimah: Mausu’ah Al-Zuwaj Al-Islami, Penerjemah: Ida Nursida, Bandung: Penerbit Al-Bayan, 1997.

Munti, Ratna Batara, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Jakarta:The Asia Foundation, 1999.

M. Zein, Satria Effendi, H. Prof. Dr., Problematika Hukum Ke-luarga Islam Kontemporer, Jakarta: Ken-cana, 2004.

Rasjid, Sulaiman, H., Fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algen-sindo, 1995.

Undang-undang RI. No. 23 Tahun 2004.





Biodata Penulis

Hafid Usman Qurnaen, saat ini penulis sedang menempuh studi di Fakultas Tar-biyah, Program Studi Pendidikan Agama Is-lam, di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an (PTIQ) Jakarta.

Khariroh Ali, saat ini bekerja di Rahima Jakarta. Sebelumnya, penulis pernah bekerja menjadi assisten program di Puan Amal Hayati Jakarta (2002), dan Staf Divisi Pendi-dikan dan Training Jaringan Islam Emansi-patoris (JIE) Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta (2003-2008). Penulis menamatkan S1-nya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, IAIN Sunan Kalijaga, dan meraih gelar Mas-ter of Arts (MA) tahun 2010 dari Center for International Studies dengan major South east Asian Studies, Ohio University, Amerika Serikat.

Membincang Masalah Khulu’ (Gugat Cerai Istri) dalam Islam : Suplemen Edisi 15/Ed. 35

Pengantar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan kasih-Nya kepada umat manusia dengan tiada pilih kasih, Tuhan Maha Penyayang yang sayang-Nya tak terbilang. Sha-walat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengangkat harkat dan martabat perempuan dari mahluk yang sama sekali tidak bernilai, menjadi mahluk yang setara dengan laki-laki. Tanpa ajaran pembebasan dalam Islam, niscaya kondisi kaum perempuan Muslim akan selalu berada pada posisi yang marjinal baik di lingkup keluarga, masyarakat dan bangsa.

Salah satu ajaran Islam yang sangat  revolusioner adalah menyangkut kehidupan berumah tangga/perkawinan, dimana terdapat beberapa pola relasi yang saling mengikat antara suami- istri, yang mencakup hak, kewajiban, peran, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa di dalam rumah tangga, masing-masing pasangan berkewajiban untuk menjaga kelanggengan dan memelihara prinsip-prinsip institusi perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah atau penuh cinta, kasih sayang dan kebahagiaan. Namun, apa daya, tidak semua kehidupan rumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Berbagai masalah dan problematika senantiasa menghadang dan menerjang bahtera rumah tangga yang sedang dikayuh oleh pasangan suami-istri.

Mengingat Islam adalah agama yang shalihun li kulli makanin wa zamanin (selalu aktual di segala tempat dan masa), dan mengatur kehidupan manusia baik yang sifatnya ritualistik (ibadah) dan kemasyarakatan (mu’amalah), maka jikalau terjadi suatu masalah di dalam sebuah perkawinan, maka ajaran Islam pun mengaturnya. Contoh menarik dari hal tersebut adalah apa yang ditulis oleh Siti Rufiah Padijaya dalam Suplemen edisi ke-35 ini. Tulisan ini berjudul “Membincang Masalah Khulu’ (Gugat Cerai Istri) dalam Islam”, dan mengelaborasi tentang bagaimana ajaran Islam mengatur persoalan gugat cerai istri. Sebagaimana diketahui bahwa Islam membolehkan seorang perempuan untuk memutuskan ikatan perkawinannya melalui khulu’ dengan cara memberikan tebusan (’iwadh) atau mengembalikan kepada suami apa yang pernah diberikan kepadanya untuk memutuskan perkawinannya.  Hal ini dinyatakan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 229: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu adalah ketetapan Allah, maka janganlah kalian melanggar ketetapannya, dan barang siapa melanggar ketetapannya maka mereka dalah termasuk orang-orang zalim.”

Sungguh, hak istri untuk melakukan gugat cerai kepada suami merupakan wujud nyata bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan di dalam keluarga. Hal ini tentu sangat berbeda dengan tradisi Jahiliyyah dimana masyarakat Arab pada waktu itu menjatuhkan talak kepada para isteri dengan semena-mena, dan merujuknya dengan sekehendak hati pula. Praktek masyarakat Jahiliyyah semacam itu sangat mempermainkan dan merendahkan martabat (dignity) kaum perempuan, padahal perempuan juga manusia, hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, sebagaimana laki-laki. Karenanya, jika suami memiliki hak untuk melepaskan istri-nya dengan thalaq maka Islam juga memperbolehkan istri untuk melepaskan suaminya dengan cara mengkhulu’. Namun perlu dingat, meskipun Islam memperbolehkan keduanya, perceraian tetaplah menjadi hal ihwal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

Dalam masyarakat kontemporer, syariat khulu’ ini dapat menjadi referensi penting baik bagi gerakan perempuan Islam maupun gerakan perempuan global. Tuduhan sebagian aktivis perempuan sekuler bahwa Islam adalah agama yang sangat patriarkhis, menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik, dalam kuasa laki-laki, dan sepenuhnya tergantung pada keputusan suami, nampaknya perlu ditinjau kembali. Syariat khulu’ adalah salah satu buktinya. Di samping itu, sejarah telah mencatat bahwa kedatangan Islam telah merubah secara revolusioner kondisi perempuan yang tadinya dianggap sebagai barang warisan kemudian menjadi makhluk yang berhak untuk mendapatkan harta warisan; perempuan yang tadinya boleh dinikahi dan dicerai kapan saja kemudian memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya; dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Yah, seiring dengan zaman dimana kaum perempuan semakin memiliki akses terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan, banyak perempuan yang mulai berani berbicara terhadap penderitaan, kekerasan dan diskriminasi yang mereka alami baik di lingkup rumah tangga, keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Praktek khulu’ mungkin bisa menjadi sebuah refleksi.  Lihatlah berbagai tayangan infotainment di media massa yang sering mengungkap gugat cerai yang dilakukan oleh para artis dan selebritis perempuan. Namun, fenomena gugat cerai isteri ini tidak hanya eksklusif dilakukan oleh para selebriti, tetapi juga dilakukan oleh para perempuan kebanyakan di dalam masyarakat kita. Apakah keberanian perempuan untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya merupakan pertanda bahwa makin banyak perempuan mulai mengerti akan hak-haknya? Dan jika badai yang mengguncang kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dikendalikan, bagaimanakah Islam memberikan tawaran solusinya?

Silahkan para pembaca menikmati tulisan menarik ini. Haparan kami, semoga Suplemen ini dapat membawa manfaat dan menjadi renugan bagi kita semua. Selamat membaca!  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2011

_______________________

Membincang Masalah Khulu’  (Gugat Cerai Istri) dalam Islam

Pendahuluan
Islam merupakan agama dan sekaligus tatanan hidup bagi muslim. Ia mengatur relasi antara individu muslim dengan Tuhannya (vertikal) dan mengatur relasi antara individu muslim dengan mahluk lainnya (horisontal). Dalam tatanan universal ini, maka terdapat banyak tatanan dan muamalah yang sifatnya sosiologis, di antaranya adalah masalah kehidupan rumah tangga dan segala hal terkait dengan institusi rumah tangga tersebut. Abduttawab Haikal dalam bukunya “Rahasia Perkawinan Rasulullah saw.” menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehi-dupan rumah tangga. Di dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat, dari rumah tanggalah, segala persoalan kehidupan mulai muncul.  Dalam disiplin ilmu sosial disebutkan bahwasanya keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, meskipun ia sebagai unit kecil namun memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat secara luas. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama seorang manusia belajar bersosialisasi dengan orang lain dan keluarga merupakan tempat mengembangkan kehidupan. Sehingga membangun masyarakat luas atau negara tidak akan berhasil jika pembinaan keluarga-keluarga kecil diabaikan. Islam mempunyai perhatian yang besar terhadap pembinaan keluarga.

Visi institusi rumah tangga ada dua hal. Pertama: personal-emosional yaitu terciptanya hubungan yang menentramkan dan terciptanya hubungan kasih sayang antara kedua individu (suami-istri) sebagaimana tersebut dalam ar-Rum ayat 21.  Kedua: sosial-humanitarian, sebagaimana dituliskan oleh Abduttawab Haikal dalam buku yang sama yaitu untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan tatanan sosial masyarakat yang teratur. Sehingga negara akan sangat tergantung dari unit-unit kecil bangunan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 1:

ياايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkem-bangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dalam institusi rumah tangga terdapat beberapa pola relasi yang saling mengikat antara suami istri yaitu: hak, kewajiban, peran dan tanggung jawab masing-masing dari suami-istri dalam rangka keberlangsungan dan pembangunan institusi rumah tangga yang menjadi tujuan bersama. Di dalam Islam terdapat beberapa penjelasan terkait pola relasi tersebut. di antaranya yang ter-sebut dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرجال قوامون على النساء بمافضل الله بعضهم أولياء بعض

Artinya:  “Para lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”.

Abduttawab Haikal berpendapat bahwa ayat tersebut telah menempatkan suami sebagai presiden rumah tangga. Hal ini dikarenakan kodrat suami lebih mampu untuk mengayomi dan menanggung beban keluarga dibanding istri. Suami juga diberikan kelebihan untuk memimpin dan mengantarkan keluarganya dalam kebahagiaan, sehingga untuk mengimbangi kelebihan tadi maka kemudian Islam memberikan beban lebih berat kepada suami seperti membayar mas kawin, biaya hidup dan nafkah sehari-hari.

Sementara itu, menurut Husain Muhammad dalam tulisannya “Tafsir Alquran dalam Perspektif Perempuan” bahwasanya surat an-Nisa ayat 34 dan didukung ayat 228 secara literalistik (harfiah) dan tanpa mengkaitkanya dengan ayat, keterangan dan konteks sosial lainnya mudah disimpulkan bahwa laki-laki menurut Tuhan ditakdirkan sebagai pemimpin, penguasa, dan pendidik bagi perempuan (istrinya), sebaliknya memposisikan perempuan sebagai yang dipimpin, dikendalikan dan dididik. Kyai Husein berpen  dapat bahwa ayat tersebut merupakan takhshish (pengecualian atau pembatasan) atas ayat kesetaraan dan kesederajatan manusia (tahkshish bil ‘urf). Dengan membaca ayat ini secara cermat nantinya akan terlihat dengan jelas bahwa ia sesungguhnya tengah menginformasikan kepada pembaca tentang realitas sosial yang patriarkhis saat itu. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam realitas sosial saat itu dikarenakan keunggulan laki-laki di dalam hal intelektual dan kekuatan fisiknya, dan hingga mufassir salafi dan modern juga bersepakat demikian (keunggulan dalam hal intelektual dan fisik), keunggulan tersebut sifatnya mayoritas dengan pemakaian istilah ba’duhum ala ba’d; sebagian mereka para laki-laki atas sebagian perempuan. Jika kondisi konteks sosialnya demikian maka perempuan juga berpotensi dan bisa menjadi pemimpin jika ia memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih unggul dari laki-laki dalam hal kemampuan intelektual dan fisik.

