RAHIMA | Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan

Tuesday
Dec 23rd
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Swara Rahima Tanya jawab Tanya Jawab Edisi 14: Hukum Nikah Sirri

Tanya Jawab Edisi 14: Hukum Nikah Sirri

E-mail Cetak PDF
Pertanyaan:

Assalamu alaikum wr. wb.
Pak Kyai yang terhormat, bagaimana pandangan Islam tentang Nikah Sirri? Ada orang yang berkata bahwa nikah sirri itu boleh-boleh saja. Sementara banyak kasus menunjukkan bahwa nikah sirri itu risikonya sangat tinggi, terutama jika salah satu pasangan tidak jujur. Banyak kejadian, nikah sirri menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan. Mohon penjelasan Pak Kyai. Terima kasih banyak atas jawabannya.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Aida Nur Hasanah


Jawaban:
Menikah dan membina rumah tangga merupakan keinginan semua orang. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. Mitsaqan ghalidan (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur’an menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri. Istilah ini memberikan sinyal bahwa hubungan suami istri harus dibina dalam suatu hubungan dua arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung dari yang lain, dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya terancam.

Dalam rangka itulah, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan Mitsaqan ghalidan, agama membuat beberapa aturan dalam pernikahan. Dan hal itu dimulai sejak proses pertama kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad nikah. Diwajibkannya seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama si perempuan, bila di kemudian hari ada batu sandungan yang tidak diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka. Nabi Muhammad shallallahu ‘alihi wa sallam bersabda dalam sebuah Hadis:

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Daruquthni)

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, aturan itu ditambah lagi dengan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan itu ke Kantor Urusan Agama (KUA), dengan maksud agar kedua pasangan itu mendapat “payung hukum” jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Apabila dalam mengarungi kehidupan berrumah tangga terdapat persoalan, mereka mendapat bantuan dari hukum yang berlaku.

Dalam istilah ushul fiqh, kebijakan ini disebut dengan mashlahah mursalah, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam agama (fiqh) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis. Artinya, kewajiban mencatatkan perkawinan di KUA tidak pernah diatur dalam fiqh, namun semangat dari aturan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan diwajibkannya saksi ke dalam rukun nikah.

Kaitannya dengan nikah sirri (dikenal juga nikah di bawah tangan), ada dua pengertian yang terkait dengan istilah ini. Pertama, nikah sirri yang didefinisikan dalam fiqh, yakni nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain. (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz VII, 81). Dari definisi pertama ini, bisa saja orang yang mencatatkan pernikahannya ke KUA disebut nikah sirri dalam pengertian fiqh jika semua pihak diminta merahasiakan pernikahan tersebut.

Kedua, nikah sirri yang dipersepsikan masyarakat, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke KUA. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan walaupun tidak dirahasiakan, tetap dikatakan nikah sirri selama belum didaftarkan secara resmi ke KUA.

Mengenai hukum pernikahan yang dirahasiakan, Imam Malik menyatakan pernikahan tersebut batal, sebab pernikahan itu wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah menyatakan nikah sirri hukumnya sah, tapi makruh dilakukan. (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VII, hal 71, Bidayatul Mujtahid, juz II, hal 15 )

Dari pendapat ulama ini, tampak ada “keberatan” dari para ulama terhadap nikah sirri. Mengingat pada prinsipnya, Rasulullah shallallahu ‘alihi wa sallam tidak setuju dengan pernikahan jenis ini. Dalam hadis disebutkan:

Dari Amr bin Yahya al-Mazini, Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak senang pada nikah sirri, sehingga pernikahan itu dirayakan dengan tabuhan rebana” (HR. Ahmad)

Karena itu Nabi Muhammad shallallahu ‘alihi wa sallam sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabdanya:

Dari Amir bin Abdillah RA, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Umumkanlah pernikahan” (HR. Ahmad)

Kenapa harus diumumkan? Di samping sebagai pemberitahuan atas berlangsungnya pernikahan, juga terkandung maksud agar masyarakat menjadi “saksi” atas adanya ikatan antara dua insan tersebut. Masyarakat menjadi tahu bahwa sepasang insan itu telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan segala konsekuensinya. Jika ada pihak yang melanggar komitmen pernikahan, minimal masyarakat dapat memberikan “sanksi moral” kepada pihak yang melanggar.

Sedangkan hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA, walaupun tetap dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun perkawinan di bawah tangan ini masih menyisakan beberapa persoalan, setidaknya orang tersebut dianggap telah berdosa karena mengabaikan perintah al-Qur’an untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah (ulil amri), sebagaimana firman Allah SWT:

“Wahai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu sekalian kepada Allah SWT dan patuhlah kamu kepada Rasul dan ulul amri di antara kamu” (al-Nisa’, 4: 59)

Di sisi lain, perkawinan semacam ini mengandung risiko yang besar dan sangat merugikan, terutama bagi pihak perempuan yang tidak dapat berbuat apa-apa, ketika terjadi perselisihan dalam biduk rumah tangga. Ada banyak kasus di mana seorang perempuan diterlantarkan suaminya akibat nikah sirri, tanpa tahu harus ke mana ia mencari perlindungan. Ia tidak dapat menuntut secara hukum di Pengadilan Agama, sebab tidak memiliki surat bukti pernikahan.

Karena itu, demi kebaikan (mashlahah) bersama, terutama kaum perempuan, tradisi nikah sirri—dengan dua pengertian di atas—yang biasa dilakukan di tengah masyarakat tidak sejalan dengan tuntunan pernikahan menurut agama sebab berpotensi menimbulkan banyak mafsadah (dampak negatif), terutama bagi perempuan. Demikian jawaban kami, semoga dapat dipahami dan direnungkan.

 

Perpustakaan

 

Anda butuh referensi seputar perempuan dan Islam ? Anda dapat memperolehnya dalam Koleksi perpustakaan kami mulai buku Teks,  Kitab kuning, Skripsi, Tesis, Disertasi, Kliping, dan Audio Visual.

Alamat : Jl. H. Shibi No.70 Rt. 007/01 Srengseng Sawah Jakarta Selatan 12640

Berlangganan Majalah Swara Rahima

Kirim email ke rahima2000@cbn.net.id atau telp. ke 021-78881272. Untuk berlangganan Swara Rahima  1 tahun Rp. 100.000 (Pulau Jawa) dan Rp. 120.000 ( Luar Jawa),- untuk (4 edisi) sudah termasuk ongkos kirim.

Agenda Rahima

13-14 Desember 2014. Monitoring PUP IV di PP Mambaul Huda, Salaman Magelang

Get Articles via Email

Enter your valid email address below:
Your email address will not propagated

Delivered by FeedBurner

Admin Rahima

Dani
Maman
Nining
Ulfah

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini200
mod_vvisit_counterKemarin1378
mod_vvisit_counterMinggu ini1578
mod_vvisit_counterBulan Ini31016
mod_vvisit_counterSemua1326547

Yang Online

Kami memiliki 15 Tamu online

Flag Contries

free counters