Menurut hemat penulis, ayat tersebut menjelaskan bahwa suami istri memiliki posisi yang saling melengkapi dalam sebuah rumah tangga, meskipun dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi perempuan karena kemampuan intelektual dan fisik laki-laki yang lebih baik daripada istri. Namun, jika kita melihat kondisi sosial masyarakat laki-laki tidak selamanya dan semuanya memiliki kemampuan hal itu dan banyak sekali fenomena istri menjadi kepala rumah tangga karena suaminya tidak bisa berfungsi sebagaimana yang ter-nash-kan dalam surat an-Nisa ayat 34 tersebut. Terkait hal ini dalam temuan yang dilakukan oleh lembaga Pekka (perempuan kepala rumah tangga) mencatat bahwa berdasar data Susenas Indonesia tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13.60% atau sekitar 6 juta rumah tangga yang mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Jika dibandingkan data tahun 2001 kurang dari 13% per tahunnya, data ini menunjukkan kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0.1% per tahun.

Karena tidak berdasar realita tersebut, maka penulis lebih condong untuk mengatakan bahwa relasi suami istri merupakan relasi partnership dalam membangun sebuah keluarga, saling mengisi dan melengkapi. Berbagai jenis pekerjaan bisa dipertukarkan dan dikerjakan secara bersama-sama antara suami istri untuk mewujudkan tujuan keluarga semisal pekerjaan domestik rumah tangga (menyapu, memasak, mencuci dan sejenisnya), pekerjaan mengasuh anak hingga mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Semuanya bisa dilakukan dengan bersama atau bertukar peran kecuali peran yang sifatnya biologis seperti mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Peran ini hanya dimiliki oleh istri dan tidak bisa ditukar kepada suami karena selain sifatnya kodrati, peran ini merupakan hak istri atas diri dan suaminya.

Kembali pada soal institusi rumah tangga, sebagaimana tersebut di atas bahwa di dalam ru-mah tangga terdapat peran, hak, kewajiban dan tujuan bersama antara suami istri. Masing-masing pasangan berkewajiban untuk menjaga kelanggengan dan memelihara prinsip-prinsip institusi perkawinan yaitu: pertama, prinsip mawaddah wa rohmah atau cinta kasih sayang, sebagaimana tersebut dalam surat ar-Rum ayat 21:

ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
Kedua, prinsip takaful atau saling melengkapi dan melindung layaknya pakaian yang saling menutupi pasangan suami istri,

sebagaimana tersebut pada al-Baqarah: 187:
هن اباس لكم وأنبم لباس لهن

Ketiga: prinsip mu’asyaroh bil ma’ruf atau memperlakukan pasangan dengan sopan

sebagaimana tersebut dalam an-Nisa: 19:  

ياأيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ان يأتين بفاحسة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيأ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

Namun jika semua prinsip tersebut tidak berjalan sesuai dengan rotasi institusi rumah tangga dan tidak sesuai dengan harapan bersama suami istri, maka masing-masing pihak diperbolehkan melepaskan ikatan rumah tangga setelah melalui beberapa pertimbangan yang matang antara kedua pihak. Melepaskan ikatan tersebut bisa dilakukan oleh pihak suami, istri atau seorang hakim. Jika pelepasan ikatan keluarga dilakukan oleh suami maka disebut talak, jika dilepaskan oleh istri disebut khulu’ (melalui hakim) dan jika dilepaskan berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim disebut fasakh. Islam telah mengatur mekanisme tersebut dengan sangat detail dan terinci.  Tulisan ini akan membahas dan menguraikan persoalan khulu’ atau biasa disebut dengan gugat cerai (dari pihak istri) dan segala hal terkait dengannya.

Syariat dan Filosofi Khulu’ dalam Islam
Khulu’ atau gugat cerai menurut bahasa berasal dari kata خلع yang berarti mencabut, melepaskan atau menanggalkan,  misalnya disebut khola’a tsaubu yang berarti dia (suami) telah menanggalkan pakaiannya. Dinamakan demikian karena istri digambarkan sebagai pakaian laki-laki, demikian juga sebaliknya, laki-laki sebagai pakaian istri. Sebagaimana firman dalam surat al-Baqarah: 187:


هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
Artinya: “Mereka (istri) itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun (suami) adalah pakaian bagi mereka.”

Khulu’ disebut juga فداء yang berarti tebusan. Karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan kepada suami.  Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinannya melalui khulu’ dengan cara memberikan kembali kepada suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya, sebagaimana  firman Allah dalam al-Baqarah: 229 dimana Allah telah membolehkan bagi istri untuk menebus dirinya dengan membayar ‘iwadl (tebusan) kepada suaminya.

ولايحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيأ الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتد وها ومن يتعد حدود الله فألئك هم الظالمون.

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu adalah ketetapan Allah, maka janganlah kalian melanggar ketetapannya, dan barang siapa melanggar ketetapannya maka mereka adalah termasuk orang-orang zhalim (al-Baqarah: 299).”

Asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana riwayat dari Imam Tarmizi dalam al-Jami’ ash-Shalih Sunan at-Tirmidzinya dan al-Hakim meriwayatkan dalam al-Mustadrak ‘Ala ash-shahihaini-nya:

“Dari ‘Aisyah ra, ia berkata: “pernah terjadi seorang suami mentalak istrinya kapan saja ia suka. Ia masih tetap menjadi istrinya kapan saja suaminya kembali kepada istrinya dalam masa ‘iddah, sekalipun sang suami mentalaknya seratus kali atau lebih”. Sampai sang suami tadi berkata kepada istrinya: “demi Allah saya tidak akan mentalak kamu, tetapi menyingkirlah dari saya dan saya tidak menaungi kamu selamanya”. Istri berkata: “bagaimana bisa begitu?” Suaminya melanjutkan perkataannya: “saya mentalakmu, tetapi begitu masa ‘iddahmu hampir habis saya  ruju’ kepadamu”, demikian seterusnya. Kemudian istri tersebut melapor dan menanyakan hal itu kepada Nabi saw, akan tetapi Nabi saw diam saja tidak menjawab. Karena perihal dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi saw maka turunlah Surat al-Baqarah ayat 229 tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak menurut kehendak hati kepada istrinya, tidak terbatas. Kemudian mereka merujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka padahal perempuan adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Sehingga ayat ini turun untuk merubah dan memperbaiki keadaan yang buruk tersebut, untuk mengatur urusan pernikahan, urusan talak dan rujuk dengan sebaik-baiknya.

Secara definitif, ada beberapa pendapat terkait khulu’. Di antaranya mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa khulu’ adalah menanggalkan kepemilikan nikah yang tergantung atas persetujuan istri dengan menggunakan lafal khulu’ atau lafal yang bermakna sama dengan khulu’. Menurut Mazhab Maliki khulu’ adalah talak dengan memberi sesuatu atau ‘iwadl dengan menggunakan lafal khulu’ yang berasal dari pihak istri atau walinya, atau talak dengan lafal khulu’. Menurut Syafi’i khulu’ adalah perpisahan antara sepasang suami istri dengan memberi sesuatu penganti dengan menggunakan lafal talak atau khulu’ disertai dengan penerimaan pihak istri. Dan menurut Hanbali khulu’ adalah perpisahan antara suami istri dengan menggunakan pengganti kepada suami dengan lafal tertentu.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, khulu’ adalah pemberian istri kepada suami semua harta yang diberikan oleh suami kepada istri selama dalam pernikahan.  Imam Syaukani dalam kitab-nya Nailul Awthar dan Sayyid Sabiq dalam kitab-nya Fiqhus Sunah menyatakan khulu’ adalah firaqur rajuli zaujatuhu bibadlin yahshulu lahu yaitu perceraian suami dengan istrinya dengan pembayaran ganti rugi yang diperolehnya.  Sedangkan menurut Hisako Nakamura berdasar hasil riset untuk Thesisnya mendefinisikan khulu’ adalah suatu perceraian atas prakarsa istri dengan pembayaran ‘iwadl kepada suami dan diucapkan oleh suami secara lisan atau tulisan dengan kata-kata “aku khulu’ engkau dengan iwadl”. Dalam pernyataan khulu’ tersebut nilai dari  ‘iwadl harus ditentukan dalam bentuk barang atau uang.

Di dalam Sunan Abu Daud menyebutkan bahwa terdapat ulama yang menggunakan istilah “mubaraat” atau pelepasan bersama untuk khulu’. Mubaraat ini bisa disebut juga dengan mubarat yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan oleh istri kepada suaminya untuk berkhulu’ ketika sang istri tidak memiliki harta untuk menebus dirinya (iwald) dan khulu’ tersebut sah dengan melalui persetujuan suami.  Istilah tersebut digunakan dalam konteks khulu,’ jika tidak dalam konteks khulu’ maka penggunaan istilah “mubaraah” termasuk dalam jenis “thalaq ala mal” sebagai contoh apabila suami berkata kepada istrinya ”kamu saya cerai dengan sejumlah uang” dan istri setuju, maka terjadilah thalaq ala mal (cerai dengan uang).

Surat al-Baqarah 187 menyuratkan bahwa suami-istri ibarat baju yang seharusnya saling melengkapi dan mengisi dalam rumah tangga, tetapi jika tugas tersebut sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana visi rumah tangga dikarenakan beberapa hal yang bisa diterima oleh syariat dan nilai-nilai kemanusiaan maka istri bisa melakukan khulu’ atau suami bisa melakukan cerai, sehingga tanggallah baju tersebut, sebagaimana arti khala’. Sementara pada ayat 229 menyuratkan tentang diperbolehkannya bagi istri untuk membayar suatu tebusan atas dirinya kepada suami karena jika tidak menebus (memaksakan rumah tangga dengan masalah) maka dihawatirkan keduanya tidak bisa menjalankan hukum rumah tangga sebagaimana sunnah Allah. Sehingga istri diperbolehkan untuk memberikan ‘iwadl sebagai tebusan atas harta pemberian yang telah diberikan oleh suami kepadanya.

Selain al-Baqarah 187 dan 229 tersebut, Allah juga mempertegas disyariatkannya khulu’ pada surat an-Nisa ayat 4, dengan cara agar para suami mengambil tebusan istri atas dirinya yang ingin lepas dari ikatan suami.

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

Artinya: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibat-nya.”

Dengan demikian, Al-Baqarah ayat 187, 229 dan an-Nisa ayat 4 menjadi tendensi atas disyariatkannya khulu’ atau gugat cerai istri kepada suaminya. Selain ayat Alquran tersebut yang menjelaskan khulu’, terdapat hadis yang menceritakan sejarah kejadian disyariatkannya khulu’, berdasar peristiwa yang terjadi pada istri Tsabit bin Qais yang bernama Jamilah saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, dimana istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi dan meminta agar Tsabit bin Qais bisa melepaskan ikatan pernikahan dari Tsabit karena Jamilah tidak suka dengan perangai Tsabit bin Qais, namun Jamilah tidak mau menjadi seorang yang kafir karena durhaka kepada suaminya, berikut hadisnya:

عن عكرمة عن ابن عباس انه قال جاءت إمرء ة ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا لت يا رسول الله انى لا اعتب على ثا بت فى دين ولا خلق ولكنى لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتردين عليه حديقته قالت نعم.(رواه البخارى

Istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi saw. seraya berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan ahlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasul bersabda: “maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasul memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”. (H.R. Bukha-ri)

Peristiwa yang sama diriwayatkan oleh al-Shan’ani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasullah saw. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya sebagai berikut

يارسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولادين ولكن أكره الكفر في الإسلام

Artinya: Ya Rasulallah, terhadap Tsabit bin Qais, saya tidak mencelanya tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam.

Terhadap pengaduan Jamilah ini, Rasulullah bersabda kepadanya:

أتريدين عليه حديقته ؟

Artinya: Bersediakah engkau mengembalikan kebun kepadanya (Tsabit) ?

Jamilah menjawab: iya (bersedia), kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya:

إقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Artinya: Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talak.

Berdasar beberapa penjelasan dari Alquran dan hadis tersebut dapat ditarik bahwasanya seorang istri memiliki hak untuk memutuskan ikatan perkawinan jika ia sudah merasa tidak nyaman dengan suaminya dan jika dipaksakan untuk bersama tapi tidak akan mencapai tujuan pernikahan maka istri bisa mengajukan khulu’ kepada suaminya atau gugat cerai kepada hakim untuk mengajukan perpisahan dengan memberikan harta (‘iwadl) sebagai tebusan atas dirinya kepada suaminya. Sedangkan jumlah ‘iwadl tersebut tergantung atas kesepakatan dari dua belah pihak (suami-istri).

Khulu’ merupakan bukti atas bentuk kesetaraan dan emansipasi antara suami dengan istri dalam relasi hak hubungan pernikahan. Jika suami memiliki hak untuk melepaskan istrinya dengan talak maka istri memiliki hak untuk menebus suaminya dengan cara mengkhulu’. Islam memberikan dasar ajaran emansipasi antara suami dengan istri dalam suatu ikatan pernikahan. Syariat khulu’ ini menjadi referensi penting bagi pergerakan perempuan Islam di dunia, dimana sebagian kelompok menuduh Islam sebagai agama yang patriarkhi terhadap perempuan, menempatkan perempuan pada ranah domestik, memposisikan perempuan dalam kuasa laki-laki (suami) dan menggantungkan kehidupannya pada suami.

Emansipasi ini bisa dilihat atas surat al-Baqarah ayat 187, dimana masing-masing suami dan istri berfungsi sebagai pakaian terhadap suami atau istrinya. Suami bisa melengkapi dan menutupi kekurangan istri, sebaliknya istri bisa melengkapi dan menutupi kekurangan suami. Masing-masing dari mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang balance berdasarkan perannya masing-masing dalam kehidupan dan untuk keberlangsungan suatu rumah tangga. Masing-masing dari mereka memiliki hak yang setara berdasar aturan Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada dominasi antara suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Berdasarkan keterangan tersebut, seorang istri diperbolehkan menggugat cerai jika ia sudah tidak cocok dan terdapat alasan yang kuat bahwa suami sudah tidak bisa menjalankan tugas sebagai suami sedangkan istri tidak bisa lagi menjalani hidup bersama suami. Dalam kondisi tersebut, tidak diperbolehkan dan haram hukumnya bila istri mencari-cari cara untuk membenci suaminya agar ia bisa lepas dari ikatan pernikahan. Jika hal ini terjadi maka menurut riwayat Imam Ahmad dan Nasai dari Abu Hurairah dihukumi haram. Berikut hadisnya:

المختلعات هن المنافقات

“Perempuan yang menawarkan khulu’ adalah munafik”.

Sedangkan menurut jumhur ulama dalam kondisi demikian perempuan dihukumi makruh.

Dan berikut hadis lain yang diriwayatkan oleh Tsauban ra. tentang larangan bagi istri untuk melakukan khulu’ tanpa ada alasan.

أيما امرءة سألت زوجها الطلاق فى غير مابأس فحرام عليها را ئحة الجنة

Dari Tsauban ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setiap perempuan yang mau talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium seberbak surga.”

Lantas bagaimana jika suami sengaja menyakiti istri dengan tidak menjalankan kewajibannya sehingga istri bosan dan membencinya lalu istri menggugat cerai kepada suaminya? Dalam kondisi demikian maka khulu’-nya batal dan tidak sah meskipun sudah diputuskan. Perbuatan ini diharamkan supaya tidak terjadi perampasan harta oleh suami dari istri, sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa ayat 20.

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحدىهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيأ اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.

Artinya: “Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”.

Dalam kasus tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa khulu’nya sah tetapi keengganan suami dianggap haram. Imam malik berpendapat bahwa khulu’-nya berlaku sebagai talak dan tebusannya wajib dikembalikan kepada istri.

Hal serupa adalah ketika suami tidak senang dan membenci istrinya karena suatu hal maka ia tidak boleh menahan istri dan mempersulitnya untuk menebus dirinya, melainkan Islam mensarankan hendaklah suami mentalaknya dengan cara yang ma’ruf, sebagaimana tersebut dalam al-Baqarah: 231 dan an-Nisa: 19, sebagai berikut:

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخدوا ايات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل علنكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شئ عليم.


Artinya:”Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang-siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepada engkau dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah:231).

يايها الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.س

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagai dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisaa’:19).

Bertolak dari adanya niatan istri untuk menyakiti suami atau suami menyakiti istri maka khulu’ sejatinya harus atas persetujuan dan kesepakatan antara suami dan istri. Apabila masing-masing suami istri tidak ada kesepakatan maka hakim dapat menetapkan (mewajibkan) khulu’ kepada suami, ini berdasar hadis istri Tsabit bin Qais yang pernah mengadukan perkaranya kepada Nabi saw. kemudian Nabi mewajibkan Tsabit supaya bersedia menerima kebun yang pernah ia berikan kepada istrinya dan supaya Tsabit bisa menceraikan istrinya.

Ada ulama yang berpedapat bahwa perselisihan yang datang dari pihak istri cukup untuk adanya khulu’ dan ada pula yang berpendapat bahwa khulu’ tidak dapat diminta sebelum adanya syiqaq atau perselisihan.  Adapun jika terjadi perselisihan antara suami istri (syiqaq) dan masalahnya berlarut-larut tanpa ada jalan keluar maka di antara suami istri bisa melaporkan kasusnya ke pengadilan untuk kemudian hakim bisa mencarikan hakamain yaitu satu hakim dari pihak istri dan satu hakim lagi dari pihak suami. Kedua hakim ini dianjurkan dari pihak keluarga masing-masing dengan alasan bahwa keluarga lebih mengetahui permasalah yang sedang terjadi antara pihak suami dan pihak istri, tetapi jika tidak ada, maka bisa berasal dari luar.

Tugas kedua hakim ini adalah untuk menyelidiki dan memberikan penyelesaian masalah yang diperselisihkan oleh suami istri dalam rumah tangganya. Kedua hakim tersebut harus bisa mencari solusi atas masalah yang dihadapi oleh suami istri yang sedang bersengketa hingga persengketaan tersebut clear. Jika belum mendapatkan solusi maka hakim pengadilan akan memerintahkan dua hakim tersebut untuk menyelidikinya hingga mendapatkan solusi akhir dan jika belum mendapatkan solusi untuk ketiga kalinya maka sang hakim pengadilan akan mengangkat hakim lain. Hakim kedua ini berkewajiban menyampaikan pendapatnya kepada hakim dan hakim wajib menjalankan keputusan kedua hakim tersebut.  Hal ini sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa: 35;

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهارخالدين فيها وذلك الفوز العظيم

Artinya: Jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka uruslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika dua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (an-Nisa: 35)

Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa keberadaan hakam tidak memerlukan kuasa dari pihak suami atau istri, sehingga hakim bisa menunjuk siapapun di antara saudara atau famili dari pihak suami istri yang bersengketa.

Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Syafii dalam suatu qoulnya berpendapat bahwa hakam tidak diperkenankan menceraikan kecuali apabila suami memberikan kuasa kepadanya untuk menceraikannya. Imam Malik dan Syafii berpendapat bahwa  kedua orang hakam diperkenankan mendamaikan suami istri dengan ‘iwadl atau tanpa ‘iwadl. Hakam dari pihak istri berwenang menentukan khulu’ dan juga hakam dari pihak suami bisa menjatuhkan talak, hal ini karena posisi hakam bukan sebagai wali.

Khulu’ bisa dilakukan jika memenuhi persyaratannya, antara lain, pertama: adanya perasaan benci istri kepada suami. Kedua, seorang istri hendaknya tidak meminta khulu’ kecuali kalau sudah merasakan kemudhoratan yang menyebabkan dia khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan suaminya. Ketiga, seorang suami tidak dengan sengaja menyakiti istri agar ia menuntut khulu’ karena jika terdapat unsur kesengajaan dari pihak suami maka tidak halal bagi suami untuk mengambil sesuatu dari sang istri (‘iwadl).

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad khulu’ yaitu pertama, adanya istri atau pihak keluarga istri yang akan membayar iwadl kepada suami. Kedua, adanya ‘iwadl yaitu harta yang diberikan istri kepada suami sebagai pengganti atas pelepasan ikatan perkawinan atau bisa disebut sebagai tebusan. Ketiga, shighoh yaitu pengucapan perpisahan (khulu’) yang dilakukan oleh suami. Keempat, suami adalah seorang yang dewa-sa, berakal, sadar dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan atau pengaruh dari pihak lainnya.

‘Iwadl merupakan hal asasi dalam akad khulu’ sehingga jika tidak ada ‘iwadl maka tidak ada khulu’. jika seorang suami berkata kepada istrinya “engkau saya lepas (tanpa menyebut ‘iwadl) maka tidak dianggap khulu’, jika suami meniatkan talak maka jatuhlah talak raj’i. Kalau tanpa niat maka talak tidak jatuh, karena kata “melepas” adalah kata kinayah yang memerlukan niat. Ulama Salafi berpendapat bahwa iwadl khulu’ boleh berupa maskawin atau sebagian dari mas kawin yang pernah diberikan kepada istrinya atau berupa barang yang lainnya, jumlahnya bisa lebih sedikit atau lebih banyak dari maskawin, dengan tunai atau cicilan atau bahkan dengan jasa. Jelasnya adalah bahwa semua hal yang bisa dijadikan maskawin bisa digunakan untuk khulu’ sebagaimana keumuman makna ayat al-Baqarah ayat 229: “maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya”.

Jumhur ulama berpendapat bahwa suami diperkenankan untuk memungut ‘iwadl lebih banyak dari yang pernah diberikan kepada istri-nya. Namun, sebagian ulama berpendapat tidak memperbolehkan mengambil ‘iwadl lebih besar dari jumlah yang pernah diberikannya kepada istrinya.

Ulama berbeda pendapat terkait besaran tebusan, di antara pendapat tersebut adalah: Pertama, jika istri membenci suami karena tidak menyukai fisiknya atau benci tingkah lakunya dan istri khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya maka istri berhak melakukan khulu’ kepada suaminya dan suaminya berhak mengambil ‘iwadh dari istrinya. Terkait konteks ini maka Hanafi berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil ‘iwadh melebihi dari apa yang sudah diberikan sebagai mahar kepada istrinya, berdasar hadis Nabi kepada istri Tsabit bin Qais:

قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرءة قيس: اتردين اليه حديقته؟ فقالت: نعم وزيادة, فقال صلى الله عليه وسلم: اما الزيادة فلا ( رواه الدار قطنى)

Artinya: Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya? Lalu ia berkata: iya dan tambahannya”. Kemudian Rasul saw bersabda adapun tambahannya maka tidak perlu.

Kedua, Jumhur ulama berpendapat jika istri yang melakukan kesalahan atau pembangkangan dari pihak istri (nusyuz) yang kemudian menyebabkan terjadinya khulu’ maka suami boleh mengambil ‘iwadh dari istrinya melebihi dari apa yang ia berikan kepada istrinya, walaupun hal tersebut tidak dianjurkan.

Pendapat ini didasarkan pada surat al-Baqarah: 229. Ketiga, jika pembangkangan dari pihak suami maka ulama sepakat bahwa makruh bagi suami untuk mengambil sesuatu dari istrinya, ini berdasar an-Nisa: 20. Keempat, jika kebencian berasal dari kedua belah pihak dan keduanya khawatir tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing maka diperbolehkan khulu’ dan suami mengambil pengganti atas perceraian itu.

Sedangkan terkait jenis ‘iwadl, menurut al-Jaziry ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya benda (harta) sebagai penebusan tersebut. Syarat tersebut di antaranya, Pertama, harta tersebut berharga, maka khulu’ tidak sah jika kadar ‘iwadlnya sedikit yang diperkirakan tidak ada harganya semisal sebutir gandum. Kedua, harta tersebut suci dan sah bisa dimafaatkan, maka tidak sah jika ‘iwadl tersebut berupa anjing, khomr (minuman keras) atau bangkai. Ketiga, harta yang digunakan untuk ‘iwadl bukan harta hasil ghosob (curian). Lebih tegas al-Jaziry menyebutkan bahwa ‘iwadl itu bisa berupa uang, barang dagangan, mahar, nafkah iddah atau upah radla’ atau upah menyusui yaitu ‘iwadl istri dengan cara memberikan air susu kepada anak dari suaminya, atau berupa upah hadlanah/megasuh anak yaitu ‘iwadl istri dengan cara mengasuh anak dari suaminya.

Hukum dan Pelaksanaan Khulu’
Khulu’ memiliki beberapa hukum sesuai dengan kondisi yang melatarbelakanginya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum dasar khulu’ adalah haram dan dilarang, namun ada yang mengatakan makruh kecuali karena darurat. Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan khulu’ adalah makruh, ia menjadi sunah bila istri tidak baik dalam bergaul dengan suaminya, khulu’ tidak menjadi haram atau wajib.

Dalam konteks Indonesia, istri dapat mengajukan khulu’ atau gugatan cerai berdasar pasal 124 KHI, dijelaskan bahwa khulu’ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 KHI, yaitu:

Pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan seterusnya yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, semisal pergi bekerja di luar kota atau luar negeri dalam jangka waktu dua tahun atau lebih tanpa ada kabar keberadaan (suami atau istri) seperti apa, dan termasuk dalam kategori ini adalah bahwa suami atau istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sebagai suami tidak bisa memberikan nafkah lahir-batin kepada istri dan sebagai istri tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk mengasuh anak dan mengatur keluarga (bersama suami). Ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Misalnya suami atau istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau melakukan ancaman-ancaman kepada suami atau istri sehingga rumah-tangga tidak tenang karena satu sama lain merasa terancam jiwanya. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sebagai suami misalnya mendapati penyakit lemah syahwat (impoten), tidak memiliki alat kelamin (penis), lepra, belang dan sebagai istri misalnya alat kelaminnya (vagina-farji) tidak berfungsi (karena vaginanya tidak berlubang baik dari lahir atau pun karena cacat yang disebabkan oleh sesuatu hal), lepra dan belang, dimana penyakit-penyakit tersebut sifatnya permanen dan tidak bisa diobati. Keenam, antar suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketujuh, suami melanggar taktik talak dan kedelapan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hukum khulu’ sebagaimana hukum talak adalah merupakah hal yang boleh dilakukan oleh pasangan istri tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Menurut tinjauan fikih ada beberapa hukum yang berbeda, di antaranya, Pertama, mubah (diperbolehkan), khulu’ diperbolehkan ketika istri benci terhadap suaminya sehingga dengan kebenciannya tersebut istri takut tidak dapat memenuhi hak suami (kewajibannya sebagai istri) dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah sebagai istri.

Sebagaimana surat al-Baqarah ayat 229. “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. Terkait hukum mubah tersebut Syaikh al-Bassam dalam kitabnya Bulughul Maram menyebutkan bahwa seorang istri diperbolehkan mengajukan khulu’ (gugat cerai), jika istri membenci perilaku suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan hak suami (kewajiban istri), tetapi jika suami masih mencintainya, maka istri disunnahkan untuk bersabar dan tidak memilih khulu’ (gugat cerai)

Kedua, diharamkan, hukum ini ada dua hal keadaan yaitu (a) dari sisi suami: jika suami menyusahkan istri, memutuskan hubungan komunikasi, tidak memberikan hak-hak istri dengan harapan agar istri melakukan khulu’ maka sang suami tidak berhak menerima ‘iwadl. Sebaliknya jika istri yang melakukan kesalahan (nusyuz) lalu suami mempersulit dan tidak memberikan hak-hak istri sehingga istrinya mengajukan khulu’ maka suami berhak menerima ‘iwadl dari istri.  Hal ini sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa: “Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (b) dari istri: jika istri meminta cerai, padahal hubungan rumah tangga baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami-istri serta tidak ada alasan syar’i yang membenarkan adanya khulu’. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dalam kitab Irwat’ul Ghalil. “ Semua perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan maka haram baginya aroma surga.”

Ketiga, sunnah, jika suami meremehkan terhadap hukum-hukum Allah sebagaimana pendapat Mazhab Hanbali. Keempat, wajib, dalam keadaan tertentu, khulu’ menjadi wajib. Kondisi ini semisal suami memiliki keyakinan lain yang bisa menjadikan istri sebagai Muslimah yang murtad  atau suami tidak menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa dan lain sebagainya, padahal istri telah mengingatkan suaminya. Jika suami tetap tidak mendengarkan peringatan dari istrinya maka dalam dua keadaan tersebut si istri wajib melakukan khulu’ kepada suaminya.  Selain kasus tersebut, maka haram hukumnya bagi suami yang menyakiti istrinya supaya istri minta khulu’. Sebagaimana tersebut dalam QS an-Nisa ayat 19, sebagai berikut:

يا أيها الدين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلاان يأ تين بفاحشة مبينة

Artinya: “Hai orang-orang yang  beriman, kamu tidak halal mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa dan janganlah kamu memberati mereka agar kamu dapat mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadanya, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan nyata”.

Jika seorang istri sudah tidak bisa menemukan jalan untuk hidup bersama suaminya lalu ia ingin mengajukan khulu’, maka ia harus memiliki alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat untuk pengajuan khulu’ kepada pengadilan agama. Berikut prosedur pengajuan khulu’ sebagaimana diatur dalam pasal 148 KHI terdapat beberapa langkah yaitu: (1) seorang istri yang mengajukan perceraian dengan jalan khulu’, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai alasan-alasannya. (2) Pengadilan agama selambat-lambat-nya satu bulan akan memanggil istri dan suaminya untuk mendengarkan keterangan dari masing-masing suami istri. (3) Dalam persidangan tersebut, pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu’ dan hakim akan memberikan nasihat-nasihat kepada suami istri. (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya ‘iwadl (tebusan) maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan ini maka tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi. (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, dibuat rangkap empat, yang terdiri dari:  (a) Helai pertama: beserta surat ikrar talak dikirimkan untuk pegawai pencatat nikah. (b) Helai kedua dan ketiga: masing-masing diberikan kepada suami-istri. (c) Helai keempat: disimpan oleh pengadilan agama. Dan step terakhir (6) Ketika tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan dalam permohonan khulu’ ini maka pengadilan agama memeriksa dan memutuskannya sebagai perkara biasa.  Dalam KHI pasal 161 menyebutkan bahwa perceraian dengan jalan khulu’ mengurangi jumlah bilangan talak dan tidak dapat dirujuk.

Untuk pengajuan khulu’, jumhur ulama telah bersepakat bahwasanya khulu’ bisa dilakukan oleh wali perempuan (ayah istri) jika si anak perempuannya tersebut tidak cakap (idiot, bodoh), namun prioritas pengajuan khulu’ berada dipihak istri dan jika pihak istri tidak bisa mengajukan gugatan cerai karena kondisinya dikekang atau ditekan oleh pihak suami maka pihak wali istri berhak atas anak perempuannya. Hak wali untuk melakukan gugat cerai atas anaknya ini diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan untuk menikahkannya. Demikian halnya dengan perempuan hamba sahaya di masa jahiliyah, dimana khulu’ atas dirinya diserahkan kepada pemiliknya (tuan yang menguasainya). Al-Jaziry menegaskan bahwa syarat terpenting bagi istri yang bisa mengajukan khulu’ adalah berakal, mukallaf dan cerdik, sehingga anak kecil, orang gila dan orang safih (idiot) tidak sah melakukan khulu’ terhadap suaminya.

Perwalian istri dalam khulu’ berlaku sama dalam pernikahan sehingga ada beberapa pendapat ulama dalam perwalian untuk istri (anak perempuan), yaitu menurut Hambali dan Maliki wali pertama adalah ayah, kemudian orang yang menerima wasiat dari ayah dan jika ayah tidak punya orang yang diwasiati maka perwalian jatuh ke tangan hakim Syar’i. Kakek tidak memiliki hak perwalian karena kakek tidak memiliki posisi ayah. Hanafi berpendapat bahwa para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian orang yang menerima wasiat darinya dan jika tidak ada maka perwalian jatuh ke Qadhi. Syafii berpendapat bahwa perwalian beralih dari ayah ke kakek, dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah, lalu kepada penerima wasiat kakek, lalu kepada Qadhi. Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa ayah dan kakek memiliki posisi yang sama dalam perwalian selama mereka bisa melaksanakan kewajibannya, dan jika di antara keduanya berebut untuk menjadi wali maka kakek lah yang didahulukan.  Urutan perwalian ini menjadi sangat penting untuk dirunut dan ditelusuri jika istri sulit untuk melakukan dan mendapatkan wali untuk melakukan khulu’ kepada suaminya karena adanya kejahatan yang kemungkinan dilakukan oleh suami kepada istrinya (yang meminta khulu’).

Adapun khulu’ seorang perempuan yang cacat (difable) maka ia bisa menggunakan cara sesuai dengan kemampuannya semisal perempuan yang bisu yang ingin berkhulu’ maka ia dapat melakukan khulu’ dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Hal terpenting dalam khulu’ adalah bahwa syarat-syarat khulu’ sebagaimana tersebut di atas terpenuhi dan pesan si istri untuk khulu’ bisa tersampaikan dan pihak suami bisa menerima maksud istri untuk berkhulu’. Demikian pula dengan jenis kecacatan lainnya maka istri bisa meminta bantuan hakim atau bisa pula diserahkan kepada walinya untuk menyampaikan maksud istri untuk berkhulu’ kepada suaminya jika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Apabila seorang istri baru mengetahui bahwa suaminya mempunyai penyakit kelamin atau sejenisnya maka istri dapat menjatuhkan khulu’ dan suamipun harus mengerti apa yang diiginkan oleh istri.

Lantas bagaimana hukum khulu’ bagi istri yang akan meninggal (maradh al-maut/sekarat)? Maka dalam keadaan seperti ini sebagian besar Ulama berpendapat bahwa khulu’ dalam keadaan demiakian adalah sah dan istri meninggal dalam masa iddah. Menurut Hanafi dalam kondisi demikian suami akan mendapatkan (1) jumlah iwadl yang disepakati bersama (2) sepertiga harta warisan istri dan (3) hartanya sendiri (suami) selama berumah tangga dengan istri. Jumhur ulama, di antaranya Maliki, Syafi’i, Ibnu Rusy dan Ibnu Nafi’ berpendapat bahwa dalam kondisi demikian suami hanya mendapatkan harta warisan sepertiga dari harta waris istri.

Jenis-jenis Perceraian dalam Islam
Pada sebagian lapisan masyarakat terutama yang memandang bahwa lembaga perkawinan dan keluarga bukan sekedar aktivitas sosial tetapi juga aktivitas agama, telah melihat bahwa perceraian (khulu’) merupakan peristiwa yang memalukan karena masing-masing suami istri tidak dapat melakukan penyesuaian dan pengelolaan perkawinan, sehingga perceraian sama halnya dengan menodai nilai-nilai sakralitas agama. Bagi masyarakat Muslim, terutama yang menganut mazhab Hanafiyah menilai bahwa cerai atau khulu’ merupakan peristiwa yang sangat memalukan bahkan cenderung haram karena merupakan tindakan kufur nikmat. Hal ini disandarkan pada hadis Nabi: “Allah melaknat orang-orang yang suka kawin dan suka cerai.” Oleh karena itu bercerai dapat dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa (darurat)”.

Di dalam persoalan perceraian terdapat be-berapa jenis dan mekanisme di dalam Islam, di antaranya adalah talak, khulu’ dan fasakh. Diantara ketiga jenis tersebut memiliki latar belakang, mekanisme, dampak serta konsekwensi yang berbeda terhadap ikatan perkawinan. Berikut penjelasannya;

a.    Khulu’
Khulu’ adalah perceraian antara suami istri yang terjadi karena suami telah melanggar kesepakatan dalam pernikahan, suami tidak memenuhi kewajibannya atau suami sering melakukan kekerasan terhadap istrinya sedangkan istri tidak dapat menerima perilaku suaminya tersebut sehingga istri mengajukan khulu’ atau gugat cerai kepada suaminya dengan membayar uang tebusan (iwadl) kepada suami. Khulu’ adalah hak istri dan cara istri untuk melepaskan ikatan dari ikatan pernikahan jika istri sudah tidak bisa hidup bersama suaminya.

Cerai khulu’ berdasar pada pengajuan istri kepada suami dengan perantara pengadilan. Dari pihak pengadilan akan melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak (dari keluarga suami-istri) untuk diajak berunding dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, jika kedua pihak yang berseteru tersebut tidak dapat disatukan dalam institusi perkawinan maka terjadilah khulu’, dimana istri akan membayarkan tebusan (iwadl) kepada suaminya. Kata cerai bisa dijatuhkan oleh suami atau istri di depan pengadilan.

Menurut Abu Ja’far an-Nahas dalam kitab-nya “An-Nasikh wal Mansukh” menyebutkan bahwa masa iddah  untuk istri yang cerai karena khulu’ ada tiga pendapat. Pertama, sebagian besar sahabat berijma’ bahwa masa iddah untuk perempuan yang khulu’ adalah satu kali masa haid sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dalam riwayat Tsabit bin Qais, dimana Nabi menyuruh Tsabit:

خذ الذى لها عليك وخل سبيلها, قال: نعم. فأ مرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تعد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها (رواه النساءى

Artinya: “Ambillah yang kami berikan kepada-nya dan lepaskan jalannya. Tsabit menjawab: ya, kemudian Rasulullah memerintahkan istri Tsabit agar beriddah dengan satu kali haid, kemudian kembali kepda keluarganya”. (HR. Nasa’i)

Adapun di antara sahabat yang berijma’ atas hukum ini adalah Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaihi (guru imam Bukhari) dan ada beberapa lagi, termasuk Ibnu Taimiyah yang berpendapat dalam hal ini bahwasanya iddah itu tiga kali haid dengan tujuan untuk memperpanjang masa rujuk agar suami berpikir bisa rujuk kembali kepada istrinya dalam masa iddah tersebut. Apabila tidak ada maksud rujuk maka iddah tersebut dimaksudkan untuk membersihkan kandungan sehingga cukup dengan satu kali haid saja.

Pendapat kedua menurut jumhur ulama selain Hanabilah menyamakan masa iddah khulu’ dengan talak yaitu tiga kali masa suci dari haid (tiga kali quru’) dan ketiga, Nash dan Ijma’ menetapkan bahwa cerai khulu’ tidak ada iddahnya.

Ibnu Qudamah dalam “Khairuddin” mengklaim ulama sepakat bahwa perempuan yang  ditalak bai’n (talak tiga, khulu’ dan fasakh) tidak berhak mendapatkan nafkah dan kiswah kecuali dalam keadaan hamil. Hal ini sebagaimana QS at-Talaq ayat 6,

اسكنوا هن من حيث سكنتم من وجد كم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Konsekuensi khulu’ adalah bahwa suami tidak bisa rujuk dan tidak bisa menikahi mantan istrinya untuk selama-lamanya. Berbeda dengan talak tiga atau talak bain kubro dimana suami istri bisa rujuk dan kembali membangun rumah tangga jika istri telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian kembali ke mantan suaminya.

b.    Talak
Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak bisa dilakukan oleh suami jika suami sudah tidak bisa hidup bersama istrinya karena telah nusyuz. Talak adalah hak suami sebagaimana khulu’, maka suami bisa menjatuhkan talak dengan independen kepada istrinya tanpa melalui hakim atau pengadilan. Talak ada dua jenis yaitu talak raj’i (talak dua kali) atau talak yang bisa dirujuk kembali dan talak ba’in (talak tiga kali) atau talak yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dalam persoalan talak, maka Muhammad Yunus berpendapat bahwa hukum talak ini ada lima, yaitu (a) Wajib: jika para penegak (hakam) gagal dalam tugasnya sehingga tidak ada jalan lain kecuali cerai, (b) Sunah: bila istri tidak dapat menjaga kehormatannya, sekalipun telah diberi nasihat tetapi tidak mengacuhkannya, (3) Mubah: pernyataan talak diperbolehkan bila bila suami merasa ada hal-hal yang mendesak, antara lain kurang pergaulannya dengan istri, (4) Makruh: bila tidak ada alasan tertentu untuk menceraikan istri dan (5) Haram: bila istri dalam keadaan haid atau mereka telah melakukan persetubuhan setelah istri mendapat haid yang terahir.

Ada beberapa kewajiban yang ditanggung oleh suami jika ia menjatuhkan talak kepada istrinya yaitu: jika talaknya raj’i maka suami wajib memberikan sandang, pangan dan papan kepada istrinya selama dalam masa iddah istrinya. Jika talaknya adalah talak bai’n maka suami berkewajiban memberikan mut’ah (hadiah) kepada istrinya sebagai kenang-kenangan. Mahmud Yunus dalam Hukum Perkawinan dalam Islam menegaskan soal kewajiban suami atas konsekwensi talak yang telah dijatuhkannya, yaitu antara lain: (1) suami memberikan mut’ah (hadiah atau hiburan) kepada istri dalam bentuk barang atau uang, (2) menye-diakan nafkah berupa makan, pakaian dan tempat tinggal selama waktu iddah, (3) membayar atau melunasi mahar atau mas kawin bila masih terhutang kepada istri, (4) memberikan jaminan hidup serta kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya untuk pendidikan anak-anaknya dalam batas kemampuan sampai anak-anak dewasa dan dapat hidup sendiri.

Masa iddah bagi istri yang ditalak (hidup) ada beberapa jenis yaitu: (a) jika ditalak dalam keadaan hamil maka masa iddahnya adalah hingga melahirkan, (b) jika ditalak dalam keadaan dewasa maka iddahnya adalah tiga kali masa suci, (c) jika ditalak dalam kondisi anak-anak (belum menstruasi) atau dalam kondisi menopouse maka iddahnya adalah tiga bulan dan (d) bagi istri yang ditalak sedang suami belum menggaulinya maka tidak ada iddah bagi istri tersebut (bisa langsung menikah) karena disyariatkannya iddah adalah untuk memastikan kondisi istri apakah hamil atau tidak serta memastikan keturunan sang anak jika istri hamil dari suaminya dan  menunggu kembalinya suami kepada istrinya.

Konsekuensi dari talak raj’i adalah suami bisa melakukan rujuk kembali selama masih dalam masa iddah, tetapi jika rujuknya di luar masa iddah maka diharuskan nikah dengan akad dan mahar baru. Sedangkan untuk talak ba’in adalah bahwa suami tidak bisa rujuk kepada istrinya lagi kecuali istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan kemudian sang istri bercerai dengan suami kedua, lalu mantan suami bisa menikah dan kembali kepad istrinya kembali.

c.    Fasakh
Fasakh secara bahasa berarti merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami istri dengan merombak atau membubarkan nikah dengan perantara hakim (Pengadilan Agama).   Fasakh  bisa terjadi karena disebabkan oleh hal yang terkait dengan (a) akad, misalnya, seusai menikah diketahui bahwa istri atau suaminya ternyata saudara sesusuan maka nikahnya menjadi rusak atau (b) disebabkan oleh hal yang datang paska menikah, misalnya, istri atau suami keluar dari Islam, maka nikahnya menjadi rusak atau (c) disebabkan adanya gugatan dari suami atau istri karena suami atau istri memiliki kecacatan yang menyebabkan tidak bisa berhubungan seksual atau dikarenakan suami-istri memiliki perilaku yang tidak baik yang menjadikan suami-istri tidak bisa hidup bersama dengan baik. Misalnya suami impoten atau istri tidak memiliki vagina normal atau suami/istri adalah seorang penipu.

Fasakh bisa diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan agama atau hakim dengan disertai bukti dari si penggugat, kemudian hakim atau pengadilan agama akan memfasakh (memutuskan) ikatan perkawinan. Jika penggugat adalah istri maka istri tidak berhak untuk mendapatkan mut’ah (kenang-kenangan) dari suami. Dalam persoalan fasakh, sebagian besar disebakan oleh terdapatnya alasan mengapa terjadi fasakh, jika penyebab fasakh jelas semisal diketahui bahwa suami-istri adalah saudara sesusu maka perkawinan menjadi batal dan rusak. Tetapi jika penyebab fasakh tidak jelas semisal istri/suami musyrik dan enggan masuk Islam maka membutuhkan hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan.

Masa iddah untuk perceraian dengan fasakh adalah satu kali haid sejak dijatuhkannya perceraian dari Pengadilan Agama. Akad fasakh tidak mengurangi bilangan talak yakni ketika terjadi fasakh maka seketika itu akad pernikahan menjadi rusak (putus) dan suami-istri tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan adanya akad nikah dan mahar baru lagi, dan setelah menikah kedua kalinya lagi maka suami memiliki hak talak dan istri juga memiliki hak khulu karena akad yang kedua kali ini adalah akad baru layaknya akad pertama kali.

Table Perbedaan Talak, Khulu’ dan Fasakh
Cara Pemutusan Akad  :

1. Talak

2.  Khulu’

3   Fasakh

Pengambil Keputusan    :

1. Pihak suami

2. Pihak istri

3. Kompromi suami istridengan melibatkan hakim

Tindakan Akhir  :

1. Pernikahan diputus dengan ikrar talak dari suami

2. Pernikahan diputus dengan ikrar talak dari suami

3. Pernikahan diputus oleh hakim

Konsekwensi :

1.  Talak Raj’i: bisa rujuk tanpa syarat - Talak  Bain: bisa ruju dengan syarat -

2. Tidak bisa rujuk

3. Tidak bisa rujuk tapi bisa melakukan akad nikah baru lagi

Demikian definisi dan makna jenis talak dalam Islam, di antara ketiga jenis perceraian tersebut memiliki out put sama yaitu putusnya pernikahan dan berpisahnya antara suami istri dalam ikatan pernikahan. Mahmud Yusuf berpen-dapat bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama Fikih antara pengertian khulu’ dengan talak dengan iwadl. Mazhab Syafi’i, Hanafi dan Maliki menganggap bahwa khulu’ dan talak dengan iwadl merupakan satu jenis talak (talak bain) yaitu talak yang tidak boleh rujuk, dimana bekas suami dan bekas istri tidak dapat rujuk kembali. Sebaliknya mazhab Hanbali berpendapat bahwa khulu’ dan talak dengan iwadl berbeda, hanya talak dengan iwadl lah yang dianggap sebagai talak bain.

Khulu’ dan talak dengan iwadl memiliki konsekwensi yang sama yaitu bahwa kedua jenis perpisahan (suami-istri) memiliki dampak yang sama yaitu bahwa suami istri tidak dapat melakukan rujuk kembali atau bisa melakukan rujuk tapi dengan beberapa syarat tertentu. Letak perbedaan antara khulu’ dan talak dengan iwadl adalah bahwa khulu’ merupakan perpisahan berdasarkan pengajuan dari pihak istri sedangkan talak dengan iwadl adalah perpisahan berdasarkan pengajuan dari pihak suami atau suami bisa dengan menjatuhkan talak kepada istri. Namun jumhur ulama telah berpendapat bahwa khulu’ merupakan talak bain dimana suami istri tidak boleh rujuk kembali.

Jumhur ulama berpendapat bahwa khulu’ adalah talak bain, seperti yang diterangkan oleh hadis Abu Zubair:

إقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه البخاري

“Ambillah kebunnya dan ceraikan dengan talak satu”

Sedangkan sebagian ulama fikih ada yang berpendapat bahwa khulu’ adalah fasakh dan bukan talak. Suami dan istri memiliki hak untuk melangsungkan atau memutus hubungan pernikahan. Mereka berhak untuk memutuskan berpisah (cerai) jika memiliki bukti yang kuat dan dibenarkan oleh syariat, adapun bukti-bukti yang memperbolehkan terjadinya perceraian adalah:

Suami bisa melakukan hak talaknya jika: (a) istri berbuat zina atau nusuz, (b) istri tidak mau mentaati nasehat suami dalam hal kebaikan, (c) istri suka mabuk atau judi, (d) perilaku istri meng-ganggu ketentraman rumahtangga. Istri berhak melakukan hak khulu’nya  jika: (a) istri khawatir tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah dalam perkawinannya (karena suami melarangnya untuk beribadah), (b) istri membenci suaminya, (c) bila suami berbuat zina, (d) bila suami suka mabuk, judi atau berlaku kasar hingga menyebabkan KDRT. Suami atau istri bisa melakukan haknya untuk fasakh jika: (a) suami atau istri menderita sakit gila, (b) suami atau istri sakit kusta, (c) suami atau istri sakit sopak (sejenis penyakit kulit), (d) suami atau istri sakit yang menyebabkan tidak bisa melakukan hubungan seksual seperti sakit impoten, hilang zakar, tertutup kemaluannya (rataq), (e) suami sangat miskin sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya dan (f) hilangnya suami atau istri selama empat tahun dan tidak diketahui kabar dan keberadaannya sama sekali.

Akibat dan Konsekuensi Khulu’
Sebagian besar ulama termasuk mazhab empat berpendapat bahwa apabila suami mengkhulu’ istrinya, ia berhak menentukan dirinya sendiri dan suami tidak boleh merujuknya karena istri telah mengeluarkan uang untuk melepaskan dirinya dari suaminya. Jika usai diberi kesempatan untuk rujuk maka tebusan istri tersebut tidak ada artinya. Bahkan jika suami mengembalikan tebusan istrinya dan istri menerima tebusan tersebut, maka suami tidak berhak merujuknya selama masa iddah karena istri sudah ba’in (lepas) dari suaminya dengan tebusan tersebut.

Jumhur ulama bersepakat bahwasanya suami yang menjatuhkan khulu’ tidak dapat rujuk kepada istrinya pada masa iddah, kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Said al-Musayyad dan Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa apabila suami mengembalikan tebusan yang telah diambil dari istrinya maka ia dapat mempersaksikan rujuknya. Dalam persoalan lain, jumhur ulama bersepakat bahwa suami dapat menikahi mantan istrinya yang dikhulu’ di masa iddahnya dengan persetu-juan istrinya.

Kajian Sosiologis Khulu’
Institusi perkawinan yang dibangun oleh dua individu meniscayakan adanya perbedaan-perbedaan, dimana perbedaan tersebut akan di komunikasikan dan dikompromikan bersama untuk mencapai tujuan institusi perkawinan (keluarga). Perbedaan tersebut dilebur ke dalam tujuan rumah tangga dengan cara saling mengisi kekurangan pasangannya. Sebagai contoh pasangan yang berasal dari dua negara maka akan mendapat banyak perbedaan-berbedaan dari sisi budaya, bahasa dan karakter. Sebelum melakukan peleburan perbedaan tersebut diperlukan penyesuaian terhadap perbedaan pasangan untuk bisa hidup bersama di dalam lembaga keluarga.

Banyak pasangan yang kemudian memutuskan untuk berpisah karena mereka sudah tidak bisa melakukan penyesuaian atas faktor budaya dan karakter kepada pasangannya dengan baik. Ernest W. Burgess pernah melakukan penelitian terhadap pola penyesuaian perkawinan (marital adjustment), dan menemukan bahwa penyesuaian perkawinan sangat dipengaruhi oleh umur, afiliasi agama, lamanya bertunangan, latar belakang budaya, pendidikan, status ekonomi dan keinginan seksual. Jika faktor tersebut cenderung sama dan sepadan maka penyesuaian dan kompromi perkawinan hampir tidak mengalami kesulitan.

Sosiolog Peter Blau juga mencatat bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran (penyesuaian) antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan penghilangan” yang terjadi antara suami istri, sehingga perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah komitmen perkawinan atau kontrak perkawinan. Dalam kehidupan keluarga selalu terjadi pertukaran dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara suami istri, sehingga yang ada adalah sikap saling mengalah dan toleransi yang dilandasai dengan sikap saling menghargai. Bila proses negosiasi mengalami kemandegan dapat dicurigai bahwa pranata perkawinan sedang mengalami gangguan. Gangguan bisa menjadi fatal bila kesepakatan tidak tecapai, hingga terjadi perceraian.

Di antara pasangan muncul perasaan bahwa pasangannya mulai menyakiti, mencari kesalahan-kesalahan, menunjukkan keleluasaan, memaksakan kehendaknya, lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada penyelesaian. Perasaan-perasaan tersebut akhirnya melahirkan rasa dendam dan sikap permusuhan yang mengakibatkan kekacauan dalam keluarga. Dalam kondisi demikian pranata keluarga telah mengalami kekacauan, yang ditafsirkan Goodle sebagai “perpecahan suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya”.

Dalam kondisi demikian, perceraian atau khulu’ berarti terputusnya keluarga yang disebabkan oleh salah satu atau kedua pasangan telah memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian di antara mereka telah berhenti untuk melaksanakan kewajiban dan perannya, dimana hal itu merupakan salah satu bentuk kekacauan keluarga.

Untuk mengantisipasi terjadinya perceraian (khulu’) maka pasangan suami istri harus mengkomunikasikan budaya dan karakter masing-masing dengan baik. Selain faktor budaya dan karakter, ada faktor lain yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu faktor kufu antara suami istri. Kufu atau kafa’ah berarti sederajat. Maksud kufu dalam pernikahan adalah  keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki sebanding dengan calon istrinya dalam hal tingkat sosial, ahlak dan bahkan harta. Tekanan dalam hal kafa’ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama (ahlak dan ibadah), sebab kalau kafa’ah diartikan persamaan dalam harta atau kebangsawanan maka akan berarti pembentukan suatu kasta sedangkan manusia di sisi Allah sama hanya ketakwaan saja yang membedakannya.

Kafa’ah dalam perkawinan merupakan fak-tor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumahtangga. Kafa’ah dianjurkan Islam tetapi tidak menentukan sah dan tidaknya perkawinan. Kafa’ah adalah hak bagi perempuan atau walinya. Kafa’ah sangat penting karena perkawinan yang tidak kafa’ah (sekufu) dan seimbang akan menimbulkan problem berkelanjutan dan besar kemungkinan terjadi perceraian, sehingga nikah yang tidak sekufu boleh dibatalkan.

Ada ulama yang berpendapat bahwa di antara persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh tradisi demi untuk kemaslahatan suatu keluarga yaitu demi menjaga kelanggengan, menguatkan jalinan dan menjamin terciptanya sebuah pernikahan yang abadi, yakni dengan adanya kesetaraan (kufu’) di antara kedua belah pihak. Oleh karenanya, empat mazhab, Mazhab Ja’fari dan mayoritas ulama menjadikan kufu’ sebagai syarat sah dan sebuah keniscayaan dalam pernikahan.  Kriteria kufu’ tersebut adalah meliputi kepribadian, kecocokan karakter, kesetaraan status sosial, profesi, kesetaraan dalam wawasan budaya, dan tidak adanya jarak usia yang terlalu mencolok.  Dengan adanya ke-kufu’-an pada pasangan maka kinerja, cara berpikir dan orientasi keluarga lebih mudah terbangun, sehingga tujuan rumah tangga akan lebih mudah dan cepat terwujud.

Sebagai contoh adanya ke-kufu’-an dari sua-mi-istri adalah jika seorang istri memiliki pemikiran dan kepercayaan emansipasi gender antara suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga maka sebaiknya sang suami bisa memahami pemikiran istrinya. Pemikiran dan prinsip yang dimiliki oleh sang istri akan diterapkan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga sang istri bisa melakukan hal yang sama dengan suaminya, dalam artian bahwa jika suami bekerja di luar rumah maka sama halnya dengan istri. Istri bisa bekerja di luar rumah, di samping ia juga bekerja untuk merawat anak bersama suami di rumah. Istri akan melakukan kewajibannya sebagai istri dari suami-nya, ibu dari anak-anaknya dan juga akan bekerja di luar rumah (jika ia berkehendak untuk bekerja). Istri bersama suami menentukan kehidupan dan orientasi keluarganya. Prinsip dan cara berpikir istri setidaknya bisa dipahami oleh suami untuk keberlangsungan keluarga. Jika suami melarang istri untuk bekerja dan mengharuskan istri bekerja di ranah domestik saja maka mudah menyulut perpecahan rumah tangga yang telah terbangun. Contoh ini merupakan salah satu contoh akan pentingnya kekufuan pemikiran yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga.

Contoh tidak adanya ke-kufu’-an pasangan suami istri dalam hal karakter dan keagamaan yang kemudian mengakibatkan terjadinya khulu’ adalah kasus yang terjadinya pada teman penulis di pesantren, sebut saja namanya Fulanah. Fulanah adalah seorang perempuan yang taat beragama dan memiliki keperibadian yang baik dan santun, ia memiliki latar belakang pendidikan Diploma III di bidang pendidikan, ia aktif mengajar anak-anak mengaji Alquran pada suatu lembaga pendidikan Alquran dan ia membangun TPA (taman pendidikan Alquran). Suatu saat ia didatangi lelaki yang tidak diketahui latar belakangnya, lelaki tersebut ingin melamar Fulanah. Dengan sedikit informasi yang dimiliki oleh Fulanah dan tanpa berpikir panjang akhirnya Fulanah menerima lamaran lelaki tersebut. Fulanah tidak mengetahui latar belakang agama dan karakter lelaki yang melamarnya.

Beberapa bulan setelah pernikahan, si Fulanah dilarang keluar rumah, dilarang mengajar Alquran, dilarang bergaul dengan tetangga dan bahkan dilarang untuk sholat, sedang suami tidak mau bekerja, sering meminta uang kepada Fulanah, tidak pernah sholat dan tidak pernah menjalankan kewajiban agama hingga pada akhirnya suami Fulanah pergi meninggalkan Fulanah dengan dalih ingin bekerja di luar kota. Alhasil Fulanah pun mengizinkan kepergian suaminya dengan uang transportasi menghutang dari te-tangga Fulanah. Setelah hampir dua tahun ditinggal suaminya, Fulanah pun sibuk membayar hutang suami dan mencari informasi kebaradaan sang suami. Selama menikah si Fulanah tidak pernah dinafkahi dan lebih dari itu ternyata suaminya telah memiliki (berselingkuh dengan) perempuan lain.

Fulanah pun semakin mendapatkan banyak informasi soal suaminya, dan ternyata suaminya adalah seorang preman senior di kota besar, tidak memiliki latar keagamaan dan karakternya tidak baik, sangat berbeda dengan Fulanah dimana dia adalah seorang yang agamis dan berkarakter baik. Setelah mengetahui kebaradaan dan latar belakang suaminya, Fulanah pun melakukan komunikasi intens dengan suaminya, ia berusaha bersatu dan berusaha membangun keluarganya dengan baik, dengan cara memberikan kesempatan kepada suaminya selama satu tahun agar berubah dan memperbaiki sikapnya. Waktu yang telah diberikan Fulanah kepada suaminya ternyata sudah lewat dan suaminya tetap tidak berubah. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Fulanah memutuskan untuk menggugat cerai (berkhulu’) kepada suaminya dan akhirnya Fulanah terbebas dari kekangan suaminya. Setelah berpisah pun, Fulanah harus membayar beberapa hutang suami-nya yang ditinggalkan kepada Fulanah, memperbaiki hubungan suami kepada tetangga Fulanah karena selama tinggal di rumah Fulanah, sang suami sering melakukan perilaku kurang baik kepada tetangga.

Kasus yang terjadi pada Fulanah adalah contoh tidak adanya kufu antara suami dengan istri yang menyebabkan terjadinya perceraian (khulu’). Kasus yang terjadi pada Fulanah dilatar belakangi oleh perbedaan karakter dan ketidakkufuan dalam pendidikan dan agama antara suami-istri. Karakter Fulanah sebagai seorang perempuan yang berkepribadian baik dan agamis, sedangkan suaminya adalah seorang yang berke-pribadian tidak baik dan orang yang meninggalkan ajaran agama. Hal tersebut menjadikan keduanya sebagai seorang yang berbeda dan sulit bersatu di dalam suatu bangunan rumah tangga meski sudah dicoba dan diupayakan untuk bersatu tetapi pada akhirnya mereka pun berpisah dan tidak bisa tersatukan.

Jika kita mengamati fenomena sosial di ma-syarakat banyak jenis kasus yang melatarbelakangi terjadinya khulu’, di antaranya, kasus terjadinya gugat cerai (khulu’) di Jakarta, sebagaimana yang dituturkan oleh Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama, Mokhtar Ilyas dalam Jurnal Bogor Mei 2009. Ia mengakui tingginya angka perceraian di DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, mulai dari masalah ekonomi hingga politik dimana jumlah kasusnya mencapai 60 persen. Ia menambahkan bahwa strata pasangan yang menunjukkan gugat cerai di DKI Jakarta sudah mulia bergeser. Dari yang sebelumnya pasangan bercerai didominasi tamatan sekolah dasar sampai sekolah lanjut tingkat pertama dengan status ekonomi rendah atau kecil, tetapi saat ini malah sebaliknya, perceraian justru lebih banyak dilakukan pasangan berpendidikan tinggi dengan status ekonomi mapan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian bukan karena faktor ekonomi ataupun pendidikan melainkan faktor komunikasi dan kekufuan yang memiliki andil besar dalam terjadinya perceraian.

Sementara itu, ketua Badan Penasehat Pem-binaan dan Pelestarian (BP4) DKI Jakarta, Sari-din, mengatakan bahwa pasangan suami-istri ber-masalah yang datang meminta nasihat ke Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian (BP4) DKI Jakarta masih cukup banyak. Pada tahun 2008 mencapai 2.519 pasangan dan yang bisa didamaikan kembali 1.600 pasangan atau berkisar 64 persen dan sisanya sekitar 873 pasangan atau sekitar 36 persen tetap ke Pengadilan Agama un-tuk bercerai. Banyak pasangan berselisih tapi ti-dak berhasil didamaikan, hal ini dikarenakan ting-kat perselisihan pasangan tersebut sangat kritis.

Upaya Meminimalkan Terjadinya Khulu’ (Perceraian)
Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan al-Hakim yang menyebutkan bahwasanya “Per-buatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (khulu)”. Selain itu tiap pasangan suami istri pasti mendambakan terbangunnya keluarga yang har-monis bahagia lahir dan batin, sebagaimana tersebut dalam surat ar-Rum: 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Sedangkan di satu sisi, kehidupan berumahtangga akan menghadapi berbagai masalah hidup yang menjadikan sebagian pasangan memutuskan un-tuk berpisah dan bercerai, dimana pada dasarnya perceraian tidak diharapkan. Lantas bagaimana langkah dan tips mengantisipasi terjadinya talak dan khulu’.

Segala sesuatu kemungkinan yang akan terjadi bisa diantisipasi, sehingga segala kemung-kinan negatif yang tidak diinginkan bisa dihindari. Termasuk dalam hal terjadinya khulu’ (perceraian) dalam suatu rumahtangga, dimana setiap pasang-an berharap tidak akan terjadi khulu’. Ada beb-rapa langkah yang bisa dilakukan oleh masing-masing pasangan agar tidak terjadi khulu’ atau perpisahan dalam suatu rumah tangga. Pertama, langkah preventif, yaitu jauh sebelum melakukan pernikahan agar masing-masing pasangan mengetahui latar belakang dan mempertimbangkan kekufuan atau kesetaraan pasangannya, dengan demikian pasangan akan lebih mudah melakukan komunikasi dan memiliki satu pemikiran dalam melihat suatu hal. Sehingga ketika rumah tangganya di kemudian hari mendapati masalah maka mereka bisa menyikapinya dengan pemikiran searah dan satu persektif. Dengan demikian masalah bisa diminimalisir dan kemungkinan terjadinya beda persepsi bisa dihindarkan, lebih jauh perpecahan dalam keluarga bisa diantisipasi dengan adanya kesamaan perspektif dalam menyikapi suatu masalah.

Selain faktor ke-kufu’-an antara suami istri, termasuk di dalam point preventif adalah dilakukannya perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement, yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.   Perjanjian pra-nikah ini bisa berisi tentang harta gono-gini, pembagian peran dan tugas dalam keluarga, pengasuhan anak dan sebagainya berdasar kesepakatan kedua belah pihak (suami-istri). Dengan perjanjian pra nikah diharapkan dapat menjadi acuan jika suatu saat timbul konflik serta menjadi salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban.

Di Indonesia, hanya sebagian masyarakat kecil saja yang membuat perjanjian sebelum menikah. Perjanjian pra-nikah ini dianggap sebagai tradisi Barat yang bertentangan dengan tradisi Indonesia yang dekat dengan tradisi Timur. Selain itu, terdapat anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu pada kedua belah pihak akan melebur menjadi satu sehingga masyarakat merasa enggan dan menganggap tidak perlu melakukan perjanjian pra-nikah. Menurut pengacara LBH Apik Jakarta, di dalam Jurnal  Study Gender dan Anak, M. Rezfah Omar berpendapat bahwa posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat daripada peraturan-peraturan yang ada dalam dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa antara keduanya, maka perjanjian pra-nikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan, apa yang diatur oleh UU Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pra-nikah. Terlebih UU No. 1/1974 tentang Perkawinan telah mengatur soal adanya perjanjian pra-nikah pada Bab V, pasal 29 ayat 1, 2, 3, dan 4 sebagai berikut: pasal (1) pada waktu sebelum perkawianan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan (4) selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Kedua, dengan cara pencegahan kuratif, yaitu jika masalah keluarga meruncing dan mendekati perpecahan, hendaklah masing-masing pasangan melakukan langkah sebagai berikut: (a) melakukan latihan sadar diri, dengan memiliki kesadaran tinggi yang baik maka masalah bisa diselesaikan dengan win-win solution. Latihan sadar diri ini bisa dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan reflektif seperti: hal apa yang membuat saya dan pasangan marah, apa yang membuat saya dan pasangan bereaksi sedemikian rupa, dari manakah pola menghadapi konflik sela-ma ini dan seterusnya. (b) cek, apakah harapan suami-istri telah berubah dari harapan menjadi tuntutan. Paul Gunadi mengajak kita untuk mempelajari atau menyadari anatomi konflik bahwa “konflik mulai muncul ketika harapan berubah menjadi tuntutan”. Kalau dahulu pasangan berkata, “saya berharap kamu lakukan ini atau saya pikir kamu perlu melakukan itu”, tapi apabila harapan itu telah berubah menjadi tuntutan, maka pasangan mulai berkata “kamu harus lakukan ini”. (c) carilah waktu dan situasi tepat untuk membicarakan konflik. Seringkali ada dua cara ekstrem untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, yaitu (1) dengan “menyerbu” pasangan melalui beberapa pertanyaan yang mendesak pasangan sehingga konflik makin memanas dan (2) tidak pernah membahas permasalahan rumahtangga untuk kedua kalinya karena takut konflik akan makin memanas. Kedua cara ekstrem ini tidak konstruktif dan tidak menyelesaikan akar masalah, sehingga diperlukan cara yang lebih bijaksana yaitu dengan cara mencari waktu dan situasi yang tepat, artinya bila emosi masing-masing pasangan sudah mulai reda maka sebaiknya konflik segera dibicarakan dengan baik-baik, carilah tempat dan suasana yang kondusif untuk menyelesaikan konflik, misalnya dengan pergi ke kamar berdua dan tidak membiarkan pihak ketiga (seperti anak-anak) masuk dalam ruangan atau bisa pergi ke suatu tempat favorit dan menyelesaikan konflik tersebut disana.

Latar belakang pasangan berkontribusi besar dalam kelanggengan suatu rumah tangga, jika pasangan memiliki latar belakang sepadan dan sekufu maka permasalahan dan konflik keluarga bisa terbilang lebih sedikit, dan jika terdapat suatu konflik setidaknya masing-masing pasangan bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tidak alot karena masing-masing memiliki kesamaan dalam berpikir dan bersikap atas suatu masalah. Selain latar belakang, sikap pasangan dalam kehidupan rumahtangga menjadi penting seperti sikap saling mendengar, memahami, memaklumi hingga sikap mengalah untuk kebaikan keluarga menjadi sangat penting untuk menjalin keharmonisan rumah tangga.

Penutup
Tuhan yang telah menjadikan mahluk ciptaannya-Nya secara berpasang-pasang, siang dan malam, bumi dan langit, laki-laki dan perempuan, selatan dan utara, barat dan timur dan seterusnya. Di balik itu semua, Tuhan memiliki agenda, dimana agenda diciptakannya manusia secara berpasangan adalah untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan dalam rangka kekhalifahan di bumi (al-Baqarah: 30). Dengan kehendak-Nya maka Tuhan menjadikan laki-laki dan perempuan tersatukan di dalam ikatan keluarga. Dari keluarga ini lalu lahirlah peraturan dan pranata keluarga hingga pranata sosial. Di antara pranata keluarga adalah terbentuknya hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang kemudian dari keluargalah lahir sebuah generasi baru (anak) dan kemudian dari sebuah keluarga dan beberapa keluarga inilah lahir komunitas sosial. Komunitas sosial ini kemudian melahirkan pranata sosial yang mengikat masyarakat atau komunitas sosial tersebut.

Berangkat dari itu, bicara soal relasi laki-laki dan perempuan yang tersatukan dengan konstitusi perkawinan (keluarga), pada dasarnya akan terbangun dengan baik jika dilandasi dengan adanya kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan (suami-istri) dalam sebuah keluarga, sehingga terciptalah keluarga yang kuat dan mapan secara internal keluarga dan secara sosial. Bentuk dan perangkat untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara suami-istri sudah tersedia di dalam Islam dengan adanya Alquran, Sunnah dan fikih. Islam menganjurkan adanya balancing dan powering di dalam keluarga sehingga keluarga tersebut akan menjadi keluarga sakinah ma waddah wa rahmah sebagaimana tujuan keluarga (pernikahan dalam Islam).

Jika tujuan keluarga tersebut tidak tercapai maka Islam telah memberikan jalan kepada unsur keluarga (suami-istri) untuk menyelesaikan masalahnya dengan mengkomunikasikan permasalahan hingga ke tahap perceraian (khulu’). Khulu’ (dan termasuk jenis perceraian lainnya) merupakan jalan terahir jika suami-istri sudah tidak bisa bersatu di dalam institusi rumah tangga.

Islam menyebut bahwa hal yang diperbolehkan tapi sangat dibenci adalah perceraian (khulu’). Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam menganjurkan adanya penyelesaian masalah dalam keluarga diutamakan, dibanding berpisah (khulu’) karena dengan bersatu maka keluarga bisa terselamatkan dan nasib anak-anak akan bisa ditolong dan terselamatkan. Untuk itu, Islam menyarankan kepada para pasangan agar memperhatikan faktor kekufuan di antara keduanya. Kekufuan dalam hal agama, pemikiran dan sosial. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perselisihan di antara keduanya, dan jika terjadi suatu masalah maka mereka memiliki satu perspektif yang hampir sama. Wallahu a’lam bi as-shawab...


____________________________

BIODATA PENULIS


(Siti Rufiah Padijaya adalah alumni madrasah Rahima untuk Mahasiswa. Pernah aktif di Komnas Perempuan dan Yayasan Jurnal Perempuan. Saat ini, selain menjadi penulis lepas, ia sedang menekuni dunia film dan berharap film Indonesia ramah terhadap perempuan. Penulis bisa ditemui di FB silimpung@yahoo.co.id).







Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 16 Agustus 2011 08:39 )

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

3-5 Maret 2015 Workshop PKRS di Kediri

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini26
mod_vvisit_counterKemarin1079
mod_vvisit_counterMinggu ini3126
mod_vvisit_counterBulan Ini1105
mod_vvisit_counterSemua1449663

Yang Online

Kami memiliki 8 Tamu online

Flag Contries

free counters